Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPiutang pajak negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan piutang pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang pajak serta penyajiannya dapat menggambarkan nilai piutang pajak bersih yang dapat direalisasikan dengan baik, mengetahui kelemahan penggolongan dan penyisihan piutang pajak yang ada saat ini, dan mengetahui faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan periode penelitian antara tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan atas dokumen organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang tidak tertagih saat ini tidak dapat menggambarkan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan dengan baik. Tingkat akurasi net realizable value akurasi NRV secara rata-rata hanya sebesar 11 selama tahun 2012 sampai 2015. Kelemahan metode penggolongan kualitas dan penyisihan piutang pajak saat ini adalah tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar Wajib Pajak. Faktor keuangan Wajib Pajak hendaknya dijadikan faktor pertimbangan dalam menentukan kualitas piutang pajak dan penyisihannya. Metode yang dapat dipergunakan agar faktor kemampuan membayar Wajib Pajak dijadikan pertimbangan adalah metode impairment seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dan oleh sektor swasta.

---

ABSTRACTState tax receivables have different characteristics with receivables in general. This study was conducted to determine whether the classification of the quality of state tax receivables and the allowance for state tax receivables and its presentation can illustrate the net releazible value of tax receivables well, knowing the weakness of classification and allowance for tax receivables that exist today, and find out the factors to be considered in determining tax allowance for doubtful accounts. The study was conducted by conducting a case study in Menteng Dua Tax Office of the study period between 2012 to 2016. The method used is a qualitative research method with data collection through interviews, observation, and a review of documents the organization. The results showed that the quality classification of taxes receivable and allowance for doubtful accounts is not currently able to describe the value of receivables net realizable value well. The level of accuracy of net realizable value NRV accuracy on average only 11 during 2012 to 2015. The weakness of the classification method and the quality of the current tax allowance is not considered taxpayer 39 s ability to pay as. Taxpayers financial performance should be the determining factor in the classification of the quality of tax receivables and its allowance. The method can be used in order to pay the taxpayer 39 s ability factor taken into consideration is the impairment method as practiced by some countries and by the private sector."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Skripsi ini meneliti apakah ada hubungan kepemimpinan transformasional terhadap komitmen keorganisasian, khususnya pada pegawai di organisasi sektor publik/instansi pemerintah, dengan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasinya. Data diambil melalui survey, dengan metode Multi Leadership Questionaire, pemberdayaan psikologis dan Three Component Model kepada 106 orang pegawai dan dianalisis menggunakan uji regresi linear.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pemberdayaan psikologis. Begitu pula dengan kepemimpinan transformasional dengan komitmen keorganisasian. Namun pemberdayaan psikologis diketahui hanya memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen afektif, dan tidak memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dengan komitmen berkelanjutan maupun komitmen normatif.

---

This research focus on investigate relationship between transformational leadership, psychological empowerment and organizational commitment. The respondent were 106 employees at several public service institution. Using Multifactor Leadership Questionaire by Bass and Avolio, Three Component Model by Allen and Meyer, and psychological empowerment questionaire by Spreitzer, we found that transformational leadership has positive and significant relationship with psychological empowerment and organizational commitment.We also found that psychogical empowerment is perfect mediator between transformational leadership and affective commitment. But, we also found that psychological empowerment not mediate the relationship between transformational leadership with continuence and normative commitment."

"Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pengaruh yang signifikan budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pegawai KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dengan model skala likert.Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap komitmen organisasional pegawai KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pegawai KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasional pegawai KPP Pratama Jakarta Menteng Dua.

---

This research aimed to reveal the significant effect of organizational culture and job satisfaction on the employee organizational commitment of Tax Office Service Pratama Jakarta Menteng Dua. The type of the research method is quantitative approach with scale likert questionnaire as the data collection technique.Results of research indicated that first, there is positive and significant effect of organizational culture on the employee organizational commitment of Tax Service Office Pratama Jakarta Menteng Dua; Second, there is positive and significant effect of job satisfaction on the employee organizational commitment of Tax Service Office Pratama Jakarta Menteng Dua; Third, there is positive and significant effect of organizational culture and job satisfaction as a whole on the employee organizational commitment of Tax Service Office Pratama Jakarta Menteng Dua."

"Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan.Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga.Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain.Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service.

Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance.

Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized.

Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office.

Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes.

From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system."

"Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment

---

Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan pokok danpenghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Disamping itupenelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam implementasikebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2di UPPD Menteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana kebijakandan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah UPPD Menteng sebagaipelaksana teknis kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalampelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya SDMdan sarana/prasarana pendukung

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of principal reduction policy and theelimination of administrative sanction of land and building tax receivables in UPPDMenteng. Besides, this study also discusses the analysis of the inhibiting factors inthe implementation of principal reduction policy and the elimination of administrativesanctions land and building tax receivables in UPPD Menteng . This research wasconducted using qualitative approach through in-depth interviews of the policyimplementor and also the study of literature. The results of this study are UPPDMenteng as the technical implementor of policies have been carrying out a policy inaccordance with the prescribed rules. But still found some obstacles in theimplementation of policies that socialization of the policy is not maximized and thelack of human resources and facilities or infrastructure support."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkulu Dua. Evaluasi dilakukan atas faktor dukungan manajemen puncak, regulasi, kualitas pemeriksaan, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data pada KPP dan hasil wawancara dari responden kepala unit, wajib pajak, konsultan dan pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh faktor mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor manajemen puncak dan sistem informasi mendukung efektifitas pemeriksaan pajak secara tidak langsung karena meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas proses pemeriksaan. Faktor regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturannya saja, namun yang penting adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut. Faktor wajib pajak yang menentukan adalah sikap kooperatif wajib pajak saat pemeriksaan. KPP Bengkulu Dua memiliki kecukupan pada seluruh faktor pendukung efektifitas pemeriksaan pajak, kecuali faktor sikap wajib pajak yang lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan sikap wajib pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.

---

This study evaluates the effectiveness of tax audits at the Bengkulu Dua Tax Office. The evaluation is carried out on factors of top management support, regulatory, audit quality, tax auditors, taxpayers, and information systems. This research uses a case study approach with descriptive qualitative analysis on tax offices' data and interviews with respondents from unit heads, taxpayers, consultants, and auditors. The results showed that all factors affect the effectiveness of tax audits. Top management factors and information systems indirectly support the effectiveness of tax audits because they increase the competence of tax auditors and the quality of the audit process. Regulatory factors are not enough to be considered by the existence of the rules, but what is important is how the regulations are implemented. The taxpayer factor is determined by its cooperative attitude during the audit. Bengkulu Dua Tax Office has adequacy on all factors supporting the effectiveness of tax audits, except for the attitude factor of the taxpayer, which is more influenced by the choice of the taxpayer. For this reason, it is necessary to disseminate information to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits."