Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Banyak alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran yang berdasarkan atas dokumen palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu dokumen palsu dapat menjadi salah satu penyebab batalnya suatu perkawinan bagaimanakah undang-undang mengatur mengenai hal tersebut dan bagaimanakah keputusan Hakim dalam menentukkan putusannya dalam kasus ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait pembatalan perkawinan.

---

In Indonesia, marriage is something sacred and regulated on Act No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the Act concerning marriage arranged between fellow citizens of Indonesia, this Act also regulate on mixed marriage. A marriage which doesn rsquo t fulfill the conditions can be filled for annulment to the Court. Many reasons can be proposed for cancellation of a marriage. This thesis discusses about annulment of mixed marriage based on forged document.

This thesis research us a juridicial normative with the literature study and descriptive typology. The problem in this thesis is, if a false document can be one of the cause of the cancellation of a marriage how the law governing it, and how the Judge 39 s decision in this case. The author uses the Decision No. 586 PDT.G 2014 PN.Jkt.Sel regarding cancellation of marriage. "

"Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi Warga negara Asing yang memiliki hak milik diwajibkan melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan campuran dimana pihak yang cenderung akan dirugikan adalah pihak perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA), hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap harta benda serta Bagaimanakah analisa hukum terhadap harta benda bersama setelah perceraian dalam perkawinan campuran Beda Kewarganegaraan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316/K/Ag/2015) tentang putusan kasasi mengenai harta bersama akibat perceraian terhadap perkawinan campuran , penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis dalam meneliti mengacu kepada aturan ?aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Dalam kesimpulannya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, Warga Negara Asing sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam Sistem hukum pertanhan kecuali Hak Pakai.

---

Indonesian citizen actors mixed marriages can not hold Right to Land, or Right to The Building (HGB), or The Right to the Business (HGU), unless the person concerned has a marriage contract before marriage, which regulates the separation of assets. Prohibition of Transfer of Ownership of Land to Foreigners namely, Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law mandates (UUPA)that foreign nationals who have the right of ownership is required to dispose of them in a period of 1 (one) year. When divorce occurs in a mixed marriage where the parties are likely to be harmed is the female citizen of Indonesia (Indonesian) that a marriage with male foreigners (WNA), it is then an issue of concern in my thesis that is what the legal consequences divorce on marriage mixture of different nationalities to property and how the legal analysis of the property together after divorce in mixed marriages different nationalities (the Supreme court of the Republic of Indonesia Number 316 / K / Ag / 2015) concerning the decision on the common property consequences of divorce on marriage mixture, the author then examines these issues with normative juridical research method in which the author refers to the rules examine existing law to be able to answer the question. In conclusion only Indonesian citizens who can have Ownership, foreign citizens did not open the possibility for land rights in the legal system of land except for Right to Use."

