Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuann dan tekonologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau sejauh mana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah hubungan keperdataan yang terdapat antara anak luar kawin dengan ayahnya termasuk pula hak mewaris atau tidak, serta melihat bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, dan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan hubungan keperdataan tersebut termasuk juga hak mewaris antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

---

Illegitimate child has only a civil relation with their mother and their mother?s family. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a change the position of illegitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has revised legal relation of illegitimate child with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 proclaimed that the illegitimate child may have civil relations with their biological father if it is proven scientifically that the children are related or tied by filiations, and/or other evidence according to the law. The Constitutional Court Decision does not regulate the scope or extent of civil relationship between the illegitimate child and their biological father. Issues examined in this research are about status of illegitimate child previous to and post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, whether the relationship of civil between illegitimate child and their father including the inheritance rights or not, and the applications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of illegitimate child in Ascertainment Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Ascertainment Number 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Ascertainment Number 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, and Ascertainment Number 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. This research is based on normative juridical method elaborated descriptively. Through this research, we learn that after the application of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child not only have civil relation with their mother but also with their biological father, that includes the inheritance right."

"Perubahan kedudukan dan hak anak luar kawin pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberi banyak perubahan dalam tata hukum keluarga di Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan hak mewaris anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/ 2010 serta melihat bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam kasus serupa yaitu penetapan No. 0156/Pdt.P/2- 13/PA.JS. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode case and statute approach. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVII/2010 anak luar kawin dapat memiliki hak-hak keperdataan kepada ayah biologisnya. Dengan demikian, dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 memberikan perlindungan hukum kepada anak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

---

The modification of the status and inheritance rights of illegitimate children's due to Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 give many transformation in Indonesian family law. The problems taken in this thesis are about the status and the inheritance rights of illegitimate children's before and after the Contitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 issued and also how that Constitutional Court Decision applied in the establishment No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. This is a juridical normative research by using case and statute approach. The result of this research are, by the issued of the Constituional Court Decision No. 46/PUUVIII/ 2010 the illegitimate children can have an inheritance rights to their biological father as long as they can prove that there is a blood relation between them. So, it can be said that the Contitutional Court Decision No. 46/PUUVIII/2010 give a legal protection to the illegitimate children to have their rights."

"Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepentingan anak luar kawin, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan banyak kelemahan dalam putusan ini yang malah menambah masalah baru karena setelah putusan dikeluarkan pemerintah tidak segera membentuk undang-undang yang dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

---

Based on Act No. 1 of 1974 on Marriage, children from the unrecorded marriage has no civil relationship to the biological father. Existence of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship between illegitimate child to their biological father. This Thesis discuss regarding the effectiveness of the Constitutional Court's decision on the illegitimate child?s standing, and the consequences of their inheritance rights. This research using the normative juridicial method and outlined descriptively.

As the result, many flaws in this decision was found, or even add new problems because government was not immediately establish new laws that can renew the Act No. 1 of 1974 on Marriage as already stated that Article 43 paragraph (1) has no binding legal force because it conflicts with the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut peraturan perundang - undangan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan tak hanya dengan ibu dan keluarga ibu namun juga dengan ayah dan keluarga ayah selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain mempunyai hubungan darah. Untuk dapat memiliki hubungan keperdataan dilakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur oleh KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai peraturan terbaru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengakuan anak luar kawin tetap harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Hakim tidak konsisten menerapkan dasar hukum dalam mengabulkan Penetapan No. 175/Pdt.P/2015/PN.JKT.TIM.

---

This undergraduate thesis discusses about relation between marriage and child acknowledgment according to regulations in Indonesia after Constitutional Court Order Number 46 PUU VIII 2010. This research used normative juridical and qualitative method with descriptive as type of research. The Constitutional Court Order Number 46 PUU VIII 2010 change the condition of Article 43 verses 1 Law Number 1 Year 1974 which a child born out of lawful wedlock could have civil relationships not only with the mother and her family but also with the father and his family as long as it can be proven by science and technology and or other evidence resulting a blood relation. To acquire civil relationship, child acknowledgment could be done which is regulated under Book of the Law of Civil Law, Law Number 23 Year 2006, and Law Number 24 Year 2013 as the newest regulation after the Constitutional Court Order. The conclusions are after the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010, child acknowledgment still have to qualify the term regulated by Article 49 verses 2 Law Number 24 Year 2013 and panel of Judges has been inconsistent in case of applying legal basis to grant Court Order Number 175 Pdt.P 2015 PN.JKT.TIM."

"Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penambahan ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kini anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memang memiliki hubungan darah atau biologis dengan laki-laki sebagai ayah kandungnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah amat maju dan berkembang. Pembuktian anak luar kawin dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah menggunakan metode tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Dalam hukum Islam, mengenai pembuktian menggunakan tes DNA terhadap penentuan nasab seorang anak terdapat berbagai pendapat berbeda yang dilontarkan oleh ahli hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian anak luar kawin dalam penentuan nasab dengan menggunakan pembuktian melalui tes DNA serta akibat hukumnya apabila anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan suatu metode berbentuk yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil analisis adalah, bahwa pembuktian anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA dalam hukum Islam diletakan pada “maqasid asy-syariah” yang memiliki arti “segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya”, karena maksud dan tujuan dari tes DNA untuk mengetahui pertalian darah seorang anak terhadap ayah kandungnya, maka hal tersebut memberikan suatu manfaat kepada anak itu sendiri, dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari suatu ketentuan atau perintah yang telah ditentukan hukum Islam, maka eksistensinya tentu akan dilarang.

---

With the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the addition of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, now illegitimate child can have a civil relationship with their biological father if it can be proven by science and technology or other legal evidence that can prove that the child does have a blood or biological relationship with a man as his biological father. As time goes by, science and technology are very advanced and developed. Now proving illegitimate children with science and technology, using the DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) testing method. In Islamic Law, regarding proof using a DNA test to determine nasab of a illegitimate child there are various different opinions expressed by Islamic jurists. The problem raised in this study is the view of Islamic law on proving illegitimate children in determining of nasab using proof through DNA testing and the legal consequences if the child can serve his biological father. To answer these problems, legal research was carried out using a normative juridical method by examining library materials and secondary data. The results of the analysis are, that proving the child outside of marriage using DNA testing in Islamic law is placed in the “maqasid asy-sharia”, which means "all actions depend on their purpose". Because the purpose of DNA testing is to determine the relationship of a child's blood to his biological father, then it provides a benefit to the child himself, and if the purpose of the DNA test deviates from a provision or order stipulated by Islamic law, then its existence will certainly be prohibited.

"

"[ABSTRAKAnak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi jawaban bagi anak luar kawin untuk memperoleh kembali hak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memfokuskan pada dua hal, yaitu perlindungan anak dan pertanggungjawaban ayah biologis melalui pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan oleh Pengadilan Negeri dalam menghadapi permasalahan anak luar kawin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, oleh beberapa Pengadilan Negeri yang dibahas dalam penulisan ini terlihat ketidakkonsistenan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan status keperdataan anak luar kawin. Sehingga, perlu adanya kejelasan tentang aturan dan prosedur yang mengatur tentang penetapan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut dari pihak pihak pengadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.ABSTRACTThe children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.;The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision., The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.]"

"Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang disahkan berhak untuk menjadi ahli waris satu-satunya dari pewaris namun hak ahli waris tersebut dibatalkan karena tidak tercantum letak batas-batas atas objek sengketa tanah yang didapatkan oleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Camat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan untuk menganalisis kedudukan ahli waris yang merupakan anak luar kawin yang disahkan beserta dengan kedudukan hak warisnya yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedudukan anak luar kawin yang disahkan adalah sebagai anak sah dikarenakan terdapat perkawinan yang sah antara pewaris dengan ibu kandung dari anak luar kawin yang disahkan tersebut berdasarkan Pasal 272 jo. Pasal 277 KUH Perdata sehingga anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari pewaris dan merupakan ahli waris satu-satunya dari pewaris dikarenakan perkawinan pewaris yang kedua kalinya bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hapusnya hak waris anak luar kawin yang disahkan tersebut yang telah dibatalkan oleh putusan pengadilan menyebabkan adanya ketidakpastian beserta tidak adanya keadilan hukum bagi anak luar kawin yang disahkan tersebut karena tidak adanya kejelasan mengenai hak waris yang seharusnya dimilikinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah.

