Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN.

In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Bangsa Indonesia berkembang di wilayah kepulauan di garis khatulistiwa. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak meninggalkan warisan budaya, yang sebagian besar terpendam di dalam tanah dan tenggelam di dasar laut. Warisan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak, salah satunya terdapat di perairan Kepulauan Karimunjawa dan telah teridentifikasi tinggalan budaya sebanyak 10 situs, yaitu Situs Geleang, Situs Menyawakan, Situs Kumbang, Situs Parang, Situs Indonor, Situs Genteng, Situs Seruni, Situs Genting, Situs Kapal Mati, dan Situs Pulau Nyamuk. Situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber daya budaya. Untuk menjaga nilai-nilai yang terkadung dalam sumber daya budaya bawah air di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, diperlukan upaya pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungannya bagi masa mendatang.Upaya perlindungan terhadap Kawasan Karimunjawa saat ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi pelestarian terhadap sumber daya budaya bawah air Karimunjawa belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengelolaan kawasan untuk melestarikan baik sumber daya alam dan sumber daya budaya. Untuk menentukan bentuk pengelolaan dilakukan analisis TOWS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari pengelolaan yang sekarang sudah dilakukan, maka direkomendasikan model manajemen sumber daya budaya bawah air yang berjalan bersama-sama dengan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya model ini diuji kembali menggunakan analisis SWOT sehingga dihasilkan model manajemen yang tepat dan teruji.

---

Indonesian people thrive in an archipelago in the the equator.A long cultural contact and history have left many cultural heritage, most of them are buried underground and sunk underwater of the sea. Indonesia has a lot of underwater cultural heritage, some of them are located in Karimunjawa Archipelago. There are 10 sites which are Geleang Sites, Menyawakan Sites, Kumbang Sites, Parang Sites, Indonor Sites, Genteng Sites, Seruni Sites, Genting Sites, Kapal Mati Sites, dan Pulau Nyamuk Sites. These sites needs to be preserved because of their potential as an underwater cultural resource. To maintain its values, cultural resource in Karimunjawa, needs to preserved according to the Law Number 11 Year 2010 of Cultural Heritage which consist of protection, development, and utilization in order to maintain its continuity for future generation.Protection effort to the Karimunjawa now is done by the National Park that has the duty to conserve the natural resource and its ecosystem. However the preservation of underwater cultural resource of Karimunjawa have been entirely done, so it needs a management to preserve both natural and cultural resource. To determine the management this research uses TOWS analysis that consider the internal and eksternal factor of the recent management. So this research recommend a cultural resource management model that be in accordance with the conservation of natural resource. And yhen this model is retested using SWOT analysis to obtain an appropriate and a tested management model."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana Eco-Global Criminology, sebuah kerangka analisis yang menggabungkan orientasi terhadap ekologi dan keadilan dengan studi global, melihat fenomena perburuan dan perdagangan pada satwa langka yang semakin terancam keberadaannya, yaitu Harimau Sumatera Phantera tigris sumatrae . Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penulisan, artikel ini membahas bagaimana ide-ide pokok dari Eco-Global Criminology menjelaskan fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera menjadi salah satu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati akan berdampak pada kesejahteraan hidup manusia. Fenomena perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera merupakan masalah lingkungan yang semakin serius dan berkembang. Melalui artikel ini, penulis akan menerapkan beberapa pemahaman dari Eco-Global Criminology dalam menjelaskan masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia baik kegiatan yang dianggap legal seperti penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat pada Harimau Sumatera, maupun kegiatan ilegal seperti perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera.

---

This article explores how Eco-Global Criminology, an analytical framework that combines ecology and justice orientation with global studies, sees the phenomenon of poaching and trading in endangered species that are increasingly threatened its existence, the Sumatran Tiger Phantera tigris sumatrae. Using the literature study as the methodology, this article discusses how the main ideas of eco-global criminology explain the phenomenon of poaching and trading of the Sumatran Tiger into one of the threats to biodiversity. The loss of biodiversity will affect the welfare of human life. The phenomenon of poaching and trading of Sumatran Tiger is an increasingly serious and growing environmental problem. Through this article, the authors will apply some understanding of Eco-Global Criminology in explaining environmental damage caused by human activities such as legal activities like deforestation causing habitat loss in Sumatran tigers, as well as illegal activities such as the poaching and trade of Sumatran tigers."

"Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Hal tersebut merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Keberadaannya penting untuk menjamin pembangunan serta menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya alam tersebut dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip pengaturan sumberdaya secara bijaksana dijelaskan pertama kali dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimana yang terakhir diatur dalam undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya, tumbuhan, binatang, dan kawasan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut masih senantiasa mendapat ancaman dari manusia yang tidak peduli, atau semata-mata hendak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka memperdagangkan, membunuh, atau mengekspor tumbuhan dan binatang yang dilindungi tersebut, tanpa mempedulikan jika perbuatan mereka akan membawa dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia lain serta keseimbangan ekosistem itu sendiri. Mengatasi hal ini, keberadaan perangkat dan proses hukum yang baik menjadi sangat diperlukan. Undang-undang saja tidak cukup apabila tidak ditunjang oleh aparat dan proses beracara di persidangan yang mampu mengatasi karakteristik masalah yang sering terdapat dalam tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Agar tindak pidana ini tidak dipandang remeh dan berlangsung terus menerus, sistem hukum dan proses beracara yang baik menjadi sangat esensial. Aparat Kepolisian beserta Hakim dan jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum kemudian dituntut keseriusannya dalam menanggapi urgensi pelanggaran tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini."

"ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah dibangun oleh negara maju dandituangkan melalui TRIPs Agreement ternyata menimbulkan beberapapertentangan kepentingan antara negara maju yang menguasai pengetahuan danteknologi dengan negara berkembang terkait dengan pemberian perlindunganterhadap pengetahuan tradisional. Negara berkembang sering sekali mengeluhtentang pembajakan HKI dalam bentuk pelanggaran paten, hak cipta olehprodusen negara-negara maju. Paten hanya memberi perlindungan kepada penemuteknologi tanpa mempertimbangkan bahwa penemuan tersebut dikembangkandengan menggunakan sumber daya alam maupun pengetahuan tradisional.Pembajakan dalam sumber daya hayati disebut dengan Biopiracy. Adapun tujuanyang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis lebihmendalam tentang sistem perlindungan yang efektif untuk melindungi pengaturanPengetahuan Tradisional, Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintahdalam melindungi ancaman biopiracy, dan apakah Undang-undang Paten No. 14tahun 2001 sudah cukup dalam mengatur perlindungan terhadap Sumber DayaHayati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeyuridis normatif dengan materi atau bahan hukum dan bersifat kualitatif dandeskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistemperlindungan yang efektif untuk melindungi pengaturan Pengetahuan Tradisionaldengan adanya Sistem Sui Generis berdasarkan pada tradisi yang berkembang ditengah masyarakat asli. Upaya-upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah sudahmencapai tahap penyusunan draf Naskah Akademik dan draf Rancangan Undangundang(RUU), yakni RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuandan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan HKI terhadap PengetahuanTradisional dan Sumber Daya Hayati dengan memanfaatkan Undang-undangPaten No. 14 Tahun 2001 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindunganhukum karena di dalam Paten suatu invensi harus memenuhi syarat patentability.

---

ABSTRACTIntellectual Property Rights (IPR), which has been built by the developedcountries and stated in the TRIPs Agreement had caused some wishful interestspertent between developed countries that dominate the knowledge and technologyand developing countries associated with the provision of protection of traditionalknowledge. Developing countries often complain about IPR piracy in the form ofpatent infringement, copyright by manufacturers of the developed countries.Patents only provide protection to the inventor of the technology withoutconsidering that the invention was developed using biological resources andtraditional knowledge. Piracy in the biological resources referred to Biopiracy.The goals to be achieved from this research is to examine and analyze moredeeply about the effective protection system to protect the Traditional Knowledgeregulation, some efforts have been done by the government in order to avoidbiopiracy threats, and is Patent Law No. 14, 2001 sufficient to regulate theprotection of Biological Resources. The approach used in this research isnormative juridical method with the law material or resource and it is qualitativeand descriptive research. Based on the research results, it can be concluded thatthe effective protection system to protect Traditional Knowledge regulation isusing the System of Sui Generis based on a tradition that developed in the middleof the indigenous people. The efforts that have been done by the government hasreached the stage of the drafting of an academic paper and the Constitution draft(Bill), namely the Bill on the Protection and Use of Knowledge and TraditionalCultural Expressions. Protection of Traditional Knowledge and IntellectualProperty Rights to Biological Resources utilizing Patent Law No. 14 of 2001 hasnot been fully able to provide lawful protection because in the patent, an inventionmust meet the patentability."

"Harimau sumatera di penangkaran dapat menunjukkan perubahan perilaku dalambentuk perilaku stereotipe. Kegiatan tindakan medis pun dapat menyebabkancedera saat handling dan stres pada satwa. Teknik enrichment (pengayaan) sudahdikenal mampu mengurangi perilaku stereotipe dan stres harimau di penangkaran.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi teknik environmental enrichment, food enrichment dan social enrichment pada harimau sumatera di Rescue Centre Tambling Wildlife Nature Conservation (Tambling), (2) mengevaluasi hubungan perilaku stereotipe dengan stres fisiologis harimau sumatera melalui rasio neutrofil per limfosit (Rasio N/L). Obyek penelitian ini ialah 4 ekor harimau sumatera (1 betina dan 3 jantan) di Rescue Centre Tambling. Kayu untuk environmentalenrichment, daging ayam segar untuk food enrichment dan positive reinforcementconditioning (PRC) untuk social enrichment harimau digunakan pada penelitian ini.Pengamatan perilaku harimau dilakukan selama 2 bulan (baseline) dan 2 bulan(post-enrichment) dengan metode focal animal sampling dalam radius <10 m.Koleksi sampel darah dilakukan 2 kali setelah pengamatan perilaku baseline danpost-enrichment. Hasil penelitian menunjukkan teknik social enrichment palingefektif (Z = -,0730, P = 0,465<0,05) dibandingkan environmental & foodenrichment. Pemeriksaan medis dan tindakan medis dapat lebih mudah dilakukandengan PRC. Hasil rasio N/L tidak berkorelasi dengan perilaku stereotipe harimausumatera (x2 = 3, P = 0,392 > 0,05). Hasil rasio N/L tersebut menandakan bahwaperilaku sterotipe harimau merupakan bentuk coping mechanism di RC Tambling.

---

Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae, Pocock, 1929) shows behavioural change

such as stereotype behaviour in captivity as a wild carnivore. Handling wild animals

on medical procedures often cause stress and injury. Enrichment techniques are

well known for reducing tiger’s stereotype behaviour and stress. This research aims

to (1) evaluate suitable enrichment techniques (between food enrichment,

environmental enrichment and social enrichment) on Sumatran tiger and (2)

evaluate the correlation between stereotype behaviour and physiological stress

through neutrophil/lymphocyte ratio (N/L Ratio). This research was conducted at

Tambling Wildlife Nature Conservation Rescue Centre and 4 tigers as subjects (1

female, 3 males). Novel wood as environmental enrichment, fresh chicken meat as

food enrichment and positive reinforcement conditioning (PRC) as social

enrichment were used on this research. Behavioural observations were conducted

with focal continuous animal sampling in two months as a baseline and two months

post-enrichment. The distance between observer and the subject was within 10

metres. Blood sample collections were conducted twice after the behavioural

observations. The N/L ratio was counted on the field to minimize the damage of the

sample during transportation to the laboratory. The result showed that social

enrichment is the most effective (Z = -,0730, P = 0,465<0,05) compared to food

enrichment and environmental enrichment. Medical check-up and procedure could

be more convenient using PRC on the tiger. N/L ratio indicated there was no

significant correlation between stereotype behaviour and physiological stress (x2=

3, P = 0,392 > 0,05). The four"