Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelahiran UU Perkawinan 1974 tidak terlepas dari peranan berbagai organisasi perempuan Indonesia. Pembentukan UU Perkawinan ini melalui proses yang tidak mudah, karena adanya berbagai tanggapan positif maupun negatif yang datang dari masyarakat. Ketika UU tersebut akhirnya disahkan, ternyata pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Berbagai masalah terkait dengan hal-hal seperti poligami dan perceraian mulai bermunculan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi masyarakat terhadap substansi dari UU Perkawinan itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah didesak untuk mengakomodasi berbagai tanggapan dari masyarakat sehingga seluruh kalangan dapat terlindungi hakhaknya dalam UU Perkawinan 1974.

---

The birth of Marriage Law 1974 was not be separated from the role of Indonesia woman organizations. The forming process of this marriage law was not easy because there were positive and negative responses which came from societies. When the marriage law was be authorized, its implementation did not run well. Many problems related with things such as polygamy and divorcement began to appear. It caused by the differences of societies interpretation against the substance of the law. To solved it, the government was pressed to accommodate many responses from societies, so that all of their rights could be protected in the Marriage Law 1974."

"Tulisan ini menganalisis perbandingan pengaturan terkait rokok dalam Undang-Undang Kesehatan dari masa ke masa beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami regulasi mengenai rokok yang berkembang serta implikasi dari setiap perubahan tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan industri tembakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rokok di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur zat adiktif secara umum tanpa menyebutkan rokok secara spesifik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkenalkan aturan yang lebih spesifik mengenai rokok, termasuk pembatasan pada iklan, promosi, dan kawasan bebas rokok. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperluas cakupan regulasi dengan memasukkan rokok elektronik dan memperkenalkan aturan-aturan baru. Setiap perubahan regulasi membawa implikasi penting baik untuk kesehatan masyarakat, maupun bagi industri tembakau. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi mengenai rokok di Indonesia telah berkembang menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan dan pengawasan tetap ada, terutama dalam menghadapi perkembangan baru seperti rokok elektronik. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi pada industri tembakau.

---

This thesis analyzes how the comparison of smoking-related regulations in the Health Act from time to time along with its implementing regulations. This paper is prepared using the doctrinal method. The focus of this study is to understand how the regulation of smoking has developed and the implications of any changes to public health and the tobacco industry. The results show that the regulation of smoking in Indonesia has undergone significant development. Law No. 23 of 1992 on Health regulates addictive substances in general without mentioning cigarettes specifically. Law No. 36 of 2009 on Health introduced more specific regulations on smoking, including restrictions on advertising, promotion, and smoke-free areas. Law No. 17 of 2023 on Health expanded the scope of regulation to include electronic cigarettes and introduced new rules. Each regulatory change has important implications for both public health and the tobacco industry. Overall, this study concludes that smoking regulation in Indonesia has evolved towards a more comprehensive and public health-focused approach. Nonetheless, challenges in enforcement and supervision remain, especially in the face of new developments such as electronic cigarettes. Further efforts are needed to strike a balance between health protection and economic impact on the tobacco industry."

"Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

---

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzed

qualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memantik wacana memberikan jangka waktu keberlakuan suatu peraturan meskipun teknik penyusunan undang-undang tidak mengenal adanya hal tersebut. Pemberian jangka waktu keberlakuan suatu peraturan merupakan konsep sunset legislation. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu konsep sunset legislation dan penerapannya di Negara Bagian Colorado dan Inggris Raya, pembentukan undang-undang di Indonesia, dan terakhir analisis penerapan sunset legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian terhadap tiga masalah tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian skripsi ini, sunset legislation mempunyai dua unsur sebagai karakternya, yaitu adanya sunset clause atau jangka waktu keberlakuan dan adanya evaluasi pelaksanaan peraturan. Ketika jangka waktu keberlakuan telah habis, peraturan yang menerapkan sunset legislation akan secara otomatis tidak berlaku. Sunset legislation diterapkan pada undang-undang yang mengatur tentang program kebijakan, pembentukan lembaga pemerintah, dan hal-hal yang bersifat sementara. Negara Bagian Colorado menjadikan sunset legislation sebagai mekanisme akuntabilitas bagi lembaga pemerintah. Sedangkan, penerapan sunset legislation oleh Parlemen Inggris Raya bermula dari sebagai mekanisme menciptakan keseimbangan kekuasaan antara raja dengan parlemen hingga menjadi mekanisme pengawasan terhadap pemerintah (executive). Indonesia tidak menerapkan sunset legislation secara penuh, melainkan terdapat beberapa undang-undang yang memiliki jangka waktu keberlakuan atau memberlakukan sunset clause saja. Materi pengaturan undang-undang di Indonesia yang menerapkan sunset legislation berupa materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, perihal perencanaan, keadaan darurat atau bahaya, dan program daerah khusus pemerintahan daerah.

---

The decision of the Constitutional Court Number 37/PUU-XVIII/2020 sparked a discourse providing an expiry date for a regulation albeit legislation drafting techniques do not have it. Giving an expiry date of a regulation is a concept of sunset legislation. This thesis discusses three things, namely the concept of sunset legislation and its implementation in the State of Colorado and the United Kingdom, the law making in Indonesia, and finally the analysis of the implementation of sunset legislation in the law making in Indonesia. Research on these three problems uses the normative juridical method. Based on the research of this thesis, sunset legislation has two elements as its character, namely the existence of a sunset clause or expiry date and an evaluation of the implementation of the regulations. When the validity period has expired, the regulations that apply sunset legislation will automatically become invalid. Sunset legislation is applied to laws that regulate policies, the formation of government institutions, and temporary matters. The State of Colorado makes sunset legislation an accountability mechanism for government agencies. Meanwhile, the application of sunset legislation by the UK Parliament began as a mechanism from creating a balance of power between the monarch and parliament to becoming an oversight mechanism against the government. Indonesia does not fully implement sunset legislation, but there are several laws that have a period of validity or, in other word, apply sunset clauses. Material content of laws in Indonesia that apply sunset legislation are in the form of material on the state budget, planning, emergencies or dangers, and specific local government. "