Najmu L. Sopian
"The issue of law enforcement is central to land property rights. Modes of property rights
enforcement can be performed either with or without intervention of the state. This article focuses
on the latter mode of enforcement; that is, how people manage to enforce their land rights without
the involvement of state institutions and to what extent informal arrangements can offer effective
enforcement and secure land property rights. This article also contributes to the debate on how
formal and informal institutions can be used to secure property rights and resolve disputes over
land ownership. In particular, this paper examines how the people of Flores, East Nusa Tenggara
Province, settle land disputes among themselves. Many available studies indicate that the residents
of Flores rely heavily on informal land dispute resolution based on adat (customary) law rather
than formal or legal rules. Adat provides certain sense of security and has been proven effective in
resolving conflicts in a relatively closed and homogenous community. Moreover, it offers greater
accessibility, flexibility and legitimacy that support reconciliation process between the disputing
parties.
Isu penegakan hukum merupakan masalah inti dalam perlindungan hak-hak kebendaan atas
tanah. Perlindungan atas hak kebendaan tersebut dapat diberikan baik oleh Negara maupun
oleh aktor-aktor lain selain Negara. Artikel ini fokus pada perlindungan yang diberikan oleh
aktor bukan Negara, yaitu bagaimana masyarakat mampu untuk melindungi hak-hak kebendaan
mereka tanpa keterlibatan institusi Negara. Pertanyaannya adalah,sejauh mana institusi informal
dapat bekerja secara efektif untuk memberikan perlindungan atas hak kebendaan atas tanah?
Artikel ini juga berkontribusi terhadap debat mengenai bagaimana institusi formal dan informal
dipergunakan oleh masyarakat untuk melindungi hak milik mereka dan untuk menyelesaikan
konflik terkait dengan tanah dalam masyarakat. Secara khusus, artikel ini membahas mengenai
bagaimana masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur mempergunakan hukum adat untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat Flores masih sangat bergantung kepada mekanisme hukum Adat ketimbang hukum
nasional. Hukum Adat terbukti memberikan perlindungan kuat terhadap hak kebendaan dan
dapat mengatasi konflik secara efektif, terutama dalam sebuah komunitaskecil yang homogen.
Selain itu, hukum Adat memberikan akses yang lebih besar, lebih fleksible, dan memiliki legitimasi
yang kuat dalam proses rekonsilitasi diantara para pihak yang bersengketa."
