Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan yang dialami negara Jepang setelah perubahan basis pajaknya menjadi territorial dengan menerapkan pengecualian pajak atas dividen yang diterima dari luar negeri serta analisis terhadap basis perpajakan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang menerapkan tax exemption dalam rangka mendorong repatriasi penghasilan dan peningkatan daya saing perusahaan multinasionalnya. Dampak yang muncul di Jepang di antaranya adalah pengaruhnya terhadap kegiatan investasi, kemudahan administrasi, dan juga peningkatan repatriasi. Di sisi lain, Indonesia yang pernah berencana menerapkan tax exemption dinilai lebih tepat tetap bertahan dengan sistem worldwide dengan sistem kredit pajak.

---

ABSTRACTThis study focuses on changes happened in Japan after the implementation of tax exemption on foreign sourced dividends and also analyses the tax base in Indonesia. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher found that the implementation of tax exemption in Japan leads to the increasing in amount of repatriation from Japanese multinationals rsquo and their subsidiaries. There are also the increasing in volume of investment activity, tax administration, and repatriation. As in Indonesia which happened to consider the implementation of tax exemption decide that it rsquo s better to keep the worldwide taxation and the tax credit."

"Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

---

Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia dengan Jepang dan juga upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Pajak dalam mewujudkan pelayanan administrasi sengketa pajak yang berasas cepat, murah dan sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia saat ini belum terwujud. Beberapa saran yang direkomendasikan antara lain: meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, perlu memperbanyak kantor Pengadilan Pajak diberbagai daerah di Indonesia disertai dengan penambahan penambahan sumber daya manusia yang berkompeten.

---

The study aims to analyze the implementation of a tax dispute settlement in order to actualize the principles of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia and Japan and also the efforts that being conducted by the Tax Court to implement tax dispute administration services in a fast, cheap and simple. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues. These results indicate that the implementation of the settlement of a tax dispute in realizing the principle of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia has yet to materialize. Some suggestions are recommended include: improving the quality of examination results, it is necessary to multiply the Tax Court offices in various regions in Indonesia is accompanied by the addition of the addition of competent human resources."

"Kecelakaan lalu lintas menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus pada Provinsi DI Yogyakarta karena secara geografis provinsi ini dilalui oleh jalur lintas selatan pulau jawa ditambah lagi pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun jalur lintas selatan seperti Jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, dll. Hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kecelakaan diperlukannya untuk mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan daerah rawan kecelakaan pada jaringan jalan di Provinsi DI Yogyakarta dengan Sistem Informasi Geografis. Metode yang digunakan adalah Metode Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) sebagai parameter utama dan analisis Z-score untuk menentukan daerah rawan kecelakaan atau bukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 13 ruas jalan dari 36 ruas jalan pada jaringan jalan Nasional yang termasuk daerah rawan kecelakaan dan 26 dari 97 ruas jalan pada jaringan jalan Provinsi yang termasuk daerah rawan kecelakaan. Dengan teridentifikasi daerah rawan kecelakaan ini diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait peningkatan akan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan tersebut.

---

Traffic accidents are an issue that requires special attention in DI Yogyakarta Province because geographically this province is traversed by the southern route of the island of Java plus the government is incessantly building a southern route such as the Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo toll road, etc. This can increase the potential for an accident to occur. As a first step to prevent accidents, it is necessary to identify accident-prone areas. Therefore, this research was conducted with the aim of identifying, analyzing, and mapping accident-prone areas on the road network in DI Yogyakarta Province with a Geographic Information System. The method used is the Accident Equivalent Number Method (AEK) as the main parameter and Z-score analysis to determine whether or not an accident-prone area. The results of the study show that there are 13 out of 36 road links in the National road network which are accident-prone areas and 26 out of 97 road sections in the Provincial road network which are accident-prone areas. By identifying these accident-prone areas, it is hoped that further research will be carried out related to improving safety in these accident-prone areas."

"Saat ini belum terdapat lembaga tersendiri yang menjamin perlindungan bagi para pemegang polis di Indonesia. Dalam skripsi ini, menganalisis skema serta mekanisme yang sesuai dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1. Perlindungan pemegang polis di Indonesia pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; 2. Pengaturan Lembaga Penjamin Polis di Jepang; 3. Regulasi dan mekanisme yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Metode penilitian dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarakan penilitian yang dilakukan maka perlindungan pemegang polis pada saat terjadi peristiwa gagal bayar diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Negara Jepang memiliki lembaga tersendiri yang difungsikan sebagai Lembaga Penjamin Polis, diatur dalam ketentuan Insurance Business Act 1995. Dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia harus memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai ketentuan Lembaga Penjamin Polis, selanjutnya skema yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia adalah memberikan penjaminan kepada para anggota Lembaga Penjamin Polis yang mengalami gagal bayar dengan memberikan bantuan keuangan kepada Perusahaan Asuransi Penyelamat, mengalihkan kontrak asuransi ke Perusahaan Asuransi Jembatan, dan mengambil alih kontrak asuransi.

---

Currently, there is no separate institution that guarantees protection for policyholders in Indonesia. In this thesis, we analyze the appropriate scheme and mechanism in the formation of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. In this thesis there are 3 (three) problems, namely: 1. Protection of policyholders in Indonesia when an insurance company experiences a default which is regulated by laws and regulations; 2. Regulation of the Policyholder Protection Institution in Japan; 3. Appropriate regulations and mechanisms in the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. The research method in this research is normative juridical and uses secondary data. Based on the research conducted, the protection of the policyholder in the event of a default is regulated in Article 20 paragraph (2) of the Insurance Business Law and Article 52 paragraph (1) of the Insurance Act. The State of Japan has its own institution that functions as a Policyholder Protection Institution, regulated in the provisions of the Insurance Business Act 1995. In the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia, it must have its own regulation that regulates the provisions of the Policyholder Protection Institution n, then the appropriate scheme in establishing a Policyholder Protection Institution in Indonesia is to provide guarantees to Policyholder Protection Institution members who have defaulted by providing financial assistance to the Rescue Insurance Company, transferring the insurance contract to the Bridge Insurance Company, and taking over the insurance contract."

"ABSTRAKMinyak mentah dapat dikatakan komoditi yang sangat penting secara global.Hampir setiap negara bergantung pada minyak baik produsen maupun konsumen.Dari sudut pandang teoretis, fluktuasi harga minyak dapat mempengaruhi pasarkeuangan melalui berbagai hal. Penelitian ini memeriksa akan hubungan yang adaantara perubahan harga minyak dan pengembalian saham.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis vector autoregressive atauVAR dengan piranti lunak Eviews. Pada penelitian ini perubahan harga minyakakan dibagi menjadi tiga yaitu: linier, asimetrik dan nonlinier

---

ABSTRACTCrude oil is a very important comodity. Almost every country dependent on oil,either they are producers or consumers. From the theoretical point of view,fluctuations in oil prices can affect financial markets through various things. Thisstudy will examine the existing relationship between oil price changes and stockreturns.In this study, the author use vector autoregressive or VAR analysis with softwareEviews. In this study, changes in the changes of oil price will be divided intothree: linear, asymmetric and non-linear"

"Jakarta sebagai kota Metropolitan yang terus berkembang dengan percepatan pembangunan yang sangat pesat. Pembangunan fisik kota Jakarta membawa implikasi kepada kepadatan penduduk terutama pertambahan penduduk akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi besar-besaran terjadi setiap tahun di DKI Jakarta. Permasalahan yang timbul kemudian adalah permasalahan pertumbuhan penduduk dan rata ruang lebih lanjut akan berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia dan lingkungan alaminya. Disisi lain, sulitnya mengkuantitatifkan permasalahan sosial dan lingkungan yang muncul menyebabkan terbatasnya beberapa perencanaan program-program yang berkaitan dengan aspek manusia yang terlibat didalamnya. Belum terdapatnya Urban Sustainability Indicator dengan sistim informasi geografis di DKI Jakarta yang terkait dengan data sosial dan lingkungan serta belum terdapatnya penentuan perencanaan pembangunan lingkungan hidup berdasarkan analisis spasial dengan indikator-indikator pentingnya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Pemda DKI Jakarta. Sehingga kemudian penulisan ini bertujuan untuk menghasilkan draft indikator-indikator kunci di bidang sosial dan lingkungan hidup untuk sistim informasi yang bersifat "urban sustainability?.Sampel penulisan adalah 43 kecamatan di DKI Jakarta dengan Sumber data dari Kantor statistik DKI Jakarta dan Biro LH DKI Jakarta (NKLD-DKI Jakarta). Sedangkan jenis data merupakan data kontinous 8 diskrit yang diolah dengan statistik parametrik. Analisa statistik yang digunakan Deskriptif statistik, Index dan faktorial. Berdasarkan temuan hasil penelitian disini didapatkan 4 indikator utama yang penting yaitu komponen demografi fisik, komponen pencemaran dan kekumuhan, komponen kebutuhan akan air olahan dan terakhir komponen kenyamanan. Masing-masing komponen terdiri dari beberapa variabel yang saling mempunyai hubungan yang cukup kuat satu sama lain. Kemudian muncul pula Kecamatan-kecamatan yang memiliki angka nyata dalam keempat komponen ini yaitu: Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Tanjung Priuk. Berdasarkan temuan-temuan ini. peneliti menyarankan digunakannya data ini serta lebih dikembangkan kembali dengan memasukkan sektor ekonomi. Sedangkan pada basis data dapat lebih dilengkapi dengan variable-variabel yang lebih tajam.

