Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum terhadap Ketentuan Perzinahan di Korea Selatan, Indonesia dan dalam bidang hukum Internasional. Tesis ini membahaskan norma hukum di dalam hukum Korea Selatan, Indonesia dan Hukum International tentang ketentuan Perzinahan di dalam hukum pidana dalam tiap pihak dan membuat perbandingan hukum. Dalam abad 21, banyak organanisasi internasional bergerak untuk menghapuskan hukum perzinahan dalam hukum pidana di setiap negara. Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan baru saja memutus untuk menghapuskan ketentuan perzinahan dalam Hukum Pidana Korea Selatan karena ketentuan perzinahan membatasi hak-hak individu, ketentuan perzina tidak efektif dan kesadaran hukum dalam rakyat Korea Selatan telah berubah. Walaupun trend-trend dunia sekarang, masih ada beberapa negara yang masih mengatur ketentuan perzinahan dan menghukum yang melakukan perzinahan. Indonesia adalah salah satu negara yang masih mengatur ketentuan perzinahan dan menghukum yang melakukan perzinahan walaupun Indonesia bergabung ICCPR dan CEDAW. Tanpa memperhatikan kedaulatan setiap negara dan factor social bermacam-macam, Negara yang mengatur ketentuan perzinahan harus mematuhi hukum internasional. Hukum internasional dan setiap negara harus mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

---

This research aims to make a legal review to adultery law in South Korea, Indonesia and International law. The thesis discuses with legal principles of South Korea, Indonesia and International law regarding criminal nature of adultery along with legal histories of each party in this issue and make comparisons. In 21st century, a lot of international organization movements are made to abolish adultery provision within penal code. Recently, South Korean Constitutional Court decided to abolish adultery law provision within their penal code because the provision restricts individual rights, ineffectiveness of provision and change of legal awareness among South Koreans. Despite of current world trend, some countries still retain and execute punishment of adultery. Indonesia is one of the countries that retain and execute punishment of adultery despite of the fact that Indonesia is party of ICCPR and CEDAW. Regardless of state sovereignty and various social factors, countries that retain adultery provision need to respect the international law. Both international law and state party need to look for common ground that can satisfy both parties."

" ABSTRAK Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Praktek yang berlaku sekarang ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara karena Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak melarang untuk menjadikan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek Fidusia. Namun demikian, tetap dibutuhkan pembaharuan terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam merancang hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, hendaknya Indonesia memperhatikan tata cara hukum jaminan negara lain, terutama negara yang menjadi supplier pesawat udara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan hukum jaminan terhadap pesawat udara antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun bagian-bagiannya dapat dijadikan jaminan, dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Amerika Serikat sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

ABSTRACT Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. The current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United States of America. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United States has similarities and differences. The main visible difference is that in the United States, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United States has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United States are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."