Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAplikasi Qlue diperkenalkan kepada masyarakat bersamaan dengan peresmian Jakarta Smart City oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Aplikasi Qlue merupakan salah satu aplikasi penunjang Jakarta Smart City itu sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota pintar. Pelayanan publik yang paling menonjol adalah pelayanan kebersihan yang dibuktikan dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang selalu berada di peringkat 3 teratas dinas terbaik menurut Qlue. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penggunaan aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta serta implikasinya terhadap pelayanan kebersihan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah terjadiya peningkatan pelayanan kebersihan melalui aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun di sisi lin, banyaknya sisi negatif pada penggunaa aplikasi Qlue, seperti masyarakat yang menjadi malas dan hanya mengandalkan Qlue. Selain itu, koordinasi antara PPSU dan petugas kebesihan juga tidak jelas sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Tidak adanya sosialisasi juga menyebabkan laporan yang terjadi berulang-ulang tanpa ada solusi yang preventif. Banyaknya keluhan juga dapat menunujukan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak optimal sehingga indikator dalam menentukan peringkat terbaik dalam apliksi Qlue perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, karena banyak keluhan belum tentu semakin baik.

---

ABSTRACTQlue is an application introduced together with Aplikasi Qlue Jakarta Smart City by Jakarta 39 s Governor in 2014. Qlue is a supporting application for Jakarta Smart City in increasing society 39 s participation to provide a better public services. The public services which most significant is cleaning sector which evidenced as Dinas Kebersihan DKI Jakarta always be in top three as Qlue recorded. The purpose of this research is to analyze how Qlue can be beneficial for supporting Smart City and Dinas kebersihan. The approach is with qualitative approach, data conducted by in depth interview and document study. This reserch found that sanitary services by the agency has increased with Qlue application in Dinas Kebersihan DKI Jakarta. In contrary, negative effects occurred in Qlue application users, like citizens became lazy and over used the application. Besides that, coordination between PPSU and sanitary staffs has become unclear and less performance. No socialization resulted in the repetititve report without real solutions. Increased amounts of problems also showed that Dinas Kebersihan DKI Jakarta performance is not optimized, indicators showed that Qlue applicaton ranks needed more evaluation. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi dari penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan terkait pelayanan publik di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan di DKI Jakarta, dimulai dari masyarakat melaporkan keluhannya hingga keluhan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash; pihak yang terlibat, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Qlue sendiri merupakan salah satu bentuk dari e-government yang bertujuan untuk mendekatkan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menyampaikan keluhan serta aspirasi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasian aplikasi Qlue masih menemui beberapa hambatan yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to discuss about the implementation of a mobile application named Qlue as a Public Service Complaint Management in DKI Jakarta. The aim of this thesis is to analyze how the implementation of Qlue as a complaints channel tools in DKI Jakarta, starting from when civil society deliver their complaints until their complaints are being managed by the involved party, in this case the Public Officer appointed. Method used in this thesis is by doing in depth interview with related party involved in this program, not only the Public Officer, but Civil Society Qlue User as well, and used Qualitative Approach in this thesis. Qlue itself is a form of e government that aims to help Civil Society to communicate easily with the government to deliver their complaints in public service. From this research seen that in the implementation, the stakeholder still face problem and obstacle they need to solve in order for this Program to run as expected."

"ABSTRAKJakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pintu gerbang Internasional telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan pariwisata. Saat ini penduduk Jakarta diperkirakan lebih dari 8 Juta jiwa dan rata-rata pertumbuhannya 2,41 % per tahun, di mana arus urbanisasi diperkirakan rata-rata 3 % per tahun.Di satu sisi kota Jakarta mengalami proses pembangunan mulai dari industri kecil, industri besar dan kegiatan usaha lain, namun disisi lain juga dihadapkan pada problematik yang sangat rumit yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, dan timbulnya limbah sebagai akibat dari kegiatan hidup masyarakat kota Jakarta.Penanganan Kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah telah diupayakan Oleh Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pelayanannya agar membuat kota Jakarta bersih, indah, sehat serta tertib.Perkiraan jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat mencapai 3,70 liter/orang/hari , sehingga produksi sampah kota Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 25,404 m3/hari. Dan volume sampah tersebut, yang dapat terangkut baru mencapai 21,085m3/hari atau 83 %, sedang sisanya (17 %) dimanfaatkan oleh masyarakat dan didaur ulang oleh pemulung/pengais sampah.Dengan volume sampah yang tidak tertangani sebesar 17 % dari volume yang diproduksi masyarakat Jakarta, maka dengan pertumbuhan penduduk Jakarta rata-rata diasumsikan sebesar 2 % , secara matematis pada tahun 2005, sampah yang diproduksi volumenya adalah 35.000 m3/hari. Jika dari volume tersebut yang tidak tertangani oleh karena kemampuan dari Dinas Kebersihan yang tidak bertambah, maka volume tersebut adalah 5950 m3/hari. Ini tentu suatu angka yang perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus. Masalahnya akan semakin rumit jika bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan sampah yang bertambah, dalam arti memerlukan penanganan yang lebih khusus.Keadaan yang demikian tentu saja tidak akan dapat teratasi jika struktur organisasi tidak dibenahi dan dikembangkan. Pembenahan dan pengembangan atas kelemahan tersebut terutama antara lain pada bagian penunjang (technostructure) yang tidak terisi, bahkan fungsi tersebut terdapat pada operating core. Kelemahan lainnya yaitu pada sisi mekanisme koordinasi yang dijumpai, seperti terlihat adanya kepentingan pada operating core, namun koordinasinya harus dengan bagian penunjang (support staff) melalui strategic apex. Kondisi demikian tentu saja menjadi kendala dalam kecepatan pelayanan. Dan beberapa keadaan yang digambarkan itu maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi oleh karena perubahan yang terjadi pada lingkungan sedemikian besar, maka memperbaiki konfigurasi organisasi serta melakukan penyesuaian struktur pada fungsi yang baru adalah salah satu alternatif penyelesaian, guna mengantisipasi perkembangan sampai pada era 2005."

"The research of Relation Analisys Among the Motivation, the Education and Training, and also the Work Diciplin Variables toward the Cleaning investigator's Performance on the Cleaning Agency of DKI Jakarta Province was Carried out based upon the writer's concem about the cleaning investigators performance with the purpose to improve their quality to be more professional. Where the function of the cleaning investigator is to give information to society, govemment or private sectors and to maintain and also to preserve the surroundings. In other words, to guide or to enforce the society on the cleaning field.This research has a purpose to determine the relation of motivation, education and training, and also the work discipline toward the performance of the cleaning investigator on the Cleaning Agency of DKI Jakarta Province. Descriptive quantitative method was used on this research, with the 73 of population, however, the total of the questioners that rectumed were only 52. Using the linker! scale, closed was used to collect the primary data. Where as data analyzing which had been used was linier regression equation, using the SPSS (Statistical Product and Service Solution) computer soltware. In this research, data was categorized into two variables, that is, investigator perfomances as an attached variable (Y) while motivation, education and training, work discipline as a free variable (X).From the result which had been processed showed, whether collectively or individually, that the discipline variable has a strong correlation to the improvement of investigators perfomance white the biggest score, and then the motivation variable subsequently. While education and training variable that had been processed, whether collectively or individually, showed that it has a low correlation to the improvement of investigator's performance. According to this research data as a whole and simultaneously that the four variables have inlluence to the performance improvement for 63 %, it means that 37 % ofthe rest couldn't be explained on this research or came from the other variables out ofthe research.In accordance with those, to improve the performance of the investigator it is suggested that an investigator management, in the cleaning investigator case, should be improved gradually through the human resource development system together with the taking care of the priorities on work discipline factor and then followed by the motivation factor."

"ABSTRAKPertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaanperangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakanfenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobilegovernment diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga denganlayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-governmentadalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaanaplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatifberupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini.Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasipemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untukmenjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasipemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhanwarga.Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasimobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta dilevel kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi dikelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasipenelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalammanajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadappenerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACTThe rapid growth of internet technology and the penetration of mobilecommunication devices usage, especially in urban areas, have created thephenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology throughmobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs ofresidents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernmentis the usage of mobile app as the media of government communication.This research was conducted by taking a case study of the usage of mobileapplications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods withinterviews and observations are used to answer this research. An important indingis Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to thepeople. Qlue is not only used to carry out the core function of governmentcommunication such as government socialization media, but it also becomes a canalaspiration of citizen needs.Changes that occur in government communication that is facilitated bymobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at thesub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. Theadaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobiletechnology apps. Based on the information discovered in two locations of thisstudy, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especiallyin management process, employee involvement and coordination. In the context ofgood governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of theparticipation principles, equality and accountability."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Jakarta Timur. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pelayananSudin Kebersihan, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan kebersihan) di Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan untuk menuju efisiensi dan efektifitas pembiayaan.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Sudin Kebersihan sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan pusat produksi (penyapuan, pengangkutan, dan penanganan air kotor) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan sebagai dasar bagi perhitungan kapasitas output Sudin Kebersihan.Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari-Desember 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Sudin Kebersihan Jakarta Timur, terutama dalam hal ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang, ke pusat biaya prorduksi menggunakan step down method.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Sudin Kebersihan belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 24.56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlan tersebut biaya pegawai menyerap 17,56% (terdiri dari gaji : 15,02%, dan insentif : 2,54%) . Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 56,25%, dan pusat biaya produksi 43,75%. Biaya satuan yang didapatkan tanpa investasi untuk pusat biaya penyapuan sebesar Rp 11.983.656,00 per output; untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 11.954,00 per; output; dan Penanganan Air Kotor (PAK) sebesar Rp 192.321,00 per output. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya pegawai (terutama gaji). Kinerja pusat pada produksi berdasarkan pencapaian kapasitas output, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk pusat biaya penyapuan efisien, pusat biaya pegangkutan sampah sudah cukup efisien, sedangkan Penanganan Air Kotor (PAK) cenderung masih belum efisien.Dengan basil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Sudin Kebersihan adalah : Sudin Kebersihan harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan keberadaan pusat-pusat biaya yang sudah ada, dengan rnengupayakan meningkatkan efisiensi dengan cara meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumber Jaya yang telah ada, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengoperasikan penggunaan kendaraan pengangkut sampah dengan menambah jumlah pegawai supaya tidak ada lagi sampah yang tidak terangkut.Saran yang dapat diajukan ke Dinas Kebersihan adalah agar menyiapkan suatu sistem informasi yang real di Sudin Kcbersihan untuk mendukung dilakukannya analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan kebersihan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan biaya satuan normatif."

"ABSTRAKSistem Manajemen Komplain Qlue digunakan oleh pemerintah dengan harapan dapat mempercepat proses penyelesaian seluruh keluhan masyarakat. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu jumlah sampah yang tidak terangkut di Jakarta Timur merupakan yang terbesar di DKI Jakarta. Kelurahan Kampung Melayu juga mendapatkan predikat kumuh berat jika dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya di Jakarta Timur. Rata- rata waktu penyelesaian keluhan melalui aplikasi Qlue semakin lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam menangani keluhan di Kelurahan Kampung Melayu dan juga untuk menganalisis manajemen keluhan dalam menangani keluhan terkait kebersihan sampah di Kelurahan Kampung Melayu.Teori yang digunakan adalah teori manajemen keluhan dari Stauss yang didalamnya terdapat enam dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas penanganan keluhan. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah Post-Positivist dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi kualitas penanganan keluhan dalam pelayanan kebersihan sampah secara keseluruhan di kampung melayu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kendala yang ditemukan dalam menangani keluhan di Kelurahan Kampung Melayu. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa kendala dalam sarana pra-sarana, waktu penanganan, dan juga dalam internal yang menangani langsung keluhan masyarakat. Selain itu masalah yang ditemukan adalah mengenai masalah SOP untuk menggunakan aplikasi dan juga respon yang lambat dalam menangani keluhan. Kendala juga ditemukan pada waktu untuk melakukan koordinasi dan disposisi yang membutuhkan banyak waktu.

