Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha dan pekerja dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Metode ini membagi penyebab kesenjangan penghasilan antar gender menjadi dua bagian, yaitu faktor endowment yang dijelaskan oleh variabel umur, pendidikan, tempat tinggal, jam kerja, status kegiatan, jenis pekerjaan, dan lapangan usaha, serta faktor diskriminasi. Dari data Sakernas Agustus 2013, ditemukan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja lebih besar dibandingkan para wirausaha. Kontribusi faktor endowment lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja, sedangkan kontribusi faktor diskriminasi lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha.

---

This research aims to find out the gender earnings gap in self and wage employment using Blinder-Oaxaca decomposition method. This method divides the causes of the gender earnings gap into endowment factor which is explained by age, education, residence, working hours, activity status, occupation and industry, as well as discrimination factor. Using Sakernas August 2013, it is found that the gender earnings gap in wage employment is greater than self employment. Endowment factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in wage employment, while discrimination factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in self employment."

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"Tulisan ini membahas peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan perbandingan pertimbangan hakim dalam pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat dan pelanggaran bersifat mendesak pada dua putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur. Peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memungkinkan pengusaha dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Mekanisme ini memiliki persamaan dengan pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 karena melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas praduga tak bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl mengenai kesalahan berat dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr mengenai pelanggaran bersifat mendesak juga menunjukkan persamaan dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kedua putusan memperbolehkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kesalahan berat pelanggaran bersifat mendesak tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan berat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dilahirkan kembali dengan mekanisme yang sama, tetapi dalam istilah yang berbeda, yaitu pelanggaran bersifat mendesak.

---

This paper discuss the regulation of employment termination due to urgent violations following Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and compares the opinion of the court in related to grave wrongdoings and urgent violations in two different decisions. The study uses doctrinal research and data collection through literature reviews. Government Regulations Number 35 of 2021, a derivative of the Job Creation Law, addresses the termination of the employment relationship due to urgent violations. According to Article 52 paragraphs (2) and (3) of this regulation, employers can immediately terminate employees suspected of urgent violations without a notification letter. This mechanism is similar to the annulled Article 158 of the Labour Law, which allows termination for grave wrongdoings, nullified by the Constitutional Court for the violating Article 27 of the 1945 Constitution and the principle of presumption of innocence. The opinion of court in the Industrial Relations Court decisions at the Bengkulu District Court Number 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl and the Pekanbaru District Court Number 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr also show similarities in handling such disputes. Both decisions permit the termination based on suspected criminal offenses without permanent legal force decision. These similarities suggest that the annulled concept of grave wrongdoings has re-emerged under the different term urgent violations, using the same mechanism.

"

"Salah satu permasalahan yang muncul pada perusahaan rintisan di beberapa tahun terakhir adalah tingginya tingkat turnover intention. Diantara banyak faktor, salah satu faktor penyebab utama munculnya turnover intention adalah kurangnya career growth opportunity. Adapun bentuk penelitian ini terbagi menjadi dua studi, yaitu studi 1 merupakan penelitian kuantitatif korelasional antara variabel career growth opportunity dan turnover intention dengan 100 partisipan yang terlibat . Studi 1 bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel di perusahaan rintisan X. Alat ukur yang digunakan adalah Turnover Intention - 6 Scale (TIS-6) dan Career Growth Scale. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian studi 1 menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan antara career growth opportunity dengan turnover intention. Terdapat dua dimensi career growth opportunity yang menunjukkan korelasi negatif yang signifikan, yaitu career goals progress dan promotion speed sedangkan dimensi professional ability development dan salary growth tidak berkorelasi secara signifikan. Kemudian, dilanjutkan dengan studi 2 yaitu program intervensi dengan jenis penelitian eksperimen dan melibatkan 4 partisipan yang memiliki skor terendah pada studi 1. Studi 2 ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan melalui career planning coaching. Hasil penelitian studi 2 dengan pemberian intervensi career planning coaching menunjukkan adanya perbedaan skor secara signifikan pada variabel turnover intention antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi (p= 0.02, p<0.05). Artinya, program intervensi career planning coaching berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat persepsi terhadap turnover intention

---

One of the problems that has arisen in startups in recent years is the high level of turnover intention. Among many factors, one of the main causes of turnover is a lack of career growth opportunities. The form of this research is divided into two studies, namely Study 1, which is a quantitative correlational study between career growth opportunity and turnover intention variables with 100 participants involved. Study 1 aims to look at the relationship between variables in Startup X. The measuring tools used are the Turnover Intention - 6 Scale (TIS-6) and the Career Growth Scale. The analysis technique used is the Pearson Product Moment correlation point. The results of Study 1 show that there is a significant negative relationship between career growth opportunities and turnover intention. There are two dimensions of career growth opportunity that show a significant negative correlation, namely career goal progress and promotion speed, while the dimensions of professional ability development and salary growth are not significantly correlated. Then proceed with study 2, which is an intervention program with the type of experimental research and involves 4 participants who had the lowest score in study 1. Study 2 aims to see if there are any differences before and after being given treatment through career planning coaching. The results of study 2 with the provision of career planning coaching interventions showed that there was a significant difference in scores on the turnover intention variable between before and after being given the intervention (p=0.02; p<0.05). This means that the career planning coaching program intervention has a significant effect on reducing perceptions of turnover intention."

"Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

---

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity."

"Status pekerjaan dapat menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan terlihat dari kualitas hidup dan keadaan ekonomi seseorang. Kesejahteraan merupakan salah satu faktor penentu kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan bisa terwujud dari kesejahteraan yang didapatkan dan finansial yang dimiliki. Oleh karena itu seseorang harus bekerja untuk memenuhi kesejahteraan hidup agar dapat bahagia.Penelitian ini akan melihat perbedaan skor kebahagian antarakaryawan kontrak dan karyawan tetap pada usia dewasa muda.Penelitian ini menggunakandesain dantipe penelitian komparatif yang dilakukan pada 84 karyawan (41 karyawan tetap dan 43 karyawan kontrak) mengunakan teknik sampling accidental sampling. Menggunakan alat ukurOxford Happiness Questionnaire (OHQ) untuk mengukur kebahagiaan dengan jumlah 29 item yang bersifat unidimensional. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan skor kebahagiaan yang signifikan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak (t (84) = 0.381,p= 0.705). Hasil penelitian ini memeperlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

---

Job status can determine the level of well-being. Welfare can be seen from the quality of life and the economic situation of a person. Welfare is one of the determinants of one's happiness. Happiness can be realized from the welfare obtained and financially owned. Therefore someone must work to fulfill the welfare of life in order to be happy. This study will see differences in happiness scores between contract employees and permanent employees at young adulthood. This study uses a comparative research design and type conducted on 84 employees (41 permanent employees and 43 contract employees) using accidental sampling sampling technique. Using the Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) measure to measure happiness with 29 unidimensional items. The results showed that there were no significant differences in happiness scores between permanent employees and contract employees (t (84) = 0.381, p = 0.705). The results of this study require further research and discussion to get maximum results."