Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNagari Pandai Sikek merupakan salah satu desa maju di Sumatera Barat yang masih memiliki permasalahan infrastruktur jalan yang menghambat aksesibilitas masyarakat. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas masyarakat oleh Pemerintah Nagari Pandai Sikek. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang memakai konsep rural development, aksesibilitas, serta pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Pandai Sikek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2016 dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari banyak kekurangan seperti kurang matangnya perencanaan pembangunan sehingga kualitas jalan yang dihasilkan rendah dan tidak menggunakan tenaga ahli dalam pembangunan jalan.

---

ABSTRAKNagari Pandai Sikek is a village developed in West Sumatra that still has road infrastructure problems which is stuck on public accessibility. This thesis discusses about the implementation accessibility support of infrastructure development by the government of Nagari Pandai Sikek. This research was conducted with a qualitative approach that uses the concept of rural development, accessibility and infrastructure development of rural roads. The results showed that on carrying out the construction of road infrastructure in Nagari Pandai Sikek from planning, implementation and maintenance of road infrastructure. there are still some obstacles in the implementation of development such as lack of planing contruction, so that the quality of the resulting lower and not using experts in road construction."

"Pembangunan desa menjadi paradigma yang diminati di negara-negara berkembang. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan infrastuktur aksesibilitas transportasi antara lain kondisi lalu lintas dari dan menuju desa, jenis permukaan jalan berupa jalan aspal/beton dan akses kendaraan roda 4 sepanjang tahun memengaruhi transformasi ekonomi desa. Menggunakan metode estimasi logit panel data random effect, penulis menemukan sinyal bahwa perbaikan aksesibilitas transportasi yakni jenis permukaan jalan, dan akses kendaraan roda 4, berpengaruh secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya transformasi ekonomi desa. Begitupun faktor-faktor lain seperti cakupan listrik, keberadaan sarana ekonomi, infrastruktur TIK, serta kondisi alam berupa dataran, berpengaruh signifikan terhadap peluang terjadinya transformasi. Sedangkan lalu lintas dari dan menuju desa melalui darat, ketersediaan air/irigasi memengaruhi probabilitas untuk tetap bertahan di sektor pertanian secara signifikan. Dalam model DID liner, penulis juga menemukan bahwa proses transformasi pada kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki korelasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin desa secara signifikan.

---

Rural development has become a paradigm of interest in developing countries. This study presents an overview of how development on rural transportation accessibility infrastructures such as type of road surface as paved/concrete road and all seasonal accessibility to 4-wheeled vehicles, affect the transformation of the village economy. Using Panel Data Logit Random Effect Model, we find a signal that improving type of road surface, and all seasonal accessability for 4-wheeled vehicles have a significant effect on increasing the probability of village economic transformation. Likewise, other factors such as the electricity coverage, the economic infrastructure such as market, ICT, and plain area, have significant effects to improve the opportunities for transformation. Meanwhile, pathway to the village via land road and the access on irrigation affect the probability of surviving in the agricultural sector significantly. In the linear DID model, we also find that the transformation process in the period 2014 to 2018 has a significant correlation to the decrease in the number of poor rural people."

"ABSTRAKTulisan ini membahas urgensi mekanisme perlindungan dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara pemerintah yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana haji dan di sisi lain terdapat kepentingan para jemaah haji yang menginginkan perlindungan dana mereka demi kelangsungan ibadah haji. Merujuk kepada kondisi ini, perlu untuk mengetahui mekanisme perlindungan dana haji seperti apa yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipologi penelitiannya adalah preskriptif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didukung oleh data wawancara dengan narasumber/informan serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa asuransi syariah menjadi pilihan yang eksklusif dan dapat menjadi pertimbangan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melindungi dana haji karena asuransi syariah hadir untuk memberikan perlindungan mulai dari risiko yang relatif kecil sampai kepada risiko yang besar. Produk asuransi syariah berupa takaful surety bond dinilai sebagai produk yang tepat digunakan untuk memastikan pengerjaan pembangunan infrastruktur terealisasi dengan baik dan jika ada risiko, dana haji tetap terlindungi. Dengan demikian, Badan Pengelola Keuangan Haji disarankan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan adanya perjanjian asuransi di antara kontraktor dengan perusahaan asuransi syariah.

---

ABSTRACTThis writing discusses the urgency of protection mechanism of invested hajj fund for infrastructure development by government as there is a difference of interest between two parties, it is government 39s interest that intends to use the hajj fund in order to develop infrastructure in Indonesia, whereas there is the interest of hajj pilgrims which wants their fund protection for better pilgrimage 39s sake. Refer to this case, it is necessary to know what kind of hajj fund protection mechanism which is able to accommodate two such interests. As for the type of legal research being used is normative law research, the data type is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. The research typology is prescriptive and data collection tool being used is document study supported by interview data with interviewees informant, and using qualitative method to analysis the data. The result of this research is that takaful is an exclusive option and it can be a consideration for Hajj Financial Management Board regarding to protect the hajj fund because takaful exists to provide protection of risk. Takaful surety bond is a proper takaful rsquo s product which is able to be used in order to ensure the infrastructure work runs well and if there is a risk, the hajj fund remains protected. Thus, the Hajj Financial Management Board must issue a regulation requiring an insurance agreement between contractors with takaful company.Keywords takaful Hajj Financial Managemet Board Hajj fund protection surety bond takaful."

"Sebagai sebuah landasan, infrastruktur memainkan peran penting bagi pembangunan manusia baik dari sisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari aksesibilitas infrastruktur dasar dalam mempengaruhi pembangunan manusia yang tergambar pada indeks pembangunan manusia serta komponennya yaitu usia harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per-kapita pada 34 provinsi di indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Dengan ketersediaan data yang ada, penulis mengambil lima jenis innfrastruktur yaitu proporsi masyarakat dengan akses elektrisitas, proporsi keluarga dengan sumber air minum layak, sanitasi layak, dan ruang hidup layak, serta rasio kepadatan jalan pada masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan spesifikasi fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas elektrisitas, sumber air minum layak, sanitasi layak, dan jalan memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia beserta komponennya. Variabel ruang hidup layak tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia dan komponennya, hal ini bertentangan dengan kerangka konseptual sehingga diperlukan study lebih lanjut.

