Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan diindikasikan tidak berhasil karena Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta adanya perbedaan pelayanan dari pemerintah daerah kepada antar wajib pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian ini adalah penjabaran secara deskriptif dari indikator yang belum berjalan dengan baik, diantaranya perkembangan dan kerumitan program, indikator partisipasi pada semua unit pemerintahan dan indikator aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan atas pajak hotel di Kabupaten Bintan dengan perincian atas faktor pajak dan faktor non pajak.

---

The success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency indicated not successful because local government who doesn?t run his duty in accordance with applicable regional regulations as well and there is a difference service from local government between tax payers of hotel tax. The purpose of this research is to analyse the success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency. This research was using a descriptive qualitative method with survey, in-depth interview, and observation.As results, descriptive explanation from indicators which have not done yet, such as The Proliferation and Complexity of Government Programs, The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels, The Profusion of Actors and factors that influence assestment of hotel tax in Bintan Regency with the details for tax factors and non tax factors."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Festival musik merupakan salah satu jenis hiburan insidental yang banyak digelar di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, festival musik telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh festival musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Hiburan, khususnya tentang penyelenggaraan festival musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pengawasan dan proses pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pihak penyelenggara festival musik sudah maksimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Kota bersama UPPPD masih terdapat kendala. Kendalanya ada pada proses pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik. Pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik yang dikenakan terhadap tiket yang telah di porporasi masih berpotensi menimbulkan kecurangan. Kecurangan yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab merugikan banyak pihak. Penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik seharusnya dapat melebihi dari apa yang ditargetkan. Namun pelaksanaannya yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan yang berimbas pada turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

---

Music festival is one type of incidental entertainment that is often held in DKI Jakarta. In the past 10 years, the music festival has experienced rapid development. This makes the DKI Jakarta Provincial Government utilize the potential of the music festival. Law No. 28/2009 regulates Entertainment Taxes, specifically regarding music festivals. This study aims to analyze the implementation of supervision and entertainment tax collection processes as an effort to increase the Original Revenue of DKI Jakarta. The supervision and collection process carried out by the DKI Jakarta Provincial Government of the organizers of the music festival is maximal or not. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study are the supervision conducted by Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta with UPPPD there are a lot of obstacles. The obstacle lies in the process of supervision and the process of collecting entertainment tax for organizing music festivals. Entertainment tax for organizing music festivals that are levied on tickets validation still has the potential to cause fraud. Fraud used by irresponsible people is detrimental to many parties. The entertainment tax revenue for organizing a music festival should be more than what is targeted. However, the implementation that is not optimal can affect entertainment tax revenue which has an impact on the decline in revenue from DKI Jakarta Regional Revenue.

"

"ABSTRAKPajak hotel di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pajak yang potensinya sedang digali oleh Pemerintah Daerah, mengingat korelasinya dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai kota pariwisata dan lebih meningkatkan pendapatan daerah. Namun selama ini implementasi pajak terkait sektor pariwisata khususnya pajak hotel belum terpungut secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hotel dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Isu yang paling menonjol dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, struktur birokrasi dan penegakan hukum.

---

ABSTRACT

Hotel tax in Wonosobo Regency is one of the taxes which its potential is highly being explored by Local Government, considering the correlation of hotel tax with the growth of the tourism sector. The local government has a purpose to make Wonosobo as a tourism city and further to increase local revenue. However, during the tax implementation related to tourism sector, especially hotel tax has not been collected optimally. The purpose of this research is to analyze the implementation of hotel tax collection and problems faced by Local Government. This research adopted a quantitative approach to qualitative data analysis technique through in-depth interviews and literature study. As result, the implementation of hotel tax collection policy has not been fully in accordance with the goal of Local Government. The most prominent issues in the policy implementation are communications, bureaucratic structures and law enforcement."

"Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa n PBB - P2 Kota Malang mengalami penurunan dan tidak berjalan lurus dengan potensi penerimaan yang dimiliki. Dengan demikian, dibutuhkan strategi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PBB- P2 Kota Malang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis im plementasi pemungutan PBB- P2 dan menganalisis strategi optimalisasi yang diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah BP2D Kota Malang dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB- P2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif , yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam pemungutan PBB- P2 yaitu, tahap pendataan, penilaian dan penetapan, serta pemungutan pajak. S elain itu, terdapat beberapa strategi optimalisasi penerimaan PBB- P2 yang dilakukan yaitu,penjaringan Wajib Pajak baru, sosialisasi, program sunset policy PBB- P2, peningkatan administrasi PBB- P2, penegakkan hukum, perubahan tarif PBB- P2, dan peningkatan kualitas sum ber daya manusia.

---

The revenue growth of Rural and Urban Property Tax PBB P2 in Malang hasdecreased and not in line with its actual potential. Thus, a strategy is needed to optimize Land and Building Tax revenue in Malang. This study aims to analyze the implementation of PBB P2 collection and analyze the optimization strategy applied by the Regional Tax Service Board of Malang to optimize the revenue of PBB P2. This research is a descriptive qualitative research, wh ich uses data collection techniques in the form of in depth interviews and qualitative data analysis methods.

The research results of three stages done in PBB P2 collection which covers data collection, valuation and assessment, as well as tax collection. In addition, PBB P2 revenue are optimized through vari ous strategies which are identifying new taxpayers, socialization, PBB P2 sunset policy program, enhancing tax administration, law enforcement, PBB P2 rate adjustment, and quality improvement on human resource."

"Penerimaan pajak parkir di Kota Bekasi belum sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya indikasi kebocoran, terdapat beberapa wajib pajak tidak melaporkan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan omset yang mereka terima sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pengawasan pemungutan pajak parkir. Terdapat berbagai kendala dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak parkir yang berasal dari wajib pajak, aparatur daerah, dan peraturan daerah. Beberapa kendala tersebut telah diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara aparatur daerah dan wajib pajak, pembinaan dan pelatihan bagi aparatur daerah, serta penyempurnaan regulasi sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

---

Parking tax revenue in Bekasi is not in accordance with the actual potential. One of the causes is there was parking tax evasion indicated in Bekasi, there are several taxpayers who didn rsquo t report and pay tax based on their real profits. This thesis aims to analyze the control of parking tax which collected by Bekasi governance, constraints faced and how to resolve them. This research uses qualitative approach with in depth interview and observation as data collection technique.

The result of this research shows that Bekasi governance has been controlling parking tax collection. There are many constraints in contolling parking tax collection, emerge from taxpayers, local tax staffs, and local tax law. Some of those have been resolved with improving coordination between local tax staffs and taxpayers, training and coaching for local tax staffs, and improving regulation so local revenue could be optimized as well. "

"ABSTRACTPariwisata di Kabupaten Garut memiliki potensi yang sangat baik. Potensi tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Garut diharapkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Perkembangan pariwisata tersebut dilengkapi dengan perkembangan pembangunan hotel yang ada. Hotel merupakan salah satu objek pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dengan potensi pariwisata yang ada, diharapkan pajak hotel dapat menjadi penopang pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2017 penerimaan Pajak Hotel menurun dan tidak mencapai target. Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Garut. Penelitian ini memfokuskan pada penetapan target pajak hotel dan implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan target melibatkan beberapa pihak dan implementasi kebijakan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan dengan dua upaya untuk memudahkan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Garut dalam melakukan implementasi Pajak Hotel di Kabupaten Garut.

---

ABSTRACTTourism in Garut Regency has a very good potential. The potential is being developed by the local government and central government, so is expected to become a leading tourism destination in West Java Province and national level. The development of tourism is complemented by the development of existing hotel. Hotel is one of the object local taxes collected by the government of Garut Regency. With the existing tourism potential, it is hoped that hotel tax can become the regional revenue support. This research focuses on the determination of hotel tax target and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency. This study uses qualitative approach with descriptive design by compiling all the collected data which was done through in depth interviews and literature study. The result of this study shows that target setting involves several participants and the implementation of hotel tax policy in Garut Regency is done in two ways to facilitate the Hotel Taxpayer in fulfilling their tax obligations. In addition to that, there are some obstacles faced by Garut Regency in implementating the hotel tax policy in Garut Regency. "

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Meningkatnya tren penyelenggaraan exhibition dan/atau pagelaran setelah pandemi Covid-19 menjadi pertanda bahwa terdapat potensi kenaikan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang yang sempat menurun akibat adanya pembatasan sosial saat pandemi Covid-19. Salah satu tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah strategi optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang dengan maksud mencegah terlewatnya potensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post-postivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang timbul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan munculnya metode-metode baru dalam penyelenggaraan acara, sistem penjualan tiket dan pada sistem administrasi pajak hiburan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang. Sedangkan dari sisi tantangan adalah tidak terlacaknya penyelenggaraan acara yang diadakan secara online dan perbedaan data jumlah tiket yang terjual yang dilaporkan dan data aktual. Selain itu, dalam menghadapi potensi penerimaan Pajak Hiburan yang timbul akibat peningkatan tren di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.  

---

The increasing trend of exhibitions and/or events after Covid-19 pandemic indicates a potential rise in Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency, which had declined due to social restrictions during the pandemic. One of the actions implemented by the Tangerang regency local government is a strategy to optimize Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency to prevent missing existing potential. This study employs a post-postivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that there are opportunities and challenges that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation, leading to new methods in event organization, ticket sales systems, and the entertainment tax administration system by Bapenda Tangerang Regency. On the other hand, the challenges include untracked online events and discrepancies between the reported number of tickets sold and the actual data. Additionally, in facing the potential Entertainment Tax revenue arising from the increasing trend in Tangerang Regency, the Tangerang Regency Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, enhancing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and improving revenue capacity through better planning."