"Studi ini untuk mengetahui apakah sikap antara generasi anak/cucu, generasi orangtua, dan generasi kakek/nenek berbeda secara signifikan terhadap perkawinan interkultural. Penelitian dilakukan pada 90 orang subyek yang terdiri dari 30 orang generasi anak/cucu, yang berusia sekitar 19-25 tahun, 30 orang generasi orangtua, dan 30 generasi kakek/nenek. Menggunakan teknik incidental sampling. Setiap subyek dalam penelitian memperoleh skala sikap dari Likert, yang berisi 4 buah ilustrasi kasus yang berbeda. Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan teknik coefficient alpha dari Cronbach, perhitungan t-test, one-way anova dan signifikansi F yang ada pada program SPSSfor MS Windows release 9.01.Dari basil penelitian diketahui bahwa sikap antara ketiga generasi beibeda secara signifikan terhadap perkawinan interkultural, terutama jika pasangan yang menikah berbeda agama. Perbedaan ini terutama terdapat pada generasi muda, yaitu generasi anak/cucu dengan generasi tua, yaitu generasi orangtua dan generasi kakek/nenek. Sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga generasi, jika pasangan interkultural yang menikah beragama sama.Perbedaan yang signifikan dapat ditemukan kembali antara generasi muda dengan generasi tua, apabila pasangan yang menikah adalah pria Indonesia dengan wanita asing, dan mereka berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun generasi muda sudah hidup dalam era globalisasi, namun mereka masih berprinsip yang sama dengan generasi sebelumnya mengenai maskulinitas/gender, yaitu akan lebih menyetujui perkawinan interkultural apabila yang menikah adalah pria Indonesia dengan wanita asing."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri remaja hasil perkawinan campur antara WNI Asli dengan WNI Keturunan Cina. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif (wawancara mendalam) berdasarkan teori Hurlock (1974) pada 3 orang subyek perempuan remaja akhir.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran konsep diri sebagai berikut (1) dari segi fisik, ketiga subyek merasakan ketidakpuasan terhadap ciriciri fisik yang dimiliki, sehingga terjadi kesenjangan antara real self dengan ideal self-nya; (2) dari segi kepribadian, ketiga subyek merasa puas dengan karakteristik positif yang mereka miliki dalam bidang-bidang tertentu, walaupun ada beberapa sifat negatif yang ingin mereka hilangkan; (3) dalam perkembangan konsep dirinya, ketiga subyek pernah mengalami krisis / kebingungan, yang disebabkan tidak adanya penekanan nilai budaya tertentu dalam keluarga. Identitas yang terbentuk lebih dipengaruhi oleh sekolah, kedekatan dengan salah satu keluarga besar dan ciri-ciri fisik yang dimiliki.Saran-saran diajukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam perkembangan konsep diri remaja hasil perkawinan campur, baik bagi orang tua maupun bagi remaja yaang bersangkutan."

"ABSTRAKPutusnya perkawinan karena perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa pembagian harta bersama namun terdapat ketidakjelasan status tanah yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam perkawinan campuran melalui perjanjian nomineesebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta; menjelaskan kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh melalui perjanjian nominee; dan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. terkait status tanah yang diperoleh melalui perjanjian nominee oleh pasangan dalam perkawinan campuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach) yang hasil penelitian diketahui akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta adalah terhadap pembagian harta bersama berlaku hukum dimana kebendaan tersebut berada; kedudukan tanah yang dibeli melalui perjanjian nomineesebagai harta bersama adalah dengan melihat syarat sahnya perjanjian jual beli dan perjanjian pengakuan kepemilikan dalam perjanjian nominee; Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan riwayat keabsahan perjanjian jual beli objek sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian yuridis terkait asas hakim pasif dalam hukum acara perdata terkait penyelundupan hukum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pasal 61 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara khusus telah memberikan peluang bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia beserta anak hasil perkawinannya untuk dapat tinggal dan melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif yang memberikan gambaran mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, dan tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Diperlukan responden-responden yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian ini.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih disharmonis dengan aturan yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ketidakpastian hukum yang dirasakan para subjek perkawinan campuran di Indonesia menjadi kendala serius sebagai akibat terjadinya disharmonisasi peraturan tersebut. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia semestinya harus segera mengatasi permasalahan disharmonisasi peraturan tersebut.

---

This research is to analyze the effectiveness of the implementation of article 61 of the Act No. 6 year 2011 concerning Immigration, which has provided opportunity for any foreigners who are married to an Indonesian, also for any children  born to this marriage, to live and to work or to have business in Indonesia. The research utilized a descriptive method which provides description of condition or relations, developed ideas, undergoing processes, results or effects, and also of continuing trends in the matter. The respondents needed to this research are those who considered to be qualified in  having competencies to give information regarding the object of the research.

The research  has concluded in a conclusion that the implementation of the said law has not yet been effective, as there were still disharmony between those law and manpower regulations. The legal uncertainty, felt by those who are the subject of mix-marriage in Indonesia, still becomes  serious challenges that resulted from the disharmony. Therefore, the research  recommends the Government of Indonesia to immediately resolve the disharmony between those law and manpower regulations."

"Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan semakin banyaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam perkawinan campuran. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), ruang lingkup dalam perjanjian perkawinan merupakan harta benda perkawinan serta perjanjian lainnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran yang ada di Indonesia membuat adanya unsur asing dalam perjanjian tersebut sehingga merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional. Diskursus mengenai perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran belum terdapat pembahasan dan analisis yang lebih lanjut setelah pembahasan dari Sudargo Gautama dalam bukunya Hukum Perdata Internasional Jilid Ketujuh. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas serta menganalisis perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran ditinjau dari segi Hukum Perdata Internasional dengan menganalisis Akta Perjanjian Kawin Nomor X, Y dan Z.

---

Nuptial Agreements After Constitutional Court Decree Number 69/PUU-XIII/2015 led to the increasing number of nuptial agreements made by the people in Indonesia, especially in mixed marriages. In Law No. 1 of 1974 (Marriage Act), the scope of the marriage agreement is the property of marriage and other agreements. However, it must not violate public order or morality. Nuptial agreements on mixed marriages at Indonesia create foreign element in the agreement so that it is a matter of Private International Law. Discourse about nuptial agreements on mixed marriages has not been discussed and further analysis after the discussion of Sudargo Gautama in his book, Indonesian Private International Law Chapter 7^th. Therefore, this thesis will discuss and analyze nuptial agreements in mixed marriages in terms of Private International Law with examples of Notarial Deed of Nuptial Agreements X, Y and Z."

"Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita dari dahulu sampai sekarang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Adanya perbedaan agama dan budaya merupakan hal yang wajar sehinggga diakui oleh negara di dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, kondisi tersebut menimbulkan permasalahan di bidang hukum khususnya mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menurut agama Islam dilarang bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim tetapi bagi laki-laki muslim di perbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab berdasarkan surat Al Maidah ayat 5. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama melainkan mengatur perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Belakangan ini terjadi perkawinan beda agama yang disahkan Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid dimana Yayasan Wakaf Paramadina meenyelenggarakan dan mensahkan perkawinan beda agama itu. Dengan dikeluarkannya "Surat Sahnya Perkawinan Beda Agama" oleh Yayasan Wakaf Paramadina maka perkawinan itu sah menurut Yayasan Wakaf Paramadina. Sedangkan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil tidak mencatat perkawinan beda agama karena hanya mencatat perkawinan yang seagama sehingga akibat dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan tersebut tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dinyatakan anak luar kawin (pasal 42) dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43), serta warisan dari perkawinan tersebut tidak dapat diwariskan karena adanya perbedaan agama antara suami dan istri atau antara orang tua dengan anak. (Al Baqarah 221)"

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Ada pihak yang berpendapat bahwa perkawinan antaragama belum diatur dalam UU No. 1/1974, padahal pasal 2 ayat (1) UU tersebut memberi perumusan tentang perkawinan antaragama. Kasus perkawinan antaragama inilah yang penulis bahas melalui studi kepustakaan dan studi lapangan serta studi perundang-undangan yang khusus membahas tentang perkawinan, baik dari sudut hukum agama maupun hukum negara disertakan pula komentar para pakar hukum yang pernah diwawancara dan dimuat di media baik majalah maupun surat kabar. Skripsi ini bermaksud mencari jawaban persoalan perkawinan antaragama, apakah dapat dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun menurut nukum negara. Ataukah sebetulnya hanya suatu keabsahan yang semu belaka alias tidak sah. Pada bulan Agustus 2002 terjadi suatu perkawinan antara seorang penyanyi beragama Islam dan seorang laki-laki beragama Kristen. Untuk mencari keabsahan, mereka membuat akta perkawinan di Australia, pulang ke Indonesia akta didaftarkan ke Catatan Sipil Bekasi. Petugas Catatan Sipil mencatatnya karena akta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku di Australia. Mengamati semua proses yang ditempuh itu, pada akhir penulisan diperoleh kesimpulan, dipandang dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antaragama adalah perkawinan yang dilarang oleh hukum agama dan karenanya merupakan perkawinan yang tidak sah. Kesimpulan ini tentunya selaras dengan penjelasan perumusan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, yakni tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya. Sekiranya dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan, penulis menyarankan bahwa beda agama sama sekali tidak menghalangi orang untuk bersahabat dan bekerjasama, namun sangat menghalangi atau melarang untuk mewujudkannya dalam sebuah perkawinan."