Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15633 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maskun
"Corruption is a universal problem that is taking place all over the world, either
in developed countries or developing or under developing countries. It is caused
by some issues such as poorly designed economic policies, low levels of education,
underdeveloped civil society, and the weak accountability of public institution. Those
causes of corruption can be separated in some different types of corruption. The types
are bureaucratic corruption, political corruption, grand corruption, and common
corruption. In terms of tackling some problems of corruption, there are so many things
to do including international law commitment. Some international law commitment
can be seen like OAS Convention, OECD?s anti-bribery Convention, the UN Convention
against Transnational Organized Crime, and the United Nation Convention against
Corruption (UNCAC). Those laws must be analyzed not only in context of substantive
of those laws but also how they are implemented in state practices.
Korupsi adalah masalah universal yang berlangsung di seluruh dunia, baik di negara
maju atau negara berkembang atau di negara-negara yang kurang berkembang. Hal
ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti kebijakan ekonomi yang dirancang
secara buruk, rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat sipil terbelakang,
dan akuntabilitas yang lemah dari lembaga publik. Penyebab korupsi ini dapat
dipisahkan dalam beberapa jenis korupsi. Jenis korupsi adalah korupsi birokrasi,
korupsi politik, korupsi besar, dan korupsi umum. Dalam hal menangani beberapa
masalah korupsi, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan termasuk komitmen
hukum internasional. Beberapa komitmen hukum internasional dapat dilihat seperti
Konvensi OAS, Konvensi OECD Anti-Penyuapan, Konvensi PBB Menentang Kejahatan
Transnasional Terorganisir, dan Konvensi Perserikatan Bangsa Anti Korupsi
(UNCAC). Hukum tersebut harus dianalisis tidak hanya dalam konteks substantif
hukum-hukum tetapi juga bagaimana mereka diimplementasikan dalam praktek
negara."
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: World Bank, 2003
345.023 COM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Azhar Kasim
"This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi."
Depok: Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, 2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Llamzon, Aloysius P.
"This is the first comprehensive study of corruption in international investment arbitration. The book considers the limited effectiveness of efforts to combat transnational corruption in international law and the emergence of international investment arbitration as a singular means foreffective control of corruption within the international legal order. The case law on corruption by investment tribunals is studied exhaustively, jurisprudential trends are identified, and reforms aimed at enhancing the effectiveness and fairness of investment arbitration as a mechanism to combatcorruption are proposed. Divided into three parts, part I focus on the phenomenon of corruption in foreign investment and attempts at its control through international law. Part II analyses the available case law in international investment arbitration dealing with corruption. Llamzon identifies nine distinct trendsemerging from the case law and provides a table summarizing the key areas of corruption decision-making and each relevant tribunal's approach, which is an invaluable tool for practitioners engaging in "live" issues of corruption within arbitral proceedings. Part III reflects on the implications ofthese trends for both the "supply" and "demand" sides of corruption in international law, and proposes a integrative framework of decision for corruption issues in international investment arbitration. "
Oxford: Oxford University press, 2014
346.092 LLA c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Beck, Robert J.
New York: Oxford University Press, 1996
341 Bec i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005
R 341.67 CUS I
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Washington, D.C.: IMF , 1998
332.152 INT b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hasanuddin
"Tesis ini membahas mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (asset declaration) dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelaporan harta kekayaan merupakan suatu kewajiban penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang meliputi tindakan pencegahan dan penindakan, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara berfungsi sebagai sarana untuk menguji integritas penyelenggara negara atau calon penyelenggara negara, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab di kalangan penyelenggara negara, mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dan kepentingan pribadinya, serta dapat digunakan untuk mendeteksi adanya illicit enrichment atau sebagai pintu masuk dan sebagai bukti pendukung penyelidikan dan penuntutan perkara korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu sendiri masih mengandung beberapa kelemahan terutama yang terkait dengan kewenangan lembaga pengelola pelaporan dan lemahnya sanksi yang tercantum dalam undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara belum sepenuhnya bisa efektif untuk memastikan ketaatan dan kejujuran penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terbatas pada pendaftaran dan pemeriksaan, tidak disertai dengan kewenangan yang lebih luas berupa pemberian sanksi administratif secara langsung ataupun memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat kepada atasan penyelenggara negara. Adapun dalam hal penyelenggara negara didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka harta kekayaan penyelenggara negara yang mengalami peningkatan yang tidak wajar harus dibuktikan dengan sistem pembuktian terbalik.

