Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur para abdi dalem atau pegawai kerajaan namun tidak mengenal pembagian seperti publik atau perdata maupun materil atau formil seperti dalam ilmu hukum masa kini.

---

This study describes Angger-angger Pradata Akir, a king?s law written in the late 18 century in Surakarta and Yogyakarta after the Mataram period. It seems that the Javaneese society at that time has already known a kind of law to control the officials of the kingdoms. In so far there was no law classification on public and private law e.z which begun in the modern law."

"Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam jajaran katalog PDH, berbeda dari ketentuan AACR2. PDH dan AACR2 lama-lama menentukan tajuk entri utama Undang-Undang Dasar pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-Undang Dasar. Untuk Ketetapan MPR juga PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada MPR sendiri yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Begitu pula untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tajuknya pada yurisdiksi Indonesia, namun dengan judul seragam yang berbeda. PDH menggunakan judul seragam yang umum yaitu Undang-undang, peraturan, dsb._ dan Peraturan perundang-undangan sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan. Untuk Keputusan Presiden, pertama, PDH menetukan tajuk entri utamanya pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-undang, peraturan, dsb. dan Peraturan perundang-undangan. Kemudian tajuk ini dirubah pada jabatan Presiden yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Peraturan perundang-undangan. Menurut AACR2 tajuk ini dibentuk pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam bagi Keputusan Presiden. Terhadap peraturan-peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri dan jabatan dibawahnya serta peraturan dari badan-badan lain, PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada badan yang diwakilinya. Kecuali untuk peraturan Menteri Negara, PDH menentukan tajuk entri utamanya pada jabatan Menteri Negara sebagai subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Secara umum perbedaan pengkatalogan peraturan perundangan Indonesia di PDH dengan ketentuan AACR2 adalah dalam penggunaan judul seragam. PDH menggunakan judul seragam yang umum sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan."

"Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara tindakan nyata maupun dari segi ilmiah.Penulis menggambarkan secara umum apa peranan dan fungsi pengacara lain menjelaskan tentang Mafia Peradilan yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian apakah mungkin pengacara dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan klien pada proses pemeriksaan peradilan harus selalu melakukan Mafia Peradilan.Dalam penelitian dipakai studi kasus empati dengan metode pertanyaan tidak berstruktur dengan klien, para terdakwa/tersangka berserta keluarganya, rekan-rekan sesama pengacara, rekan-rekan sesama aparat penegak hukum baik para hakim, para jaksa, para polisi maupun petugas pengawalan tahanan kejaksaan, staff/karyawan pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, rekan para wartawan serta para kalangan akademisi, pengamat hukum dan masyarakat awam yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi karena Kode Etik pengacara maupun sebagai peneliti informasi narasumber dan informan yang diberikan tidak bisa diungkapkan, tapi kebenaran info dapat dipertanggung jawabkan.Penemuan penelitian yang dimaksud Mafia Peradilan pada intinya adalah persekongkolan antara sesama aparat penegak hukum yang menguntungkan pihak-pihak pencari keadilan (penggugat/terdakwa kontra tergugat/korban) yang putusan hukumnya sangat merugikan masyarakat dan menusuk rasa keadilan. Ternyata Mafia Peradilan tidak hanya dilakukan dengan uang semata, tapi mengancam, mengintimidasi, melanggar hukum acara pidana/perdata secara sengaja, negoisasi/perundingan maupun memberi fasilitas tertentu, koneksi, memo, intervensi, pendekatan hubungan baik individual serta pengerahan massa pendukung Sehingga jawaban permasalahan Mafia Peradilan tidak bisa diberantas karena kendala utamanya sulitnya mencari alat bukti, tidak adanya pengakuan korban maupun pelaku, budaya birokrasi, adat ketimuran, perilaku bekerja asalkan mendapatkan bayaran (bukan gaji yang telah ditetapkan Pemerintah), masih adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta ketidakadaan sanksi yang keras bagi pelaku yaitu sanksi pidana hukuman penjara yang lama (mengenal atas minimalisasi hukuman), sanksi perdata mengganti kerugian beserta bunga dan dendanya, sanksi administrasi penurunan jenjang karir maupun pemecatan, sanksi sosial seperti pemberian labbeling atau kerja paksa sosial, sanksi adat pengusiran maupun penyelenggaraan upacara adat, dan sanksi agama seperti dilakukan acara taubat maupun memberikan Zakat Infak Shadagah (ZIS).Studi kasus ini juga memberikan gambaran sepak terjang pengacara yang ingin cepat terkenal dan kaya sehingga tidak ragu lagi melakukan praktek Mafia Peradilan dan juga memakai pola peniruan kinerja pengacara/advokat yang sudah senior. Kinerja para pengacara dalam membela kepentingan klien secara sengaja telah melanggar hukum maupun menafsirkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan demi kepentingan opini publik dan menjadi baik. Dianjurkan peranan Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Pengacara ditingkatkan da diberdayakan sehingga malpraktek hukum pengacara dapat dikurangi. Harapan selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ikut penciptakan peradilan yang bersih."

"Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk mendorong perkembangan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tertentu serta untuk terwujudnya partisipasi mereka didalam pembangunan kesejahtraan sosial. Didalam pergaulan hidup itu hukum berfungsi sebagai pengontrol ketertiban masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku manusia, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan manusia tersebut, untuk itu disinilah dapat tercemin bahwa hukum bertujuan untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban hidup bersama yang adil. Khusus hukum keluarga adalah masalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diterapkan atas Pegawai Negeri Sipil sudah banyak sekali mengalami perubahan dalam perkembangannya, gunanya untuk meningkatkan disiplin serta pokok pokok pelaksanaan daripada perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan methods penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sesuai dengan judul skripsi yang terkait."

"Administrasi peminjaman yang baik, akan sangat membantu kelancaran dalam pelayanan peminjaman. Petugas sirkulasi yang ramah dan mau membantu dengan senang hati, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemakai untuk mengunjungi perpustakaan itu kembali. Peminjam akan puas bila mendapat pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya untuk menunjang kelancaran sirkulasi, para peminjam dituntut pula untuk mentaati peraturan-pe_raturan peminjaman. Salah satu peraturan adalah agar pe_makai mengembalikan buku yang telah dipinjamnya tidak bo_leh lebih dari batas waktu yang diberikan. Untuk menjamin bahan pustaka dikembalikan, pustakawan mengadakan sanksi hukuman berupa denda uang. Hukuman denda uang di perpustakaan bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan telah dimulai 133 tahun yang lalu, yaitu di perpustakaan universitas di Amerika Serikat pada tahun 1848, sudah dilaporkan mengadakan hukuman denda uang. Tujuan hukuman denda ini pada mulanya adalah semata-mata untuk menjamin pengembalian buku, dan kemudian berkembang menjadi suatu masalah_"

"Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format Petunjuk Pelaksanaan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan perlu diubah dalam bentuk pasal-pasal atau ditetapkan tanpa Peraturan Menteri. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan tetap merupakan Lampiran Peraturan Menteri dan tidak mungkin dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah dianalisis dan dikaji secara teoritis, Petunjuk Pelaksanaan merupakan salah satu bentuk aturan kebijakan/beleidsregels/policy rules yang bersifat mengatur dan dasar kewenangan pembentukannya adalah freies ermessen/discretionary power. Sehingga Petunjuk Pelaksanaan memiliki dasar legalitas yang jelas dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sesuai dengan format yang telah diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Petunjuk Pelaksanaan disahkan dengan Peraturan Menteri yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat ditentukan oleh instansi yang wewenang, tugas, dan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan.

