Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapitalisme global, yang lahir dari proses globalisasi, menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi, dengan terus menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi. Kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Namun kemajuan yang sama bisa membawa dunia dalam perubahan yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Semangat kemajuan yang melekat dalam diri kapitalisme global mempunyai kecenderungan untuk membawa dunia dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketimpangan dan hegemoni. Tulisan ini ingin menelusuri fenomena kapitalisme global ini, mulai dari hal-hal positif yang dihasilkannya sampai pada dampak-dampaknya bagi perubahan kehidupan manusia sebagai masyarakat konsumen.

---

Global capitalism, which is born in the globalization process, has created consumption culture and consumer society whose existence is seen just in the differences of their consumption commodities, and on and on consumes the signs and social status that marked on the commodities. In itself, global capitalism has the progressive-power which can help us in our daily live. However, the same progressiveness could bring the world in the unrecoverable and uncontrollable progressiveness. Progressive-power that inherent in the global capitalism has the tendency to lead the world into undetermined, injustice and hegemonic situation. This paper would discover this global capitalism phenomena, includes its positive result and negative effects on human?s live changes as the consumer society."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional akan diselenggarakan tahun 2014.Kementerian keuangan menyatakan untuk PBI mendapatkan bantuan iuransebesar Rp. 15.200,- hal ini menimbulkan pro dan kontra. BeberapaPenyelenggara Pelayanan Kesehatan merasa bahwa besaran iuran tidak dalamangka keekonomian agar besaran pembiayaan program ini tidak salah sasaranperlu upaya pengendalian biaya melalui konsep manage care yaitu sistemkapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya per kapita perbulan dalam penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bogor. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif retrospektif dengan menggunakan data sekunderdari tahun sebelumnya. Lokasi penelitian di Rumah Sakit PMI Bogor pada unitRawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL).Hasil penelitian ditemukan besaran kapitasi rata-rata penduduk yaitu sebesar Rp.5,931 perjiwa/bulan yang didapatkan dari perkalian antara rate utilisasi denganunit cost dari unit pelayanan RJTL dan RITL. Dari hasil penelitian diperolehkesimpulan besaran iuran atau premi yang diberikan pemerintah masiihmencukupi bagi PBI Kota Bogor.

---

ABSTRACTNational Health Insurance Program will be held in 2014. The ministry of financedeclared to Beneficiary Contribution (BC) received contribution assistance forRp. 15,200,-and this raises the pros and cons. Some Health Care Provider findthat the amount of contributions is not in the economic numbers. To keep theamount of the contribution of these programs is on target, there is a need tocontrol the cost through the concept of managed care capitation system. Thepurpose of this research is to determine the cost per capita per month indetermining the BC city of Bogor. This research is a retrospective quantitativeresearch using secondary data from previous years. Research location is at RedCross Hospital in Bogor in Advanced Level Outpatient unit (RJTL) and AdvanceLevel Inpatient (RITL). The research found an average capitation of residents isRp. 5,931 per person per month were obtained from the multiplication betweenthe utilization rate of unit cost and service units RJTL RITL. From the research itis concluded that the amount of contributions or premiums given by thegovernment is sufficient for BC city of Bogor."

"ABSTRAKDi Indonesia pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan primer (Puskemas dan DP) telah dilakukan oleh PT . Askes sejak tahun 1991. Rumah Sakit swasta seperti Metropolitan Medical Centre (MMC) pada tahun 2000 telah menjalin kontrak kapitasi dengan jumlah cakupan 2.000 orang dan besaran kapitasinya adalah Rp l75.000,- per kapita per bulan. Tahun 2004 MMC bersedia dikontrak kapitasi dengan jumlah cakupan minimal 3.000 orang dan besaran kapitasinya Rp 350.000,- per orang per bulan (Ima, 2004).Dalam program Askeskin, PT Askes membayar Puskemas secara kapitasi dengan besaran Rp 1.000,- per kapita per bulan. Program Askeskin ini dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, terrnasuk oleh Departemen Kesehatan sendiri dengan membentuk unit ?safe guarding?. Salah satu sasaran pemantauannya adalah pembayaran kapitasi dan dampaknya terhadap deman pelayanan kesehatan (dengan 15% perlunya peserta berobat ke PKM) dan kepuasan peserta minimal 70%.Mengingat di masa mendatang pembayaran kapitasi akan semakin bergeser dari Puskesmas ke DP, karena Puskesmas akan difokuskan untuk melaksanakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maka kajian pembayaran kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien perlu dilakukan lebih intensif. Kajian ini merupakan maaukan bagi ?evidence based policy? dalam pembayaran kapitasi yang menguntungkan semua pihak, yaitu fasilitas kesehatan (DP), pembayar iuran, regulator (Pemerintah), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ S) dan masyarakat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian tentang ?Pengaruh Pembayaran Kapitasi Tehadap Deman Pelayanan Dokter dan Kepuasan Pasien? ini dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi Indonesia, karena Lndonesia harus segera melaksanakan Jaminan Kesehatan (JK) sebagai salah satu komponen program prioritas yang diamanatkan UU nomor 40 taun 2004 tentang SJSN.Rumusan MasalahIndonesia diharapkan akan menerapkan pembayaran kapitasi secara lebih luas sebagai suatu cara pengendalian biaya kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan efek pembayaran kapitasi terhadap deman dan kepuasan pasien masih kontroversial. Sebagian peneliti menunjukkan bukti bahwa pembayaran kapitasi dapat menurunkan deman/utilisasi dan dengan pelayanan yang kurang memuaskan. Sebagian peneliti lain mendapatkan bahwa pembayaran kapitasi tidak menurunkan kepuasan pasien, sebagai indikator kualitas. Salah terap pembayaran kapitasi di Indonesia dapat mengakibatkan tidak-berfungsinya sistem jaminan kesehatan dengan baik.Tujuan Penelitian1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (konfirmasi) tentang pengaruh pembayaran kapitasi kepada dokter terhadap deman pelayanan kesehatan yang disediakan dokter dan efek pembayaran kapilasi terhadap tingkat kepuasan pasien atas pelayanan dokter yang dibayar secara kapitasi.2. Menemukan faktor-faktor yang merupakan confounding pengaruh kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan oleh DP dan tingkat kepuasan karyawan.Pertanyaan PenelitianBerdasarkan rumusan permasalahan, dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap deman pelayanan dokter?2 Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien?Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam tiga aspek, yaitu untuk sumbangan ilmu pengetahuan, unmk peneliti, dan untuk implikasi praktis.Sumbangan Ilmu Pengetahuan/Teoritis:1. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ekonomi kesehatan yang berkaitan pembayaran kepada dokter primer.2. Memberikan informasi tetang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut tentang pembayaran kapitasi.Untuk Peneliti:Sebagai pengalaman berharga dalam melaksanakan penelitian secara sistematis.Implikasi Praktis:1. Apabila terbukti bahwa pcmbayaran kapitasi kepada DP berpengaruh terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien maka informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan pembayaran kapitasi kepada DP.2. Informasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dan pimpinan perusahaan agar ikut serta sebagai peserta program asuransi kesehatan yang menerapkan pembayaran kapitasi kepada DP sehingga biaya kesehatan karyawan dapat terkendali.3. Sebagai masukan bagi penyelenggara asuransi/jaminan kesehatan agar menerapkan pembayaran kapitasi yang berdampak positif bagi semua pelaku jaminan/asuransi kesehatan.Ruang Lingkup Dan Keterbatasan PenelitianPenelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan primer yang diberikan oleh DP yang dikontrak oleh PT Askes untuk keluarga karyawan sebagai peserta komersial PT Askes dimana DP dibayar secara kapitasi dan keluarga karyawan non peserta PT Askes yang membayar DP secara FFS. Khusus untuk keluarga karyawan pasien peserta sukarela PT Askes dibatasi pada produk-produk yang paling banyak diminati yang ditandai dengan besarnya jumlah peserta yang berpartisipasi, yaitu "silver", Keterbatasan dana penelitian dan mitra peneliti merupakan pertimbangan utama mengapa penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur) dan Propinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang). Penelitian ini menggunakan metode kohort selama 6 bulan dengan pengukuran variabel tiga bulan sekali. Namun pengukuran kepuasan konsumen pasien dilakukan pada akhir penelitian."