This thesis discusses the asset declaration of public officials in an effort to eradicate corruption. Asset Declaration is an obligation of public officials as stated in Law No. 28 of 1999 on the Governance of State that Free From Corruption, Collusion and Nepotism. Asset declaration system is the implementation of good governance principles especially the principle of transparency and accountability in order to creating democratic and clean government that free from corruption, collusion and nepotism. In an attempt on combating corruption which is included preventive and punitive measures, asset declaration functions as a tool for examining the integrity of public officials as well as public officials candidate and could also serves to evoke honest, transparent, and accountable characters of public officials. Other essential purposes of asset declaration system are detecting conflict of interests and illicit enrichment of public officials and also function as an entrance for investigating corruption practices. Law No. 28 of 1999 itself still contains some weaknesses, especially related to the authority of reporting agency and the weakness of sanctions contained in the legislation. Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) as a reporting agency of public officials? asset declaration is not fully effective in ensuring compliance and honesty of public officials in reporting their entire assets because of its limited authority given by the existing legislation. The commission should have been given greater authority such as to impose a direct administrative sanction or to provide a binding punitive recommendation to the superior of the public officials who has intentionally not fulfilled reporting obligation. In terms of a public official is accused corruption, the significant increase of the accused?s asset must be proven by using the reversal of the burden of proof.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2013
T32534
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Piris, Jean-Claude
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015
341.24 PIR t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hasiholan, Golfried
"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ini mencari fakta-fakta langsung kelapangan dengan menggali dan mendalami factor-faktor penghambat apa yang membuat Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam penanganan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hasil temuan penelitian penulis menyampaikan secara ringkas bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Banyak hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri seperti dari segi personel, latar belakang pendidikan, belum adanya petunjuk teknis dalam penyidikan mengenai penanganan Tindak pidana korupsi dari Bareskrim, sarana prasarana yang belum memadai, anggaran yang masih sangat terbatas, sering terjadi bolak balik perkara, masih digabungnya penyelidikan dan penyidikan di Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri sehungga membuat tidak maksimalnya hasil dalam pelaksanaan tugas oleh personel Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.
Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendasi 2 struktur organisasi lainnya peneliti sajikan yaitu perbandingan dengan Kejaksaan Jampidsus dan KPK beserta dan data-data pendukung lainnya untuk membuktikan bahwa Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal, dengan harapan adanya pembaharuan dan perbaikan struktur organisasi Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri, dan juga dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen untuk melawan para koruptor di Indonesia ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas para personil Direktorat III Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.

This study used qualitative research methods to find the facts straight spaciousness to dig and explore the factors inhibiting what makes Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police are not optimal in carrying out duties in handling the problem of corruption in Indonesia.
The findings of the study authors to submit a brief that the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in the performance of its duties in the handling of corruption. Many of the obstacles faced by the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police & Police like in terms of personnel, educational background, lack of technical instructions in the investigation regarding the handling of the Criminal Investigation Corruption, inadequate infrastructure, which is still very limited budget, going back and forth frequently the case, still digabungnya the investigation at the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police makes no maximum results in performance of duties by personnel of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police.
So the conclusion of this research is the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police is not optimal in performing law enforcement duties of corruption and other organizational structure recommendation two researchers present the comparison with the Attorney Jampidsus and its KPK and other supporting data to prove that the, Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police in the hope of renewal and improvement of the organizational structure of Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police, and also takes the leadership that is committed to fight this corrupt in Indonesia in order to support the tasks of the personnel of the Directorate III of Corruption & WCC Criminal Investigation Police.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29684
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>