Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims to: (1) specify factors mediating the effects of consumer animosity towards theconsumers’ willingness to purchase imported products; (2) specify factors mediating the effects of allocentrismtowards consumers’ purchasing willingness on imported product; and (3) examine whetherproduct quality comparison between domestic vis-à-vis imported products moderates the relationshipsbetween: (a) consumer animosity and consumers’ willingness to purchase (b)ethnocentrism andconsumers’ willingness to purchase. A survey was conducted to 209 respondents that have boughtMalaysian products in the past three months and lived in Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, andBekasi) area. The result shows that ethnocentrism mediated the relationship between animosity andconsumers’ willingness to purchase; while it does not work as a mediator in the relationship betweenallocentrism and consumers’ willingness to purchase. In addition, product quality comparison doesnot moderate the relationship between animosity and consumers’ willingness to purchase as well asethnocentrism and consumers’ willingness to purchase. Interpretations, contributions, and implicationsfor manager are also discussed.Studi yang bersifat eksplorasi ini fokus pada persepsi dokter terhadap produk farmasi domestikdan multinasional . Dokter dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat dengan menjalankanperan sebagai pengguna ( user ), pemberi pengaruh (influencer) , penjaga arus informasi (gatekeeper)dan pembuat keputusan (deciders), sedangkan pasien melakukan peran sebagai pembeli (buyer) danpengguna (user). Perbedaan persepsi diukur dalam hal produk, citra merek dan harga. Data dikumpulkandari sampel 15 dokter (n = 15) dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pertanyaanyang diukur dalam skala Likert . Penelitian ini mengungkapkan bahwa citra merek merupakan faktoryang paling mempengaruhi harga obat-obatan dan citra merek sangat berkaitan dengan kualitas dantingkat promosi untuk produk yang mendasarinya. Selain itu, dokter menganggap produk multinasionalberbeda dan lebih baik dari produk dalam negeri karena citra merek yang lebih kuat . Penelitianini juga memberikan kesimpulan bahwa preferensi dokter tidak sepenuhnya bebas bias dan dapat dipengaruhioleh perusahaan obat-obatan. Karena penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, makatemuan penelitian ini perlu divalidasi dalam studi lanjutan dengan sampel yang lebih besar."

"Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tiga: (a) memperjelas faktor yang memediasi pengaruh consumer animosity terhadap minat beli konsumen atas produk impor; (b) memperjelas faktor yang memediasi pengaruh allocentrism terhadap minat beli konsumen atas produk impor; dan (c) mengetahui apakah perbandingan kualitas produk antara produk lokal dan produk impor memoderasi hubungan antara consumer animosity dan minat beli konsumen dan hubungan antara etnosentrisme konsumen terhadap minat beli konsumen. Responden dalam penelitian ini berjumlah 209 responden yang pernah membeli produk asal Malaysia dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dan berdomisili di Jabodetabek. Hasil penelitian ini menyatakan jika etnosentrisme terbukti memoderasi hubungan antara animosity dan minat beli konsumen. Namun pada hubungan antara allocentrism dan minat beli konsumen, etnocentrisme tidak memainkan peran sebagai moderator. Sementara itu perbandingan kualitas produk terbukti tidak memoderasi hubungan antara animosity dan etnosentrisme terhadap minat beli konsumen. Pembahasan serta konstribusi dan saran juga turut dibahas.

---

The purpose of this paper is three-fold: (a) specifying the factor that mediates the effect of consumer animosity on attitude towards imported products; (b) specifying the factor that mediates the effect of allocentrism on consumers attitudes towards imported product; and (c) examining whether product quality comparison between domestic vis-à-vis imported products moderates the relationships between consumer animosity and consumers willingness to purchase as well as between ethnocentrism and consumers willingness to purchase. A survey was sent to 209 respondents that have bought Malaysian products in the past three months and domicile in Jabodetabek.

The result indicated that ethnocentrism was mediated the relationship between animosity and consumers willingness to purchase. However ethnocentrism was not mediated the relationship between allocentrism and consumers willingness to purchase. In addition, the product quality comparison was not moderated the relationship between animosity and consumers’ willingness to purchase as well as ethnocentrism and consumers willingness to purchase. Interpretations, contributions, and implications for manager are discussed."

"ABSTRAKTopBikes adalah perusahaan lelang sepeda motor bekas yang dikelola oleh Jules. Perusahaan ini sedang dalam proses memodernisasikan diri dengan memperkenalkan sistem komputerisasi baru, sehingga dapat tetap bertahan terhadap kompetisi di luar. Makalah ini akan membicarakan tentang kelayakan penerapan sistem tersebut dan apakah sistem tersebut akan mempengaruhi perusahaan secara positif. Juga di dalam makalah ini, beberapa data flow diagram atau DFD akan menunjukkan bagaimana semua data bergerak antara sistem dan penggunanya.

---

ABSTRACTTopBikes is a company that auctions second-hand motorcycles, and it is managed by Jules. The company is looking to modernise itself by introducing a computerised system, so it can sustain the competition. This assignment will talk about the feasibility of implementing such system in the company and whether it will be positively affecting the company. Also in this assignment, the data flow diagrams or DFDs will show how all of the data move between the system, including the website, and its users."

"ABSTRAKCoiled tubing merupakan jasa di bidang migas dalam perawatan sumur dengan tujuan meningkatkan produksi minyak gas bumi. Analisis kelayakan finansial proyek dibutuhkan sebagai hal terpenting dalam menentukan nilai ekonomis proyek. Net Present Value NPV merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam analisis kelayakan proyek pada penelitian ini. Faktor penting pembentuk nilai NPV adalah tarif diskonto atau discount rate i yang dihitung konstan sampai masa pegembalian sumber modal, meskipun pada kenyataannya faktor yang mempengaruhi i setiap tahun tidak selalu sama, sehingga dibutuhkan pemodelan untuk mendekati nilai i yang tepat.Weighted Average Cost of Capital WACC digunakan sebagai metode dalam menghitung nilai i dengan menggabungkan ekuitas dan hutang sebagai struktur modal. Metode fuzzy digunakan untuk memperoleh nilai WACC yang tepat dari faktor pembentuk yang samar dengan menggunakan Triangular Fuzzy Number TFN . Periode proyek yang relatif pendek dengan nilai sumber modal yang tinggi merupakan risiko selanjutnya sehingga metode Risk Adjusted Discount Rate RADR digunakan untuk memperoleh nilai i yang sesuai. Dari pengolahan data, WACC memberikan nilai i 13.61 dan NPV sebesar Rp 964.215.293,88. Sedangkan fuzzy menghasilkan nilai i 13.53 dengan NPV Rp 979.733.959,80 serta RADR memberikan nilai i 16.00 dengan NPV Rp 520.191.241,50. Kata kunci: Analisis kelayakan, coiled tubing, Net Present Value NPV , discount rate, Weighted Average Cost of Capital WACC , Triangular Fuzzy Number TFN , Risk Adjusted Discount Rate RADR.

---

ABSTRACTCoiled tubing is well intervention services in oil gas industry with objective to increase well production. The feasibility study is an important analysis to ensure economic value of the project. The author using Net Present Value NPV as one of feasibility factor which its value influenced by discount rate that calculated constant until return period of financial capital despite discount rate factor always change year by year then mathematic modeling required to determine discount rate precisely. Weighted average cost of capital WACC utilized as method to find the discount rate by considering value of company equity and cost of debt. Fuzzy method was chosen to accommodate uncertain of WACC rsquo s factors by using Triangular Fuzzy Number TFN . In other hand, the project require high financial capital cost with short project duration, so Risk adjusted discount rate RADR was used to determine appropriate discount rate. The value of each methods was calculated with result of WACC is 13.61 with NPV Rp 964.215.293,88. IDR, TFN is 13.53 and 979.733.959,80 IDR for NPV and RADR is 16.00 with amount of NPV is 520.191.241,50 IDR Keywords Feasibility study, coiled tubing, Net Present Value NPV , discount rate, weighted average cost of capital WACC , triangular fuzzy number TFN , risk adjusted discount rate RADR "

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.

---

Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.

This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in information

security."

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."

"Bantuan dalam bentuk uang diadopsi pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2022.  Masalah dalam penelitian ini adalah prasangka terkait penggunaan bantuan uang yang tidak tepat guna oleh penyintas. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pembuktian terkait pemanfaatan bantuan uang oleh penyintas bencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berbentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data menggabungkan observasi, wawancara informan kunci, Focus Group Discussion, dan telaah dokumen kunci. Analisis data, menggunakan model alir. Hasil penelitian membuktikan bahwa penyintas penerima bantuan uang memprioritaskan penggunaan uang untuk kebutuhan prioritas. Kesimpulan penelitian ini adalah keraguan penggunaan bantuan uang secara tidak tepat oleh penyintas bencana tidak terbukti. Rekomendasi strategi antisipasi risiko antara lain memastikan nilai transfer yang sejalan dengan kesenjangan kebutuhan, seleksi penerima manfaat yang tepat, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dalam pengelolaan bantuan uang, dan variasi strategi komunikasi terkait penyaluran bantuan uang secara teratur.

---

Humanitarian agencies adopted cash assistance after the Cianjur Earthquake, West Java, 2022. The problem identified is the common perception of the risk of misuse if cash assistance is provided. The research objectives are to provide reliable evidence related to disaster survivors' utilization of cash assistance. The research methodology adopts a qualitative approach through a case study of cash assistance.  Data collection methods vary from observation, Focus Group Discussion (FGD), Key Informant Interview (KII), and literature review. Data analysis will use the flow model.  The research results show evidence that cash assistance beneficiaries utilized the cash assistance for priority. The research concludes there is very little evidence to claim that disaster-affected survivors misuse the cash assistance. For future practice, the research recommends risk anticipation actions such as appropriate transfer value calculation; appropriate beneficiary selection process; community empowerment, especially through the involvement of women; and adoption of regular communication."