---

The event of inheritance based on the Civil Code causes the transfer of all rights and obligations owned by the deceased to their legitimate heirs. Heirs include blood relatives, both legitimate according to the law and those born out of wedlock, as well as the surviving spouse. Heirs classified as first-class heirs are the surviving husband or wife along with their legitimate descendants, whether born within a valid marriage or outside of it. If the deceased has no blood relatives or surviving spouse, then a legitimized illegitimate child has the right to be the sole heir of the deceased. However, the inheritance rights are annulled due to the absence of specified boundaries on the disputed land object obtained by the deceased based on the Land Certificate from the Subdistrict Head in Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. This research is based on the facts in the decision to analyze the position of the heir, who is a legitimized illegitimate child, along with the status of their inheritance rights that have been annulled by the court decision. This study is conducted using doctrinal research. The results depict that the position of the legitimized illegitimate child is that of a legitimate child because there is a valid marriage between the deceased and the biological mother of the legitimized illegitimate child based on Article 272 jo. Article 277 of the Civil Code, thus the child has the status of a legitimate child of the deceased and is the sole legitimate heir due to the deceased's second marriage not being valid according to the prevailing laws and regulations. Furthermore, the annulment of the inheritance rights of the legitimized illegitimate child, as canceled by the court decision, leads to uncertainty and a lack of legal justice for the legitimized illegitimate child because of the absence of clarity regarding the inheritance rights that they should rightfully possess as the sole legitimate heir."

"Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk golongan Tionghoa adalah dokumen resmi yang menyatakan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik di antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Kasus tersebut terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020. Berawal dari L mengajukan gugatan terhadap Notaris LN karena telah membuat Surat Keterangan Waris yang tidak mengikutsertakan anak angkat TKL. Notaris LN membuat Akta Keterangan Hak Waris atas permintaan ahli waris TSJ dan LL. Namun L menganggap TKL adalah anak angkat yang dalam Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 setara dengan anak kandung. Gugatan yang diajukan oleh L, mengenai Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat Notaris LN tidak sah karena pihak dari TKL merasa sebagai ahli waris LJT dan TSJ. Masalah yang dikaji adalah mengenai bukti dari akta penyerahan anak yang diklaim sebagai pengangkatan anak, dan bagaimana selanjutnya status dari TKL tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan tipologi deskriptif analitis alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah status anak luar kawin dan anak angkat pada golongan Tionghoa untuk pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020 harus diperhatikan dalam pembuatannya agar status waris pada golongan Tionghoa tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas. Lalu bentuk perlindungan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pada golongan Tionghoa tergantung bagaimana pengakuan dari orang tua kandungnya, dan bagaimana pembuktiannya. Karena anak luar kawin tidak bisa setara terkait pewarisannya seperti anak sah yang lahir dalam perkawinan. Notaris harus menyelediki ketentuan anak luar kawin dan anak angkat dalam pembuatan akta atau surat keterangan waris.

---

The Letter of Inheritance Rights (SKHW) for the Tionghoa ethnic group is an official document that declares the rightful heirs who are entitled to receive the inheritance from a deceased individual. Its purpose is to provide legal certainty and prevent disputes or conflicts among the heirs regarding the distribution of the inheritance. This case arose in the Supreme Court Decision with the case number 708/PK/Pdt/2020. It all started when L filed a lawsuit against Notary LN for creating a Letter of Inheritance that did not include TKL, an adopted child. Notary LN prepared the Deed of Inheritance Rights at the request of the heirs TSJ and LL. However, L considered TKL as an adopted child, equivalent to a biological child based on Staatblad Year 1917 Number 129. The lawsuit filed by L regarding the Letter of Inheritance Rights made by Notary LN was deemed invalid by TKL's party, as they claimed to be heirs of LJT and TSJ. Study of this problem is evidence of certificate of child handover that claimed as adopted children, and legal status of TKL. The research method used is docktrinal, with analitycal descrptive typology data collection used is document study with qualitative analysis method. Results of this study is status children born out of wedlock and adopted children of  Tionghoa ethnic to creating The Letter of Inheritance Rights based on study of Supreme Court Decision Number 708/PK/Pdt/2020 must be carefully considered in its preparation to ensure clear legal inheritance status for the Tionghoa ethnic group. The legal protection for children born out of wedlock as heirs in the Tionghoa ethnic group, which depends on acknowledgment from their biological parents, and the verification. children born out of wedlock cannot have the same inheritance rights as legitimate children born within a marriage. Notaries must investigate the provisions regarding children born out of wedlock and adopted children in preparing deeds or letters of inheritance rights."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat keadaan hukum yang baru terkhususnya kepada melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak sedikit debitur yang tidak berkenan dilakukan eksekusi oleh kreditur, sehingga debitur melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri, namun hasilnya Pengadilan Negeri memberi pendapat yang beragam dalam putusannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas bagaiman pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan bagaimana Pengadilan Negeri menysaratkan wanprestasi atau cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, lalu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ketentuan hukum yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur jika adanya penyerahan sukarela serta pengakuan dari debitur bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan, pengadilan menyatakan wanprestasi atau cidera janij dari debitur harus dengan beberapa alasan yaitu wanprestasi dengan pengakuan tertulis, wanprestasi dengan kesepakatan di kontrak/perjanjian di awal dan wanprestasi yang harus dinyatakan oleh pengadilan. Dalam 10(sepuluh) perkara dari penelitian ini, banyak pengadilan menafsirkan bahwa wanprestasi bisa dinyatakan dalam kesepakatan/kontrak diawal.

---

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 creates a new legal situation, especially for carrying out the execution of fiduciary guarantees. In carrying out the execution of the fiduciary guarantee, there are not a few debtors disagreed to be executed by the creditor, so the debtor files a lawsuit against the District Court, but the results of the District Court provide various opinions in its decision. The formulation of the problem in this study is divided into how the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, and how the District Court requires default or breach of contract in the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019. This research uses Legal Certainty Theory, then uses normative juridical research methods. The legal provisions contained in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 result in the execution being carried out by the creditor if there is a release of acquittal as well as acknowledgment from the debtor that the debtor has defaulted. However, in practice that occurs in the field, the court declares default or default of the debtor must be for several reasons, namely default by written confession, default by agreement in the contract/agreement at the beginning and default which must be declared by the court. In the 10 (ten) problems of this study, many courts claimed that default could be stated in the initial agreement/contract."

"Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Permasalahan dalam tesis ini adalah mencari tahu bagaimana kedudukan hukum anak zina menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak zina di Indonesia. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan hukum anak zina di Indonesia berdasarkan KUHPerdata, anak zina tidak memiliki kedudukan hukum apapun, mengingat anak zina termasuk dalam kategori anak luar kawin yang tidak dapat diakomodir dalam lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga tidak dapat mewaris. Mengingat bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak hanya dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin dan sehubungan dengan fakta bahwa anak zina tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah, maka dapat disimpulkan bahwa anak zina termasuk di dalam kategori anak luar kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil atas Pasal 43 ayat (1), maka sejak tanggal dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, maka anak zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

---

About the validity of a child, The Act No.1 of 1974 concerning Marriage in article 42 says that a legitimate child is a child who was born legitimately in or as a result of a legitimate marriage. Then the provisions of article 43 paragraph 1 Act No.1 of 1974 on Marriage has been set up that children whom born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her family. However, based on Constitutional Court Desicion No. 46/PUU-VIII/2010 is that a civil relationship with the father and the father's family is based on the actual blood relationship between the child and his father, even between father and the mother do not necessarily have the bond of marriage. The absence of imperfections relationship between the father and mother marriage didn't abolish the blood and the civil relationship between the child and the birth mother.

The problems in this thesis is to find out how the legal status of natural child according to the legislatin in Indonesia and what is the implications of the Constitutional Court No.46/PUUVIII/ 2010 to the position of natural child in Indonesia. In this thesis studies the author use the research methods literature that is juridical-normative, with the main data used are secindary data. The conclusion is based on the above problems can be seen that the legal status of natural child in Indonesia based on The Book of Civil Law, natural child doesn't have any legal status, given the natural child included in the category of children outside of marriage that can not be accomodated in the institution of recognition and validation of the child outside marriage, so they can not be inherited. Given that The Marriage Law only place can be devided into legitimate children and children outside marriage and children due to the fact that adultery can not be categorized as a legitimate child, it can be concluded that the natural child included in the category of children ourside marriage in The Marriage Law. However, after The Constitutional Court to grant judicial review of Article 43 Paragraph 1, then from the date issued desicion number 46/PUU-VIII/2010 dated February 13 2012, the natural child has a civil relationship with the father."