Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In July 2012, Indonesia enacted landmark legislation to reform the juvenile justice system. The Juvenile Justice Act is a break through which constituted to protect the rights of children in the juvenile justice system. This Act explicitly includes the principle of restorative justice, a principle that guarantees the government?s commitment to use rehabilitative and restorative approaches. The question that arises now is how this law can be satisfied through the implementation of the Act. Specifically, this paper will focus on how the restorative justice principle can be applied to juvenile commit sexual offense. This paper, learning from the United State?s rehabilitation system, will offer some suggestions to form the rehabilitation process for juvenile sex offenders in Indonesia, such as enhancing research about juveniles commit sexual offense; improving the law and regulation; and implementing counseling, supervised group homes, and other support mechanisms. Pada bulan Juli 2012, Indonesia memberlakukan undang-undang yang penting untuk mereformasi sistem peradilan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan terobosan yang dibentuk untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan anak. Undang-Undang ini secara eksplisit memasukkan prinsip keadilan restoratif, prinsip yang menjamin komitmen pemerintah untuk menggunakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah bagaimana hukum ini dapat dipenuhi melalui penerapan Undang-Undang. Secara khusus, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap remaja yang melakukan pelanggaran seksual. Tulisan ini, belajar dari sistem rehabilitasi Negara Amerika Serikat, akan menawarkan beberapa saran untuk membentuk proses rehabilitasi bagi pelaku remaja pelanggaran seksual di Indonesia, seperti meningkatkan penelitian mengenai remaja yang melakukan pelanggaran seksual; meningkatkan hukum dan peraturan; melaksanakan konseling, kelompok rumah yang diawasi, dan mekanisme pendukung lainnya."

""Restorative Justice" is a model approach which emerged in the 1960s in an effort to solve criminal cases. Unlike the approach used in conventional criminal justice system, this approach focuses on the direct participation of perpetrators, victims and society in the settlement process. This theory of the approach is still debated, but the view is in fact growing and it exercises a lot of influence on legal policies and practices in several countries. The UN through its basic principles considers the approach of restorative justice as the approach which could be used in the rational criminal justice system. Restorative justice is a concept of thinking that supports the development of the criminal justice system with emphasis on the required involvement of the community. It is also involving the casualties who with the current criminal justice system are excluded. In several countries, restorative justice has been translated into a variety of formulations to accommodate a variety of values, philosophical basis, terms, strategies, mechanisms, and programs. Good consultation with the perpetrators and the victims themselves may provide the public with a different mindset in preventing emerging problems. This process can involve the police, prosecutorial institution or the traditional institutions. Therefore, without excluding the work in the formal legal system, the institutional mechanism for resolution through consultation was working in the community. In the various principles and models of the restorative justice approach, the process of dialogue between the perpetrator and the victim is a fundamental and the also the most important part of the application of the restorative justice. The direct dialogue between the perpetrator and the victim gave the victim the opportunity to express what he/she felt, hope for human rights and the desire to reach a criminal settlement."

"One critique, among others, delivered to the existing criminal justice system is that its decision rarely solves problem. There's always a case that the justice's decision whether to acquit or to punish the suspect be refused by related parties. At this point, a new idea of restorative justice, a model of justice which emphasizes healing for all related parties, is then introduced.The writer proposes to combine the idea of restorative justice with another idea of diversion especially when the involved suspect is children."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan proses diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berparadigma restorative justice, legalitas diversi sebagai bentuk diskresi kepolisian, dan pengaturan diversi pada hukum internasional, negara Australia, dan Belanda. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diversi menjadi salah satu jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak dan menyarankan untuk dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaan diversi.

---

This thesis discusses some problems related to the settlement of diversion as a form of juvenile delinquency through restorative justice approach by investigators. This study focuses on three main issues, namely: diversion as an alternative dispute resolution through restorative justice paradigm, the legality of police discretion as a form of diversion and diversion arrangements on international law, Australia, and the Netherlands. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the diversion to be one of the best in the completion of the juvenile delinquency and advise children to undertake improvements in the implementation of the diversion."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."

"Restorative Justice merupakan pendekatan baru di Indonesia yang menawarkan solusi dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang merefleksikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam pendekatan ini ada tiga konsep utama yaitu perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan restorative justice Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan restorative justice, pekerja sosial masih kurang maksimal dan menyarankan upaya-upaya peningkatan kapasitas pekerja sosial; peningkatan koordinasi antar stakeholder; program panti yang lebih banyak melibatkan masyarakat; dan segera mengundangkan restorative justice serta membuat aturan pelaksananya.

---

Restorative Justice is the new approach in the juvenile justice process in Indonesia that offer a solution to handle juvenile offenders that reflected protection of the rights of the child. In this approach there is three main aspect; improvement, to restore the relationship, and reintegration. This is qualitative research that studied roles of social workers in implementation of this approach. This research shown that social workers roles is still less and suggestion to improve the social workers capacity, to improve the coordination of stake holders, involved community in institution programes, and policy made by the law."