---

As the foundation, infrastructure plays a vital role for human development in every aspect such as social, culture, politics, and economy. The purpose of this study is to know the impact of basic infrastructure accessibility on human development which is represented by human development index and its component that is the expectation of life, expected years of schooling, average years of schooling, and per-capita expenditure in 34 provinces in Indonesia between 2019 to 2022 period. With the availibility of existing data, the author took five types of infrastructure that is electricity (individual level), adequate source of drinking water (household level), adequate sanitation (household level), sufficient living space (household level), and road density in each province as well. Using linear regression methods with fixed effect specification, the study found that electricity access, adequate source of drinking water, improved sanitation, and road density have a positif impact on human development index and its components. Sufficient living space is not proven to have positive impact on human development index and its component, its not in line with the conceptual framework so further studies is needed."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Suliki yang melibatkan Anak Nagari Suliki dalam proses pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Suliki bidang pembangunan fisik. Penelitian ini dipandang penting mengingat di era otonomi daerah sekarang ini, sesuai dengan Perda Kabupaten Lima Puluh Koto Nomor 01 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Koto semua Nagari-Nagari berhak mengatur dan melaksanakan rumah tangganya sendiri dan dalam mengurus rumah tangganya, setiap Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Koto melalui Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota menerima dana batuan pembangunan yang terdapat dalam Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang dana tersebut berasal dari Dana alokasi Umum yang diberikan pemerintah Pusat terhadap masing-masing daerah diseluruh Indonesia. Sedangkan dari dana yang diterima oleh Nagari Suliki untuk tahun anggaran 2003 unto dana pembangunan paling besar dibandingkan dengan Nagari-Nagari yang ada di Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Koto, yaitu Rp.79.590.000; (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) khusus untuk dana pembangunan. Selanjutnya dana pembangunan dalam jenis kegiatan pembangunan. fisik (60 % x Rp. 79. 590. 000,-) lebih besar dibandingkan untuk jenis kegiatan pembangunan yang lainnya (40 %x Rp. 79. 590. 000,-) seperti pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan Pengembangan Sarana Sosial, Pengembangan Kelembagaan Sarana Perekonomian, Pengembangan Kelembagaan Pemerintah dan Anak Nagari dan Pengembangan sumber Daya Alam. Dalam hal dana pembangunan yang berasal dari DAUN ini tertuang setiap jenis dan kegiatannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Nagari Suliki) Tahun 2003 untuk dilaksanakan melalui keterlibatan, keikut sertaan dan partisipasai aktif dari seluruh Anak Nagari Suliki ( khususnya dalam bidang pembangunan fisik).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, adapun teknik pengambilart datanya melalui wawancara mendalam (Indepth interview) dengan informan dilapangan dan studi kepustakaan, Sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan purposif sampling, dengan lingkup informan mencakup Gamat/Kasi Pembangunan, Wali Nagari/BPAN; aparat Nagari dan tokoh Nagari Suliki serta Anak Nagari.Dari hasil temuan dilapangan diketahui bahwa keterlibatan, keikutsertaan dan partisipasi dari seluruh Anak Nagari dalam seluruh kegiatan Pembangunan Fisik baik itu dalam proses perencanaaa pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dari pembangunan fisik yang dananya dimanfaatkan dari DAUN Suliki Tahun 2003 di tiap - tiap jorong sangat kurang. Sehingga tujuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Koto menurunkan DAUN (khususnya Nagari Sulild) , yaitu untuk merangsang keterlibatan, keikutsertaan dan partisipasi aktif dari seluruh Aaak Nagari baik berbentuk pikiran, tenaga maupun barang dalam pelaksanaan Pembangunan fisik tersebut tidak tercapai.Dalam hal ini, persoalannya adalah kurang mampunya Wali Nagari dibantu Wali Jorong menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi dan jiwa gotong royong dari seluruh Anak Nagari di Kenagarian Suliki serta kurang pahamnya Pemerintahan Nagari bersama Anak Nagari akan konsep partisipasi dalam pembangunan fisik yang dananya dimanfaatkan dari DAUN Suliki Tabun 2003 tersebut.Untuk menindak lanjuti kendala-kendala yang terjadi dalam hal keterlibatan, keikut sertaan dan partisipasi seluruh Anak Nagari Sulild dalam proses kegiatan 'pelaksanaan pembangunan fisik yang dimanfaatkan dananya dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Suliki. Tahun 2003 diperlukannya pemahaman akan prinsip - prinsip perencanaan pembangunan dengan jelas misalnya penentuan tujuan, target, jenis aktifitas, waktu, tahap kerja, penanggung jawab, sampai pada penentuan besar biaya yang dibutuhkan dan semuanya ini digambarkan pada matrikn secara detail.Dari hal tersebut untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut perlu diberikan Diktat tentang pembangunan yang partisipatif bagi seluruh Wali Nagari dan Wali Jorong selaku pengelola dan pelaksana Dana Alokasi Umum Nagari di masing-masing Nagarinya. Kepada Anak Nagari perlunya sosialisasi Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) secara terbuka oleh Pemerintah Nagari bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Koto dan 'Pihak Pemerintahan Kecamatan Suliki Gunung Mas, guna tidak terjadi kesalah pahaman terutama menyangakut dana DAUN itu sendiri. Selanjutnya memberikan bekal ilmu kepada Anak Nagari Suliki tentang perlunya konsep partisipasi dalam mensukseskan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dimanfaatkan dan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)."

"ABSTRAKPenggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah dalam rangkameningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dikenal dengansebutan e-Government. Implementasi e-government sendiri memerlukaninfrastruktur jaringan intranet dan internet berupa Metropolitan Area Network (MAN) sebagai urat nadi atau jalan yang disediakan untuk pertukan data antarSatuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan menjalankan berbagai aplikasi sisteminformasi lainnya yang meliputi 25 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)SKPDdan 39 Kecamatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.Setelah menganalisa kondisi eksisting dan permasalahan yang ada menggunakan(Strength, Weakness, Opportunity, Threats) SWOT dan Matrik Internal Eksternalmaka langkah strategis yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkankapabilitas internal dan memanfaatkan daya tarik industri telekomunikasi dalamperencanaan Pembangunan Infrastruktur Metropolitan Area Network (MAN) padaPemerintah Kabupaten Tasikmalaya ada 4 strategi utama antara lain lainMenggunakan sistem cluster dan Teknologi Fibre optic ,Membangun data centreserta Network Operation Centre (NOC) sebagai prioritas utama.MenggunakanTeknologi VPN untuk akses ke 39 Kecamatan serta menunjuk salah satu SKPDuntuk menjadi leading sektor pembangunan Metropolitan Area Network (MAN)pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.Pembangunan Metropolitan Area Network ( MAN) di lingkungan PusatPemerintahan Kabupaten Tasikmalaya termasuk Data Center dan akses ke 25SKPD menggunakan Fiber optic dibutuhkan biaya sebesar Rp1.598.916.000sedangkan untuk biaya akses internet 8MB dedicated dan sewa VPN aksesmencapai Rp. 861.168.000 pertahun, Implementasi Metropolitan Area Network (MAN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat selesaipada tahun 2014

