Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis terkait dengan dua penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan Asing. Memaparkan keragaman cara adopsi di Indonesia dikarenakan oleh adanya hukum positif yang lebih dari satu membuat para calon orang tua angkat tunggal bingung akan bagaimana cara mengadopsi yang benar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum positif tertulis di Indonesia terkait dengan adopsi oleh orang tua tunggal belum diaplikasikan dengan baik oleh Hakim dalam mempertimbangkan penetapannya. Masih banyak hal yang harus di pertimbangkan dan dilewatkan oleh Hakim dalam memutus penetapan yang dimohonkan oleh pemohon sebagai calon orang tua angkat tunggal. Kesimpulan dalam analisis menyarankan untuk para Hakim untuk lebih lagi memperhatikan pertimbangannya dengan merujuk kepada hukum tertulis yang terkait dengan adopsi anak untuk lebih lagi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang lebih efektif. Kata kunci : adopsi, orang tua tunggal, WNA, WNI.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes two court order that civil court had made regarded to single parent adoption as a Indonesian citizen and a foreign citizen. Provides diversities of adoption methods in Indonesia which has three positive laws that lead most of applicant who is single parent confused how to adopt kid correctly. This analysis is carried out by using the method of juridical normative and descriptive analysis. This analysis showed that the positive written regulation regarged to single parent adoption in Indonesia have not correctly applied in The Jugdes rsquo s legal consideration to make judicial decision. There are still more things to be considered which neglected by The Judges in their consideration in order to give applicant the judicial decision for single parent adoption. In conclusion of analysis suggest that The Judges must have more attention in the written positive regulation about single parent adoption for their consideration to make legal security more effective."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengangkatan anak dalam situasi darurat dan dilakukan oleh orang tua tunggal di Indonesia, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, akibat hukum terhadap hukum keluarga dan hukum harta kekayaan bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya, serta sanksi yang diberikan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, kemudian dibandingan dengan ketentuan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berlaku di India. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal antara Indonesia dengan India. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Yuridis-normatif dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tertier berupa artikel dari internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif karena data yang didapat berupa data deskriptif dari hasil wawancara dan studi literatur. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan upaya alternatif sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan anak sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

The aim of this essay is to understand the clause of child adoption in emergency situations and conducted by single parents in Indonesia, including the surveillance of the adoption process and the consequence regarding the family law and wealth law for the adopted child with their foster parents. Another aim is to understand penalties regarding any deceptions in the adoption process, also comparisons with the child adoption by single parents in India. This study explains the difference and equalities regarding child adoption law in Indonesia and India. This study is normative juridical in form and supported by secondary data such as primary law material (legislation law) and secondary law material (books), tertiary law material (articles from the internet). The method used in this study is qualitative data analysis, because the data obtained in this research is descriptive data from interview and literature study. Child adoption is another alternative to fulfilling the childs welfare based on the terms and conditions applied. This result of this study stems an advice to reconsider in creating a specific law regarding child adoption, which can be more comprehensive and effective to protect and actualize the childs basic needs."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkawinan campuran diantara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Irlandia yang dilangsungkan di Hong Kong. Perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris terhadap perkawinan campuran, serta peran notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat perjanjian kawin pada pernikahan yang berbeda warga negara dan akibatnya apabila terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: Notaris sebelum membuat akta perjanjian perkawinan wajib melihat apakah sudah ada penetapan pengadilan terhadap permohonan para pihak atau suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan di dalam masa perkawinan. Setelah adanya penetapan maka dalam membuat akta perjanjian kawin Notaris tunduk kepada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris. Peran Notaris adalah membuat dan memastikan perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan peran tersebut Notaris wajib bertanggung jawab secara Pidana, Perdata, dan Administratif.

---

ABSTRACTThe main topic of this Thesis is to discuss about an intermarriage between a Indonesian citizen and a Ireland citizen, that takes place in Hong Kong. The prenuptial agreement is made after they were married. The main problems in this thesis is the prenuptial agreement deed that rsquo s been made by the Notary about this intermarriage, and also the role of a Notary as a public attendant that have the rights to make a prenuptial agreement on a intermarriage, and the consequences if the marriage end in a Divorce. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The result of this research before making a prenuptial agreement deed a Notary must check if there is already a court arrangement towards the applicant that wants to make the Prenuptial Agreement while in the marriage period. After the assignation when making of a Prenuptial Agreement a Notary must obey the clause 15 and 16 section in the Notary Billet Act. The role of a Notary is to make a deed and to make sure the Prenuptial Agreement follows the rules of the Act, in managing that role a Notary is obligated take responsibility for Criminal Law, Civil Law, and Administratif Law."

"Penelitian ini menggambarkan tentang keterlibatan peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam pengangkatan anak terlantar oleh warga asing (intercountry adoption). Pentingnya keterlibatan pekerja sosial dalam pengangkatan anak intercountry untuk membantu calon orang tua angkat serta memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..Perlunya peran pekerja sosial ini untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta anak berada dalam keluarga pengganti yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan dengan wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial telah melakukan peran sebagai enabler, broker, mediator, empowerer, negosiator, counsellor dan administrator.

---

The adoption of Indonesian citizens by foreign (intercountry adoption) is a last resort (ultimum remedium) which aims at the best intersts of the child. The implementation of adoption is carried out through various stages and must meet the requirement in accordance with Government Regulation Number 54 0f 2007 concerning Implementation of Child Apponttment and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 110/HUK/2009 concerning Child Appointment Requirenments. In each of these stages there is an important role for social workers in assisting and making social reports on the feasibility of prospective adoptive parents and adopted children. The need for the role of social workers to ensure that the adoption of children submitted in accordance with applicable regulations in Indonesia and children are in the right substitude family.

The study uses qualitative methods and approaches with in-depth interview. The location at the Jakarta Branch Sayap Ibu Foundation with the aim of obtaining an overview of the role of social workers in implementing the adoption of Indonesian citizens by foreign citizens along eith supporting factors and inhibiting favtors in the implementation of these role. This research is descriptive with a qualitative approach. The result of the study indicate that social workers have perfomed roles as enablers, brokers, mediator, empoweres, negotiator and administrator."

"Pengangkatan anak idealnya dilakukan oleh orang tua yang utuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan demi perkembangan anak yang lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak, terutama apabila seseorang mampu secara finansial dan sosial dalam mengurus, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak di masa depan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris. Namun, akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris memiliki akibat yang berbeda-beda antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Orang tua tunggal yang hendak melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Sosial, untuk kemudian mendapatkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peraturan mengenai pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Peraturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara implisit diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang hanya berlaku bagi golongan tionghoa. Kemudian, hukum nasional yang mengatur mengenai kebolehan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan peraturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Selain itu, praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam peradilan Indonesia masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan dan juga perlindungan terhadap anak. Pembuat undang-undang seharusnya melakukan unifikasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Hakim maupun masyarakat, serta meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

---

Adoption of children is ideally carried out by parents who are intact because they are considered capable of providing welfare and protection for the better development of children. However, it is possible for single parents to adopt children, especially if a person is financially and socially capable of fostering, nurturing, educating, and providing affection for the best interests of the child and the child's welfare in the future. Adoption by a single parent also has legal implications for guardianship and inheritance rights. However, the legal consequences for guardianship and inheritance rights vary between customary, civil, and Islamic law. Single parents who want to adopt a child must first obtain permission from the Minister of Social Affairs, and then obtain a court order. The research method used in this study is normative juridical using secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method by producing analytical descriptive data. Based on the research conducted, it is known that regulations regarding child adoption, especially adoption by single parents in Indonesia are still scattered in several regulations. Regulations for adopting children by single parents are implicitly regulated in Staatsblad Number 129 of 1917, which only applies to the Chinese group. Then, the national law governing the permissibility of adopting children by single parents is regulated in SEMA Number 6 of 1983, and more detailed regulations are contained in Regulation of Government of The Republic of Indonesia Number 54 of 2007 and Minister of Social Regulations Number 110/Huk/2009. In addition, the practice of adopting children by single parents in Indonesian courts still does not comply with statutory provisions, so legislators should carry out unification of law to provide legal certainty to judges and the public, as well as minimize the occurrence of problems in the process of adoption by single parents."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."

"ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terkait dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam ekadaan tertentu seorang pria boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pokok permasalahan yang dianalisis adalah pembatalan perkawnan oleh Mahamah Agung dan kekuatan menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptis yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris adalah sempurna/kuat, dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak secara serta merta Akta Notaris tersebut menjadi batal. Batalnya suatu Akta Notaris hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan dan dalam Akta Notaris haruslah terdapat cacat. Apabila akta notaris tersebut mengikat pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan, sehingga akta notaris tersebut masih tetap kuat pembuktiannya selama akta tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Agar tidak terdapat ketidakseimbangan dalam hukum, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRAKThe marriage was the association was born the heart between a man and a woman as the husband and wife with the aim of forming the family, the happy and lasting household was based on the Deity the Lord. From this understanding was known that that was tied in the marriage was a man with a woman, but in the certain situation of a man might have wives more than a person by meeting the certain condition. But in the implementation of polygamy often the violation happened, so as to emerge a dispute in the Court. The violation of the marriage of this polygamy could be cancelled by the Court with the existence of the lawsuit from the sides that held this marriage and the interested third party. The subject of the problem that was analysed was the cancellation of the marriage by the Supreme Court and the strength of authentication of the notary's certificate after having the cancellation of the marriage. This writing used the normative research method with the study of the bibliography that was supported with the interview and the data that were received was analysed qualitatively, so as to produce the analysis deskriptis that could clarify the problem answer. The decision of the Republic of Indonesia Supreme Court."

"Tulisan ini menganalisis kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan yang diangkat terhadap surat wasiat tersebut dan terhadap harta peninggalan pewaris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan bahwa WNI yang berada di luar negeri tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta autentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Berarti, KUH Perdata mengamahakan bahwa keabsahan wasiat ditentukan oleh persyaratan formil ini, yaitu harus dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Padahal, pembuatan wasiat secara autentik bukanlah suatu kewajiban, melainkan opsi yang tersedia bagi yang menginginkan. Kasus dalam putusan melibatkan 2 (dua) wasiat, satu dibuat di hadapan Notaris sebelum pewaris menikah, dan satunya lagi dibuat di hadapan Attorney at Law di Amerika Serikat setelah pewaris menikah dan bertempat tinggal disana. Sepeninggalnya pewaris, ahli waris ab testamenter dari kedua wasiat menuntut haknya dan saling mempermasalahkan wasiat tersebut. Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenal prinsip lex patriae, locus regit actum, dan lex rei sitae. Ketika terjadi sengketa waris dimana terdapat unsur internasional seperti dalam kasus, maka selain merujuk pada KUH Perdata, prinsip-prinsip Hukum Internasional tersebut juga patut untuk dipertimbangkan. Dalam hal suatu dokumen tidak dapat dianggap autentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, maka dapat merujuk pada Hukum Acara Perdata, yang tidak hanya mengakui kekuatan pembuktian alat bukti berupa akta autentik, namun juga pada akta yang dibuat di bawah tangan. Oleh karena hakim dalam putusan yang diangkat hanya merujuk pada Pasal 945 KUH Perdata, maka wasiat yang pertama dibuat oleh pewaris di Indonesia berhasil mengalahkan wasiat terakhir yang dibuatnya di Amerika Serikat, serta obyek warisan tidak beralih kepada orang yang ditunjuk sesuai kehendak terakhirnya. Tidak adanya aturan khusus tentang hukum waris Indonesia yang dapat secara definit mengarahkan pembuatan wasiat bagi WNI telah menyebabkan penafsiran yang variatif dan akibatnya, kejadian seperti dalam kasus inilah yang akhirnya melemahkan hak berwasiat WNI yang bertempat tinggal di luar negeri.

---

The article analyzes the evidentiary strength of a testament made by Indonesian citizens abroad, as well as the legal consequences of judge's considerations in the court’s decision regarding the testament and the inheritance of the testator. This thesis uses doctrinal research methods. Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament other than with an authentic deed and by observing the formalities applicable in the country where the deed is made. It indicates that the Civil Code requires that the validity of a testament is determined by these formalities, that it must be in the form of a deed made by an authorized official. However in fact, a testament in the form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option available for those who wish to. The case involved 2 (two) testaments, one made before a Notary before the testator married, and the other made before an Attorney at Law in the United States after the testator married and resided there. After the testator’s death, the testamentary heirs of both testaments claimed their rights and disputed each other's testaments. Private International Law in Indonesia recognizes the principles of lex patriae, locus regit actum, and lex rei sitae. When an inheritance dispute occurs with an international element, as in this case, apart from referring to the Civil Code, the principles of International Law are also worth considering. In an event where a document cannot be considered authentic because it was not made before a Notary, one can refer to the Civil Procedure Law, which not only recognizes the evidentiary power of evidence in the form of authentic deeds, but also privately made deeds. As a result of the court’s decision where the judges only referred to Article 945 of the Civil Code, the first testament that was made in Indonesia succeeded in defeating the last testament made in the United States, and the inheritance object did not pass to the person appointed according to testator’s last will. The absence of specific rules regarding Indonesian inheritance law that can definitively direct the making of testament for Indonesian citizens has led to varied interpretations and as a result, incidents such as in this case ultimately weaken the rights of Indonesian citizens residing abroad to write a testament."

"Penulisan Hukum Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan surat tandah bukti hak ahli waris warga negara asing sebagai alas hukum bagi kedudukannya sebagai ahli waris dan klaim terhadap harta peninggalan pewaris berkewarganegaraan indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum kewarisan perdata, dan Penulisan Hukum Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang ndash; undangan yang terkait dengan masalah surat tanda bukti hak ahli waris dan pewarisan pada umumnya. Peraturan perundang ndash; undangan yang dijadikan dasar adalah kitab undang - undang hukum perdata. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, surat tanda bukti hak ahli waris yang berlaku di Indonesia didasari oleh adanya penggolongan penduduk. Kedua, bahwa keabsahan surat tanda bukti ahli waris yang digunakan oleh warga negara asing sebaiknya dieksaminasi terlebih dahulu jika akan digunakan sebagai suatu apas hukum yang sah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yah sah. Dan saran yaitu diperlukan pengaturan yang lebih merinci dan komprehensif, perlu adanya pengawasan mengenai peraturan tersebut.

---

The Writing of Law Thesis is aimed to find out how the validity of the certificate of proof of the right of heirs of foreign nationals as the legal basis for his position as the heirs and claims to the heritage of Indonesian citizenship, how the regulation of civil law inheritance law, and Legal Writing Thesis This includes the type of doctrinal normative legal research using a statutory approach. The data used in the writing of this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Primary legal materials used in the form of legislation relating to the issue of evidence of heirs and inheritance rights in general. The legislation on which the basis is based is the civil code law. Data collection techniques in the writing of this law is the study of literature or document studies. Data analysis technique used by the writer is the technique of interpretation syllogism done with qualitative, in the form of technique used by drawing conclusion from a problem which is general to concrete problem faced then describe it descriptively.Through the results of the study can be concluded that First, the certificate of heir rights applicable in Indonesia is based on the existence of population classification. Secondly, that the validity of the certificate of heirs used by foreign nationals should be firstly exploited if it will be used as a legal legal matter and declare that he she is a legitimate heir. And the suggestion that more detailed and comprehensive arrangements are required, there should be oversight of the regulation."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "