Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia, and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries."

"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

---

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."

"Ischemic heart disease adalah salah satu penyebab kematian pada jemaah haji Indonesia. Berdasarkan hasil surveilans yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Tahun 2015, kematian akibat ischemic heart disease sebanyak 20,76% dari total kematian akibat Cardiovascular Diseases. Tujuan penelitian untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kematian akibat ischemic heart disease pada jemaah haji Indonesia Tahun 2015M/1436H meliputi faktor usia, jenis kelamin, riwayat hipertensi, riwayat dislipidemia dan riwayat diabetes mellitus. Penelitian dilakukan di Pusat Kesehatan Haji pada Bulan April - Juni 2016. Desain studi yang digunakan adalah Case Control menggunakan data sekunder jemaah haji Indonesia (Siskohatkes) dengan jumlah sampel 250 orang terdiri dari kasus (50 orang) dan kontrol (200 orang), dianalisis menggunakan uji Chi-Square dan menampilkan nilai OR dan 95% CI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia lanjut (≥60 tahun) memiliki risiko 2,471 kali (95% CI:1,256-4,861), riwayat hipertensi memiliki risiko 1,924 kali (95% CI: 1,018-3,635), riwayat dislipidemia memiliki risiko 5,054 kali (95% CI:2,169-11,775) dan riwayat diabetes mellitus memiliki risiko 3,782 kali (95% CI:1,693-8,450) untuk mengalami kematian akibat ischemic heart disease pada jemaah haji di Arab Saudi. Pada jemaah usia lanjut (≥ 60 tahun) dan memiliki riwayat ischemic heart disease untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan rajin memeriksakan kesehatan agar dapat menurunkan faktor risiko kematian.

---

Ischemic heart disease is one of causes of mortality on Indonesia pilgrims. Based on the results of surveillance done by the central government pilgrim health 2015 M, a death resulting from ischemic heart disease as many as 20,76% of the total death from cardiovascular diseases. Research objectives to assess factors that deals with death from ischemic heart disease on Indonesia pilgrims of 2015 M / 1436 H, covering factors age, sex, the acts of hypertension, the acts of dislipidemia and the acts of diabetes mellitus. The research was done at the center for health hajj in April - June 2016.

Design study used is case control use secondary data Indonesia pilgrims (Siskohatkes) with the sample of the 250 people consisting of a case (50 people) and control (200 people), analyzed use thest chi-square and display value OR and 95% CI.

The research results show that age (≥60 years) risk having 2,471 times (95% CI:1,256-4,861), the acts of hypertension risk having 1,924 times (95% CI: 1,018-3,635), the acts of dislipidemia risk having 5,054 times (95% CI:2,169-11,775) and the acts of diabetes mellitus risk having 3,782 times (95% CI:1,693-8,450) to undergo death from ischemic heart disease on Indonesia pilgrims in Saudi Arabia. In the Indonesia pilgrims age (≥60 years) and having the acts of ischemic heart disease to keep healthy lifestyle and diligent health check to lower risk factors death."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI sektor domestik ketika bekerja di luar negeri bahkan keadaan ini membawa dampak yang lebih buruk yaitu terdapat TKI yang terjerat hukuman mati terutama di Arab Saudi. Selama ini kebijakan penempatan TKI di luar negeri masih belum dapat melindungi para TKI dari jeratan hukuman mati tersebut, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI melalui UU No. 39 Tahun 2004, dan penelitian ini juga ingin mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada proses pembebasan TKI Darsem binti Dawud Tawar dan Satinah binti Jumadi Ahmad dari vonis hukuman mati yang diterima di Arab Saudi. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf, teori feminisme sosial dari Irish M. Young dan Allison Jagger, dan perspektif perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNP2TKI, dan beberapa orang TKI dari Kabupaten Indramayu yang pernah berangkat ke Arab Saudi.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyelamatkan Darsem dan Satinah, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri serta negosiasi dengan keluarga ahli waris korban terkait besaran uang diyat. Namun, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan membayar uang diyat dalam menyelamatkan TKI terjerat hukuman mati, tetapi harus memperbaiki kebijakan penempatan yang lebih baik karena implementasi aturan hukum yang ada belum mampu mengurangi tindakan kekerasan dan vonis hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konsep perbudakan masih kuat dalam mindset orang Arab terutama dalam memandang dan memperlakukan para TKI sektor domestik, sehingga tindak kekerasan banyak dialami para TKI dan dalam rangka melindungi dirinya banyak para TKI melawan yang berujung pada pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk menyelamatkan para TKI terjerat hukuman mati seperti Darsem dan Satinah, pemerintah berhasil melakukan konsensus dengan berbagai pihak seperti Pemerintahan Arab Saudi dan keluarga ahli waris korban sesuai dengan pendapat Maswadi Rauf;This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf., This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf.]"

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama. Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.

Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."

"ABSTRAKHubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup hubungan dalam pengelolaan haji, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan, dan perdagangan. Dari hubungan bilateral tersebut, tesis ini membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi tahun 2004 ndash; 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teori ekonomi politik perspektif nasionals dan konsep perdagangan internasional keunggulan absolut. Hubungan perdagangan yang diteliti mengenai politik perdagangan, potensi komoditas perdagangan, dan dinamika perdagangan. Tesis ini menemukan bahwa kedua negara melakukan politik perdagangan dengan tujuan kepentingan negaranya. Hubungan perdagangan kedua negara secara politik tidak memiliki kedekatan meskipun dalam bidang ekonomi Arab Saudi adalah mitra terbesar perdagangan di Timur Tengah. Indonesia dan Arab Saudi pun memiliki potensi komoditas yang besar baik migas atau non-migas. Indonesia memiliki potensi lebih besar karena keberagaman komoditas ekspor dibandingkan Arab Saudi yang bertumpu pada migas, polipropelina, dan etilen. Komoditas yang diperdagangkan oleh Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka melakukan perdagangan dengan konsep keunggulan absolut. Selain itu, dinamika perdagangan keduanya fluktuatif dengan neraca perdagangan Indonesia yang defisit sedangkan Arab Saudi berada dalam zona surplus. Dinamika perdagangan tersebut pun telah menjadi pola dan sulit untuk diubah karena kebutuhan minyak Indonesia yang tinggi untuk ketahanan energi atau pemenuhan konsumsi domestik.

---

ABSTRACTThe bilateral relations between Indonesia and Arab Saudi consist of hajj management, education, employment, security, and trade. From that bilateral relationship, this thesis explains the trade relationship between Indonesia and Saudi Arabia from 2004 to 2014. The method that used in this research is qualitative method with political economy theory of national perspective and international trade concept of absolute advantage. The research consists of trade politics, the potential of trade commodities, and the dynamics of the trade. This thesis finds that both countries engage in trade politics with the aim of their countries interest. The trade relations between the two countries are politically disproportionate although in the economic field Saudi Arabia is the largest trading partner in the Middle East. Indonesia and Saudi Arabia also have large potential commodities in both oil and gas or non oil and gas commodities. Indonesia has a greater potential because of the diversity of export commodities compared to Saudi Arabia which is based on oil and gas, polypropelina and ethylene. The commodities traded by Indonesia and Saudi Arabia show that the trade with the absolute concept. Furthermore, the trade dynamics is fluctuated with Indonesia 39 s deficit in their trade balance while Saudi Arabia is in a surplus zone. The trade dynamics have become patterns and are difficult to change due to Indonesia 39 s high oil demand for energy security or fulfillment of domestic consumption."

"Tesis ini membahas mengenai penempatan Calon TKI nurse dan careworker di Jepang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang dalam program Government to Government/antarpemerintah dalam kerangka IJEPA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studi pustaka, kualitatif dan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dan dampak yang terjadi dalam kebijakan program penempatan ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang perlu menjalankan komitmen masing-masing agar pelaksanaan penempatan calon TKI di Jepang dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua negara dan calon TKI itu sendiri. Kualitas calon TKI harus ditingkatkan khususnya keterampilan berbahasa Jepang guna menjadi registered nurse dan certified careworker di Jepang. Pemerintahan kedua negara juga harus memberikan penjelasan yang sebenarbenarnya terkait pra, masa dan purna penempatan yang antara lain meliputi penjelasan upah kerja, tugas calon TKI dan jenjang karir.

---

The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworker candidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program of Government to Government on the frame of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research using literature and interview to the informant that aims to identify the issues and impacts that occur in this placement program policies. The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need to perform their commitment for the implementation of the placement so it can work in accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidate themselves. The quality of the candidate should be improved, especially for Japanese language so they can be able to be a registered nurse and certified careworker in Japan. Governments of both countries should also provide explanations related pre, period and after placement which includes explanations wages, their duties and career."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."