Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.
Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?
Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.
Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).
The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.
The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?
Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.
This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.
"
