Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal.

---

This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre rsquo s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ldquo reoffending rdquo . The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted."

"Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal.

---

This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre?s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ?reoffending?. The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi-structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted."

"Pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi topik kajian yang penting karena sebagai Salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan terpadu sampai saat ini Pembimbing Kemasyarakatan keberadaannya belum dikenal secara luas, baik oleh unsur penegak hukum itu sendiui maupun masyarakat umum lainnya. Padahal peranan Pembimbing Kemasyarakatan tidak kalah penting dibandingkan dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Maupun Hakim. Bahkan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan sudah bergerak sejak awal proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Topik ini menjadi lebih penting di tengah semakin gencarnya untuk mengimplementasikan pola pembinaan sistem pemasyarakatan terpadu.Dengan kondisi permasalahan yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan saat ini diperlukan adanya kebijakan pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, dengan harapan dapat meningkatkan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mensejajarkan diri dengan unsur penegak hukum lainnya.Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi permasalahan dan keadaan Pembimbing Kemasyarakatan secara objektif faktual dan apa adanya (Alston dan Bowles, 1998:92). Karena penelitian ini dilakukan pada pegawai dengan jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas, maka penelitian bersifat evaluatif, yaitu untuk melihat proses dan hasil yang dapat dicapai dari tugas dan fungsi yang diembannya Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif berupa studi kasus, yaitu dilakukan terbatas pada kelompok pegawai tertentu dan pihak-pihak terkait dengan pemlasalahan yang dianggap representatif dari populasi yang ada. (Grinnel dan Richard, 1993:35) Teknik pengumpulan data dilakllkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (participatory observation). Wawancara derngan responden dilakukan dengan pertanyaan semi terstruktur dan informasi/data ditulis dalam benluk catatan harian.Responden yang akan diwawancarai adalah para pegawai yang memiliki keterkaitan dalam kajian penelitian dengan sara non-probability sampling dan teknik sampel bertujuan (puposive sampling). Hasil dari wawancara tersebut dianalisa secara induktif, yailu mencari, menjelaskan dan memahami permasalahan yang terjadi dalam kegiatan administrasi dikaitkan dengan konsep-konsep yang relevan. Peranan konsep-konsep tersebut hanya untuk memperkaya pemaharnan terhadap gejala dan kenyataan yang diamati, bukan sebagai alat utama untuk memahami atau pengujian hipotesa.Hasil deskripsi lapangan dapat dianalisis bahwa proses pemberdayaan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan Bandung belum dilaksanakan secara sistematis artinya pemberdayaan pegawai tidak dilakukan sesuai dengan konsep pemberdayaan yang benar. Perlunya pemberdayaan terhadap pembimbing kemasyaralcatan adalah kaitannya dengan banyaknya program-program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan.Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut justru merupakan tugas-tugas pokok pada Balai Pemasyarakatan seperti, Pelatihan kerja, penyaluran kerja, program magang pada perusahaan dan penyuluhan hukum pada masyarakat. Sedangkan tugas yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan penelitian kemasyarakatan (litmas), padahal sebenarnya kegiatan tersebut adalah kegiatan awal guna menyusun program-program selanjutnya.Kondisi tersebut tentu ada kaitannya dengan kinerja Pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pada balai pemasyarakatan. Dari gambaran yang diperoleh menunjukkan kurangnya motivasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kondisi tersebut peran pinlpinan untuk melakukan proses pemberdayaan menjadi begitu penting. Untuk lebih memudahkan dalam upaya pemberdayaan, sebenarnya sudah diupayakan melalui jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Namun sampai saat ini rancangan tersebut belum dapat dilaksanakan.Mengingat sebenarnya Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyandang Jabatan Fungsional penegak hukum, sudah saatnya pembinaan karir, penghargaan baik dalam bentuk prestasi manifestasi penghitungan angka kredit dan tunjangan merupakan program ke depan yang perlu mendapat perhatian layaknya eksistensi pegawai yang menyandang Jabatan Fungsional pada institusi pemerintah lainnya.Dengan adanya pennasalahan tersebut diharapkan unsur pimpinan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, kiranya dapat Inengangkat permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya pada Iembaga yang sudah ajeg dalam pembinaan pejabat fungsional, diantaranya dengan Deparlemen Sosial RI. Guna eksistensi dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

---

Empowerment of probation officer is an important topic because they are one of law enforcer in the integral court system nowadays. The existence of probation officer has not been known by the law enforcer itself or public. The role of them is also important equal with others such as judge, attorney, or police. Even after the law number 12 year 1995 on Socialization ofthe Role of Probation Officer has been legalized, the role of probation officer must be the first element who initiates the probation process in the social rehabilitation system. This topic is more important in the process of integral social rehabilitation system.

