Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Kebijakan tax amnesty Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui repatriasi aset. Namun, realisasi target repatriasi hanya 14,7 dari target 1.000 T. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan masalah yang muncul dalam repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty masih belum berjalan dengan baik karena perbedaan disposisi mengenai tujuan utama tax amnesty, ketidakjelasan komunikasi atas perbedaan pemahaman sosialisasi di awal periode I, komunikasi yang tidak konsisten akibat tidak fokus dalam menentukan target. Dalam implementasi muncul masalah-masalah penghambat yaitu situasi politik yang tidak stabil, instrumen investasi yang kurang menarik, desain kebijakan yang kurang mendukung, kesalahan dalam penentuan target, dan pengaruh pihak luar negeri.

---

Indonesian tax amnesty aims to boost economic growth and national development through assets repatriation. However, the realization of asset repatriation is only 14,7 of the target 1.000 T. The purpose of this reseacrh is to analize the implementation and the problems arisen in the assets repatriation of tax amnesty policy in Indonesia. This research conducted by qualitative approach with deep interview. The result of this research show that implementation of assets repatriation is not working properly because there are differences about disposition concerning the main purpose of assets repatriation between Government and Tax Authority, the unclarity of communication agains differences of understanding in the early periode, inconsistency of communication that is caused by unfocuses within determining the target. Furthermore, there are some problems faced in the implementation of assets repatriation invole unstable politics situation, unattractive instrument of investment, and influence of foreign parties."

"Skripsi ini membahas mengenai program pengampunan pajak yang berlangsung di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dalam waktu yang relatif singkat. Program Pengampunan Pajak seringkali langsung dianggap berhasil selama negara mendapatkan penerimaan yang cukup besar atau sesuai dengan target. Namun, pendapatan yang mencapai target tidak dapat dijadikan satu satunya indikator untuk menentukan keberhasilan program Pengampunan Pajak.Dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya Pengampunan Pajak dan bagaimana penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti norma hukum tertulis dan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama penelitian, dengan metode penelitian untuk menganalisa data adalah secara kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetapi tidak signifikan meski telah dilaksanakan program Pengampunan Pajak di Indonesia, dan pengaturan Pengampunan Pajak di Indonesia masih kurang ideal.

---

This thesis discusses about the comparison of several tax amnesty programs in Indonesia. Tax Amnesty is one of the policies made by Indonesia rsquo s governement to earn income in a relatively short period of time. Tax Amnesty programs are often deemed as successful when one rsquo s country receive a large sum of money or when they reach the nominal targeted from the programs. Although considered very successful in terms of increasing national income but income is not the only indicator that makes taxation program successful.

This thesis will further discusses about several programs that have been implemented in Indonesia and Indonesia rsquo s tax compliance rate after these programs were implemented, as well as the ideal arrangement for such programs. Research conducted for this thesis is juridical normative by examining norms of written law and using written material for research with qualitative research method to analyze the data. In conclusion, Indonesia rsquo s Tax Compliance Rate has not increased much or significantly after the Tax Amnesty programs, and that the programs implemented are still far from ideal."

"Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

---

Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Indonesia is experiencing deficit in tax revenues due to relatively low tax compliance rate. To overcome this issue, the Government introduces tax amnesty policy. This tudy discusses tax amnesty policy which has been applied several times to expand the taxatwn base and increase voluntary tax compliance in Indonesia. The approach used is qualitative study using field and literaure studies. In applying tax amnesty policy, we need to take into account four supporting factors, namely attractive facility, massive campaign, favorable placement of proceeds of tax amneshJ and good data management. This study seeks to understand the application of tax amnesty policy in a comprehensive manner to expand the taxation base and increase tax revenues in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada pelaksanaan program pengampunan pajak 2016-2017 menempati posisi ke-delapan secara nasional dalam perolehan uang tebusan. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan program tersebut di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sebanyak 11.690 Wajib Pajak mengikuti program ini dengan jumlah uang tebusan Rp.1,792 triliun; upaya yang dilakukan untuk menyukseskan program ini adalah sosialisasi dengan berbagai media; dan langkah-langkah yang dilakukan pasca program adalah pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih ketat.Penelitian ini menyarankan agar meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak setelah periode program pengampunan pajak berakhir dengan memanfaatkan basis data hasil program pengampunan pajak.

---

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading on the implementation of tax amnesty program in 2016 2017 occupies the eighth position nationally in the revenue collection of tax amnesty program. In this research discuss the implementation of the program in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. The study used case study approach. The data used in this research is quantitative and qualitative.

The results showed as many as 11,690 taxpayers participated in this program with Rp.1.792 trillion revenue collected the efforts made to succeed the program are socialization with various media and the steps taken after the program are stricter supervision and enforcement.

This study suggests that improving the enforcement effort to the taxpayer after the tax amnesty period ends by utilizing the tax amnesty database. "

"ABSTRAKProgram pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan pemerintah dari berbagai negara untuk mendorong penerimaan pajaknya. Namun, efektivitas dari program ini sesungguhnya masih diperdebatkan, khususnya dalam jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari program pengampunan pajak, Sunset Policy 2008, di Indonesia sebagai negara berkembang. Hasil penelitian makro menunjukkan bahwa Sunset Policy efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam jangka panjang. Sementara, program ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara makro, dan bahkan cenderung meningkatkan agresivitas pajak perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor asing.

---

ABSTRACTTax amnesty often used by the government from various countries to boost their tax collections in the short run. However, the effectiveness of this amnesty is still being debatable, particularly in the long term. This study aimed to measure the effectiveness, of a tax amnesty named Sunset Policy in Indonesia, as a sample case in developing country. At macro-level, this study shows that the Sunset Policy is effective in improving compliance of individual taxpayers in the long run. Nonetheless, it has no effect on compliance of corporate taxpayers on macro-level and even tends to increase the aggressiveness of corporate taxpayers, especially those owned by foreign investors.;"