Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit.

---

This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam, yaitu Unit Usaha Syariah Bank AEK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode studi pustaka serta melakukan wawancara kepada staf Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank AEK, dan partner Kantor Akuntan Publik EXP. Dari hasil penilitian ini ditemukan bahwa secara umum implementasi peran yang dijalankan dewan pengawas syariah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DPS yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia, namun masih memerlukan beberapa catatan penyempurnaan dan proses pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS pada bank Islam dapat dianalogikan dengan fungsi audit.Kata kunci:Auditor; Audit Syariah; Bank Islam; Pengawasan Kepatuhan Syariah.

---

AbstractThe study aimed to analyze the implementation of of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board on Islamic Bank, named Sharia Business Unit of Bank AEK based on Bank Indonesia rsquo s regulation.This research is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting interview with Sharia Supervisory Board staff of Sharia Business Unit of Bank AEK, and partner of Public Accountant Office EXP. The analysis show in general the implementation of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board has in accordance with the Bank Indonesia rsquo s regulation, but still needs some notes to improvements and the process of supervision sharia compliance by Sharia Supervisory Board on Islamic bank can be analogized with the function of the audit.Keywords Auditor Islamic Bank Sharia Audit Supervision of Sharia Compliance."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental bank seperti ekuitas, likuiditas, deposit, dan profitabilitas terhadap pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bank umum konvensional dan syariah. Selain itu, penelitian ini juga ingin meneliti pengaruh perbedaan jenis bank (konvensional dan syariah) dalam membiayai UMKM di Indonesia, baik pada masa krisis maupun non-krisis. Sampel terdiri dari 34 bank umum konvensional dan 7 bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2007 hingga 2020. Metode penelitian ini menggunakan regresi panel dengan metode estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel fundamental bank signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada bank umum syariah dan konvensional. Akan tetapi, perbedaan jenis bank secara empiris tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM baik pada masa krisis maupun non-krisis. Kedua jenis bank memiliki perilaku yang cenderung sama dalam membiayai UMKM di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank fundamental variables such as equity, liquidity, deposits, and profitability on MSME financing conducted by conventional and Islamic commercial banks. In addition, this study also wants to examine the effect of different types of banks (conventional and sharia) in financing MSMEs in Indonesia, both during crisis and non-crisis times. The sample consists of 34 conventional commercial banks and 7 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2007 to 2020. This research method uses panel regression with the Random Effect Model estimation method. The results of the study show that together, the bank's fundamental variables have a significant effect on MSME financing in islamic and conventional commercial banks. However, empirically the difference in bank types has no significant effect on MSME financing both during crisis and non-crisis times. Both types of banks have the same behavior in financing MSMEs in Indonesia."

"Karya tulis ini membahas hubungan antara non performing financing NPF , capital adequacy ratio CAR, financing to deposit ratio FDR, rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO, PDB/PDRB dan inflasi pada return on aset ROA Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Indonesia. Dengan menggunakan regresi data panel, penulis menemukan bahwa non performing financing NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, capial adequacy ratio CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA baik BUS ataupun BPRS, financing to deposit ratio FDR berpengaruh negatif bagi BUS tetapi positif pada BPRS, dan rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO berpengaruh negatif signifikan bagi BUS dan BPRS. Penemuan lain pada karya tulis ini adalah ROA BPRS tidak dipengaruhi oleh variabel makroekonomi sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA BUS. Sosialisasi dan pengawasan pada rasio keuangan perbankan menjadi penting karena mempengaruhi profitabilitas bank syariah baik BUS ataupun BPRS.

---

This thesis discusses the relationship between non performing financing NPF, capital adequacy ratio CAR , financing to deposit ratio FDR, operational efficiency ratio, GDP GRDP and inflation on return on aset ROA of Islamic commercial bank and Islamic rural banks in Indonesia. By using panel data regression, the we found that NPF has negative significant effect on ROA of Islamic rural bank in Indonesia, CAR has positive significant effect on ROA both in Islamic commercial bank and Islamic rural bank in Indonesia FDR has negative effect for Islamic commercial bank but positive in Islamic rural bank, and BOPO has significant negative effect for Islamic commercial bank and Islamic rural bank. Other finding in this thesis is ROA of Islamic rural bank is not influenced by macroeconomic variables while inflation has a negative effect on the ROA of Islamic rural banks. Socialization and supervision from regulator on banking financial ratios are important because it affects the profitability of Islamic banks, whether Islamic commercial bank or Islamic rural bank in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Dalam skripsi ini, analisis difokuskan pada penyaluran dana oleh bank umum syariah kepada para penerima pembiayaan melalui P2P Financing. Untuk memfasilitasi penyaluran pembiayaan, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing pada umumnya akan melaksanakan perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama akan diatur beberapa hal, yaitu pihak-pihak terkait, tujuan, mekanisme pemberian dana, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Perjanjian kerja sama juga harus mencakup prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. Studi kasus utama dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja sama channeling yang telah dilaksanakan oleh dan antara Bank X dan P2P Y. Untuk itu, skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam perjanjian channeling antara bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dalam melakukan channeling, bank umum syariah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, sistem yang lebih fleksibel di sektor perbankan disarankan guna meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak dalam sistem keuangan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa dalam menggunakan akad wakalah bil ujrah, disarankan bagi penyelenggara P2P Financing untuk hanya mengenakan ujrah dan mengambil marketplace fee dari ujrah tersebut. Terakhir, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing harus memastikan kejelasan dari perjanjian channeling.

---

In this thesis, the analysis focuses on the channeling of funds by sharia commercial banks to beneficiaries through P2P Financing. To facilitate the financing distribution, sharia commercial banks and P2P Financing provider usually engage in a cooperation agreement. In the cooperation agreement, several things will be set forth, namely the relevant parties, the purpose, the mechanism of fund disbursement, rights and obligations of the parties, and so on. The cooperation agreement shall also incorporate prudential principles as well as sharia principles. The main case study in this thesis is the channeling cooperation agreement conducted by and between Bank X and P2P Y. Therefore, this thesis will analyse how is the implementation of prudential principles and sharia principles in channeling agreement between sharia commercial banks and P2P Financing provider. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. This research suggests that in conducting channeling, sharia commercial banks must ensure compliance with positive laws and the clarity of the channeling agreement. Furthermore, a more flexible system in the banking sector is advisable to increase cooperation between parties within the financial system. In addition, the author also finds that in using aqad wakalah bil ujrah, it is advisable for the P2P Financing provider to impose merely ujrah and take its marketplace fee from the ujrah. Lastly, both sharia commercial bank and P2P Financing provider shall ensure the clarity of the channeling agreement."

"Tesis ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai tender of last resort. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah di mana dalam struktur organisasi bank syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

---

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank. The development of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat in 1991 as a pioneer sharia banking. Characteristics of the banking system based on sharia principles for the benefit both for society and the bank itself. In Indonesia, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an independent State institution, Bank Indonesia's authorities issued a valid means of payment, to formulate and implement monetary policy, reguiating and maintaining a smooth system of payment, manage and supervise the banking, as well as perform the function as lenders of last resort. In relation to the task of overseeing the Bank Indonesia's banking sector here also the conduct of the Sharia bank organizational structure in which there is a Sharia bank DPS is an independent body which is placed by the DSN. In performing its duties, shall be subject to DPS fatwa DSN which is the highest authority in the fatwa issued on the suitability of the product from the bank with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of overseeing the business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles of the sharia has fatwa by DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at this time implement control systems using two (2) approach that is based on adherence to the supervision and control based on risk."

"Bank Umum Syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah dengan total aset pada tahun 2020 sebesar 397,07 trilliun yang menggambarkan perkembangan kinerja Bank Umum Syariah dalam menghadapi pandemic COVID-19 terlihat baik. Namun, tidak bisa dipungkiri perbankan syariah pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 ini dimana terjadi nya penurunan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dan Bank Umum Konvensional pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 dilihat dari terjadi Penelitian ini membahas pengaruh COVID-19, Inflasi, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum (studi kasus : Bank Umum Syariah di Indonesia dan Bank Umum Konvensional di Indonesia) dengan rentang waktu tahun 2016-2021 melalui data panel. Pada penelitian ini Random Effect Model yang digunakan untuk melihat hasil estimasi. Hasil estimasi penelitian ini menunjukan bahwa pandemic COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur melalui ROA, ROE, dan NIM baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ROA,ROE,NIM yang menurun ketika tahun 2020-2021. Kemudian, inflasi berpengaruh signifkan negatif terhadap Bank Umum Syariah yang diukur melalui ROE, namun tidak terdampak apabila diukur ROA dan NIM serta dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional yang tidak terdampak oleh inflasi baik diukur ROA,ROE,dan NIM.

---

Islamic Commercial Banks are the largest contributor to supporting Islamic finance with total assets in 2020 amounting to 397.07 trillion which illustrates the development of Islamic Commercial Bank performance in dealing with the COVID-19 Pandemic looks good. However, it cannot be denied that Islamic banking has also been affected due to the COVID-19 Pandemic where there has been a decrease in distribution and return of financing and Conventional Commercial Banks have also been affected due to the COVID-19 pandemic as seen from the occurrence This study discusses the effect of COVID-19, Inflation, and Profit-Sharing Financing on Commercial Bank profitability (case study: Islamic Commercial Banks in Indonesia and Conventional Commercial Banks in Indonesia) with a time span of 2016-2021 through panel data. In this study, the Random Effect Model was used to see the estimation results. The estimation results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has a negative impact on bank performance as measured by ROA, ROE, and NIM for both Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks as evidenced by the growth of ROA, ROE, NIM which decreases in 2020-2021. then, inflation has a negative significant effect on Islamic Commercial Banks as measured by ROE, but is not affected when measured by ROA and NIM and compared to Conventional Commercial Banks which are not affected by inflation as measured by ROA, ROE, and NIM."