Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168778 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hasana Dea Linzi
"ABSTRAK
Hubungan secara langsung yang dimiliki antara dokter dan perusahaan farmasi
yang dapat mempengaruhi independensi dokter merupakan hubungan yang
sebenarnya melanggar kode etik. Namun, tidak sedikit dokter maupun perusahaan
farmasi yang memiliki hubungan langsung tersebut dan pada keadaan tertentu
mempengaruhi independensi dokter dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini
membahas mengenai hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi ditinjau dari
aspek etika dan hukum. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan studi literatur, untuk dapat
menggambarkan bagaimana sebenarnya aturan hukum mengenai hubungan yang
dimiliki antara dokter dan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi tidak boleh
berhubungan langsung dengan dokter untuk menawarkan produk yang
dimilikinya. Hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi yang dapat
mempengaruhi independensi dokter dalam menjalankan profesinya tersebut
merupakan pelanggaran Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pemberian yang
diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat tergolong sebagai gratifikasi
apabila pemberian tersebut memiliki maksud agar dokter menuliskan resep dari
perusahaan farmasi tersebut. Namun aturan hukum yang ada saat ini belum dapat
menjangkau dokter swasta.

ABSTRACT
Direct relationship between doctors and pharmaceutical companies that may
affect the independence of doctors is actually violating code of ethics. However,
many doctors and pharmaceutical companies have direct relationships without
any intermediaries and therefore affect the independence of doctors in their
profession. This thesis discusses the relation between doctors and pharmaceutical
companies in terms of ethical and legal aspects. This study, using normative
juridical method with qualitative approach. The author uses literature study, to be
able to describe how the rules of law regarding the relationship between doctors
and pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies can not relate
directly to the doctors to offer its products. The relation between doctors and
pharmaceutical companies that may affect doctor's independency is a violation of
medical ethics. The awarding that given by the pharmaceutical companies to the
doctor is a can be classified as gratification if it has a purpose in order to the
doctors prescribe from the pharmaceutical companies. However the regulation
which exist today can not reach the private doctors."
2017
S65861
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Shafira
"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu:
1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?;
2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?;
3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan?
Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.
Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :
1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;
2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;
3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?
In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61624
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Inaz Zakia
"Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Trisha Ayuma Putri
"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum bagi dokter dan klinik kecantikan yang menyediakan layanan stem cell untuk perawatan estetika beserta analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 563/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai legalitas penggunaan stem cell di Indonesia baik untuk tujuan pelayanan kesehatan maupun untuk digunakan dalam perawatan estetika. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan stem cell di Indonesia untuk tujuan penyembuhan penyakit maupun perawatan estetika diperbolehkan secara terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan izin dari kementerian kesehatan. Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel merupakan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang dokter yang menggunakan stem cell untuk perawatan estetika pada pasiennya. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah terutama kementerian beserta organisasi kedokteran yang berwenang untuk segera mengeluarkan pengaturan terkait kompetensi dokter yang diperbolehkan menggunakan stem cell baik untuk pelayanan kesehatan maupun untuk perawatan estetika sehingga kepastian hukum bagi dokter yang melakukan praktik stem cell dapat terwujud.

This study discusses legal accountability for doctors and beauty clinics that provide stem cell for aesthetic treatment along with the author's analysis of the South Jakarta District Court Verdict Number 563 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Sel. The focus of this research is on the legality of using stem cells in Indonesia both for health care purposes and for use in aesthetic treatments. The form of this thesis research is normative juridical with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that the use of stem cells in Indonesia for the purpose of curing diseases and aesthetic treatments is limited to health care facilities that have obtained permission from the ministry of health. Verdict Number 563 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Sel is a verdict that imposes a criminal sentence on a doctor who uses stem cell for aesthetic treatment of his patient. The results of this study suggest that the government, especially the ministry of health and medical organizations that are authorized to immediately issue regulations regarding the competence of doctors who are allowed to use stem cells for both health services and for aesthetic treatment, so that legal certainty for doctors who uses stem cell in their practicecan be realized."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Halomoan, Reynhart Henry
"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, menelaah melalui perspektif hukum tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini secara komprehensif membedah bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dokter selaku pelaku tindakan medis dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila terjadi kegagalan tindakan medis. Dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit merupakan dua subjek hukum utama yang bertanggung jawab dalam kegagalan tindakan anestesi yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mengalami kelumpuhan permanen setelah dilaksanakannya tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi. Dalam kasus ini, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memintakan informed consent kepada Penggugat, tetapi tindakan dokter dalam tindakan anestesi dan anamnesis bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan pedoman. Lebih lanjut, rumah sakit dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan isi rekam medis kepada Penggugat dan lalai dalam menjaga kualitas peralatan medis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada dokter dan rumah sakit sebagai untuk dapat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki demi memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meminimalisasi risiko.

This thesis analyzes the responsibilities of doctors and hospitals in Court Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. The thesis employs a doctrinal research method with a descriptive-prescriptive type of research, examining the legal perspectives on the responsibilities of doctors and hospitals in the said court decision. This thesis comprehensively dissects how the legal responsibilities of doctors as medical practitioners and hospitals as healthcare service providers should be addressed in the event of medical procedure failures. In this case, both the doctor and the hospital are the primary legal subjects responsible for the failure of the anesthesia procedure experienced by the Plaintiff. The Plaintiff suffered permanent paralysis following an anesthesia procedure performed by an anesthesiologist. In this case, the doctor committed an unlawful act by failing to obtain informed consent from the Plaintiff; however, the doctor's actions during the anesthesia and anamnesis procedures were not unlawful as they adhered to established guidelines. Furthermore, the hospital committed an unlawful act by failing to provide the Plaintiff with the medical records and by neglecting the maintenance of the medical equipment used. Therefore, it is recommended that doctors and hospitals understand their rights, obligations, and responsibilities to maximize healthcare services and minimize risks."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Liliek Wardojo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Heidi Sarah
"Skripsi ini membahas mengenai pola hubungan kerjasama yang terjalin antara dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia. Dalam kerjasama yang terjalin tersebut, terdapat indikasi adanya persaingan yang tidak sehat. Masalah yang ada dalam perusahaan farmasi semakin parah dengan adanya krisis ekonomi yang membuat perusahaan farmasi menghalalkan segala cara untuk mencapai target penjualan obat. Perusahaan farmasi melakukan promosi tidak hanya melalui iklan, brosur, dan semacamnya, tetapi juga kepada para dokter. Promosi kepada dokter dilakukan dengan membuat perjanjian yang mensyaratkan dokter untuk meresepkan obat produksi dari perusahaan farmasi tertentu dengan imbalan materi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan. Biaya promosi tersebut yang menyebabkan harga obat melambung tinggi sehingga merenggut kesejahteraan konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menuntaskan kasus kerjasama ini karena berbagai alasan. Perilaku kerjasama ini dianalisis dengan metode yuridis-normatif, yakni dengan meninjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan mengungkap pola hubungan kerjasama yang tepat antara dokter dengan perusahaan farmasi demi kemajuan pelayanan kesehatan.

This thesis discusses about the relationship patterns of cooperation that exists between doctors and pharmaceutical companies in Indonesia. In the cooperation, there is indication of unfair business competition. Problems that exist in pharmaceutical companies is getting worse as the economic crisis makes pharmaceutical companies justify any means to achieve the sales target of the drug. Pharmaceutical companies promote not only through advertising, brochures, et cetera, but also to the doctors. Promotion to the doctors is performed by making such an agreement, which requires doctors to prescribe particular production of pharmaceutical companies with the rewards from the pharmaceutical companies. The promotion costs cause the drug prices soar, snatching the consumer welfare. The Commission For The Supervision of Business Competition has not resolved the case of this cooperation for various reasons. This cooperative will be analyzed with juridical-normative method, namely by reviewing through Law No. 5 Year 1999. This paper will also reveal the proper pattern of the cooperation between doctors and pharmaceutical companies for the advancement of health care."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62121
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niniek Mumpuni SR
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Quraisi Sifhan
"Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep dan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang mendukung pencapaian tujuan bernegara menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian yakni terdapat perubahan secara konseptual baik dilihat dari perspektif norma maupun nomenklatur hukum dalam pengaturanya sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi daerah namun dalam hubungan keuangan ini terlihat menonjolnya keterlibatan pusat dalam segala unsur penggunaan dana yang mereduksi kebebasan daerah otonom untuk menggunakan anggaran yang telah diberikan, terlebih keterlibatan pusat ini akan menimbulkan posisi yang paradoksial mengingat dalam urusan kebijakan penggunaan anggaran ditentukan secara rinci oleh pusat sedang didapati masalah di kemudian hari, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Pola hubungan keuangan saat ini menggambarkan kedudukan sentralis dari pusat sebagai sumber perumus kebijakan yang merinci dengan kompleks pengaturanya sehingga daerah hanya diberikan ruang pada kewenangan pelaksanaan, demikian terlihat bahwa penekanan terhadap sinergi kebijakan fiskal nasional sangat kuat. Hal ini menandakan telah ada perubahan dari paradigma serta sistem hubungan keuangan yang dimaksudkan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dicapai namun mengorbankan prinsip otonomi itu sendiri dan menjadi persoalan baru dalam implementasi kebijakan anggaran dengan terlihatnya desentralisasi yang melemah dan sentralisasi yang menguat, kebijakan hukum dalam Undang-Undang hubungan keuangan ini sudah final tetapi kedepanya harus ditata kembali hal-hal yang lebih prinsipil yakni eksistensi kedudukan daerah (desentralisasi) yang tidak sepatutnya direduksi oleh kebijakan dari pemerintah pusat.

This thesis research is focused on the concept and pattern of financial relations between the center and the regions that support the achievement of state goals according to Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and the regions. The research forms used are juridical-normative and explanatory research typology. The results of the study are that there is a conceptual change, both from the perspective of norms and legal nomenclature in its regulation in line with the demands for regional reform and democratization, but in this financial relationship, the central involvement in all elements of the use of funds reduces the freedom of autonomous regions to use the budget that has been given. Moreover, the involvement of the center will lead to a paradoxical position considering that in matters of policy the use of the budget is determined in detail by the center, while problems are found in the future, which is responsible for the regional government. The current pattern of financial relations illustrates the centralist position of the center as a source of policy formulation detailing the complex arrangements so that regions are only given space for implementing authority, it can be seen that the emphasis on national fiscal policy synergies is very strong. This indicates that there has been a change from the paradigm and system of financial relations which is intended to achieve the goal of welfare for all Indonesian people but sacrifices the principle of autonomy itself and becomes a new problem in the implementation of budget policies with the visible weakening of decentralization and strengthening of centralization, legal policies In this Law, financial relations are final, but in the future, more principal matters must be reorganized, namely the existence of regional positions (decentralization) which should not be reduced by policies from the central government.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Brigitta Eva Sonya
"Informed consent merupakan sebuah pondasi sebelum memulai tindakan medis, sebab ia memberikan manfaat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian medis, diantaranya penghormatan hak pasien sebagai individu dan sebagai bukti izin yang memberi kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, dimana Penulis membahas pengaturan serta implementasi dari informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. Bentuk penelitian adalah yuridis-normatif membahas asas dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder sebagai hasil dari studi kepustakaan dan hasil wawancara kepada narasumber. Dari penelitian ini, ditemukan fakta bahwa pasien yang mendapat tindakan medis, tidak selamanya datang dalam keadaan sadar. Terhadap pasien sadar yang sudah diberikan informed consent juga ditemukan kendala, yakni bagaimana jika terjadi perbedaan antara diagnosis dan kenyataan pada saat tindakan sehingga perlu dilakukan tindakan life saving, hingga perluasan operasi yang sulit didapat jika keadaan pasien tidak sadar. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan tanggung jawab rumah sakit terhadap personalianya dalam hal terjadi sengketa medis yang melibatkan informed consent. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengenyampingan informed consent dalam life saving yang diatur Pasal 4 Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 pada praktiknya masih ditemukan kendala karena sulitnya pembuktian, dan berpotensi terjadi sengketa medis. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah kepada pemerintah terkhusus Kementerian Kesehatan agar membuat aturan yang mengharuskan pihak dokter untuk melakukan diskusi kepada sejawat dan/atau meminta persetujuan direktur rumah sakit, dalam hal akan melakukan tindakan medis kedaruratan yang bersifat invasif dan mempengaruhi hidup pasien. Saran ini dimaksudkan agar kedepannya posisi dokter menjadi aman dan pihak pasien mendapat opini tambahan yang menguatkan alasan dari tindakan dokter.

Informed consent is a foundation before starting medical action because it provides the benefits of legal protection for the parties to the medical agreement, including respect for patient rights as individuals and as proof of permission that authorizes doctors to carry out medical actions. This type of research is descriptive and prescriptive, in which the author discusses the arrangement and implementation of informed consent as legal protection for doctors and patients through analysis of the West Jakarta District Court Decision No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. The form of research is juridical-normative discussing the principles and norms regulated, using secondary data and the results of interviews with source person. From this study, it was found that patients who received medical treatment did not always come conscious. Obstacles were also found for conscious patients who had given informed consent, namely what if there was a difference between the diagnosis and the reality at the time of the procedure so that life saving measures were necessary, to the extent of surgery which is difficult to obtain if the patient is unconscious. In addition, this study also found inconsistencies in the implementation of hospital responsibilities towards its personnel in the event of a medical dispute involving informed consent. This study concludes that the provision for waiver of informed consent in life saving regulated in Article 4 of the Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 in practice still encounters obstacles due to the difficulty of proving, and the potential for medical disputes to occur. The advice that can be given from this research is for the government, especially the Ministry of Health, to make rules that require doctors to hold discussions with colleagues and/or seek approval from the hospital director, in terms of carrying out emergency medical procedures that are invasive and affect the patient's life. This suggestion is intended so that in the future the doctor's position will be safe and the patient will receive additional opinions that strengthen the reasons for the doctor's actions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>