Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRisiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangatbesar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupirisiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalahdengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukunganreasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkanketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi DalamNegeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalahbagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransipeluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakandalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJKtersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensisendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile)untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensiyang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwauntuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikansetiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M.Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalammenetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikankemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkankegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkatsolvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACTThe risk and value of insurance for the launch satellite insurance isintensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the waysto increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention andto increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority ofIndonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa KeuanganRegulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from LocalCompany. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the ownretention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in thisresearch is normative juridical method which conducted on the written andunwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance companyhas to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk byobserving the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK.Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance,insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has todecide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it canmake the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it canmake the company solvencies descend."

"ABSTRAKUntuk menekan kerugian sekecil mungkin, lazimnya perusahaan reasuransi akan mengambil suatu jumlah tertentu sebagai jaminan atas risiko yang ditanggung danjumlah ini disebut retensi. Metode batas retensi yang ditetapkan oleh perusahaan selama ini memberikan keamanan bagi perusahaan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi, dijelaskan mengenai batas minimum dan maksimum retensi sendiri sesuai dengan lini usaha.Metode Pentikainen mencoba untuk menetapkan batas retensi terbaru untukperusahaan. Dengan batas retensi terbaru yang disimulasikan dengan bisnisretrosesi akan didapatkan hasil underwriting bersih. Peningkatan hasilunderwriting bersih dapat meningkatkan profit bagi perusahaan

---

ABSTRACTIn order to minimize the loss as minimum as possible, a reinsurance company willusually take a certain amount as the security for the risk that covered. This amountis called retention. All this time the retention limit method which appointed by thecompany may provide a security value to the company. In accordance to SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan No 31/SEOJK.05/2015 concerning Limit OwnRetention, Reinsurance support and Reinsurance/Retrocession Program Reportexplain the minimum and maximum limit own retention according to businesslines. Pentikainen methods try to define latest retention limit for the company.When we use the latest retention limit simulated by the retrocession business, wewill get the net underwriting result. The increasing of the net underwriting resultcan make the company profit growing bigger;"

"Manusia akan menghindari keadaan yang tidak pasti, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang disebut risiko. Terhadap risiko yang mungkin dihadapi, manusia berupaya untuk menghindarkan diri atau melimpahkannya kepada pihak lain, yang menjadi asal mula perasuransian. Asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta perbedaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta terdapat perbedaan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

---

Every person would avoid any state of being uncertain, that comes off as forms and events usually called risk. People would attempt to prevent themselves from any risk or delegate it to another party, which becomes the origin of insurance. Other than insurance is also an institution of public funds. Hence, management and supervision of insurance business are conducted by the Minister of Finance who later delegate them to Otoritas Jasa Keuangan. This research will discuss about the role of Otoritas Jasa Keuangan in establishment of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan, by using the methods of literature study. This research concludes that Otoritas Jasa Keuangan has a role in establishment of insurance and reinsurance companies, and there are differences in management and supervision of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan."

"Dalam menanggung risiko-risiko dari tertanggung (nasabah/pemegang polis), adakalanya tidak semua bagian risiko tersebut ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi, terutama untuk risiko-risiko yang besar. Perusahaan asuransi menggunakan jasa reasuransi untuk mengasuransikan kembali sebagian risiko yang ditanggungnya. Salah satu jenis reasuransi yang paling dikenal yaitu reasuransi stop-loss. Dalam praktik reasuransi stop-loss, perusahaan asuransi menentukan terlebih dahulu besar retensi yang ditahannya dan sisanya akan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi. Retensi adalah batas maksimum dari uang pertanggungan yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi atas suatu risiko tertentu. Penentuan retensi yang optimal sangat penting bagi perusahaan asuransi. Tiga kriteria penentuan retensi optimal untuk suatu reasuransi stop-loss yang akan dibahas di sini adalah retensi optimal untuk suatu modal tertentu, retensi optimal berdasarkan optimisasi Value at Risk (VaR), dan retensi optimal berdasarkan optimisasi Conditional Tail Expectation (CTE). Kriteria pertama didasarkan pada besar modal awal yang fixed. Adapun kedua kriteria lainnya didasarkan pada optimisasi ukuran risiko VaR dan CTE dari biaya total (total risiko) yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika solusi untuk kedua optimisasi VaR dan CTE ada, maka kedua optimisasi tersebut memberikan nilai retensi optimal yang sama.

---

In covering the risks of the insured (policy holder), occasionally not all of the risks are insured by the insurer itself, especially for the large ones. To cover the top part of the risk, the insurer purchases reinsurance coverage from another company (called reinsurer). One of reinsurance designs is a stop-loss contract. In the stop-loss reinsurance practice, the insurer determines a retention limit to be retained and the reinsurer will pay for the remainder. The retention equals the maximum amount to be paid out for every single claim by the insurer. Determining an optimal level of retention is important for the insurer. Three criteria of determining the optimal retention for a stop-loss reinsurance which will be discussed here are the optimal retention for a fixed capital, the optimal retention based on VaR-optimization, and the optimal retention based on CTEoptimization. The first criterion is based on an initial fixed capital of the insurer. The two others are based on optimization of VaR and CTE risk measures of the total risks of the insurer. If optimal solutions exist, then both VaR- and CTEoptimization criteria yield the same optimal retentions."

"Skripsi ini membahas tentang asuransi usaha tani padi. Asuransi ini ditawarkan sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani padi. Dengan asuransi usaha tani padi, proses produksi dapat dijaga karena mengikuti rekomendasi berusahatani yang baik. Bagi Indonesia, asuransi usaha tani padi sangat penting untuk membantu petani dari risiko kerugian besar. Para petani dipastikan akan memiliki modal kerja yang cukup karena mengasuransikan usahataninya untuk membiayai usaha pertanian pada musim berikutnya dengan mengajukan klaim ketika usahataninya mengalami kerugian dan akan diselesaikan dengan asuransi usaha tani padi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang mengamati kebutuhan terhadap asuransi usaha tani di Indonesia.

---

This mini-thesis discusses the crop insurance. This insurance is offered as an alternative funding schemes relating to risk sharing in rice farming activities. With crop insurance, the production process can be maintained by following the recommendations of good farming. In Indonesia, crop insurance is very important to help the farmers’ risk of large losses. The farmers certainly will have sufficient working capital because of crop insurance to finance agricultural businesses in the next season by proposing a claim when a loss of farming and crop insurance will be resolved by the insurance company as an underwriter. The method used in this study is a research method that is both normative literature, which observes the need for crop insurance in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan pertama, menganalisis insurers factor yang mempengaruhi pembayaran premi reasuransi, premi reasuransi dalam dan luar negeri di industri perasuransian di Indonesia periode tahun 2010 ndash; 2014. Variabel Insurers factors yang diteliti adalah Total Admitted Asset, Risiko Underwriting, Klaim Netto, Liabilities, Laba Perusahaan, Modal Perusahaan, Premi Retensi, Lini Bisnis dan Interaksi antara Modal dengan Profit serta Hutang dengan Profit. Kedua, menentukan tingkat retensi perusahaan asuransi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Metode untuk menganalisis premi reasuransi adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Metode untuk menentukan tingkat retensi menggunakan Straub rsquo;s Method dan mengikuti ketentuan dan peraturan dari Regulator Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan menggunakan POJK. 14/POJK.05/2015 serta Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2015 Hasil penelitian yang diperoleh mengenai insurers factor yang mempengaruhi premi reasuransi di Indonesia adalah Modal/Ekuitas, Profit, Klaim Netto, UW Risk, Lini Bisnis Property, Motor Vehicle, Engineering, Cargo, Hull dan Liability, Surety, PA Health, Aneka serta Interaksi antara Modal dengan Profit. Hasil penelitian yang Kedua adalah, retensi perusahaan asuransi ditentukan oleh Capital at Risk, Profit loading, Risk Willingness, dan Unbalancedness. Implikasi perhitungan dengan menggunakan metode Straub rsquo;s dan peraturan OJK adalah perusahaan asuransi dapat menyesuaikan perhitungan retensi dengan menggunakan profil risiko dan klaim yang diterima berdasarkan data historis untuk menentukan tingkat retensi sendiri dan menyesuaikannya dengan peraturan dari OJK. etensi, Kinerja Asuransi, Premi Reasuransi, Metode Straub rsquo;s.