---

ABSTRACT

Complaint management system Qlue is used by the government to accelerate the completion process of all complaints. The problems that emerged in this research is the amount of waste that doesn rsquo t get carried away in Jakarta Timur is the biggest in DKI Jakarta. Kelurahan Kampung Melayu also get the dirtiest predicate in DKI Jakarta compared to the other city. The average resolution time of complaints through Qlue is getting slower compared to previous years.The main aim of this research is to understand the constraints in handling complaints in Kelurahan Kampung Melayu and also to analyze complaint management in handling complaint related to the waste problem in Kelurahan Kampung Melayu. The theory used in this research is the complaint management theory by Stauss. This theory includes six dimention used to assess the quality of handling system. The approach and technique used in this research is Post Positivist with qualitative analysis used to explore comprehensive overall meaning of complaint management system in waste hygieneservices in kampung melayu. The qualitative method use to show the constraints found in handling complaints in Kelurahan Kampung Melayu. The result of this research is there are constraints found related to tools, response time, and also in their internal. Another issues found in this research is there are some problem related to the procedures to use the application and slow response in handling complaints. Constraints are also found at the time to perform the coordination and disposition that requires a lot of time."

"Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas di bidang kebersihan lingkungan telah menetapkan visi dan misi yaitu "Menjadikan kota Jakarta yang bersih, sebersih ibukota yang telah maju dengan memberdayakan masyarakat". Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Kebersihan Provinsi DK1 Jakarta menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan kualitas kinerja aparatur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Dalam kaitan ini, permasalahan yang muncul adalah(1) Bagaimana gambaran profil sumber daya aparatur saat ini?(2) Bagaimana implikasi profil sumber daya aparatur saat ini terhadap perencanaan stratejik pengembangan sumber daya aparatur? (3) Bagaimana perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk merealisasikan visi Dinas Kebersihan?Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah (1) Untuk memperoleh gambaran atau profil sumber daya aparatur (2) Untuk menganalisis implikasi profil sumber daya aparatur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (3) Untuk menganalisis jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing unit. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai bahan masukan untuk pertimbangan perumusan kebijakan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur.Dari segi metode penelitian, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini pada dasarnya pendekatan kuantitatif. Sedangkan tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur di lingkungan Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 773 orang yang berasal dari 9 unit satuan kerja di lingkungan Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil studi lapangan melalui teknik wawancara, diskusi kelompok inti dan studi dokumentasi data kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam DUK diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sebagian besar pegawai di lingkungan Kantor Dinas Kebersihan berusia produktif, dengan latar belakang pendidikan SD dan SLTA. Ditinjau dari kebutuhan diktat, maka setiap unit satuan kerja memerlukan berbagai jenis diktat. Adapun jenis pendidikan yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis jenjang pendidikan antara lain Pascasarjana (S2) sebanyak 32 orang dengan 13 disiplin ilmu, Strata-1 sebanyak 89 orang dengan 17 disiplin ilmu, dan Diploma 215 orang dengan 31 disiplin ilmu. Sedangkan jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan terbagi ke dalam tiga kelompok antara lain diklatpim sebanyak 66 orang dengan tiga jenis diklatpim, diktat teknis manajemen sebanyak 190 orang dengan 11 jenis pelatihan, dan diktat teknis substantif sebanyak 492 orang dengan 27 jenis pelatihan.Atas dasar gambaran profil saat ini, dalam penelitian ini diajukan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan stratejik perekrutan karyawan, sistem pengorganisasian pekerjaan, sistem pembinaan karir, pengembangan kemampuan pegawai dan perlunya pengembangan sistem informasi kepegawaian."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."