Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk menganalisis standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan populasi adalah kepala sekolah dan guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan masing-masing."

"Pendidikan dalam perspektif antropologi adalah sebuah transmisi kebudayaan. Memandang pendidikan (di sekolah) sebagai kebudayaan berarti melihat pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara formal dan berkesinambungan, yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat (dalam konteks sekolah, antara guru dengan guru, murid dengan murid dan administratur) menurut perangkat-perangkat aturan yang baku. Pengetahuan yang diperoleh akan digunakan dalam mewujudkan perilaku untuk menghadapi lingkungan (Saifuddin, 2001: 9). Di dalam proses pendidikan, kurikulum memegang peranan penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Saat ini, kurikulum yang berjalan adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK).Tesis ini mencoba mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dasar. Pelaksanaan KBK dilihat dalam kerangka pemikiran yaitu bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam KBK diterapkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana prinsip kebebasan dalam berpikir dan mengeluarkan pendapat, bertindak dan menghargai perbedaan hadir di dalam proses pembelajaran yang tercermin dalam interaksi antara guru dengan murid, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan KB tersebut.Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif melalui etnografi di dalam ruang kelas, yaitu studi mengenai proses pendidikan yang terfokus pada interaksi antara guru dan murid di ruang kelas (Hammersley, 1994). Karena interaksi menjadi fokus maka peneliti menjadikan teori interaksionisme simbolik sebagai guide untuk menjelaskan masalah yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan studi kepustakaan.Penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kurikulum baru telah memberi dampak pada cara guru mengajar dalam proses pembelajaran. Guru kini lebih menghargai pendapat siswa dalam proses belajar. Ada upaya dari guru untuk memberikan pelajaran kepada murid yang membuat murid mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, yaitu dengan cara memberikan tugas praktik. Selain itu guru juga berupaya membangun suasana belajar yang dialogis. Yang diuntungkan dengan adanya KBK. bukan hanya murid tetapi juga guru. KBK memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dididiknya. Sudah ada guru yang menerapkan hal ini di tempat penelitian ini dilakukan. Guru tersebut tidak terpaku pada buku ajar, ia mengembangkan sendiri materi pelajaran yang menurutnya sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Adapun pelaksanaan kurikulum berbasis kornpetensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni peran guru, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KBK serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi berimpliksi pada dibangunnya proses pendidikan yang demokratis, di mana kebebasan berpikir dan mengeluarkan berpendapat ada di dalamnya. Membangun pendidikan yang demokratis berarti menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam proses pembelajaran."

"Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi.

---

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission sub-variable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test"

"Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa beragamnya pengaturan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi kemudian mengakibatkan ketidakpaduannya pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tataran implementasi. Salah satu masalah yang muncul adalah besarnya biaya sertifikasi kompetensi bahwa sertifikasi kompetensi bukan sebatas formalitas melainkan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis. Dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja.

---

The role of the government in providing competency certification to workers is needed by workers because of the importance of work competency certification as a means of increasing the competitiveness of the workforce in Indonesia. The competency certification system can be used as a means to improve the competitiveness of Indonesian workers so that they can compete with foreign workers as well as can be used as a means to increase industry appreciation for workers with certain competency qualifications. This thesis explains and analyzes related to competency certification arrangements, the implementation of competency certification in order to improve worker professionalism and the implementation of competency certification arrangements related to worker professionalism. The research method used in this thesis is a normative research method that refers to legal rules and regulations. The results of this thesis show that various arrangements related to competency certification then result in incompetency certification implementation at the implementation level. One of the problems that arises is the high cost of competency certification that competency certification is not just a formality but aims to improve business competence. With the certification of competence, workers understand the standards of doing a good job according to their fields. Because before getting a work competency certificate, these workers must attend training to work well and professionally so that through competency certification they can improve the professionalism of workers and can achieve the goals set by the company. The implementation of competency certification should be mandatory for workers and must be supported by the government through the National Professional Certification Agency and Professional Certification Bodies because in the face of global competition, competency certification is needed by workers."

"ABSTRAKApakah pendekatan komunikatif efektif digunakan pada pengajaran bahasa Inggris di Politeknik Universitas Indonesia, merupakan inti permasalahan pada penelitian ini. Adapun tujuan pokok penelitian dengan fokus permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui efektifitas pendekatan komunikatif pada pengajaran bahasa Inggris terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa Politeknik Universitas Indonesia dalam berbahasa Inggris produktif.Yang menjadi obyek penelitian ini adalah mahasiswa semester enam Politeknik Universitas Indonesia tahun akademik 1989/1990.Metode deskriptif yang menekankan kepada studi korelasi adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester enam jurusan Tata Niaga yang berjumlah 5 kelas. Untuk menjaring data, dipergunakan instrumen berupa tes kemampuan berbahasa Inggris produktif; keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Selanjutnya data dianalisis dengan metode "Kendali Rank Korelasi."Penelitian ini menetapkan taraf signifikansi 5% dengan nilai kritis pada oC = t Z~aG = ± 20,025 = ± 1,96.Hasil perhitungan analisis data ZH diperoleh 8,62, yang berarti bahwa perolehan 2H-perhitungan lebih besar dari pada nilai kritisnya. Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa antara keterampilan berbicara dan keterampilan menulis memiliki korelasi yang cukup berarti sehingga pendekatan komunikatif pada pengajaran bahasa Inggris di Politeknik Universitas Indonesia efektif digunakan khususnya dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris produktif."

"Organisasi masa depan akan di bentuk di sekeliling manusia. Akan lebih sedikit penekanan pada tugas-tugas sebagai satuan-satuan untuk membangun organisasi. Hal ini berarti, perhatian akan lebih dipusatkan pada kompetensi manusia. Jika kita menggunakan manusia sebagai satuan pembangun organisasi, maka apa yang akan di bawa ke pekerjaan, yaitu kompetensi akan menjadi sangat penting.Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi. Kompetensi merupakan hal baru bagi PT Mincom Indoservices (PTMI). Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di PTMI. Dengan menggunakan metode penelitian evaluasi, penulis mencoba menganalisis model kompetensi konsultan di PTMI beserta penilaian dan penerapannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kompetensi di PTMI dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi yaitu untuk menetapkan standar kemampuan konsultan (skill set) guna penempatan dan penugasan konsultan (project assignment). Terdapat beberapa permasalahan dalam penilaian dan penerapan kompetensi di PTMI.Permasalahan dapat diminimalkan dengan menerapkan beberapa saran seperti memperbaiki instrumen penilaian, membuat sistem dan prosedur baku, dijelaskan maksud dan tujuan pen ilaian, penilai diberikan pelatihan, kedua belah pihak harus meningkatkan kualitas hubungan dan kualitas komunikasi, adanya komitmen dari project manager untuk menerapkan kompetensi, adanya dukungan dari manajemen puncak, adanya monitoring terhadap pelaksanaan program dan adanya evaluasi setelah implementasi pertama."

"Penilaian kinerja memiliki peran penting di perusahaan, baik bagi karyawan maupun organisasinya. Sistem pengelolaan kinexjia yang efektif hams mampu menjadi alat ukur yang dapat membedakan tingkat kinerja, baik individu maupun organisasi sekaligus bersifat rnotivasional. Bank X mcncrapkan sistem penilaian kinerja kombinasi berdasarkan hasil kerja ( result based ) dan pmses kerja ( competency based ). Keraguan akan penerapan sistem penilaian kinerja muncul karena inkonsistensi reward sejak tahun 2005 schingga berdampak pada basil penilaian kinerja dan faktor Iain ( insentitl motivasi karyawan ), maupun profit pemsahaan. Studi dilakukan untuk menelaah sumber penyebab timbulnya masalah yaitu pada proses penilaian, dan perilaku penilai serta sistem penilaian yang digunakan. Rekomendasi ddaenkan berkaitan dengan hal ini, yaitu penyempumaan proses penilaian, dan penyempumaan sistem penilaian.

---

Performance Appraisal has the important roles in the company, both for its employees and its organization. The ettective performance management system must be able to be a measurement tool which can differentiate individual and organizational perfomance levels and can motivate and can motivate the employees. Bank X applies the performance appraisal system combining the result-based system and competency-based system.

The hesitancy of this system is due to reward inconsistency which has been happened since 2005 so it results in performance appraisal, other factors (insentive, employee's motivation). and company's profit.

This research examines the appraisal process, assessor behavior, and appraisal system as the sources of the problems. This research suggests that appraisal process and appraisal system be perfected."

"Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan. Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

---

According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision"

"Penelitian ini membahas tentang kompetensi pustakawan layanan rujukan serta bagaimana kompetensi tersebut mendukung fungsi yang dilakukan oleh pustakawan layanan rujukan di Pustaka Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi apa saja yang dimiliki oleh pustakawan layanan rujukan serta mengidentifikasi fungsi yang telah dilakukan pustakawan dalam pengelolaan layanan rujukan di Pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pustakawan layanan rujukan di Pustaka memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan kompetensi pustakawan rujukan dari RUSA. Kompetensi yang dimiliki tersebut mendukung terlaksananya fungsi pustakawan layanan rujukan di Pustaka.

---

This research discusses the competence of reference librarians as well as how those competencies support the functions performed by reference librarians in Pustaka Bogor. This study aims to describe the competencies of all reference librarians and identify the functions that librarians have done in the management of reference services in Pustaka. This research is a qualitative research with descriptive method.

The result of this study indicates that the reference librarians in Pustaka have appropriate competencies based on the competence of reference librarians from RUSA. The competence owned support the implementation of reference librarians function in Pustaka."