---

ABSTRACTCompanies in Indonesian Insurance Industry The purpose of this study is first to analyze the insurer factors affecting the payment of reinsurance premium as well as reinsurance premium ceded to domestic and abroad reinsurance in Indonesian insurance industry in the period of 2010 2014. The insurer factors analyzed are total admitted assets, underwriting risk, net claims, liabilities, corporate income, corporate capital, retention premium, line of business, and interaction between capital and profit as well as debt and profit. The second purpose is to determine the retention rate of insurance companies to improve their performance. The method applied to analyze the reinsurance premium is multiple linear regressions. The methods applied to determine the retention rate are Straub 39 s method and the provisions by Indonesian Financial Services Authority OJK , i.e. OJK Regulation No.14 POJK.05 2015 and OJK Circular Letter No.31 SEOJK.05 2015. The finding shows that the insurer factors affecting the reinsurance premium in Indonesia are capital equity, profit, net claim, underwriting risk, line of business in property, motor vehicle, engineering, cargo, hull and liability, surety, personal accident health, miscellaneous, and interaction between capital and profit. The second finding shows that the retention of the insurance companies is determined by capital at risk, profit loading, risk willingness and unbalancedness. The calculation using Straub 39 s method and OJK Regulation and Circular Letter implicates that the insurance companies can adjust the calculation of retention by using risk profile and claim recovery based on the historical data to determine and customize the self retention according to the provisions by OJK. "

"ABSTRACTMenurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, reasuransi adalah jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya. Ada beberapa macam bentuk reasuransi, salah satunya reasuransi stop-loss. Dalam reasuransi stop-loss, perusahaan asuransi akan menentukan batas kemampuannya dalam menanggung risiko dan sisa dari risiko yang tidak dapat ditanggung akan dialihkan kepada perusahaan reasuransi. Batas kemampuan ini disebut retensi. Oleh karena itu retensi yang optimal diperlukan oleh perusahaan asuransi penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan optimisasi ukuran risiko VaR (Value-at-Risk). Akan tetapi, optimisasi ini tidak dapat dilakukan jika diketahui terdapat informasi yang tidak lengkap untuk memperkirakan distribusi dari total loss yang diterima oleh perusahaan asuransi, misalnya hanya terdapat 2 momen pertama dan support yang terdapat pada interval [0,b] dimana b dapat bernilai +. Oleh karena itu, dilakukan suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi tidak lengkap ini, yaitu pendekatan distribution-free. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dilihat hasil bahwa retensi optimal yang diperoleh bergantung pada 2 momen pertama dan kebijakan safety loading yang ditentukan oleh perusahaan reasuransi.

---

ABSTRACTAccording to Article 1 of Law No. 40 of 2014 on Insurance, reinsurance is a service of reinsurance of decisions made by insurance companies, guarantee companies or other reinsurance companies. There are several types of reinsurance, one of them is stop-loss reinsurance. In stop-loss reinsurance, reinsurance company will determine the bound of its ability to guarantee the risk and the remainder of the risk that cannot be guaranteed will be transferred to the reinsurance company. The bound of this ability is called retention. Therefore, optimal retention is needed for the insurance company to prevent bigger loss. One of the way that can be used is optimization of VaR (Value-at-Risk) risk measure. But, this optimization cannot be done if incomplete information is known to estimate the distribution of total loss that accepted by the insurance company, for the example there are only 2 first moments and support in interval [0,b] where b can have value +. Therefore, an approximation that utilizes this incomplete information can be used, this called distribution-free approximation. With this approximation, can be seen the result that the obtained optimal retention is depend on 2 first moments and safety loading obligation that determined by the reinsurance company."

"Konsep perjanjian asuransi juga diterapkan di industri perbankan yaitu dalam penjaminan pengembalian kredit yang dikenal dengan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Dalam praktiknya, penerapan asuransi pada pengembalian kredit masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya terkait pelanggaran klausul “masa tunggu” di dalam perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Pelanggaran tersebut berakibat terhadap penolakan klaim yang menimbulkan perselisihan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Artikel ini menunjukan hasil bahwa di dalam perjanjian AJK terdapat hubungan tiga pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung, ahli waris sebagai penerima manfaat, dan bank sebagai pemegang polis berdasarkan prinsip insurable interest. Selain itu, Pada Putusan Nomor 3079/K/PDT/2019, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan klausul “masa tunggu” yang telah tertera di dalam polis sebagai sesuatu yang mengikat para pihak

---

The concept of insurance agreements is also applied in the banking industry, namely in guaranteeing credit returns known as Credit Life Insurance (AJK) agreements. In practice, the application of insurance on credit returns still raises problems. One of them is related to the violation of the "waiting period" clause in the Credit Life Insurance (AJK) agreement. This violation results in the rejection of claims which causes disputes between the parties. This research uses normative juridical method with data collection through literature study. This article shows the results that in the AJK agreement there is a three-party relationship, namely the insurance company as the insurer, the heirs as beneficiaries, and the bank as the policyholder based on the principle of insurable interest. In addition, in Decision Number 3079/K/PDT/2019, the panel of judges did not consider the "waiting period" clause stated in the policy as something that binds the parties"

"ABSTRAKPenggabungan PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang dilaksanakan berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan pemerintah dalam peta jalan pembentukkan Perusahaan Reasuransi Nasional Giant Re . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri yang besar agar dapat menjaminkan ulang risiko dari perusahaan-perusahaan asuransi dalam negeri. Dengan demikian, defisit neraca pembayaran yang dialami negara akibat pertanggungan ulang risiko oleh perusahaan reasuransi luar negeri atas risiko perusahaan asuransi dalam negeri diharapkan dapat teratasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Mengapa penggabungan perusahaan perasuransian harus melalui izin OJK dan mengapa perusahaan berstatus BUMN mendapat perlakuan yang berbeda? 2. Bagaimana pengaturan dan prosedur penggabungan perusahaan perasuransian sebelum dan sesudah POJK Nomor 67 Tahun 2016? 3. Apakah pelaksanaan penggabungan perusahaan reasuransi PT. Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama Persero telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penggabungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Penulis menyarankan agar ketentuan mengenai RUPS terkhusus dalam rencana penggabungan BUMN dapat dikaji ulang manfaat dan kegunaannya.

---

ABSTRACTThe merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero , permitted by Financial Services Authority of Indonesia OJK , is a part of government rsquo s plan called Road Map to The Establishment of Reinsurance National Company Giant Re . The purpose of the plan is to increase domestic reinsurance capacity in order to re guarantee the risks from domestic insurance companies rsquo premium. By the time domestic reinsurance capacity increased, government is expecting that the premium payment deficit problems are solved. According to those facts, the author formulated and discussed the following problems 1. Why the merger of insurance companies are required to ask a permission from Financial Services Authority of Indonesia OJK and why the merger between state company and non state company are allowed 2. How the insurance regulation set the rules of merger between insurance companies before and after Financial Services Authority Acts 67 2016 3. Is the merger execution between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero well suited the law of insurance and law of state company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology. At conclusion, the merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero is well executed according to the Insurance Acts 2014 and State Company Acts 2003. However, the author suggests that government need to reformulate the regulation about general meeting of shareholders in order to approve the merger plan between state companies. "

"Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, kesehatan keuangan perusahaan asuransi dipengaruhi oleh retensi dan dukungan dari reasuransi. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi dalam menanggung risiko (data klaim dari nasabah atau pihak tertanggung) atau liabilitasnya. Penerapan batas retensi sebagaimana yang dimaksud ialah wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian yang dibuat secara tertib, teratur dan relevan. Dalam teori risiko asuransi, salah satu masalah besar yang berkaitan dengan risiko asuransi adalah evaluasi terhadap ruin probability yaitu probabilitas sesaat dimana nilai dari surplus perusahaan asuransi mengalami defisit atau minus. Agar model perhitungan terhadap ruin probability dapat berfungsi optimal, distribusi ukuran klaim dan detail data klaim harus diketahui. Hal ini sulit dilakukan dalam dunia praktis karena berbagai alasan yang salah satunya kesalahan pengimputan data yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dilakukan aproksimasi ruin probability dengan menggunakan metode De Vylder yang memungkinkan penggunaan data yang tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya data dari ukuran klaim individu, ide penting dari metode De Vylder adalah untuk mengubah proses risiko compound Poisson dengan klaim umum oleh proses risiko compound Poisson dengan klaim eksponensial. Setelahnya, dilakukan proses menyamakan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim umum sama dengan tiga momen pertama dari proses risiko dengan klaim eksponensial. Oleh karena itu, ruin probability dalam proses risiko dengan klaim umum diaproksimasi dengan ruin probability dalam proses risiko dengan klaim eksponensial. Untuk memenuhi kebutuhan aproksimasi De Vylder, aproksimasi translated Gamma diadopsi untuk mengaproksimasi premi yang diterima dan tiga momen pertama dari ukuran klaim (setelah modifikasi retensi reasuransi) sebagai komponen dari aproksimasi De Vylder. Aproksimasi dengan translated Gamma distribution dilakukan karena umumnya distribusi ukuran klaim yang sering bersifat positively skewed, nonnegatif support, dan unimodal. Kemudian setelah itu dilakukan aproksimasi retensi optimal berdasarkan hasil aproksimasi De Vylder ruin probability yang minimum. Model retensi yang digunakan merupakan pengembangan kombinasi dari metode quota share dan stop- loss. Sebagai ilustrasi, beberapa contoh numerik disertakan untuk menunjukkan beberapa kasus permasalahan pada aproksimasi ruin probability dengan retensi yang optimal.

---

According to Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang retensi dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, the insurance company's financial health was influenced by its own retention and support from reinsurance. The company has a mandatory and apply its own loan in enduring risk (claims data from the customers or its liability). The application of the retention limit itself as referred to must be based on a risk and loss profile that is made regularly, regularly and relevantly. In the theory of insurance risk, one of the major problems related to insurance risk is the evaluation of the ruin probability, namely the instantaneous probability that the value of the insurance company's surplus is in deficit or minus. In order for the calculation model of ruin probability to function optimally, the distribution of claim sizes and details of claim data must be known. This is difficult to do in the practical world because of various kinds of errors, one of which is data entry that may be made by the company. Therefore, an approximation of ruin probability was carried out by using the De Vylder method which allows the use of incomplete data. With incomplete information of individual claim measures, the important idea of the De Vylder method is to replace the Poisson compound risk process with the general claims by Poisson compound risk process with exponential claims. Then, making the first three moments of the general claims risk process the same with the corresponding of process risk with exponential claims. Therefore, the ruin probability in the risk process with general claims is approximated by the ruin probability in the risk process with exponential claims, which has a closed and explicit form. To meet the needs of the De Vylder approximation, the translated gamma approximation is adopted to approximate the premium received and the first three moments of the claim size (after reinsurance) as a component of the De Vylder approximation. The approximation is done by translated gamma distribution because generally the distribution of the available claim sizes is often positively skewed, non-negative support, and unimodal. Then, the optimal retention would be approximated based on results of the minimum ruin probability approximation using the De Vylder method. The retention model used is the development of a combination quota share and stop-loss methods. For illustration purposes, several numerical examples are included to demonstrate a few of cases on ruin probability approximation with optimal retention."