Facing the problems of probation process nowadays, it is a need to initiate a policy to empower probation officer in the social rehabilitation center. It is expected that such policy can endorse the existence of probation officer as a functional law enforcer, hence they can implement their duty well and equalize their position with other law enforcer.

This research is a descriptive research which describes the problem and condition of probation officer objectively and base on fact. Because this research is examined the officer with specific position and clear duty and function, the research is evaluative which examine the process and result that can be achieved.

The approach of the research is qualitative as a case study which is applied to limited group of officer and related element to the problem who represent the population. The technique of data collection is depth interview and participatory observation. Interview with respondent is guided by semi-structured questions and the data is recorded in the daily observation note.

Respondents are officers related to the research who are selected by non-probability sampling. It means that the technique is categorized as purposive sampling technique. The data of the observation and interview is analyzed inductively which finds, explains and understand the existing problems in administrative activities and then connect it with relevant concepts. The function of those concepts is to enrich the awareness of hints and facts, not as the main tool to analyze and examine a hypothesis.

The result of field description can be analyzed that the process of empowerment of probation officer in Social Rehabilitation Center Bandung is not prepared and implemented according to the concept of empowerment. The need of empowerment relates to the fact that there are many programmes which are not implemented. Those unimplemented programmes are the main duties of the center such as job training, job distribution, part time job in company and socialization of law in the society.

The only implemented programme is initial activity to arrange further programmes. This condition relates to the performance of probation officer who implements the duties and functions of the center. From the description, it is found that there is a lack of motivation among the officers in the implementation of the duties and functions. In that condition the role of their supervisor is very important. In order to empower them, functional position for them is applied. However, the effort has not been implemented.

Based on the fact that probation officer is a functional position as law enforcer, it is a must that career arrangement, appreciation of credit of work and financial assistance have to be considered as ofticer who has functional position in the government institution.

Based on the problem, it is expected that the functionaries in the Department of Law and Human Rights review it and make a significant coordination with other institution such as Department of Social Affair. It is important to the existence of functional position of probation officer in the social rehabilitation center."

"Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law.

As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research.

From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court."

"Proses pemasyarakatan mengedepankan proses integrasi sosial bagi para narapidana agar mereka dapat kembali bersatu dengan masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu diperlukan pembinaan yang mengarah kepada hal tersebut. Selain pembinaan yang dilakukan didalam lapas, juga dilakukan diluar lapas. Untuk itu permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kapasitas pembimbing dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Bapas Klas I Bandung.Teori yang diguinakan dalam tulisan ini adalah tentang comunity based treatment dan konsep pembimbingan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif; Dengan pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.Pelaksanaan pembimbingan di Bapas Bandung dilakukan dengan cara wajib lapor secara berkala dari klien kepada petugas Pk yang membimbing. Selain itu juga pernah dilakukan pemberian keterampilan dalam bentuk pelatihan, namun itu tidak dilakukan secara berkala, melainkan secara insidentil.Pelaksanaan pembimbingan dengan Cara pelaporan atau pembimbingan perorangan merupakan salah satu metode pembimbingan. Hal ini tidak bisa dilihat tingkat keberhasilannya untuk itu diperlukan metode home visit dengan mengunjungi keluarga dan lingkungan sehingga dapat dinilai tingkat pembimbingan yang dilakukan.Kapasitas pembimbing dalam melakukan pembimbingan terhadap klien tidak tergantung dari tingkat pendidikan petugas PK. Sumber daya manusia hanya sebagain faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembimbingan ada faktor lain yang juga mempengaruhi antara lain adalah anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan pembimbingan.

---

The rehabilitation process put forward prisoner's social integration process in order they can join again with their respective community and environment. Therefore, it is required for a building process directed to this intent. Besides building process conducted within corrective institution, it is demanded building out of it. Therefore, issue to be made into surface in this presentation is how is the counselor capacity in implementation of conditional liberation at Class I Corrective Institution, Bandung.

Theories used in this writing is talking about the community-based treatment and counseling concept. Meanwhile, research methodology used in this writing is a qualitative descriptive method. And its data collection uses observatory method and in depth interview.

The implementation of counseling at Bandung's Corrective Institution is carried out by periodical obligatory report from client to related counseling officer. In addition, it had also ever been given various know-how training; however they are not given in periodic, but incidentally.

The implementation of counseling by reporting ways or individual counseling is one of counseling methods. This instance cannot be seen its successful level, thus it is also required a home visit method by visiting client's family and environment in order to appraise counseling successful level.

The counselor capacity in execution of counseling process toward clients is not dependent on corrective institution's officer education level. A human resource factor is one of factors affecting such counseling successful level because there are some other factors affect it, among other, budget from government for this counseling implementation."

"Pengalihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal peradilan anak telah menjadi bagian dari kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengalihan dilakukan melalui mediasi yang mengacu pada pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk jaminan atas kepentingan terbaik anak. Penelitian ini berfokus pada praktik diversi di tingkat kepolisian dengan landasan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang bersentuhan dengan anak. Semakin awal diversi dilakukan maka semakin besar komitmen Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghambat efek negatif akibat proses administrasi peradilan, misalnya stigma sebagai "anak nakal" yang dihasilkan oleh sidang pengadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diversi di kepolisian terhadap sembilan anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor masih jauh dari praktik ideal. Diversi hanya menekankan pada penjauhan anak dari proses formal tanpa memperhatikan unsur kepentingan terbaik anak. Praktik tetap berjalan secara formal dan menghasilkan dampak negatif bagi anak, seperti stigma, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan anak, dan tidak adanya treatment berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan anak.

---

Child diversion scheme has become a part of Juvenile Justice System's policies in Indonesia. Diversion scheme is conducted through the mediation which refers to restorative justice approach as a guarantee for the best interests of the child. This research focuses on police diversion program with a solid base that police force is the first law enforcement officer who deals with the child.

The earlier diversion program is conducted, the bigger commitment that Juvenile Justice System has to hold off the negative impact which is caused by the system of justice administration, such as "delinquent" stigma as a result of the court. Researcher uses qualitative method with observations of case study through themes of participant observation, depth interview, and documentary study.

The result of this research shows that the police diversion program in accordance to nine children guidance by Probationer in Bogor Correctional Center is still far from the ideal practices. Diversion program only emphasis on distancing children from formal systems without considering the elements of child?s best interests. Diversion program is still formal and result negative impact, such as stigma, the decision without considering the child?s capability, and the lack of continuous treatment as fulfilling the needs of children."

"Skripsi ini membahas tentang dukungan sosial pada pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana peran dukungan sosial formal dan informal selama pelaksanaan pembimbingan dalam upaya reintegrasi dan mencegah residivisme. Penelitian berfokus kepada peranan dukungan sosial dalam upaya menghasilkan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme pada kasus narkotika dengan menggunakan social support theory, social bond theory dan theory of desistance. Ketiga teori tersebut digunakan untuk melihat peran dukungan sosial dalam upaya membangun ikatan sosial dan membantu desistance dari pengulangan kembali pelanggaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam semi terstruktur dengan Klien Pemasyarakatan, PK Bapas Kelas IA Jakarta Pusat, Anggota Keluarga Klien, serta Masyarakat oleh staf YIIM. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dukungan sosial hadir baik secara formal maupun informal. Namun, dukungan formal dari Bapas serta PK diketahui belum maksimal didapatkan klien. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai hambatan internal Bapas dalam upaya menghasilkan berbagai dukungan selama pembimbingan klien. Sebaliknya, dukungan informal melalui keluarga dan masyarakat oleh YIIM memperlihatkan memiliki sumber daya yang lebih berlimpah, sehingga dukungan berjalan dengan lebih baik dan maksimal. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan baik formal maupun informal memiliki peranan dalam membentuk ikatan sosial dan mempertahankan desistance untuk mencegah residivisme dan reintegrasi yang sukses ke masyarakat.

---

This thesis discusses social support in the implementation of parole for correctional client. This research was conducted by looking at the role of formal and informal social support during the implementation of guidance in reintegration efforts and preventing recidivism. Research focuses on the role of social support in an effort to produce social reintegration and prevent recidivism in narcotics cases by using social support theory, social bond theory and theory of desistance. The three theories are used to see the role of social support in an effort to build social bond and helping desistance from reoffended. The method used in this study is a qualitative method and is carried out with semi-structured in-depth interviews with Client, Probation Officer, Family Members of Clients, and Society by YIIM (Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun) Staf. The results showed that social support was present both formally and informally. However, formal support from correctional centre and probation officer shows has not been maximally obtained. This is because there are various internal obstacles to correctional centre in an effort to generate various supports during client mentoring. On the other hand, informal support through family and community by YIIM show that it has more abundant resources, so that support runs better and maximally. This study also shows that the support provided both formal and informal has a role in forming social bonds of clients and maintaining good desistance to prevent recidivism and sucsees reintegration into society."

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."

"ABSTRAKTesis ini membahas konsekuensi yuridis penanganan perkara terhadap anak nakalyang tidak didasarkan pada laporan pembimbing kemasyarakatan (studi kasus diPengadilan Negeri Bengkulu), kendala pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatandalam proses peradilan pidana anak, solusi yuridis penyelesaian peradilan anak yangtidak menggunakan Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri Bengkulu.Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan sosio legalyang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sering terjaditidak maksimalnya kerja pembimbing kemasyarakatan, Hakim sering tidakmempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam memutuskanperkara, selain itu beberapa hakim melakukan persidangan tanpa didampingi olehPembimbing Kemasyarakatan, walaupun begitu hakim tetap memutuskan perkaraanak tersebut walaupun tanpa didasarkan penelitian kemasyarakatan. Hakim dalammemeriksa perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan dalam putusannya, yang apabila tidak berdasarkan laporanpenelitian kemasyarakatan akan mengakibatkan putusan batal demi hokum. Hal inidisebabkan karena adanya kendala-kendala di dalam pelaksanaan penelitiankemasyarakatan dan kendala pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam prosesperadilan pidana. Akan tetapi untuk suatu perkara anak yang tidak berdasarkanlaporan hasil penelitian kemasyarakatan dan sudah berupa putusan maka yang bisadilakukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang maka putusan tersebut batal demi hukum sehingga perlu adanya penegasandalam Undang-Undang tentang penelitian kemasyarakatan dan PembimbingKemasyarakatan ini, contohnya mengenai kedudukan Pembimbing Kemasyarakatandi dalam sistem peradilan pidana anak, fungsi penelitian kemasyarakatan danPembimbing Kemasyarakatan, penegasan terhadap hak-hak anak sehingga hakmereka untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan bisa terpenuhi. Penelitianmenyarankan peningkatan koordinasi antara penegak hukum dengan pembimbingkemasyarakaran sehingga lebih melindungi kepentingan anak nakal tersebut.

---

AbstractThis thesis discussed about the judicial consequences of the handling the case of thejuvenile delinquent that not based on the probation officer?s report (Studies case atdistrict court of Bengkulu), the problems of the implementation of the social casestudy in process of the juvenile justice process, the judicial solution of the juvenilejustice process that not used advisor of society in district court of Bengkulu. Thisresearch used normative method with social legal and case study approach as adescriptive analysis. As the conclusion of this research, the problems caused of theprobation officer is not maximum while doing the researched and also they have aproblem in doing the research, the judge often did not consider the social case studyin deciding the case. Besides that, some judge doing the court without the probationofficer. Even though, the judge is still decide the case without based on social casestudy. Judges in examining cases have to consider the social case study report intheir decision, which if the decision is not based on social case study report so thedecision is null and void. It all caused of the problem in implementation the researchcommunity and in the process of the criminal justice. However, for a case that?s notbased on social case study and decision was done, we can do review the decision,because based on the legislation, the decision is must null and void. So, we need theaffirmation in the legislation about the social case study and probation officer. Forexamples, the affirmation of this position of probation officer in the juvenile justiceprocess, the affirmation of function from social case study and probation officer, theaffirmation of the rights of children, so their right to have a social case study can befulfilled. This research suggests to increased coordination between law enforcementwith probation officer to protect the importance of the Juvenile Delinquent."

"Secara teori, pranata lepas bersyarat dapat dijadikan salahsatu upaya bagi untuk memasyarakatkan narapidana. Namun,dalam prakteknya, untuk dapat mencapai tujuan ini,diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan yang efektif. Darisegala hal yang menyangkut lepas bersyarat, aspekpengawasan adalah hal yang paling esensial. Peraturan utamamengenai pranata ini, yaitu KUHP justru tidak mengatursecara jelas bagaimana pengawasan ini harus dilakukan. Samahalnya dengan Rancangan KUHP, yang jika dibandingkan denganKUHP tidak mengalami perubahan pengaturan mengenai pranataini. Pengaturan mengenai hal tersebut ada dalam peraturanperaturanyang lebih khusus, yang memang mengatur dengancukup rinci oleh siapa dan bagaimana pengawasan tersebutharus dilakukan. Namun patut disayangkan karena di dalamnyatidak menegaskan bahwa cara pengawasan tersebut mengandungunsur keharusan yang menyebabkan dalam praktek carapengawasan yang telah digariskan ini tidak dijalankansebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, tidak hanya haltersebut yang menjadi penghalang. Kurangnya dana yangtersedia dan keberadaan aparat pengawas yang kurangkompeten dan bertanggungjawab juga menjadi faktorpenghambat yang tak kalah besarnya bagi berhasilnya pranatini. Di LP Paledang Bogor misalnya, setiap tahunnya cukupbanyak narapidana yang mendapatkan lepas bersyarat dantidak satupun terjadi pencabutan kembali. Namun, ketiadaanpencabutan ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa prosespemasyarakatan narapidana melalui pranata ini berhasildengan baik, dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidakberjalan sesuai dengan peraturan yang ada."