---

This thesis discusses the legality and procedures for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat. Background preparation of this thesis is the implementation of a Directive of the Ministry of the State Secretariat who has not been fully implemented, so it is doubtful nature of the set. This resulted in a difference of opinion about the format Implementation Guidelines. The first opinion, stated that the Operations Manual needs to be changed in the form of the articles or assigned without regulation. The second opinion, stated that the Operations Manual Appendix regulation remains an unlikely and poured in the form of chapters. Having analyzed and studied theoretically, Implementation Guidelines is one form of policy rules/beleidsregels/policy rules that are set up and the basic authority of its formation is freies ermessen/discretionary power. So that the Implementation Guidelines have a clear legal basis and must be implemented in the Ministry of the State Secretariat. While the procedure for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat is in accordance with the format set out in the Guidelines for the Official Scripts Government Agencies. From 2006 until 2012, Implementation Guidelines approved by Ministerial Regulation which only consists of a few chapters. Format Implementation Guidelines can be determined by the authority having powers, duties, and functions to formulate policies in the field of governance."

"ABSTRAKSebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACTAs a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."

"Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam beracara sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana penerapan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara dan bagaimana pembatasan subjectum litis dan objectum litis sengketa kewenangan lembaga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah menerapkan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara dengan konsisten dan telah memberikan penegasan serta pengakuan terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Sengketa Kewenangan, Subjectum Litis, Objectum Litis, Putusan Perkara SKLN.

---

This thesis discusses Legal Standing of State Institution in authority disputes in various Constitutional Court decisions. Authority dispute of State Institution occurs when a State Institution or Agency perceive its Authority is being interrupted, reduced and or illegally taken over by another institution. Institutions that act as the Petitioners or the Petitionees in the Constitutional Court's justice proceedings shall be the only institutions authorized by the Constitution.

This study takes the outline of issues about how procedural law of State institutions authority dispute is applied and how subjectum litis and objectum litis is restricted in authority dispute of State institutions.

The method used in this study is juridical normative based on secondary data and presented descriptive analytic.

Results of the study shows that the Constitutional Court has consistently applied procedural law of State institutions authority dispute and has given affirmation and acknowledgment to state institutions which authority is attributed by the 1945 Constitution.Keywords Legal Standing, Authority Dispute, Subjectim Litis, Objectum Liti, Court Decision in Authority Dispute of State Institutions "

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.

Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang atau jasa dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada kedudukan penjual sebagai pihak yang memungut pembayaran PPN dari pembeli. Namun dengan diberlakukannya ketentuan tanggung jawab renteng maka memungkinkan untuk pembeli selain sebagai pihak pemikul beban pajak akan tetapi juga sebagai pihak penanggung jawab pembayaran. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan karakter PPN yang dianut.

Kegunaan penelitian ini memberikan gambaran mengenai keberadaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha kena pajak diharapkan menyadari dan mengetahui hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dan fiskus selaku administrator pajak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam penerapan ketentuan tanggung jawab renteng yang dilaksanakan oleh fiskus tidak salah sasaran sehingga menjamin kepastian hukum.

---

ABSTRACT

This study discusses about joint and several liability provisions that have been included in the Indonesia Tax Law, especially in Value Added Tax. Application of Value Added Tax system is a consumption tax based on sales. One of the VAT characters is an indirect tax means placing the position tax burden bearers is a buyer who uses or consumes the goods or services and the position responsible of the payment of taxes to the state treasury is a seller that charge VAT payment from the buyer. However, with the implementation of the joint and several liability provisions allow for the buyer than as a bearer of the tax burden but also as the party responsible for payment taxes to the state treasury. This can be seen not in accordance with the character of VAT which adopted.

The usefulness of this study will provide an overview of the existence of joint and several liability provisions in the regulations of Value Added Tax so that the application can ensure legal certainty.

The result of this study are improving of taxable person awareness and knowledge in fulfillment their rights and obligations and the tax authorities as tax administrators which can perform their duties in accordance with the laws and regulations in application of the joint and several liability provisions are implemented by the tax authorities not misplaced in order to ensure legal certainty.

"