Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Shareholder has limited liability up to value of his owned share, without involving his personal property. How about if there is only a single shareholder? Act No. 40/2007 arranges that corporate should be erected by two person or more....."

"ABSTRAKPemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitudilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakansuatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atassaham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurusdalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbulpermasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalampengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Sahampengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? danbagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yangtidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studikepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untukmengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas sertasecara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnyatentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACTTransfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlorShares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the sharesshould be made by Authorized Director. In the event of any change in the board ofDirector of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary toregistered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is Howthe enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares incase the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been setforth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shareswhich not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research isto knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspectsofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penyempurnaan Pedoman Akuntansi Sub Bab Prinsip dan Acuan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dilakukan oleh PT Konsultan AAA untuk klien Unit Usaha Syariah (UUS) BBB. SAK dan kebijakan yang mendasari sub bab ini adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan Peraturan Bapepam - LK No. VIII.G.7 yang relevan dengan aktivitas bisnis klien. Penyempurnaan terhadap pedoman akuntansi klien secara keseluruhan dilakukan terakhir kali di tahun 2014-2015, sehingga dibutuhkan penyempurnaan terbaru untuk mengakomodasi adanya perubahan SAK dan peraturan terkait yang berubah dari tahun 2015 hingga 2021. Prosedur penyempurnaan yang dilakukan dengan: (i) menganalisis perubahan SAK relevan; (ii) memetakan perubahan SAK relevan terhadap pedoman akuntansi; dan (iii) mengidentifikasi SAK yang belum diadopsi. Hasil kerja dari prosedur tersebut dituangkan dalam bentuk hasil penyempurnaan dokumen sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Evaluasi prosedur penyempurnaan dilakukan dengan membandingkan prosedur riil atau sebenarnya terkait penyempurnaan pedoman akuntansi sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA maupun dengan peraturan terkait.

---

This internship report discusses the evaluation of the procedure for improving the Accounting Guidelines for Sub-Chapter Principles and Reference for Presentation of Sharia Financial Statements carried out by PT Konsultan AAA for BBB Syariah Business Unit (SBU). SAK and the policies that underlie this sub-chapter are PSAK 101 concerning Presentation of Islamic Financial Statements, Indonesian Islamic Banking Accounting Guidelines and Bapepam - FS Regulation No. VIII.G.7 relevant to the client's business activities. Improvements to the client's accounting guidelines as a whole were last carried out in 2014-2015, so that the latest improvements are needed to accommodate changes in SAK and related regulations that change from 2015 to 2021. Improvement procedures are carried out by: (i) analyzing changes in relevant SAKs; (ii) map relevant changes to SAKs against accounting guidelines; and (iii) identify SAKs that have not been adopted. The results of the work of the procedure are stated in the form of the results of the refinement of the Principles and Reference sub-chapter document - Presentation of Islamic Financial Statements. Evaluation of the improvement procedure is carried out by comparing the real or actual procedures related to the improvement of the accounting guidelines of the Principles and Reference sub chapter - Presentation of Sharia Financial Statements with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA and related regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the procedures carried out are in accordance with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA as well as with related regulations.

"

"Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Proses pembuktian adanya dugaan praktik perjanjian kartel diantara para pelaku usaha menjadi suatu masalah bagi KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat, dan untuk menyimpulkan adanya perjanjian atau kesepakatan diperlukan adanya dukungan suatu bukti. Dalam perilaku kerja sama, bukti dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Direct Evidence dan Indirect Evidence Circumstantial Evidence . KPPU dipertanyakan dasar dalam menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti. Tesis ini mengkaji dan membahas mengenai penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dalam pembuktian perkara-perkara kartel dengan membandingkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, dan Putusan KPPU 04/KPPU-I/2016. Penelitian ini adalah penulisan hukum yuridis normatif yang memusatkan perhatiannya pada kajian tentang peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan sebagai tolak acuan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan indirect evidence khususnya bukti ekonomi dibutuhkan dalam pembuktian atas pelanggaran persaingan usaha, karena karakter perilaku di dunia usaha berbeda jenis maupun bentuknya. Dari ketiga putusan KPPU disebutkan di atas, bahwa terdapat dua 2 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 1 satu putusan yang dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan indirect evidence khususnya bukti ekonomi mampu membantu KPPU dalam mengungkapkan terjadinya kartel. Penulis menyarankan untuk menempatkan pasal terkait indirect evidence sebagai lsquo;bukti tersendiri rsquo; dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Cartel is a type of agreement by business actors who are anti of competition. The proofing process of the alleged practice of cartel agreement among business actors remains an issue for The Business Competition Supervisory Commission KPPU in solving unfair business competition cases, moreover, to conclude the existence of deal or agreement, the supporting evidence are needed. In cooperative behavior, the evidence can be divided into two types Direct Evidence and Indirect Evidence Circumstantial Evidence . The utilization of indirect evidence as an instrument of validation by KPPU is questionable. This thesis examines and discusses the use of indirect evidence, especially economic evidence in cartel cases by comparing KPPU Decision Number 08 KPPU I 2014, KPPU Decision Number 02 KPPU I 2016, and KPPU Decision Number 04 KPPU I 2016. This research is the writing of normative juridical law which focus its attention on the study of legislation including court decision as reference. The result of the research concludes that indirect evidence, especially economic evidence is needed in the verification of business competition violation, because the behavioral character in the world of business varies in types and forms. Of the three KPPU decisions mentioned, there are two 2 decisions enforced by the District Court and 1 one decision annulled by the District Court Judge. This explains that the use of indirect evidence, especially economic evidence, is able to assist KPPU in revealing the occurrence of cartel. The author suggests to put articles related to indirect evidence into ldquo separated evidence rdquo in the amendment of Act No. 5 of 1999."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."