Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil penulisan yang dikemukakan dalam disertasi ini, tersusun berdasarkan penelitian tentang Migrasi Tenaga Kerja Bawean ke Malaysia yang dikaji dengan pendekatan Sosiologi Ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak memfokuskan kepada gejala perubahan struktur tenaga kerja tetapi lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dan penyesuaian lembaga sosial-ekonomi di masyarakat Bawean. Dua pertanyaan pokok yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah: (a) Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Bawean yang bertumpu pada pencarian nafkah ke manca negara dapat berkembang dan dipertahankan, (b) Apakah pengaruh dari perkembangan tersebut terhadap kehidupan sosial-ekonomi di daerah Bawean.Penelitian ini mengikuti paradigma konstruktif yang menilai bahwa jenis penelitian kualitatif lebih tepat untuk mengkaji masalah sosial terutama dalam menjelaskan gejala perubahan. Strategi penelitian yang dipakai adalah Practical Ethnomethodology, dimana pengumpulan data dan analisa di pusatkan pada kajian wholistik terhadap kesatuan masyarakat tertentu (Bawean) namun secara praktis hasil-hasilnya kemudian di hubungkan dengan struktur dan perubahan di luar atau di manca negara. Didalam analisa ini di hubungkan antara perubahan di tingkat lokal dan perubahan di tingkat nasional dan manca negara.Metode analisa penelitian ini menggunakan analisa inter dan antar situs. Proses analisa berpusat pada dusun kemudian diperluas dengan perbandingan di tingkat desa, kecamatan, sampai menemukan gejala penyesuaian lembaga sosial-ekonomi masyarakat Pulau Bawean. Hasil temuan ini, kemudian di perdalam dan diperluas dengan kajian lapangan di Malaysia untuk mengamati orang Bawean di manca negara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen sejarah dan kajian tentang masyarakat bawean terdahulu baik di Bawean maupun di Malaysia. Informan penelitian ini di pilih dengan metode snowball, di mulai dengan memilih secara purposive beberapa migran yang tinggal di Malaysia, kemudian dikembangkan informasi tentang keluarga, teman, cara migrasi, kehidupan, sosial ekonomi di Malaysia. Berdasarkan informasi ini, kemudian telusuri lebih jauh koneksi informasi sampai pada masyarkat non migran, pendatang, kyai, keluarga yang ditinggal, sekolahan, dan sebagainya.Hasil penelitian ini, secara umum menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi internasional (yang berbentuk bekerja merantau di Malaysia) masyarakat Bawean merupakan hasil timbal balik antara perubahan pengetahuan, perilaku, kelembagaan sosial-ekonomi di tingkat lokal dan penyesuaian terhadap pengarub dari sistem kehidupan ekonomi internasional di Malaysia. Perubahan-perubahan tesebut telah berdampak pada perkembangan ekonomi migran tenaga kerja internasional dan juga terjadinya perubahan struktur kehidupan di daerah asal. HIal ini menunjukkan hubungan dua arah dan proses transformasi ekonomi internasional dan transformasi masyarakat lokal. Semua ini membuktikan bahwa masyarakat lokal tidak saja berubah dan bergerak mengikuti arus kecairan global (Global Fluids) tetapi mereka juga mempunyai usaha membentuk identitas dan daya saing dalam sistem ekonomi internasional.Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan untuk memandang ekonomi tidak saja didasari oleh asumsi-asumsi yang meletakkan pondasi ekonomi hanya dalam bentuk indikator ekonomi makro yang bersifat ekonomis tetapi juga sangat penting untuk dimasukkan pondasi sosial dari ekonomi yang berupa jaringan dan dukungan kepentingan sosial. Prinsip ini adalah pondasi untuk membangun pemahaman ekonomi suatu komunitas dan sudut pandang masyarakatnya atau ethno-economics. Dalam pandangan ini ukuran keberhasilan bukan diambil dari indikator makro ekonomi tetapi orientasi keberhasilan yang mendorong masyarakat itu sendiri, seperti kesejahteraan keluarga, pembangunan rumah dan investasi kepada keluarga. Demikian juga regulasi ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga tidak saling merusak antara kelembagaan ekonomi yang baru dan lembaga yang lama.Sifat kelekatan (embededness ekonomi dengan konstruksi pengetahuan, jaringan, dan kebiasaan masyarakat yang sudah terlembaga) menjadi strategi pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Jaringan Sosial, trust, modal sosial, dan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan lingkungan sekitarnya (di dalam dan luar negeri) di dalam masyarakat itu sendiri menjadi penjelasan penting dalam pembangunan ekonomi. Ini merupakan agenda pengembangan ilmu ekonomi dan sosiologi ekonomi di masa selanjutnya."

"ABSTRAKSejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sehingga menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu lahir ne_gara Republik Indonesia yang merupakan negara Kesatuan,se_bagaimana yang dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Kemudian datang Belanda menuntut haknya atas wilayah Indonesia yang dulu disebut dengan Hindia Belanda. Belanda menganggap masih berdaulat atas wilayah Indonesia. tentu saja bangsa Indonesia tidak begitu mudah untuk menyerahkan tanah airnya. Maka di sini timbul sengketa antara bangsa Indonesia dengan Belanda, tentang siapa yang berdaulat atas wilayah Indonesia. Melalui berbagai cara pihak Belmda ber-usaha terus mendapatkan Indonesia. Mulai dengan aksi- aksi militer lokal, mengadakan konperensi-konperensi sandiwara untuk membentuk negara- negara boneka terhadap daerah-dae_rah yang berhasil didudukinya, sampai kepada aksi militer totalnya yang dilakukan hingga dua kali, yaitu pertama pa-da tanggal 21 Juli 1947 dan kedua pada tanggal 19_Desember 1948.Sementara itu perundingan yang diadakan, balk de ba_wah pengawasan Inggeris maupun di bawah pengawasan badan dunia, PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa) yang dilakukan oleh _

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on Cybercrime pada utamanya memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas dalam menentukan yurisdiksi atas tindak pidana hacking. Dalam praktik di Indonesia, penentuan yurisdiksi terhadap tindak pidana hacking memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas yang dikaitkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana hacking tersebut.

---

The focus of this study is about determining a state jurisdiction in international hacking offences according to Convention on Cybercrime. In determining the jurisdiction, Convention on Cybercrime recognizes territoriality principle, nationality principle and other principles recognized by the member states? domestic laws. From the analysis, it is seen that most member states? practices use the territoriality and nationality principle in determining the jurisdiction for hacking offences related to the damage caused to one state. The regulations and practices of jurisdiction to international hacking offences in Indonesia shows that Indonesia recognizes the same principles as the Convention on Cybercrime."