Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerilaku minum beralkohol tidak dapat dipahami terpisah dari kultur. Makna perilaku minum beralkohol dikonstruksi dan dibentuk terus-menerus. Penegakan hukum drugs & alcohol begitu ketat menimbulkan peredaran gelap drugs & alcohol. Penyalahgunaan alkohol dan kejahatan alkohol tidak dapat disamakan dengan kejahatan narkoba. Perspektif cultural criminology menekankan makna kejahatan & kriminalitas berbeda pada kehidupan sehari-hari, saling bertentangan di mata pelaku kejahatan, politisi, organisasi peradilan kriminal dan media. Perilaku minum beralkohol tidak memiliki makna seragam, makna perilaku minum beralkohol dikonstruksi secara sosial bukan sekedar hasil pilihan rasional pelanggar hukum.

---

ABSTRACT

Alcohol drinking behavior can not be understood apart from the culture. Meaning of alcoholic drinking behavior is constructed and formed continuously. Law enforcement drugs and alcohol so tight cause illicit trafficking in drugs and alcohol. Alcohol misuse and alcohol-related crimes can not be equated with drug crime. Cultural criminology perspective emphasize the significance of crime and criminality is different in everyday life, contradictory in the eyes of the perpetrators, politicians, criminal justice and the media. Alcohol drinking behavior has no uniform meaning, meaning alcohol drinking behavior is socially constructed is not merely the result of rational choice lawbreakers"

"ABSTRAKPerilaku caring perawat merupakan aspek yang penting dalam upayameningkatkan kinerja perawat. Upaya peningkatan perilaku caring perawat dapatdilakukan melalui 3(tiga) faktor yaitu faktor individu, organisasi dan psikologis.Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hubungan faktor kinerja denganperilaku caring perawat di RSUD Abepura Kota Jayapura. Desain penelitianadalah diskripsi korelasi dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitianseluruh perawat pelaksana 120 perawat. Analisis penelitian dilakukan univariat,bivariat (chi-square) dan multivariat. Hasil penelitian ada hubungan antara desainpekerjaan, persepsi, sikap, motivasi dengan perilaku caring, p value ( < 0,05).Faktor yang berpengaruh terhadap perilaku caring adalah desain pekerjaan dansikap.

---

ABSTRACTNurse caring behavior is an important aspect in improving the performance ofnurses. Efforts to increase the nurse caring behaviors can be done through three(3) factors: individual factors, organizational and psychological. The purpose ofresearch is to identify the correlation between the performances of the nursecaring behavior in hospitals Abepura, Jayapura. Description of the study designwas cross sectional correlation. Sample of this study were 120 nurses. Researchanalysis conducted univariate, bivariate (chi-square) and multivariate. The resultis no relationship between job design, perceptions, attitudes, motivations withcaring behavior, p value (<0,05). Factors that influence the behavior of caringbehavior were the design of work and attitude."

"Balita merupakan kelompok risiko yang mudah terkena masalah kesehatan diantaranya masalah gizi. Tujuan penelitian ni mengetahui hubungan karakteristik keluarga, balita dan kepatuhandalam berkunjung ke posyandu dengan status gizi balita di Kelurahan Kota Baru Abepura Jayapura. Desain penelitian yang digunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional.deskripsi Sampel keluarga balita dipilih 105 dengan metode sampel cluster. Analisis chi-squire diperolah: ada hubungan bermakna antara pendidikan, umur, dan pengetahuan keluarga dengan status gizi balita p < 0,05; tidak ada hubungan antara pekerjaan, pendapatan, etnis, jumlah, jenis kelamin, umur, dan riwayat kelahiran anak; dan kepatuhan keluarga dengan status gizi balita p > 0,05. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap status gizi balita adalah pengetahuan. Status gizi balita dipengaruhi oleh pengetahuan diikuti dengan umur,dan pendidikan keluarga. Perlu dikembangkan program pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pngetahuan dan ketrampilan pada ibu-ibu muda.

---

The purpose of this research was to identify the correlation between family charactiristics, children under five and compliance visiting integrated service station with nutritional status of children under five in Kota Baru Abepura Jayapura. This research was descriptive correlation method with cross sectional approach. Research samples consist of of 105 people. Chi-squire analise were found significant correlation between age, education, and knowledge (p < 0,05). There is no correlation between employment, income, ethnicity, number of children, child age, gender of children, and birth history with nutritional status of children under five ((p> 0,05). The most dominant factor effected the nutrional status of children under five is knowledge. Nutritional status of children under five were influenced by knowledging, followed family age and education. The family need to be invented by increasing knowledge of young mother."

"Membahas tentang penegakan hukum di suatu negara adalah tip yang tidak pernah ada, karena dalam prakteknya selalu ada perdebatan hanya tidak jarang menimbulkan masalah serius. Permasalahan yang timbul dalam membahas isu pola penegakan hukum dalam suatu negara, terutama di Indonesia adalah seberapa jauh perkembangan ,asyarakat Indonesia sebagai negara/ dan seberapa naik sesuai tips hukum dengan perkembangan Indoneisa sebagai sebuah negara. Bahwa Indonesia adalah negara berkembang, sehingga pola penegakan hukum di Indoneisa masih pengandalkan pada "Legal Sistem" itu semua legitimasi dari tindakan para pejabat negara dan orang berdasarkan aturan hukum dalam hukum formal. Hukum tidak bisa dilanggar hanya untuk memenuhi kehendak orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan"

"Dalam paradigma baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD telah berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana pemberdayaan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya, merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat. Berhasil tidaknya pemberdayaan DPRD sebagai lembaga tergantung dari berhasil tidaknya DPRD melaksanakan fungsinya.Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) di lapangan masih kurang professional. Karena itu, perlu adanya pembenahan aparat penegak hukum.Untuk mewujudkan demokrasi dan tertib hukum di tataran lokal dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat daerah dan aparat penegak hukum lokal yang berdaya dan profesional agar berpengaruh terhadap terwujudnya ketahanan daerah sebagai bagian integral ketahanan nasional.Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pemberdayaan DPRD (X1) dengan variabel ketahanan daerah (Y), variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) serta variabel pemberdayaan DPRD (Xl) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) secara bersama-sama terhadap variabel ketahanan daerah (Y).Berdasarkan perhitungan statistik berkorelasi dan analisa jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh pemberdayaan DPRD dan pembenahan aparat penegak hukum terhadap ketahanan daerah kota Surabaya sangat signifikan setelah diuji statistik inferensial sehingga dapat diambil kesimpulan:1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,077.2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 4,213.3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,961.Dengan demikian dapat dikatakan sebagai akhir dari penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut diatas telah terbukti memiliki korelasi secara positif dan signifikan.

---

In new paradigm of local government system in Indonesia, local house of representatives or local legislative as an institution of people's representative in territory is a vehicle toward making empowerment to realize the democracy based on Pancasila. Local House of Representatives is independent institution and to stand on his own feet, not as a part of local government anymore. The local House of Representatives ability in doing an aggregation and an articulation of interest of the represented people is a measured quality of the operation of its function as a people representative. Local House of Representatives success or failure as an institution depends on the success of its members to realize the function.

So, in performed to law enforcement, the government not to give justice feel and law certainty yet. The law enforcement officers (police, district attorney, judge and lawyer) in the field do not professional yet. Because that, to improvement the law enforcement officers it's very necessary.

To achieve democracy and law order in local level to need House of Representatives people and officers law enforcement local of strongly or empowerment and professional in order to achieve region resilience as part by national resilience integral.

In this research recite the influence of variable local House of Representatives empowerment (X1) with variable region reliance (Y), variable improvement the law enforcement officer (X2) with variable region reliance (Y) and variable local House of Representatives empowerment (X1) and variable improvement the law enforcement officer (X2) together with variable region reliance (Y).

Based on the procedure of correlation statistic counting and the stripe analytic it is taken the conclusion as below:

1. The correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,077.

2. The correlation coefficient of positive and significance between variable improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 4,213.

3. Both correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) and improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,961.

So, let's say that as the end of this research those the three variable have been proved process a positive correlation and significantly."