Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aceh during the 2004 tsunami was a war-zone, with Indonesia's military engaged in a major operation to crush a separatist rebellion that had been simmering since 1976. Even though the funds had been donated for tsunami relief, any real reconstruction of Aceh had to consider the impact of the conflict on the well-being of the population, as well as governance and administrative capacities."

"Pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilanda tsunami yang menyebabkan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan, bencana tersebut tentunya akan menghambat pembangunan. Bencana ini menarik simpati Pemerintah Jepang untuk membantu Indonesia dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tsunami. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Pada bulan Januari 2005 diketahui memberikan bantuan medis kepada warga yang terkena dampak bencana, kemudian disusul dengan program bantuan teknis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan menunjukkan dan menjelaskan program-program bantuan JICA yaitu Community Empowerment Program (ECP) dan proyek dalam Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation dan dampaknya terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literasi. Dengan kedua pendekatan tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa program-program bantuan JICA sesuai dengan teori tentang bantuan Internalsional yang oleh Holsti yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini.

---

In 2004 the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) was hit by a tsunami which caused damage to various aspects of life, the disaster would certainly hampering development. This disaster attracted the sympathy of the Japanese Government to assist Indonesia in the rehabilitation and reconstruction of Aceh after the tsunami disaster. The Japanese government through Japan International Cooperation Agency (JICA) in January 2005 was known to provide medical assistance to residents affected by the disaster, then followed by a technical assistance program for the rehabilitation and reconstruction of the area. Based on this case, this study will show and explain JICAs assistance programs namely Community Empowerment Program (ECP) and projects in the Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation and their impact on the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). This research is a qualitative research with literacy studies. With these two approaches, the results of the research show that the JICA assistance programs are in accordance with the theory of Holsti International assistance that the authors used to analyze this research."

"Tree farming such as coconut, cocoa, cocoa, coffee, rubber and rambutan was dominant in the west coast of Aceh prior to tsunami. The farming is not only important for sustainable livelihood, but also for superior environmental protection..."

"ABSTRAKNota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan AcehMerdeka merupakan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai,menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Pada dasarnya kebijakanreintegrasi adalah sebagai suatu instrumen kebijakan sosial dalam membangunperdamaian di Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi kebijakanreintegrasi pascakonflik di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaanya,implementasi kebijakan reintegrasi didukung oleh beberapa faktor seperti: adanyalisensi, komunikasi, disposisi, dan sumberdaya. Namun demikian, beberapa haljuga menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan, yaitu: sumberdayayang tidak memadai, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya kompetensi.

---

ABSTRACTMemorandum of Understanding between the Government of The Republic ofIndonesia and The Free Aceh Movement is a commitment to a peaceful,comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity forall. Basically, reintegration policy is an instrument of social policy for peacebuilding in Aceh based on MoU Helsinki. With qualitative approaches, this thesisexplains the implementation of reintegration policy of post conflict in North Acehregency. There are some factors supported the implementation of those policieslike license, communication, disposition, and recourses. But, in another side, thereare some barrier factors for the implementation of policy like unequal resources,incomplete of information, and lacks of competence."

"Tesis ini membahaspelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai strategi reintegrasi pasca konflik dengan mempelajari program pemberdayaan ekonomi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) di Kab. Aceh Utara. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, dengan kelompok sasaran mantan kombatan, tahanan politik/narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. Ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi berhasil mendukung strategi reintegrasi pasca konflik dalam jangka pendek, namun tidak berhasil mengembangkan tujuan jangka panjang sebagai pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan adalah: reintegrasi sebagai kesatuan; faktor keamanan; rasa memiliki; penetapan prioritas; dukungan internasional; dan kejujuran. Adapun faktor-faktor penghambat adalah: kurangnya kapasitas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya dukungan pemerintah lokal.

---

This thesis discusses the implementation of economic empowerment program as a post-conflict reintegration strategy by studying economic empowerment program of BRA (Aceh Reintegration Agency) in North AcehRegency.The program was implemented from 2006 to present, whereas the target group are former combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. It was found that the economic empowerment program is successful for supporting postconflict reintegration strategy in the short term, but failed to develop a long-term goal as empowerment. Supporting factors found are: reintegration as a whole concept; security; ownership, the hierarchy of priorities; international support, and accountability. The limiting factors are: capacity building; limitations of time, funding scarcity, and unresponsive local government."