Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji keterlibatan Indonesia dengan hukum lingkungan internasional ndash; khususnya perubahan iklim ndash; di era pemerintahan Jokowi kini. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat rencana aksi nasional Nawacita, serta langkah-langkah pelaksanaan yang diambil oleh pemerintahan yang menunjukkan komitmen terhadap perkembangan hukum perubahan iklim internasional. Meskipun pemerintah saat ini tidak memiliki tangan langsung dalam negosiasi perubahan iklim pasca-2012 di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC dan Protokol Kyoto, beserta awal administrasi yang dimulai tahun 2014, adopsi Perjanjian Paris 2015 dapat menjadi indikator yang menunjukkan bahwa administrasi kini-lah yang sedang dan akan membentuk kebijakan yang mencerminkan tujuan dari perjanjian internasional tersebut.Mengingat kompleksitas dan luasnya lingkup negosiasi lingkungan pasca-2012, pembahasan dimulai dengan mendeskripsikan respon lima negara yang berbeda terhadap instrumen hukum internasional tentang perubahan iklim. Satu aspek utama daripadanya, yaitu mitigasi emisi gas rumah kaca, adalah isu sentral untuk negosiasi pasca-2012, serta prioritas bagi Indonesia di arena internasional sebagai negara penghasil emisi akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Isu transboundary loss, dimana didalamnya termasuk haze kebakaran hutan, menjadi contoh paling signifikan.Akibat dari Perjanjian Paris 2015 belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, mengingat kesejarahan perubahan iklim sebagai isu global, serta perlunya ada perubahan paradigma yang dianut oleh masyarakat internasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan, skripsi ini berpendapat bahwa kebijakan domestik Indonesia beserta instrument/sistem hukum tentu harus sedemikian rupa sehingga dapat menjadi landasan bagi tujuan yang lebih ambisius ke depan.

---

This thesis examines Indonesia rsquo s engagement with international environmental law more specifically, climate change ndash in the current Jokowi administration. The assessment is undertaken by examining the national action plan Nawacita, as well as the implementing measures taken by the administration that shows a commitment to the developments of international climate change law. Although the current administration may not have had a direct hand in the ldquo post 2012 rdquo negotiations of climate change under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol seeing that it rsquo s term of office started in 2014, the adoption of the 2015 Paris Agreement proves that the administration will be responsible for shaping policies that reflect the aims of the ldquo ambitious and balanced plan rdquo of the agreement.Given the complexity and breadth of issues addressed by the post 2012 negotiations, this thesis chooses to draw comparisons between State responses to regime. Additionally, it focuses on one major aspect of the negotiations, namely, the mitigation of greenhouse gas emissions. This was the central issue for the post 2012 negotiations to resolve, as well as the key negotiating priority of Indonesia as a significant emitter of greenhouse gases due to deforestation and land use change. The thesis undertakes its assessment by looking at the underlying foundation of Indonesia rsquo s domestic policies, which is the Nawacita and putting it vis vis with actual policies and international issues of transboundary loss faced by the ongoing government.Furthermore, due to the contemporaneous nature of the subject, the ramifications of the 2015 Paris Agreement has yet to be fully explored. However, given the historicity of climate change as a global issue, as well as the changing paradigms espoused by the international community that now aims for sustainable development, this thesis argues that Indonesia rsquo s domestic policies and promulgated legal instruments must necessarily enable the environment so as to lay foundation for more ambitious goals beyond 2020.Keywords International law, climate change, post Kyoto."

"ABSTRAKSampai saat ini, Indonesia masih belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini mengakibatkan penanganan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang yang memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia masuk kedalam lingkup keimigrasian, yang mengkategorikan pencari suaka sebagai Imigran Ilegal, karena masuk ke wilayah Indonesi tanp adokumen yang sah. Pengkategorian sbagai Imigran Ilegal, menjadikan Pencari Suaka berisiko untuk ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Penahanan di Rumah Detensi Imigrasi ini bisa bertahun-tahun lamanya tanpa kepastian yang jelas. Penyiksaanpun kerap terjadi selama masa penahanan. Skripsi ini menjelaskan mengenai perlindungan pencari suska ditinjau dari instrumen hukum internasional yang dianalisis melalu peristiwa penahanan pencari suak yang terjadi di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dan metode analisis pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisa data kualitatif. Analisis ini menyimpulkan bahwa tindakan penahanan dalam menangani pencari suak a akibat dari ketiadaan kerangka hukum nasional yang mengatur secra akhusus mengenai penanganan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik dari instrumen hukum internasional maupun nasional.

---

ABSTRACT

until now, Indonesia is still non-signatory the Refugee Convention 1951 and Protocol 1967. This condition cause there is no national legal frameworks which ensure the protection in handling the asylum seekers which enter Indonesia. So that, Asylum Seekers handling in Indonesia fall into the Immigration framework, which categorizes Asylum Seekers as the Illegal Immigrant because of illegal entry (undocumented). Categorizing as Illegal Imiigrant makes Asylum Seekers in danger. They subjected to detention in Immigration Detention. This detention could be for years without certainty. Torture often occur along the detention. This thesis explain the protection of the asylum seekers by the detention case that occur in Indonesia, through normative legal research method of method of analyzing the data is qualititative data analysis. This analysis concluded that the detention as in handling asylum seekers is a result of the absence of specific national framework in handlig asylum seekers who enter Indonesian territory, and this detention is arbitrary and violate human rights."