Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pergeseran bentuk dan makna dalam penerjemahan terjadi karena perbedaan aturan dan budaya masing-masing bahasa. Hal ini juga terjadi pada cerpen berjudul Nadir yang terdapat dalam kumpulan cerpen Niederungen karya Herta Mueller (2010) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tiya Hapitiawati berjudul Nadir (2022). Subjek dalam penelitian ini adalah metafora antropomorfik yang ditemukan dalam cerpen Nadir. Fokus penelitian ini adalah pergeseran bentuk dan makna pada metafora antropomorfik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan studi pustaka. Kalimat yang mengandung metafora antropomorfik dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan dianalisis pergeseran bentuknya berdasarkan teori dari Catford (1965) dan teori pergeseran makna dari Simatupang (1999) dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Duden dan Dict.cc untuk bahasa Jerman. Dari 29 data metafora antropomorfik, ditemukan 46 pergeseran. Pergeseran bentuk berjumlah 43 dengan detail 14 pergeseran struktur, enam pergeseran kelas kata, 21 pergeseran unit, dan dua pergeseran intrasistem. Sementara itu, pergeseran makna berjumlah tiga, ketiganya adalah pergeseran makna generik ke spesifik. Dari semua data, tidak ada pergeseran makna budaya yang terjadi. Selain itu, ada pula tiga data yang tidak mengalami pergeseran dan sebuah data yang dalam TSu bukan merupakan antropomorfik.

---

Category shift and meaning shift occur in translation because of the differences in each language's rules and culture. These shifts also exist in a narrative text, Nadir, which is part of the narrative text compilation book Niederungen written by Herta Herta Mueller (2010). The book is translated into Indonesian by Tiya Hapitiawati into Nadir (2022). Anthropomorphism found in Nadir is the subject of this research. This research’s focuses are category and meaning shift in anthropomorphism. The methods are qualitative descriptive and library research. The sentence which contains anthropomorphism is analyzed through the qualitative descriptive method and its shifts are also analyzed through category shift theory by Catford (1965) and meaning shift theory by Simatupang (1999). Tools used in this research are Kamus Besar Bahasa Indonesia, Duden, and Dict.cc. The result is from 29 anthropomorphisms, there are 46 shifts on them. The category shift has 43 data with 14 structure shifts, six class shifts, 21 intra-system shifts, and two unit shifts. The meaning shift has three data. All of them are generic to specific. No data was found on the cultural point of view shift. There are also three data that don’t have shifts and a data that isn’t a part of anthropomorphism in German, but it is in Indonesian."

"globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. fenomena ini mempengaruhi langsung hidup dan perkembangan negara kesatuan republik indonesia, disatu sisi memberikan bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional"

"The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body eqquiped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right's protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworm; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies."

"Latar Belakang: Untuk tujuan kuratif, regimen D37 masih menjadi pilihan utama kemoterapi induksi remisi pada LMA yang bukan leukemia promielositik akut (LPA). Tercapainya remisi lengkap (CR) serta waktu yang diperlukan untuk mencapainya menentukan kesintasan. NCCN dan ESMO merekomendasikan pemeriksaan sumsum tulang hari ke-14 kemoterapi untuk memprediksi CR, namun metode ini bersifat invasif dan masih kurang akurat. Tujuan: Mengkaji peran nadir leukosit dalam memprediksi CR pada pasien LMA yang menjalani kemoterapi induksi remisi D3A7. Metode Penelitian: Studi prognostik dengan desain kohort retrospektif dilakukan di RS Dharmais PKN dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan data rekam medis pasien yang menjalani kemoterapi induksi remisi D3A7 dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2019. Peran prediktif kadar lekosit nadir dan waktu yang diperlukan untuk tercapainya terhadap CR dinilai melalui analisis kurva ROC. Hasil: Seratus satu subjek penelitian direkrut dengan median usia 39 tahun dan 55% pria. Sebanyak 55,4% subjek mencapai CR. Kadar leukosit nadir memiliki peran dalam memprediksi CR (AUC 0,63; IK 95% 0,52 – 0,74) namun tidak untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kesimpulan: Kadar nadir leukosit memiliki peran dalam memprediksi CR namun tidak untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya pada pasien LMA non-LPA yang menjalani kemoterapi induksi remisi D3A7.

---

Background: The D3A7 regimen is still the main choice of remission induction chemotherapy in AML. Achieving complete remission (CR) and the time required to achieve it determine survival. NCCN and ESMO recommend bone marrow examination on day 14 of chemotherapy to predict CR, but it is invasive and less accurate. Objective: To examine the role of the leukocyte nadir in predicting CR in AML patients undergoing D3A7 chemotherapy. Methods: A prognostic study with retrospective cohort design was conducted at Dharmais PKN Hospital and Dr. Cipto Mangunkusumo Public Hospital based on medical record data of patients underwent D3A7 remission induction chemotherapy from January 1, 2015 to December 31, 2019. The predictive role of nadir leukocyte level and the time required to achieve it was assessed. Results: One hundred and one subjects were recruited with median age 39 years and 55% men. A total of 55.4% subjects achieved CR. Nadir leukocyte level had a role in predicting CR (AUC 0.63; 95% CI 0.52 – 0.74) but not for the time required to achieve it. Conclusion: The nadir leukocyte level has a role in predicting CR but not for the time required to achieve it in non-APL AML patients undergoing D3A7 remission induction chemotherapy."

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, danperdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satupun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggotamasyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakatinternasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalahInternational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkankovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnyadengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwaselanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyaikewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentangHak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan MahkamahKonstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusiawarganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalamhukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnyadikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakhukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan prosespenyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijennegara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenanganpenyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidaksecara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanismepemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanismekomplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasadirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akanmelanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasimanusia.

---

ABSTRACTDevelopment of science and technology is fast on all fronts, especially in the fieldis the development of economic, financial, and trade that will give effect to thelaw also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as amember of the international community. State of Indonesia as a member of theinternational community has ratified international conventions, one of which isthe International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enactedinternational covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the ActRepublic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is acountry of law, which has the protection of human rights obligations in the runrule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rightsand through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of theConstitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 datedMarch 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 hasbeen protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, butimplementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesiaare practical there are conflicts, particularly associated with practical conductedby law enforcement officers or law enforcement and other state officials,especially associated with the process of tapping the interests of law enforcementand intelligence interests of the state. Because of the ten laws governingwiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, brightand clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do noteven regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically providedfor citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then theconcern would violate the privacy rights that are the foundation of human rightsprotection."

"ABSTRAKMasalah-masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia sejak rnasa awal pengiriman tahun 1979 hingga kini tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari media di Indonesia menyajikan berita tentang penderitaan pars TKI yang mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, dan berkonflik dengan hukum negara setempat dan bahkan kematian mereka sendiri. Dasar hukum dan prosedur administratif penempatan, pengiriman, dan perlindungan TKI telah dibuat, direvisi, dan diganti oleh pemerintah berkali-kali. Sejak penetapan dalam GBHN 1993 yang memuat prosedur pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri sampai dengan diundangkannya W No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan, dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, masalah-masalah yang dihadapi TKI masih tetap berlanjut.PeneIitian ini bermaksud melihat bahwa kesinambungan persoalan TKI tersebut berakar pada kesalahan dalam kerangka teoritik kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM TKI. Dasar hukum dan implementasi perlindungan itu seharusnya dilihat dalam kerangka interdependensi HAM yaitu, dalam hal hak-hak TKI, antara hak atas pekerjaan (the rights to work) dan hak dalam pekerjaan (the rights at works).Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode yuridis formal terhadap bahan hukum mengikat termasuk bahan hukum sekunder dan tertier dari dasar hukum yang relevan dan implementasinya di bidang perlindungan TKI, penelitian ini menemukan bahwa dalam dasar hukum dan implementasi kewajiban negara untuk memberi perlindungan HAM kepada TKI tidak didasarkan pada kesalingterkaitan antara hak atas pekerjaan dan hak dalam pekerjaan. Absennya kerangka teoritik lingkaran hak-hak (circle of rights) dalam dasar hukum dan implementasi perlindungan HAM TKI ini menjadi penyebab berlanjutnya masalahmasalah yang dihadapi mereka.

---

ABSTRACT

Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on.

This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work.

By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers.;Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on.This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work.By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers."