Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"Merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan pembebasan PBB-P2 di Indonesia, lebih khusus yaitu PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000. Oleh karena itu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diamati tentang bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk nilai ketetapan pajak sampai dengan Rp 100.000 Di Kota Cilegon serta dampaknya bagi keuangan Kota Cilegon dan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sudah baik. Selain itu dampak bagi keuangan Kota Cilegon yaitu tidak terlalu signifikan dan masyrakatnya merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan ini.

---

Analysis of Urban and Rural Sectors Property Tax Release Policy for Value Assessment Up To Rp 100.000 Implementation in Cilegon City Cilegon City is the first region in Indonesia that applies PBB P2 release policy, specifically in PBB P2 for tax value assessment up to Rp 100.000. Therefore, it is an interesting phenomenon to observe how they implement the policy. This research focuses on analyzing the PBB P2 release policy for tax value assessment up to Rp 100.000 in Cilegon and its impacts on Cilegon 39 s finance and their residents. This research uses quantitative approach with qualitative data analysis technique. The results of this research is the implementation of the policy that is implemented by the Cilegon government is already good. Also, the impacts of the policy on Cilegon 39 s finance is not too significant and the residents feel convenient with this policy."

"Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, berupa pengurangan tarif PBB-P2 pada SPPT PBB-P2 tahun 2020, yang memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengisi kas daerah Kota Bogor, pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan dari George Edward III, serta dampak dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 di Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma post – positivist dengan pendekatan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini implementasi kebijakan insentif PBB-P2 belum sepenuhnya berhasil karena pada dimensi komunikasi pada sub dimensi transmisi komunikasi oleh Bapenda Kota Bogor, informasi terkait kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor tidak sampai pada masyarakat. Pada dimensi staffing the beaurcracy belum terpenuhi karena Bapenda Kota Bogor, melakukan 4 fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Dampak implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, berdampak baik dari kedua sisi yakni ekonomi maupun non ekonomi. Pada pemerintah Kota Bogor, berdampak pada pengisian kas daerah Kota Bogor, yang digunakan untuk kebutuhan menjalankan pemerintahan di Kota Bogor, namun juga berdampak pada potential loss penerimaan PBB-P2 Kota Bogor.

---

The incentive policy for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as the impact of the COVID-19 pandemic in Bogor City, in the form of reducing the PBB-P2 rate at SPPT PBB-P2 in 2020, which has the aim of helping Bogor City PBB-P2 taxpayers , in carrying out its tax obligations and to fill the regional treasury of the City of Bogor, during the COVID-19 pandemic. This research is intended to analyze the implementation of the PBB-P2 City incentive policy by reviewing the theory of policy implementation from George Edward III, as well as the impact of the implementation of PBB-P2 incentive policy in Bogor City for the Bogor City PBB-P2 taxpayer and the Bogor City Government. This study uses aparadigm post-positivist with a qualitative method approach with in-depth interviews. From this research, the implementation of PBB-P2 incentive policy has not been fully successful because in the communication dimension in the sub-dimension of communication transmission by the Bogor City Bapenda, information related to the PBB-P2 incentive policy in Bogor City did not reach the community. In the dimension of staffing the assuranceBapenda has not been fulfilled because the City of Bogorhas carried out 4 fragmentation in policy implementation. The impact of the implementation of the PBB-P2 incentive policy for Bogor City for the taxpayers of PBB-P2 in Bogor City has an impact on both economic and non-economic aspects. For the Bogor City government, it has an impact on filling the local treasury of Bogor City, which is used for the need to run the government in the City of Bogor, but also has an impact on the potential loss of PBB-P2 revenue for Bogor City."

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan pajak daerah berdasarkan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bogor dengan analisis SWOT melalui empat instrumen yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kabupaten Bogor memperoleh pertumbuhan penerimaan PBB-P2 terendah dibandingkan daerah lainnya, padahal Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar. Penelitian ini ­tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif-alternatif strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pengalihan PBB-P2 terdiri dari enam strategi utama yaitu strategi pada aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek sosial, aspek kepegawaian, aspek manajemen pendapatan daerah, dan aspek e-government.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Bogor Regency with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities and threats. Problems occured that Bogor Regency obtain the lowest revenue growth of Land and Building Tax, whereas the Bogor Regency has great potential. This research classified as qualitative with descriptive design. The result showed that the alternatives strategy for Bogor Regency to improve local tax revenue based on decentralizing of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector consist of six main strategies includes strategy on institutional aspects, legas aspects, social aspects, civil service aspects, management of local revenue aspects, and e-government aspects."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

---

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.

In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."