Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of the most observable achievements in the development of liberal democracy in Indonesia after the fall of the Soeharto?s New Order is the flourishing freedom of the press. One notable case was the Indonesian Playboy magazine and court decisions pertaining to it, which was successful in drawing massive public and even international attention. By thoroughly describing thoughts, feelings, values, and beliefs of various actors involved, this article explains the impacts of liberal democracy experimentation in Indonesia after the amendment of 1945 Constitution. This case has provided an excellent opportunity in observing the rule of law in enforcing the freedom of the press in Indonesia facing social cultural elements strongly adhered to by Indonesian people.

---

Salah satu pencapaian yang terlihat dalam perkembangan demokrasi liberal di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru Soeharto adalah berkembangnya kebebasan pers. Kasus yang kemudian cukup krusial adalah majalah Playboy Indonesia dan putusan pengadilan yang berkaitan dengannya, yang mana berhasil menarik perhatian publik yang masif dan bahkan perhatian dunia internasional. Dengan benar-benar mendeskripsikan pemikiran, perasaan, nilai, dan kepercayaan dari berbagai pelaku yang terlibat, artikel ini menjelaskan dampak-dampak dari percobaan demokrasi liberal di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Kasus ini telah membuka kesempatan yang sangat baik dalam mengamati rule of law dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia menghadapi elemen sosial budaya yang sangat ditaati oleh masyarakat Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemeliharaan bahan pustaka khusunya buku teks yangberkaitan dengan kegiatan pengolahan dan sirkulasi di Perpustakaan UniversitasPertahanan. Kegiatan pengolahan dan sirkulasi merupakan langkah awal dalam alurkerja perpustakaan yang langsung berhubungan dengan petugas maupun pemustaka.Kegiatan ini juga merupakan awal bagaimana bahan pustaka diperlakukan sehinggaakan berpengaruh pada upaya pelestarian bahan pustaka di masa yangakan datang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data denganobservasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya pemeliharaanyang selama ini dilakukan belum maksimal, meskipun pimpinan sejak awal sudahmemberi perhatian terhadap koleksinya yang dibuktikan dalam terbitnya surat edaranmaupun komunikasi lisan. Saran dari peneliti yaitu agar staf terkait tetapmempertahankan upaya yang telah dilakukan dengan terus berusaha memperbaikinya.

---

AbstractThe thesis discusses the preservation effort literature textbooks especially that relatedto the processing and circulation at the Defense University Library. Processingactivities and the circulation is the first step in the workflow library that is directlyrelated to the officer or pemustaka. This activity is also the beginning of how librarymaterials are handled so that it will affect the preservation library materials in thefuture. This study is a qualitative research techniques of data collection byobservation and interviews. The results shows that the preservation has not been donemaximal at Defense University Library , although the leader pay attention to the bookcollection from the beggining. It can be seen from circular letter and oralcommunication. Researcher?s advice is library staffs have to keep preserve activity onand always try to improve it."

"Artikel ini memuat tentang penelitian mengenai representasi perempuan Indonesia dalam majalah Intisari periode 1970-1980 di tengah upaya pembentukan citra ideal perempuan Indonesia pada masa awal Orde Baru. Pembentukan citra tersebut mengikutsertakan perempuan dalam meningkatkan stabilitas nasional dengan mengarahkan mereka ke lingkup domestik melalui organisasi yang berfokus pada bidang keluarga seperti Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembentukan ini mengidealisasikan tugas perempuan untuk menjalankan peran ganda dalam lingkup keluarga yakni sebagai pendamping suami serta ibu yang mengayomi anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan studi kasus majalah Intisari sebagai majalah edukasi bulanan yang memuat berita tentang ilmu pengetahuan serta gaya hidup, termasuk berita tentang isu-isu perempuan.Sumber yang digunakan meliputi surat kabar sezaman seperti majalah Intisari, Harian Rakjat (sebagai rujukan era Orde Lama) dan Berita Yudha (sebagai rujukan era Orde Baru) serta buku-buku bertemakan pers Indonesia dan perempuan pada era Orde Baru yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan koleksi pribadi. Hasil penelitian ini memuat perbedaan representasi citra perempuan Indonesia antara majalah Intisari dengan konsep pembentukan citra ideal perempuan Indonesia di masa awal Orde Baru (1970-1980).

---

This article discusses the research about the representation of Indonesian women in Intisari magazine for the period 1970-1980 in the midst of efforts to form the ideal image of Indonesian women during the early New Order era. The formation of this image involves women in enhancing national stability by directing them to the domestic sphere through organizations that focus on the family sector such as Dharma Wanita and Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). This formation idealizes the duty of women to carry out dual roles within the family sphere, namely as companions to their husbands and mothers who nurture their children. This research uses the historical method with a case study of Intisari as a monthly educational magazine that containtotopicsc about science and lifestyle, including topics about women’s issues. The sources of this research include contemporary newspapers such as Intisari magazine, Harian Rakjat (as a reference for the Old Order era), and Berita Yudha (as a reference for the New Order era) as well as books on the theme of the Indonesian press and women in the New Order era obtained from the National Library and personal collections. personal. The result of this study contains the differences of the image representation of Indonesian women between Intisari magazine and the concept of forming the ideal image of Indonesian women in the early New Order era (1970-1980)."