---

Jakarta as a metropolitan city with rapid accelerated development. Physical development of Jakarta brings implication to population density specially increasing population due to urbanization. Huge number of people moves every year from villages and small towns to Jakarta. One of the problems that rise from this is increasing population density and urban design. Furthermore, this problem will lead to deteriorating in human quality of life and its natural environment. Besides the difficulty of quantifying social and environmental problem limits some planning programs related to human aspects involved. The unavailability of urban sustainability indicator with geographical information systems tied to social and environmental data, as well as environment development plan based on spatial analysis with its important indicators, are unique and challenging problems for PEMDA DKI Jakarta. Therefore the goal of this thesis is to create a draft of key indicators in social and environmental for information systems that have "Urban sustainability" character.

Taken as sample are 43 Kecamatan in Jakarta with Kantor Statistik DK1 Jakarta as data source. Types of data are continues and discrete that are processed with parametrical statistics. Statistical analyses used are descriptive statistic, and factorial. According to the result of this research, there are four important indicators: Physical demographic components, slum and pollution components, needs of clean water components and convenience components. Each component consists of strongly related variables. And there are also kecamatan-kecamatan that has real numbers in these four components, which are: Kecamatan Penjaringan, kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Tanjung Priuk. Based on the result of this research, the writer suggests the use of this draft. Moreover to develop it with economic sector as additional factor and use sharper variables for data basis."

"Pengawasan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan self-assesment di Indonesia. Pengawasan tersebut diadakan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yang mampu menggambarkan tingkat keterperiksaan seseorang dan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sayangnya masih belum mampu mencapai hasil yang optimal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan formulasi dari perhitungan Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak tersebut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data sekunder dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan formulasi dari Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak di Indonesia mengalami perubahan pada beberapa unsur dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yaitu faktor kapasitas pemeriksaan, dan faktor regulasi terkait. Lebih jauh lagi, faktor kapasitas pemeriksaan dapat dijabarkan terdiri dari faktor kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, dan faktor sarana yang mencakup penggunaan tekonologi untuk membantu proses pemeriksaan pajak.

---

Surveillance is one of the main elements needed by the government in carrying out the self-assessment tax system in Indonesia. The surveillance is carried out by conducting a tax audit. The Tax Audit Coverage Ratio, which is able to describe the chance of someone's getting audited and as a success indicator of conducting a tax audit, is unfortunately still unable to achieve optimal results in Indonesia. The purpose of this study is to describe the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio calculation, analyze the factors that are affecting it, and explain the various efforts that have been made by the government, especially by the Directorate General of Taxes (DGT) to increase the ratio. The research approach used is descriptive qualitative with the post-positivist paradigm. Data collection techniques in the research acquired by interviewing and retrieving secondary data from related parties. The results of this study indicate that there are changes in the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio in Indonesia on recent years. In addition there are two main factors that affect the Tax Audit Coverage Ratio, namely the audit capacity factor, and related regulatory factors. Furthermore, audit capacity factors consist of quantity factors of Human Resources (HR), quality of human resources, and facilities factors which include the use of technology to assist the tax audit process."

"

Berdasarkan data survey nasional, cakupan pemeriksaan ANC di Indonesia secara umum mengalami peningkatan pada tiap tahunnya tetapi terdapat perbedaan cakupan yang cukup tinggi antara wanita dengan karakteristik latar belakang yang berbeda. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi hubungan yang positif antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan pelayanan ANC. Namun, masih sedikit informasi yang tersedia mengenai hubungan pemberdayaan wanita dengan cakupan pemeriksaan kehamilan ANC, terutama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan cakupan pemeriksaan kehamilan ANC di Indonesia tahun 2017 menggunakan data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 6397 wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam periode 2 tahun sebelum survei dan berstatus menikah. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik (p-value = 0,001) antara pemberdayaan wanita dengan cakupan pemeriksaan ANC, dengan nilai OR adjusted = 1,216 (95% CI: 1,078 – 1,371). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap pemberdayaan wanita dalam mengembangkan program dan intervensi terkait pelayanan kesehatan maternal.

---

Antenatal care coverage in Indonesia has been constantly increasing over the years according to the country’s national survey data, however, there is a huge gap in coverage between women with different background characteristics. Recent studies have identified the positive association between women’s empowerment and the utilization of antenatal care. However, little information is available regarding the association between women’s empowerment and antenatal care coverage, especially in Indonesia. The objective of this study is to determine the association between women’s empowerment and antenatal care coverage in Indonesia in 2017, using the recent national Demographic and Health Survey data. This study used a sample of 6397 married women aged 15-49 who gave birth to children in the period of 2 years before the survey was conducted. The result of multivariate analysis shown an association that is statistically significant (p-value = 0,001) between women’s empowerment and antenatal care coverage, with adjusted odds ratio = 1,216 (95% CI: 1,078 – 1,371). Therefore, there is a need for attention for women’s empowerment in developing programs and interventions related to maternal health care.

"

"Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan layanan internet semakin meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan penetrasi internet sebesar 79,5%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh banyaknya gawai terjangkau dan kebutuhan masyarakat akan informasi dan aktivitas online. Teknologi 5G New Radio (NR) menjanjikan kecepatan yang lebih baik dibandingkan teknologi 4G. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan perencanaan penempatan Base Transceiver Station (BTS) 5G di Kota Depok menggunakan frekuensi 2300 MHz, dengan arsitektur Stand Alone (SA) untuk kecepatan data yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih unggul. Pendekatan techno economy digunakan untuk menghubungkan aspek teknis dengan aspek ekonomi dalam perencanaan ini. Metode penelitian mencakup pengukuran kebutuhan coverage dan capacity planning dengan forecasting jumlah penduduk 10 tahun ke depan. Data ini akan digunakan untuk analisis kelayakan investasi proyek menara BTS. Analisis investasi dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi dengan menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) untuk menilai kelayakan dan potensi keuntungan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada skema optimal berdasarkan jumlah pengguna dapat dicapai dalam tiga tahapan pembangunan di tahun ke-1, ke-5, dan ke-8. Tahap pertama menargetkan cakupan awal Tahap kedua memfokuskan pada ekspansi terhadap pertumbuhan jumlah pengguna yang terus meningkat. Tahap ketiga untuk memastikan stabilitas dan peningkatan kapasitas sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dari analisis investasi didapatkan NPV sebesar Rp204.871.522.807 dengan IRR 26,7% dan PP pada tahun ke-6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyedia layanan jaringan dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, khususnya jaringan 5G di Kota Depok.

---

In the current digital era, the demand for internet services has significantly increased. According to the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) report, the number of internet users in Indonesia in 2024 is projected to reach 221,563,479, with an internet penetration rate of 79.5%. This growth is influenced by the availability of affordable devices and the public's need for information and online activities. 5G New Radio (NR) technology promises better speed compared to 4G technology. To meet this demand, planning for the placement of 5G Base Transceiver Stations (BTS) in Depok City using the 2300 MHz frequency is required, with a Stand Alone (SA) architecture for higher data speeds and superior performance. A techno-economic approach is used to connect technical aspects with economic aspects in this planning. The research method includes measuring coverage needs and capacity planning with a 10-year population forecast. This data will be used for feasibility analysis of the BTS tower investment project. The investment analysis is carried out with a techno-economic approach by calculating the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) to assess the project's feasibility and profit potential. The research results show that investment in an optimal scheme based on the number of users can be achieved in three development phases in the 1st, 5th, and 8th years. The first phase targets initial coverage. The second phase focuses on expansion to accommodate the growing number of users. The third phase ensures stability and capacity improvement according to technological developments and user needs. From the investment analysis, an NPV of Rp204,871,522,807 with an IRR of 26.7% and a PP in the 6th year was obtained. These research results are expected to be useful for network service providers and local governments in the development and equalization of telecommunications infrastructure, particularly the 5G network in Depok City."