Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan peredaran vaksin di Indonesia dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, peranan dan tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam kasus peredaran vaksin palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen dalam kasus peredaran vaksin palsu jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit dan pemerintah untuk bertanggungjawab. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Penulis menggunakan Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM terkait kasus peredaran vaksin palsu di rumah sakit.

---

This thesis discusses about regulations on vaccines and its circulation under consumer protection laws in Indonesia. The discussion will also encompass the roles and responsibilities of hospital in protecting consumers from the circulation of fake vaccines, followed with the legal actions that consumers can take in order to gain their rights.This thesis is compiled using juridical normative research methods and descriptive typology. The main concern of this thesis revolves around the protection of consumers in cases of fake vaccine circulation among the population, viewed from Consumer Protection Law and Medical Law and Regulation rsquo s perspectives.The proposed solution to the problem is included in Tort Law, which imposes liability for the hospital and the government to be responsible, for consumers are allowed to take legal actions to gain their rights. The author makes use of civil lawsuit number 302 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM for the proposed case."

"Bermula dari kekhawatiran terhadap konsumen selaku pengguna produk kosmetik palsu yang beredar di pasaran atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, serta menganalisisnya dengan kacamata hukum dan sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan teori hukum serta landasan hukum yang berlaku dan yang diperbaharui; mengkaji pelaku usaha yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya, jalur pidana sebagai ultimum remedium, serta menelaah regulasi Korea Selatan terkait penegakan hukum pelaku usaha yang menjual dan produksi kosmetik berbahaya. Objek penelitian dalam tesis berupa studi kasus pengadilan menggunakan ketentuan Perlindungan Konsumen dan regulasi Merek dan Indikasi Geografis. Pelaku tindak pidana yang melakukan pemalsuan produk secara bersama-sama dibahas menggunakan teori hukum concursus dan deelneming sebagai pisau analisis penelitian. Metode yang digunakan penelitian bersifat doktrinal. Hukum pidana hadir bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks perlindungan konsumen khususnya pada Pasal 62 dan Pasal 63. Pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan produk kosmetik patut mengutamakan sanksi pidana, serta terhadap produk kosmetik palsu yang telah beredar perlu dimusnahkan. Elemen penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan serta BPOM RI harus berjalan bersamaan agar terciptanya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal dan patut mempertimbangkan regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

Starting from the concerns of consumers as users of counterfeit cosmetic products circulating in the market for products which produced by business actors, and analyzing them through the lens of law and the criminal justice system. The research uses legal theories as well as applicable and updated legal foundations; examines business actors who should be held accountable for their actions, the criminal path as the ultimum remedium, and examines South Korean regulations related to law enforcement of business actors who sell and produce adulterated cosmetics. The research object in the thesis is a court case study using the provisions of Consumer Protection and the regulation of Trademarks and Geographical Indications. Criminal offenders who commit product counterfeiting together as discussed using the legal theory of concursus and deelneming as a research analysis knife. The method used is doctrinal research. Criminal law exists to protect the interests of society in the context of consumer protection, especially in Article 62 and Article 63. Punishment of the perpetrators of counterfeiting cosmetic products should prioritize criminal sanctions, and counterfeit cosmetic products that have been circulating need to be destroyed. Law enforcement elements such as the Police, the Prosecutors, and BPOM RI must work together in order to strengthen law enforcement against perpetrators of such as Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) and the Law Number 17 of 2023 concerning Health."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahwa dalam skripsi ini penulis menyimpulkan PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah melanggar beberapa hak subjektif konsumen Ford dan telah melakukan beberapa tindakan yang dilarang dan melanggar beberapa kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tindakannya membuat suatu keputusan bisnis yang mendadak untuk menarik seluruh operasi bisnisnya di Indonesia, serta berdasarkan putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen masih dapat terancam apabila ada keadaan yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan masih adanya ruang bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

---

In this thesis the author main problems consist of three issues. First about Ford rsquo s consumer rights that have been harmed, second the violation against obligation and responsibilities violation did by PT Ford Motor Indonesia as the business owner relating to the action by stopping entire operations in Indonesia, and third whether the results of the mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia has provided enough accountability and protected consumer rights in accordance with the Law No. 8 in 1999 on the protection of consumer. In this thesis author use the juridical normative research method by using a secondary data collected through literature study techniques derived from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes PT Ford Motor Indonesia as business owner violated some of the subjective rights of the Ford rsquo s consumer and did some actions that are prohibited and violates some of its obligations as set forth in the consumer protection laws over his action made a sudden business decisions by pulling the entire operation of his business in Indonesia, as well as upon the verdict of mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia, the author conclude that consumer rights can still be threatened if there are unwanted circumstances occur in the future and there is still room for business owner to escape and not doing their obligations and responsibilities."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.

This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.

The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari tiga peraturan-perundang-undangan, yaitu UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000, mengatur kewajiban orang dan badan hukum mencantumkan Label rokok berisi "peringatan kesehatan" dan "informasi kadar tar dan nikotin" pada produk rokok berlabel. Namun, PP No. 19 tahun 2003 tidak mengatur standar maksimum tar dan nikotin produk rokok berlabel. Padahal, PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000 mengatur standar maksimum tar adalah 20 mg dan nikotin adalah 1,5 mgr pada produk rokok berlabel. Hal ini mengakibatkan konsumen mengkonsumsi produk rokok berlabel yang lebih berbahaya bagi kesehatan, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999.

---

The focus study is consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to law number 8 of 1999 on consumer protection, law number 36 of 2009 on health, and law number 19 of 2003 on cigarette secure for health. The research method used in this study is a normative research, using secondary data.

This study concludes that Law Number 19 of 2003 that substitute law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule man and corporation to put cigarette label contain "health warning" and "tar and nicotine content information" on label cigarette product. However, law number 19 of 2003 doesn't rule the tar and nicotine maximum standard on label cigarette product whereas law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule tar and nicotine maximum standard on label cigarette which is 1,5 mgr for nicotine and 20 mg tar. It makes consumer consume label cigarette product that is more dangerous for health and is suspected of violating the provisions of law number 8 of 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tinjauan yuridis tanggung jawab agen perjalanan sebagai pelaku usaha yaitu GMT Tour Travel dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yaitu M. Yahya Arwiyah yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui pihak GMT Tour Travel, tetapi tiket yang dibeli terdapat kesalahan nama dan tujuan penerbangan. Tinjauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa agen harus agen harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atau prinsipalnya yang harus ikut bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal review of travel agent 39 s responsibility as a business actor that is GMT Tour Travel in the event of loss experienced by the consumer that is M. Yahya Arwiyah who purchased airfare through GMT Tour Travel, but the ticket purchased there got error in name and destination. This review is undertaken to determine that the agent must responsible for any losses incurred or the principal to be held accountable, as provided for in Article 19 of Law number 8 year 1999 on Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly."