Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip relokasi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip relokasi yang dikemukakan oleh Cernea. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist melalui pengumpulan data studi lapangan wawancara mendalam dan observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga prinsip relokasi dari Cernea yang menjadi dimensi dalam penelitian ini, yaitu government responsibility, resettler rsquo;s participation dan the host population belum semua indikator dapat terpenuhi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang Jakarta Utara. Pada dimensi pertama, government responsibility, indikator yang belum terpenuhi di antaranya adalah: penentuan lokasi baru terkait dengan desain dan tata ruang, penentuan lokasi baru terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, kebutuhan finansial untuk membangun kembali kehidupan warga yang terkena dampak relokasi dalam hal soft cost seperti pelatihan. Pada dimensi kedua, resettlers rsquo;s participation, indikator yang belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah: sosialisasi dengan warga yang terkena relokasi seperti informasi waktu pelaksanaan relokasi, pemilihan lokasi permukiman baru, prosedur kompensasi, hak-hak pemukim, dan partisipasi melalui pemimpin formal, informal dan organisasi non pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Pada dimensi ketiga, the host population, dapat disimpulkan bahwa semua indikator di dalamnya telah terpenuhi.

---

ABSTRACTThis research aims to describe about implementation of the relocation principles in the resident relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area North Jakarta. Theory that used in this research is the relocation principles by Cernea. This research uses post positivist approach by field study of collecting data in depth interview and observation and literature study. Based on this research, the three principles of Cernea that become dimensions in this research, government responsibility, resettler rsquo s participation and the host population, cannot be met entirely by the provincial government of DKI Jakarta in the Resident Relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area, North Jakarta. The first dimension, government responsibility, indicators that cannot be met are determination of the new location associated with design and layout, determination of the new location associated with facilities and infrastructures, financial needs to rebuild the lives of the residents affected by relocation in terms of soft cost such as training. The second dimension, resettlers rsquo s participation, indicators that can not be met are socialization with residents affected by the relocation as the time information to relocate, the recovery of the new settlement, procedure of compensation, the rights of the settlers, and participation by informal, formal and non government organization leader in the planning and implementation of the relocation. The third dimension, the host population, can be concluded that all indicators have been met."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada beberapa dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu: teori manajemen, teori manajemen perkotaan, teori pengawasan dan teori relokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data, dan studi lapangan dengan cara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara hanya berbentuk pengawasan melekat Waskat internal pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena pemerintah menjalankan dua peran pada waktu bersamaan. Peran tersebut sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, sehingga sulit dibedakan antara tugas utama yang mana sebagai pelaksana dan yang mana sebagai pengawas

---

ABSTRACTThis study aims to describe the supervision of resettlement relocation implementation of Pasar Penjaringan North Jakarta. There are several basic theories used for the analyzement of the research problems, namely management theory, urban management theory, supervision theory and theory of relocation. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques by way of literature study, data collection, and field study by in depth interviews. The results in this research show that the supervision that occurs in the implementation of the relocation of settlement of Pasar Ikan, Penjaringan, North Jakarta is only limited to inherent supervision in the internal government Waskat . However, the results indicate that supervision is not yet optimal because the government runs two roles at the same time. Roles as an executor and as a supervisor, in which we need to distinguish between those role which one as an executor only and as a supervisor only."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pasar Senen sebagai suatu kebijakan yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya dalamrangka menanggulangi peristiwa kebakaran Pasar Senen yang terjadi pada 25April 2014. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagangPasar Senen. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen, hanya duafaktor yang memiliki pengaruh signifikan yakni faktor komunikasi dan faktor sumber-sumber. Sementara empat faktor lainnya yakni standar dan sasarankebijakan, diposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi merupakan faktor pendukung dan tidak menjadi faktor dominan dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen.

---

This research discussed about the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation as a policy carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta through PD Pasar Jaya in order to overcome PasarSenen fire incident that occurred on 25th April 2014. Therefore, the purpose of thisresearch was to explain the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation. Research is done in post positivist with a descriptivedesign. The result showed from the six factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation, only two factors that had significant influence. They were communication factor and resources factor.While the other four factors standard and target policy, dispotition, bureaucratic structure, and socio economic environment were the supporting factors and notbecame the dominant factors of the policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation."

"Relokasi adalah bentuk tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan tempat yang layak bagi warga DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio ke Rumah Susun Pinus Elok dan Rumah Susun Cakung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio terdiri dari state actor, political economic structure, business actor dan public. Pelaksanaan relokasi ditemukan kendala oleh adanya aktor political economic structures dan public yang mengarah kepada business actor. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses relokasi warga dengan munculnya warga gelap dan warga tidak tertampung di unit rumah susun. Selain itu, terdapat state actor yang berasal dari militer terlibat dalam proses relokasi.

---

Relocation is a responsibility of DKI Jakarta Government to provide a decent place for the citizens of Jakarta. This research aims to understand the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents into Pinus Elok and Cakung Barat Flats. The research has been done in qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents consists of state actors, political economic structure, business and public actors. In the implementation of relocation, constraints have been found by the presence of political actors and public economic structures that lead to business actors. These conditions affect the relocation process with the emergence of dark citizens and the citizens who are not accommodated in the flats. In addition, there are state actors from the military involved in the relocation process."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Timbulan sampah DKI Jakarta yang terus meningkat dan belum dapat tertangani dengan baik memaksa tiap sumber sampah untuk melakukan pengelolaan sendiri. Pengelolaan sampah di sumber bertujuan untuk mengurangi sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA. Salah satu sumber sampah yang paling dominan dalam menyumbang sampah kota adalah pemukiman. Namun hingga saat ini masih banyak kawasan pemukiman yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi dari pemukiman tersebut. Rumah Susun Pinus Elok merupakan rumah susun yang ditujukan bagi masyarakat relokasi dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Dengan segala keterbatasan fasilitas dan pelayanan persampahan menyebabkan masalah sampah yang cukup serius di rumah susun ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah timbulan dan komposisi sampah sebagai dasar alternatif perencanaan sistem pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di rumah susun ini.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata berat timbulan sampah di Rumah Susun Pinus Elok sebesar 0,229 kg/orang/hari dengan volume 1,829 L/orang/hari. Adapun komposisi sampah yang dihasilkan terdiri dari organik (65,03%), lain-lain (14,03%), plastik (12,56%), kertas (6,06%), kaca (1,37%), dan logam (0,95%). Potensi reduksi sampah di Rumah Susun Pinus Elok berkisar antara 60% - 62%.Rekomendasi sistem pengelolaan sampah yang diajukan dititikberatkan pada aspek teknis operasional. Aspek teknis operasional yang direncanakan meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan. Konsep perencanaan aspek teknis operasional rumah susun didukung oleh aspek peraturan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan lembaga.

---

Increasing of solid waste generation in DKI Jakarta encourages the waste sources to manage their own garbage. Waste management in source will reduce the amount of solid waste disposed to landfill site. One of the most dominant source of waste in the municipal solid waste is settlement area. However, there are many neighborhoods that have not done its solid waste management. This can be caused by several factors, one of them is a condition of that settlement. Pinus Elok is a flats that intended for the relocation of the middle-low economy level. With all the limitations of facilities and waste service, it causes a serious waste problem in this flats.This study aims to determine the solid waste generation and composition as a basis for planning alternative waste management system that can be applied in this flats.The result showed that the generation of solid waste in Pinus Elok Flats is 0,229 kg/person/day with a volume of 1,829 L/person/day. The composition of waste generated consists of organic (65,03%), others (14,03%), plastics (12,56%), paper (6,06%), glass (1,37%), and metals (0,95%). Potential waste reduction in Pinus Elok Flats is in a range of 60%?62%.Recommendations of solid waste management system focused on the technical aspects of the operation. Technical aspects of the operation include storage, collection, processing, and transportation. The concept of the technical aspects of operation supported by regulatory aspects, community participation, financial, and institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis dari wawancara mendalam dan studi literatur yang dikaitkan dengan objek penelitian.Hasil penelitian ini adalah pertama, pemerintah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan relokasi pedagang. Kedua, pemerintah kurang melibatkan pedagang dalam membuat keputusan. Ketiga, pemerintah tidak berupaya bekerjasama dan berunding dengan pedagang untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

---

The focus of this research is to Analyze The Decision of The Jakarta Special Territory Administration Upon the Putting Order of the Barito Market, South Jakarta, Based on The Principles of Good Governance. This research using qualitative approach. The technique of data collecting uses indeepth interviews and literature studies. The analytical data technique of this research is to analyze the indeepth interview and literature studies which are related to the objects of this research.The conclusion of this research are as follows. First, The Jakarta administration special territory has not yet to campaign socialisation concerning the traders?s relocation. Second, traders are not fully involved in the decision making process. Third, the government has not seriously cooperated and negotiated with the traders to gain win-win solution."

"ABSTRAKLokasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Pemilihan lokasi untuk menjalankan kegiatan bisnis harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tujuan pada penelitian ini yaitu memilih tempat untuk relokasi serta pembelian aset gedung kantor cabang pada bank. Penelitian ini menggunakan metode AHP untuk mencari nilai bobot pada masing-masing kriteria dan alternatif. Bobot yang telah didapatkan kemudian digunakan sebagai matriks keputusan awal untuk dilakukan pemilihan keputusan menggunakan metode TOPSIS. Berdasarkan hasil penelitian, proiritas alternatif yang dipilih dari pengurutan menggunakan metode TOPSIS adalah Gedung BPD dengan nilai sebesar 0,974975. Faktor yang memiliki bobot tertinggi untuk kriteria pemiilhan lokasi pada relokasi dan pembelian aset gedung kantor cabang bank adalah Aspek Bisnis (0,45115) dengan bobot subkriteria yang tertinggi yaitu Lokasi Perkantoran (0,63219).

---

ABSTRACTLocation is very important factor for sustaianability for a business. Location selection to run business activity must be doing with some consideration. The aim of this research is to selecting site for relocation and purchased the assets of the building for bank branch office. This research is using AHP method to determine weighting value of each criteria and alternatives. The value then used as decision matrix to make a decision selection using TOPSIS method. Based on the results of the study, the alternative priority chosen from the ranking using TOPSIS method is Gedung BPD with a value of 0,974975. The factor that has the highest weighting for location selection criteria in relocation and purchased assets of the building for bank branch office is Business Aspect (0,45115) with the highest subcriteria weight is Office Location (0,63219)."

"Kondisi ekonomi tertentu telah memicu orang-orang di kampung kota untuk melakukan inovasi pada huniannya hingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertinggal, tetapi juga sebagai tempat mencari nafkah. Pada skripsi ini rumah usaha merujuk pada hunian warga di Kampung Luar Batang 9, Jakarta Utara, yang mengalami penambahan fungsi sebagai tempat melakukan usaha skala kecil. Keberadaan rumah usaha dipicu, dipertahankan, dan kembali mempertahankan informalitas kampung kota. Rumah usaha merupakan bentuk adaptasi manusia untuk hidup dalam permukiman informal. Kajian rumah usaha untuk hadir dan bertahan ditinjau melalui terjadinya negosiasi-negosiasi oleh aktor ekonomi dalam ethical action. Dampak dari aksi ini ditelusuri dengan teori people as infrastructure yang mengaitkan aktor ke jaringan manusia yang semakin luas. Terpicunya keberadaan rumah usaha juga dikaitkan dengan konfigurasi spasial permukiman yang menentukan strategic value kawasan tersebut. Sebagai kelanjutannya, strategic value terhubung dengan persebaran rumah usaha melalui adanya multiplier effect hingga fenomena ini mempertahankan jaringan ekonomi informal masyarakat. Melalui kajian-kajian tersebut saya menemukan bahwa informalitas kampung kota merupakan hal yang menjadi pemicu keberadaan rumah usaha, untuk kemudian pada keberlangsungannya rumah usaha kembali mempertahankan informalitas kampung kota.

---

Certain economic conditions have prompted people in kampung kota to innovate their houses so that they are not only functioned as a place to dwell, but also a place to do income earning activities. Rumah usaha is a term I use in refering to those residence of Kampung Luar Batang 9, North Jakarta, which have additional function as a place to do small-scale enterprises. The existence of rumah usaha are triggered, sustained, and maintain urban kampung informality. Rumah usaha represents human adaptation in living on the informal settlement. The study about the existence and survival of rumah usaha are reviewed through the negotiations done by economic actors in running their ethical action. The impact of the actions is traced with the theory of people as infrastructure that relate the actors to wider human network. The existence of rumah usaha are also related to spatial configuration of the settlement that determines the strategic value of the area. As it goes the strategic value affects the spread of rumah usaha by multiplier effect, so that this phenomenon sustain the informal economy networks of the residents. Through these analysis I found that the informality of urban kampung has triggered the existence of rumah usaha, then by the on going process rumah usaha reciprocally sustain the urban kampung informality."