"Tesis ini ditulis untuk mendiskusikan kebenaran tesis Samuel P. Huntington mengenai munculnya benturan peradaban antara Islam dengan Barat dalam perspektif ketahanan nasional di Indonesia. Benturan peradaban (class civilization) yang diteorisasikannya itu, khususnya antara Islam dengan Barat memang masih dapat diperdebatkan. Namun dalam kenyataannya pada dekade belakangan ini, justru menunjukkan di Indonesia bahwa hubungan antara Islam, khususnya Islam politik dengan globalisasi Barat berada dalam skala konflik. Dengan menggunakan pendekatan historis, tulisan ini akan mendeskripsikan secara kritis data-data kualitatif yang berkenaan dengan akar benturan peradaban Islam dan Barat melalui telaah literatur (pustaka) yang relevan dengan pokok permasalahan.Dari uraian deskriptif yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa akar benturan peradaban Islam dan Barat, khususnya antara Islam politik dengan globalisasi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni 1) hegemoni peradaban Barat yang berkehendak menciptakan tata dunia baru yang tunggal bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam di Indonesia, 2) kebangkitan kesadaran umat Islam Indonesia terhadap doktrin-doktrin agamanya untuk membangun pola dunianya sendiri yang ternyata menimbulkan ancaman bagi Barat, dan 3) memori perang salib di kedua belah pihak yang terus-menerus dihidupkan secara negatif sehingga menjadi cara pandang keduanya dalam melihat dunia di Iuar dirinya. Sudah barang tentu akar benturan peradaban Barat dan Islam itu juga mempengaruhi hubungan Islam dan Kristen di Indonesia, terbukti dengan masih merebaknya konflik kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam don Kristen di beberapa daerah Indonesia.Sudah pasti munculnya benturan peradaban ini, khususnya antara Islam politik dengan globalisasi Barat di Indonesia membawa konsekueansi bagi ketahanan nasional Indonesia. Di bidang ideologi don politik, ketahanan nasional mendapat tantangan yang cukup berarti atas adanya konflik antar peradaban tersebut, khususnya bagi eksistensi/integrasi nasional secara ideology. Untuk itu konflik yang terjadi harus diarahkan atau didinamisir untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbukti dalam menjaga ketahanan nasional itu sendiri.

---

This Thesis is written to discuss the truth of Samuel P. Huntington's thesis about the clash civilization between Islam and West. This Theorized clash civilization especially in Islam and West, is still debated. However, in fact, in last decades it shows that relationship between Islam and West in conflict scale. By historical approach, this Thesis will descript critically the qualitative data about the root of clash civilization between Islam and West with literary study relevant with the mainly subject.

From the Thesis was explained can be concluded that root of Islam and West clash civilization was caused three main factors. Those are, 1) West civilization hegemonic that will to make a single order of new world on world society, including Islamic society. 2) the rising Moslem's consciousness on their religion doctrines to build their own world order, in fact, raises threat to west, and 3) cross war memories in both sides continuously negatively was lived than be a way of view of both sides in looking at world out of them selves. Surely, the root of clash civilization between West and Islam affect to Islamic and Christian relationship in Indonesia, proved by extended conflict was acted by Moslem and Christian people in some area in Indonesia."

"Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan datangnya MEA 2015 dimana terdapat peluang dan ancaman. Khususnya di bidang kesehatan, sesuai yang tertuang dalam MRA MEA 2015 untuk profesi : perawat, praktisi medis dan dokter gigi, dengan melihat kesiapan SDM Indonesia bidang kesehatan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman, serta upaya dalam memitigasi resiko terjadinya kerugian yang timbul di SDM bidang kesehatan akibat diberlakukannya MEA 2015. Penelitian ini, penulis menggunakan teori ancaman dan teori warning intelligence dengan melalui analisa indeks daya saing global dan analisa SWOT untuk melihat kondisi kesiapan SDM Indonesia di bidang kesehatan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman MEA 2015 serta upaya dalam memitigasi resiko terjadinya kerugian. Perlu peringatan dini melalui warning intelligence atas daya saing SDM kesehatan, karena penguasaan ekonomi suatu negara bisa secara tidak langsung menguasai negara tersebut dan menyebabkan ketergantungan negara dan mengganggu ketahanan negara, maka sangat berbahaya jika terjadi di Indonesia yang jumlah penduduk termasuk lima besar dunia dan terbesar di ASEAN, maka melalui anticipatory analysis untuk mengetahui langkah-langkah berupa saransaran perbaikan dan persiapan di SDM bidang kesehatan serta agar bisa memenangkan persaingan ke depannya perlu diadakan kontra intelijen melalui peningkatan daya saing SDM bidang kesehatan dalam menghadapi berlakunya MEA 2015.

---

In the face of economic globalization and the advent of AEC 2015 where there are opportunities and threats. Particularly in the areas of health, as required according to MRA AEC 2015 for the profession: nurses, medical practitioners and dentists, with the readiness of Indonesian human resources in the health sector take advantage of opportunities and face threats, as well as efforts to mitigate the risk of losses arising in the field of health human resources as a result of the enactment of AEC 2015.

This study, the authors use the threat theory and the theory of intelligence warning over global competitiveness index analysis and SWOT analysis to look at the readiness of Indonesian human resources in the health sector in exploiting the opportunities and threats facing the AEC 2015 as well as efforts to mitigate the risk of loss.

Need early warning through intelligence warning over the competitiveness of health human resources, because the control of a country's economy can indirectly control of the country and led to the country's dependence and disturbing resistance state, then it is very dangerous if it occurs in Indonesia, which includes five major population of the world and the largest in ASEAN, then through anticipatory analysis to determine the steps in the form of suggestions for improvement and preparation in the field of health and human resources in order to win the competition in the future should be a counter-intelligence by improving the competitiveness of human resources in health in the face of the enactment of AEC 2015."

"Setiap negara memiliki ciri khas kepribadian yang menjadi identitas negara tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki budaya partisipasi masyarakat. Namun, identitas tersebut semakin memudar ditengah globalisasi saat ini. Padahal budaya ini sangat berpotensi menjadi budaya khas Indonesia dalam menguasai dunia melalui kesadaran bela negara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Metode penelitian pada kajian ini menggunakan studi literatur dan observasi penelitian penulis sebelumnya. Hasilnya adalah analisis penerapan budaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan negara melalui penerapan dasar prinsip partisipasi masyarakat yang mencakup: (1) pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan secara bersama-sama sumber energi terbarukan oleh masyarakat; (2) menjadikan masyarakat sebagai pelopor dan inovator yang berhasil memfasilitasi masyarakat lainnya dalam menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara. Pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat diharapkan bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada regulasi yang jelas tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025. Perlunya optimalisasi penguatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan berkelanjutan antara Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Kementerian Pertahanan sehingga pengembangan partisipasi oleh masyarakat dapat menciptakan pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan dalam wujud bela negara."

"Pemanasan global merupakan fenomena alam, yaitu meningkatnya tempertaur rata-rata di atmosfer, laut dan daratan."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."

"Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkanlah saya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWI", yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berada di ruang ini dalam keadaan sehat wal'afiat dapat berkenan menyaksikan upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Parasitologi.Judul pidato pengukuhan yang akan saya kemukakan adalah Peran Entomologi Kedokteran dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Saya memilih judul ini dengan pertimbangan keterkaitan Entomologi Kedokteran dalam berbagai kenyataan sebagai berikut: Dalam GBHN telah digariskan, bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan kesehatan merupakan bagian pembangunan nasional yang bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimalt2i. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal oleh setiap penduduk dibutuhkan antara lain pengetahuan yang cukup termasuk Entomologi Kedokteran, status gizi yang memadai dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.Dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II), pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan dengan lebih mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran termasuk Entomologi Kedokteran, walaupun dalam PJPT I telah berhasil menurunkan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator paling peka untuk mengukur derajat kesehatan, yaitu dari 107 menjadi 70 per 1000 kelahiran hidup seperti yang terjadi antara tahun 1975?Entomologi Kedokteran yang menjadi substansi Parasitologi Kedokteran masih belum secara mendalam dipahami oleh para staf pengajar di Fakultas Kedokteran apalagi oleh masyarakat awam. Ilmu ini telah banyak memberikan informasi penting antara lain yang berkaitan dengan tata cara yang harus dilakukan dalam menghadapi penularan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular seperti penyakit malaria, demam berdarah dengue dan penyakit kaki gajah (filariasis). Penyakit ini penularannya terjadi dari seorang penderita kepada orang yang sehat melalui gigitan nyamuk tertentu.Apa yang dimaksud dengan Entomologi KedokteranKata entomologi berasal dari kata Yunani enfomon (= serangga) dan logos (= ilmu). Entomologi Kedokteran dalam arti yang sempit adalah ilmu yang mempelajari serangga (nyamuk, lalat, lebah, tuma dll.) yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran."

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003.Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan.Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah.Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables.

Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah.

It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."