"Brunei Darussalam is a country rich of natural resources, especially oil and natural gas. The country's income source is highly dependent on oil and gas sector. The fall of world oil price had an impact on Brunei Darussalam’s economy and the government decided to cut off 25% of its defense budget in 2015. However, in 2018, Brunei Darussalam's defense budget reached B$ 492,754,700, a 12.9% increase from the previous year's budget. This research focuses on Brunei Darussalam’s oil and natural gas sectors which have an impact on its defense budget. The amount of a country's defense budget will affect its defense power, including its defense diplomacy activities. This study employs the concept of defense diplomacy. This study finds that there are several key results areas in the defense of Brunei Darussalam government, such as territorial integrity, support toward "whole-of-nation" approach, effective defence diplomacy, military involvement in international missions, high standard of human resource capacity, as well as respected and credible image of the defense organisation."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"ABSTRAKTulisan ini membahas keberadaan media internal di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sebagai salah satu kebutuhan penting bagi organisasi yang memiliki wilayah kerja yang luas dengan prajurit yang tersebar di seluruh Indonesia. Audit terhadap media internal ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi yang telah berhasil dicapai maupun kelemahan yang ada pada media internal tersebut. Audit ini menggunakan komponen teknik analisis data dari Ole Holsti (2000) dan langkah-langkah melakukan audit komunikasi dari Joyce F Jones (1999)yang dapat dipraktikkan pada media internal.

---

ABSTRACT

This paper discusses the existence of the internal media in the Indonesian National Navy (TNI AL) as one of the important requirements for organizations that have a wide working area with soldiers scattered throughout Indonesia. Internal audits of the media is intended to determine the pattern of communication that has been achieved as well as weaknesses in the internal media. This audit uses data analysis techniques component of Ole Holsti (2000) and the steps to do the communication audit of Joyce F Jones (1999), which can be practiced in internal media."

"Penelitian ini berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara Studi Kasus Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan dilihat dari. Kompetensi SDM yang mengawaki Sistem Informasi Baranahan Kemhan dan Operasional Jaringan Komputer di Baranahan Kemhan dan juga berdasarkan teori birokrasi Max Webber. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur, dan wawancara mendalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa penempatan anggota di Bag datin tidak didasari kompetensinya di bidang IT/SI melainkan hanya untuk memenuhi DSP. Dalam operasional jaringan komputer di Baranahan Kemhan tidak mempunyai aturan tertulis dalam pelaksanaannya sehingga sehingga tidak jelas aturan main resminya, dan Informasi yang terdapat pada sistem informasi baranahan kemhan belum dapat diandalkan karena belum terupdate dengan baik karena belum adanya aturan tertulis yang mengikat, dan juga teori max webber belum dilaksanakan dengan maksimal. Dengan melaksanakan teori max webber secara optimal diharapkan dapat mengoptimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan sehingga dapat Mendukung Pertahanan Negara. Dengan pertahanan negara yang kuat di harapkan dapat meningkatkan Ketahanan nasional. Karena Pertahanan Negara merupakan salah satu pilar penting dari Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

---

This research entitled Optimization of Information System of Agency of Defense Facilities in Order to Support State Defense Case Study of Defense Agency Agency of Ministry of Defense RI . This paper is the result of field research that aims to analyze the Optimization of Information Systems Agency Means of Defense seen from. Human resource competencies that manages Kemaran Baranahan Information System and Computer Network Operations in Baranahan Kemhan and also based on Max Webber 39 s bureaucratic theory. Using qualitative methods such as literature studies, and in depth interviews, the results of this study found that member placement in Bag Datin was not based on competence in IT SI but only to fulfill DSP.

In the operational computer network in Baranahan Kemhan has no written rules in the implementation so that it is not clear the rules of the official game, and Information contained in the information system keman unreliable yet not reliable because not yet the existence of written rules binding, and also the theory max Webber has not been implemented with the maximum. By implementing max webber theory optimally expected to optimize Information System of Defense Facility Body so that can Support State Defense. With strong state defense expected to increase national resilience. Because State Defense is one of the important pillars of National Resilience of the Republic of Indonesia."

"Military capability is essential to enable State to exercise its right of self-defense. Such military capability is referred to as military defense capability. Although its purpose is for defense, it still presents a problem. The military defense capability of one State can be perceived by another State as a threat. For military defense capability not to be regarded as a threat, as argued in this study, the State has to observe certain parameters. One of those parameters is international law. International law as a restricting norm has proscribed limitations that a State has to observe when it exercises its right to establish and build up its military defense capability. The main purpose of this study is to examine how international law can assume its role to restrict the right of a State and to see how effectively international law has played its role. To this effect, the study is divided into two parts. The first part discusses some basic comprehension of military defense capability, how international law in general assumes its role of restricting certain activities of States and the limitations found under international law that enforce these restrictions. The second part is devoted to examining Japan as a case study. This part of the discussion centers on Japan's military defense capability and analyses whether Japan has observed the limitations. The study gives an overall conclusion, including an evaluation of the effectiveness of international law and Japan's degree of adherence to the limitations."

"Military capability is essential to enable State to exercise its right of self-defense. Such military capability is referred to as military defense capability. Although its purpose is for defense, it still presents a problem. The military defense capability of one State can be perceived by another State as a threat. For military defense capability not to be regarded as a threat, as argued in this study, the State has to observe certain parameters. One of those parameters is international law. International law as a restricting norm has proscribed limitations that a State has to observe when it exercises its right to establish and build up its military defense capability. The main purpose of this study is to examine how international law can assume its role to restrict the right of a State and to see how effectively international law has played its role. To this effect, the study is divided into two parts. The first part discusses some basic comprehension of military defense capability, how international law in general assumes its role of restricting certain activities of States and the limitations found under international law that enforce these restrictions. The second part is devoted to examining Japan as a case study. This part of the discussion centers on Japan's military defense capability and analyses whether Japan has observed the limitations. The study gives an overall conclusion, including an evaluation of the effectiveness of international law and Japan's degree of adherence to the limitations."