---

AbstractUsing information communications and technology (ICT) at the government forimproving the quality of public services known as the e-Government.Implementation of e-government network infrastructure i requires intranet andinternet network in the form of Metropolitan Area Network (MAN) as a way toserve data exchanged between government working units its also to run thevarious many applications which covered 25 working units and small districtoffices at Government of Tasikmalaya.After analyzing the existing condition using (Strength, Weakness, Opportunity,Threats) SWOT Internal and External Metrics we have strategic step that can beimplemented to optimize internal capabilities of telecommunications industry inthe planning of Infrastructure Metropolitan Area Network (MAN) at theGovernment Tasikmalaya district with four main strategies as follows; Using thecluster system and fibreoptic technology, Building the Network Operation centreand datacentre as first priority. Using Virtual Private Network (VPN) Techonolgyfor the accsess to 39 small district offices and the las giving the responsibilty toone office work to lead the development of Metropolitan Area Network (MAN) atTasikmalaya GovernmentThe capital expenditure for building Metropolitan Area Network ( MAN) atTasikmalaya Government includes the Data Center and acces to 25 SKPD byFiber optic need Rp 1.598.916.000 and for the internet access with 8 MB plusVPN cost need Rp. 861.168.000 peryears. The implementation of MetropolitanArea Network ( MAN) at Tasikmalaya Government shpuld be done at 2014."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat pembangunan desa pada bidang pertanian melalui peran pemerintah lokal (wali nagari) dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 90 anggota kelompok tani sebagai responden. Hasil peran pemerintah desa yang cenderung rendah menyebabkan pembangunan desa yang buruk. Sedangkan, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak berhubungan.

---

This thesis purposes are to measure the influences of local govemace (wali nagari) and social capital roles toward rural development. This research use quantitative approach with 90 members of fanner groups as the respondent. The role of local governance toward rural development is tending to low. In the other hand, there is no influence between social capital and rural development."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."

"Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan pelaksananya, perbedaan norma dalam studi kelayakan untuk penjaminan pemerintah dengan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta tidak diaturnya klausul negosiasi dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan tersebut tidak menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penjaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Disharmoni norma terjadi sebagai wujud kompromi pemerintah atas keinginan Lembaga Keuangan Internasional agar penjaminan dapat terlaksana, Pemerintah tetap memberikan standar penilaian kelayakan yang sama terhadap penjaminan dan penjaminan bersama pemerintah dan BUPI serta negosiasi atas perjanjian penjaminan dilakukan walaupun proses negosiasi perjanjian penjaminan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena kedua hal tersebut dianggap penting dalam pelaksanaan penjaminan. Untuk itu, pemberian jaminan harus disusun berdasarkan konsep pengelolaan fiskal pemerintah yang prudent dan perlunya revisi peraturan perundangan terkait agar tidak menimbulkan konflik norma dan dapat memberikan kepastian hukum

---

In the implementation of Government Guarantee for BUMN Direct Loans based on the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 82 of 2015 with its implementing regulations, namely PMK No. 189 of 2015 and PMK No. 101/2018 found several problems, including disharmony of norms between Presidential Decree No. 82 of 2015 with its implementing regulations, differences in norms in the feasibility study for government guarantees with joint guarantees with the government and BUPI and the absence of negotiation clauses in the legislation but these problems do not cause obstruction of the implementation of the guarantee. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and is supported by data obtained through interviews. Based on the results of the research that has been done, the Disharmony of norms occurs as a form of government compromise on the wishes of the International Financial Institution so that the guarantee can be carried out, the Government continues to provide the same standard of feasibility assessment of guarantees and guarantees with the government and BUPI and negotiations on the guarantee agreement are carried out even though the agreement negotiation process is not stipulated in the government regulations, because these two things are considered important in the implementation of guarantee. For this reason, the provision of guarantees must be prepared based on the concept of prudent government fiscal management and the need for revision of relevant laws and regulations so as not to cause conflict of norms and to provide legal certainty."