Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit.

---

This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam, yaitu Unit Usaha Syariah Bank AEK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode studi pustaka serta melakukan wawancara kepada staf Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank AEK, dan partner Kantor Akuntan Publik EXP. Dari hasil penilitian ini ditemukan bahwa secara umum implementasi peran yang dijalankan dewan pengawas syariah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DPS yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia, namun masih memerlukan beberapa catatan penyempurnaan dan proses pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS pada bank Islam dapat dianalogikan dengan fungsi audit.Kata kunci:Auditor; Audit Syariah; Bank Islam; Pengawasan Kepatuhan Syariah.

---

AbstractThe study aimed to analyze the implementation of of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board on Islamic Bank, named Sharia Business Unit of Bank AEK based on Bank Indonesia rsquo s regulation.This research is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting interview with Sharia Supervisory Board staff of Sharia Business Unit of Bank AEK, and partner of Public Accountant Office EXP. The analysis show in general the implementation of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board has in accordance with the Bank Indonesia rsquo s regulation, but still needs some notes to improvements and the process of supervision sharia compliance by Sharia Supervisory Board on Islamic bank can be analogized with the function of the audit.Keywords Auditor Islamic Bank Sharia Audit Supervision of Sharia Compliance."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia terhadap kinerja keuangan dan market share. Sampel penelitian merupakan 62 bank syariah yang berada di Asia dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia adalah patuh. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan market share bank syariah tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam karena jumlah penelitian yang melihat tingkat kepatuhan syariah dengan satu pengukuran di wilayah Asia dan melihat implikasi tingkat kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan dan market share masih terbatas.

---

This study aims to examine the level of sharia compliance of Islamic banks in Asia and its implication on financial performance and market share. The sample of this study is 62 Islamic banks located in Asia with observation years 2016 to 2018. This study uses descriptive quantitative methods. This study proves that the average level of sharia compliance of Islamic banks in Asia is satisfactory compliant. The results of this study cannot prove that the level of compliance of Islamic banks in Asia has an effect on the financial performance and market share of the Islamic banks. This research contributes to the Islamic economic literature because the number of studies that look at the level of sharia compliance with one measurement in the Asian region and look at the implications of the level of sharia compliance on financial performance and market share is still limited."

"Laporan magang ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap prosedur test of detail balances yang dilakukan oleh KAP JR atas akun kas dan bank laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Prosedur tersebut dilakukan untuk memenuhi asersi manajemen berupa eksistensi dan penilaian. Untuk memenuhi asersi eksistensi, auditor melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga dan cek rekening koran. Dan untuk memenuhi asersi penilaian, auditor melakukan valuation test. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik tersebut dengan standar audit yang berlaku dan juga teori dari Arens, Elder, & Beasley., 2014. Berdasarkan evaluasi tersebut, prosedur untuk memenuhi asersi eksistensi masih diragukan terpenuhi sedangkan prosedur untuk memenuhi asersi penilaian sudah terpenuhi.

---

This internship report aims to evaluate test of detail balances procedures on PT H&D Cash and Bank accounts in financial statement ended December 31ˢͭ, 2019. That procedures are carried out to prove management assertion which is existence and valuation. To prove assertion of existence, auditor confirms with third party and check balance account. And to prove assertion of valuation, auditor conducts a valuation test. Evaluation was done by comparing these practices with auditing standards and theories from Arens, Elder, & Beasley., 2014. Based on these evaluations, the procedure for proving assertion of existence is still doubtful fulfilled while the procedure for proving

assertion of valuation has been fulfilled."

"Laporan ini menjelaskan mengenai proses audit yang dilaksanakan oleh KAP TWR atas pembiayaan Murabahah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank B Syariah, sebuah Bank Umum Syariah di Indonesia. Prosedur audit yang dilakukan mengacu kepada Pedoman Audit KAP TWR yang sudah berbasiskan ISA. Setelah melakukan tes-tes dalam prosedur audit, auditor dapat menyimpulkan bahwa Bank B Syariah telah menetapkan PSAK 102 PAPSI dan PSAK 55 dengan sesuai, serta secara keseluruhan laporan keuangan Bank B Syariah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan Bank B Syariah diberikan opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report describes the auditing procedure executed by TWR Public Accounting Firm upon murabahah financing and provision of impairment loss of B Islamic Bank, a General Islamic Bank in Indonesia. Audit procedure is carried out based on TWR Audit Guide which has complied with ISA standard. Based on tests conducted during audit procedure, auditor concludes that B Islamic Bank has applied PSAK 102 PAPSI and PSAK 55 accordingly, and the overall financial statement of B Islamic Bank has been presented fairly in all material respects, so that unqualified opinion was given upon B Islamic Bank 39 s financial report."

"

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

---

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kinerja Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Index Maqashid Syariah (IMS) terhadap Return On Asset (ROA). Objek entitas yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang listed di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berdasarkan purposive sampling sebanyak terdaftar 9 (sembilan) BUS. Selama ini pengukuran kinerja bank lebih didasarkan pada rasio keuangan dan sejenisnya, sedangkan untuk bank syariah seharusnya dapat lebih dieksplorasi dengan pendekatan nilai-nilai konsep islam yang salah satunya dengan index maqashid syariah. Dan penelitian ini hendak melihat pengaruh diantara kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data time series sekunder. Metode perhitungan IMS menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) dengan nilai index untuk melihat kinerja berdasarkan prinsip maqashid Syariah, sedangkan nilai ROA diperoleh berdasarkan rumus umum yang telah ada. Alat analisis yang digunakan berupa korelasi dan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel dimaksud dengan alat bantu perangkat lunak Statistical Package for Social Sciences. Hasil penelitian membuktikan bahwa Index Maqashid Syariah (IMS) mempunyai hubungan yang rendah dengan Return On Asset (ROA) yang dilihat dari angka koefisien korelasi sebesar -0,250. Dan juga IMS tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA berdasarkan model regresi linier sederhana Y = 0,032 – 0,169X serta nilai dari R Square sebesar 6,2%.

---

The objective of this study is to see the effect of the performance of Islamic Commercial Banks (BUS) based on the Maqashid Sharia Index (IMS) to Return On Asset (ROA). The object of the study is a Sharia Commercial Bank (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) and based on purposive sampling as many as 9 (nine) BUS are registered. So far, the measurement of bank performance is based more on financial ratios and the like, while for Islamic banks it should be more explored with an approach to the values of the Islamic concept, one of which is the Islamic maqashid index. And this research wants to see the effect between these two variables. The research method used is descriptive quantitative using secondary time series data. The IMS calculation method uses Simple Additive Weighting (SAW) with an index value to see the performance based on the maqashid Sharia principle, while the ROA value is obtained based on the existing general formula. The analytical tool used in the form of correlation and simple linear regression to see the effect between variables is the Statistical Package for Social Sciences software tool. The results of the study prove that the Maqashid Sharia Index (IMS) has a low relationship with Return On Assets (ROA) as seen from the correlation coefficient of -0,250. And also IMS has no significant effect on ROA based on a simple linear regression model Y = 0,032 – 0,169X and the value of R Square is 6.2%."