Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.Skripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab Village, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency and the factors that affect the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab. This research uses a postpositivist approach through indepth interview and document study as the data collecting techniques. The theory which are used to analyze in this research is the theory of implementation, the model of Van Meter and Van Horn related factors affecting implementation. The results of this research show that the implementation of the rural fund has been run in accordance with the rules and policies issued by the views from the activities that have been funded by the Rural Fund. Factors affecting the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab consist of standards and targets, resources, cooperation among implementers in Nagari, Nagari Sungai Tarab Characteristics of government, social conditions, economic and political, lastly, the attitudes of policy implementers respond Rural Fund."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua.Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja.Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan).2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran.3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut.4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya.5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan."

"Politik dan kekerabatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam praktek politik yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat yang segmenter keterkaitan tersebut semakin kuat dan studi Antropologi Politik memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut melalui data-data yang didapat di lapangan. Dalam kehidupan politik masyarakat desa, pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kekuasaannya, pemimpin lokal tetap merupakan sosok yang secara politis kuat dalam masyarakat. Beberapa hal diluar unsur legalitas formal menjadikan pemimpin-pemimpin lokal memiliki landasan yang kuat sehingga pemimpin lokal mampu bertahan ditengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit sebagai sosok pemimpin lokal dalam komunitas parit di desa sungai besar merupakan contoh bagaimana pemimpin lokal dapat bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit mampu menemukan posisi dalam masyarakat pada setiap momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus kehilangan peran dan kekuasaannya dalam masyarakat komunitas parit. Kemampuan Kepala Parit dalam mempertahankan posisi di masyarakat tidak terlepas dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan di belakang sosok kepala parit. Keberadaan Kelompok kekerabatan dominan menjadi penopang kekuasaan bagi sosok kepala parit dan menjadi modal penting dalam proses praktek politik di komunitas parit.

---

Politic and kinship are two concepts that are intertwined in the political practice that occur in the society. In a society which are segmenter, its intertwined are stronger, and political anthropology studies play a role in explaining how these linkages through the data which are obtained in the field. In a rural political lives, local political leaders has a great influence to the political societies live. Eventhough they don?t have a formal legitimation, local leaders still is a figure who are powerful actors in local political societies. Some of the things outside the formal legal elements, make local leaders have a strong foundation, so that local leaders are able to survive amid the changes taking place in society.

Head of Parit as a local leader personage at the Sungai Besar village is an example how local leader can survive in the middle of many change that occur in the society. Head of Parit were able to find a position in society at any momentum changes that occur in society, without having to lose its role and power in Parit communities. Head of Parit ability to keep their authority in the middle of dynamic society can?t separated from the existance of dominant kinship group behind of local parit head figure. The existence of dominant kin group became a power back up to head of parit personage and became an important aspect in the process of political practice parit comminities."

"Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan perempuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS Grup Sinarmas dalam mempertahankan hak tanah ulayat masyarakat selama tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan teori politik contentious dan konsep ekofeminisme. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna menggali motif dan pengalaman perempuan yang sifatnya personal dan kolektif terkait gerakan perlawanan perempuan melawan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik contentiou terjadi akibat adanya klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT.WKS Grup Sinarmas yang melahirkan sejumlah aksi kolektif Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang solid dan efektif, salah satunya demonstrasi dengan membuka pakaian. Penggunaan teori politik contentious relevan untuk memotret keseluruhan gerakan perlawanan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, sementara konsep ekofeminsime digunakan mampu menjelaskan posisi perempuan yang sejalan dengan hubungan relasi perempuan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.

---

This study discusses the women's farmer resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS Group Sinarmas in defending community customary land rights during 2017-2020. This study uses the theory of contentious politics and the concept of ecofeminism. The research method uses qualitative methods with a feminist perspective to explore women's personal and collective motives and experiences related to the women's resistance movement against corporations. The results showed that contentious politics occurred due to customary land claims from women and concession permits from PT. WKS Sinarmas Group created several solid and effective collective actions by the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, one of which was an undressing demonstration by the women farmers. The use of the theory of contentious politics is relevant for portraying the entire resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, while the concept of ecofeminism is used to explain the position of women which is in line with women's close relationship with the environment around them."

"ABSTRAKDewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakanpenyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atasimplementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakansebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaurmerupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkandata tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastrukturyang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakanpendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari olehindikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkansebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desamelalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengaturkebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasikebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas KabupatenLebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasiterhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

---

ABSTRACTNowadays, a number of problems emerged on the implementation of village funddistribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of thispolicy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due totwo main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized asleft-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?sinfrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approachwith descriptive design. Data collected through observation and in-depthinterviews based on the indicators derived from implementation of the concept. Thestudy resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distributionthrough regulations issued by the village and the unpreparedness of the governmentin regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of theimplementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the villageof Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,which then implied to the delay of fund distribution to the village."

"Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan."

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."

"[

Metode Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) merupakan metode yang sedang berkembang saat ini. Metode ini adalah proses produksi yang digunakan untuk 3D print atau memperbaiki bagian logam, yang mengakibatkan metode WAAM sangat potensial dan inovatif. Skripsi ini menyajikan studi awal metode WAAM pada pengelasan dissimilar menggunakan Tungsten Inert Gas (TIG) otomatis, yang melibatkan stainless steel 316 dengan filler aluminium ER5356 , yang bertujuan untuk mencari hasil pengelasan yang terbaik dengan permukaaan yang rapih dan cacat las seminimal mungkin, dengan menggunakan polaritas AC dan DC dan arus 60 A – 170 A. Kecepatan pengelasan konstan di 3.125 cm/s dan gas pelindung menggunakan Argon dengan flowrate konstan sebesar 11 L/min. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pengelasan menggunakan filler ER5356 hanya optimal menggunakan polaritas DC pada arus 160A. Sedangkan filler ER1100 optimal pada range arus 115A – 130A dengan menggunakan polaritas DC dan arus 75A dengan menggunakan polaritas AC. Disarankan menggunakan polaritas DC untuk kedua filler karena hasil manik lebih konsisten. Studi WAAM ini masih tahap awal, maka pengembangan yang lebih lanjut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

 

 

---

Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) is a method that is currently being developed until now. This method is a production process used for 3D print or to repair metal parts, which makes the WAAM method very potential and innovative. This thesis presents a preliminary study of the WAAM method using automatic Tungsten Inert Gas (TIG) welding, involving stainless steel 316 with aluminium fillers ER5356 , which aims to find the best welding results with a clean surface and minimal defects, using both AC and DC polarity, weld current at 60 A – 170 A. The welding speed is constant at 3.125 cm/s and Argon is used as a shielding gas with a constant flowrate of 11 L/min. The results obtained show that welding using ER5356 filler is optimal only using DC polarity at 160A. While the ER1100 filler is optimal in the current range of 125A – 130A using DC polarity and 75A using AC polarity. It is recommended to use DC polarity for both fillers because the bead results are more consistent. This WAAM study is still in its early stages, so more development is needed to get perfect results

,

Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan perempuan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri melawan PT. WKS Grup Sinarmas dalam mempertahankan hak tanah ulayat masyarakat selama tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan teori politik contentious dan konsep ekofeminisme. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis guna menggali motif dan pengalaman perempuan yang sifatnya personal dan kolektif terkait gerakan perlawanan perempuan melawan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik contentiou terjadi akibat adanya klaim lahan ulayat dari para perempuan dan ijin konsesi dari PT.WKS Grup Sinarmas yang melahirkan sejumlah aksi kolektif Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri yang solid dan efektif, salah satunya demonstrasi dengan membuka pakaian. Penggunaan teori politik contentious relevan untuk memotret keseluruhan gerakan perlawanan Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, sementara konsep ekofeminsime digunakan mampu menjelaskan posisi perempuan yang sejalan dengan hubungan relasi perempuan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.

---

This study discusses the women's farmer resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri against PT. WKS Group Sinarmas in defending community customary land rights during 2017-2020. This study uses the theory of contentious politics and the concept of ecofeminism. The research method uses qualitative methods with a feminist perspective to explore women's personal and collective motives and experiences related to the women's resistance movement against corporations. The results showed that contentious politics occurred due to customary land claims from women and concession permits from PT. WKS Sinarmas Group created several solid and effective collective actions by the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, one of which was an undressing demonstration by the women farmers. The use of the theory of contentious politics is relevant for portraying the entire resistance movement of the Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri, while the concept of ecofeminism is used to explain the position of women which is in line with women's close relationship with the environment around them.

, ]"

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang mempercepat daerah miskin mengejar ketertinggalan dari daerah kaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dana desa terhadap proses konvergensi antar desa dan kelurahan dan antar desa. Hasil penelitian menemukan bahwa dana desa tidak berdampak bahkan memperlambat proses konvergensi antar desa dan kelurahan dan antar desa. Dan dana desa berdampak negatif terhadap pertumbuhan intensitas cahaya malam sebagai proksi aktivitas ekonomi.

---

In 2015, the Indonesian government launched the village fund program given to rural-village. The village fund is expected to encourage sustainable development that accelerates poor areas to catch up with affluent areas. The study aims to identify the impact of the village fund program on the convergence process between rural- and urban-village and within rural-village. The study found village fund has no impact even slowing down convergence process between rural- and urban-village and within rural-village. Moreover, the village fund decreased night light intensity growth as a proxy economic activity."