Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek perancangan kota seringkali terjadi ketidaksesuaian antara upaya perancangan fisik yang direncanakansecara makro dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam skala yang lebih mikro. Tulisan ini mencoba untukmembahas permasalahan ini dengan mengangkat sebuah kasus permukiman padat yang menjadi pendukung kegiatanpasar tradisional sebagai fasilitas umum perkotaan. Melalui kasus ini dapat terlihat sebuah dialog antara ruang fisikyang dibentuk melalui perancangan makro dengan kondisi sosial keseharian masyarakat yang menghuninya.Permukiman di sekitar pasar berperan sebagai tempat tinggal para pekerja pasar serta sebagai tempat berlangsungnyaberbagai kegiatan pendukung aktivitas pasar. Namun ada kecenderungan bahwa peranan permukiman sebagai sistempendukung ini tidak diperhatikan kelayakannya sebagai ruang bertinggal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa dalam praktek perancangan perkotaan, khususnya dalam penyediaan fasilitas umum, diperlukanketerpaduan antara skala perkotaan yang bersifat makro dengan skala keseharian masyarakat yang lebih bersifat mikro.Praktek perancangan kota yang sensitif terhadap keberagaman lingkungan perkotaan dan keterkaitan antar elemen didalamnya diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan,baik pada skala makro maupun skala mikro.There have been some misfits between the practice of urban planning at a macro scale and the needs of the society at amicro scale. This paper intends to discuss this issue by illustrating a case of high density urban housing as a supportingsystem for the activities in a traditional market as urban public facilities. The case suggests a dialog between thephysical space determined by macro-scale planning and the everyday social life of the community living in the housingsurrounding the market. The housing plays an important role as a living space for the market workers and as a settingfor various activities that support the trading activities in the market. Unfortunately, there is a tendency that despite itsimportance, the quality of the housing is still far from sufficient as a space for living. The findings in this study suggestthat the practice of urban design, especially in the provision of public facilities, needs to integrate macro urban scalewith more micro everyday life of the communities. The practice of urban design needs to be sensitive to the diversity inurban environment and the interrelationships between urban elements. In this way, it would be possible to create urbanenvironment that caters for the needs of its inhabitants in a sustainable way, both at macro scale and micro scale."

"Tata ruang adalah kegiatan manusia dalam mengatur ruang hidupnya sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya (Rapoport, 1982: 179). Beberapa pakar mengatakan bahwa tata ruang yang tidak sesuai akan menimbulkan ketegangan dan frustrasi (Daldjoeni, 1992: 155), juga tidak operasionalnya konsep-konsep budaya pelaku akan menimbulkan stres (Hall, 1966). Sehingga bila tata ruang tidak sesuai dengan kebudayaan penghuni rumah, maka penghuni rumah akan merubah tata ruang rumahnya. Pada kompleks perumahan yang dibangun secara massal, dalam hal ini kompleks perumahan BTN, kondisi tersebut terjadi karena perencana tidak bertemu muka dengan calon penghuni rumah. Guna memahami apa yang dibutuhkan penghuni rumah, perencana harus mempelajari kebudayaan penghuni rumah, yang merupakan kajian pada bidang Antropologi. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebudayaan penghuni rumah terhadap tata ruang rumahnya. Perubahan sistem tata ruang berarti perubahan dalam model-model pengetahuan mengenai hakekat keluarga, yaitu struktur keluarga, kekerabatan, kehidupan ekonomi, pengasuhan anak (Suparlan, 1986: 17). Kebudayaan adalah serangkaian ide-ide atau gagasan, kepercayaan dan pengetahuan yang dimiliki manusia (Spradley, 1972: 6). Hall (1966: 2), mengatakan bahwa setiap bangsa, suku bangsa tidak hanya memiliki cara berbicara yang berbeda tetapi bahkan bagaimana mereka mendiami dunia dan bagaimana mereka mengolah dunia atau membuat lingkungan binaannya- dengan cara- yang berbeda pula. Kelengkapan pustaka mengenai akar kebudayaan Jawa, dan waktu yang terbatas, maka pada penilitian ini akan mengkaji suku bangsa Jawa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang terutama didorong oleh tidak sesuainya konsep penataan komunikasi, yaitu tidak terpenuhinya unsur "Privacy". Pada satu sisi,penghuni rumah melakukan perubahan tata ruang berdasarkan pola berpikir modern, di mana penataan ruang lebih didasarkan pada efisiensi ruang. Namun di sisi lain mereka masih berpedoman pada kebudayaan Jawa yang bersifat tradisional, terlihat pada unsur-unsur budaya inti yang tidak mengalami perubahan yang terungkap pada konsep penataan ruang, waktu dan komunikasi."

"ABSTRAKSungai secara alamiah merupakan sebuah kesatuan, namun pada kenyataannya pengelolaannya terkotak-kotak ke dalam wilayah administratif. Selain itu, sungai juga memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang bertinggal di sekitarnya. Tulisan ini membahas permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pendekatan pembahasan isu pengelolaan, dan isu kondisi masyarakat khususnya dalam kerangka keterkaitan wilayah hulu dan hilir. Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelola dan penanggung jawab sumber daya air secara nasional, sering mengemukakansemboyan ?one river one plan one management?. Namun pada kenyataannya hal ini masih sering bertentangan dengan produk perundangan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama terkait dengan otonomi daerah. Tulisan ini juga mencoba untuk memberikan gambaran kondisi permukiman dan kondisi masyarakat di Bale Kambang danKampung Pulo yang merupakan wilayah hilir sungai. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penataan ruang DAS diperlukan keterpaduan antara pengelolaan DAS di berbagai wilayah, serta pemahaman kondisi masyarakat di wilayah sekitar DAS. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktek penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan pada wilayah DAS yang tidak dapat berdiri sendiri, serta pentingnya melihat keterkaitan antara lingkungan fisik DAS dengan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.River by nature is a unity, but there is a tendency to separate river management based on administrative areas. River is also related to the community living in its surrounding area. This paper discusses watershed issues related to the management and community condition, especially within the framework of interrelationship between upstream anddownstream areas. Department of Public Works as the institution was responsible for the national water resource management has proposed the idea of "one river one plan one management." However, in reality this idea is not consistent with the regulations issued by the government, especially in the context of regional autonomy. This paper also attempts to illustrate the condition of settlement and community condition in Bale Kambang and Kampung Pulo as downstream areas. The findings of this study suggest the needs for an integrated management for various watershed areas, with the understanding of community condition in those areas. The findings provide inputs for planning and managing of urban areas by putting an emphasis on the interrelationship between various areas of wathershed, as wellas the physical environment of watershed and the community condition of the surrounding communities."

"Saat ini di Jakarta banyak ditemui perumahan yang berkesan eksklusif karena terlihat seperti sengaja membedakan dan memisahkan diri dari Iingkungan sekitatnya. Kesan eksklusrf yang kita rasakan biasanya muncul akibat hal-hal seperti desain arsitektur yang menonjolkan kesan kemewahan dan kernegahan, penggunaan tembok tinggi sebagai batas kawasan Iengkap dengan portal besi, pos jaga dan satpam di pintu masuk kawasan sehingga menimbulkan kesan tertutup. Hal ini biasanya terjadi pada perumahan-perumahan yang dihuni oleh kelornpok-kelornpok yang tergolong elite dalam masyarakat.Dengan pengkajian teori mengenai adanya sikap dan perilaku eksklusif pada manusia sebagai sebuah kelompok elite lewat sudut pandang sosiologi, adanya kebutuhan rasa aman manusia lewat sudut pandang psikologi, dan bagaimana kedua hal ini dapat diterjemahkan dengan unsur-unsur desain perumahan Iewat sudut pandang arsitektur, serta dari pengamatan Iapangan, dapatlah diketahui bahwa ketiga hal tersebut saling berhubungan dan memiliki peran dalam tedadinya fenomena eksklusivisme pada perumahan."

"Manusia pada tahapan siklus hidup yang berbeda akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan hambatan yang berbeda-beda dalam kegiatan merumahnya, serta bergantung pada konteks di mana ia bertinggal. Pengalaman merumah individu pada setiap tahapan siklus hidup atau yang sering disebut sebagai housing transition diperlukan untuk dapat memahami secara menyeluruh kondisi dan isu permukiman dalam konteks tertentu. Salah satu isu permukiman yang membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara pengalaman merumah dengan tahapan siklus hidup manusia adalah segregasi permukiman berdasarkan usia. Pada konteks Blok Empang ditemukan adanya housing transition kelompok individu dewasa muda, usia paruh baya, dan usia lanjut yang berbeda dan cenderung lebih fleksibel dibandingkan teori housing transition yang ada dikarenakan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim warga di Blok Empang. Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan bermukim di Blok Empang yaitu keterikatan dengan lingkungan, kedekatan dengan keluarga, parental background, proses pembentukan keluarga, pekerjaan, dan adanya variasi pilihan rumah. Faktor-faktor ini juga yang kemudian memengaruhi terbentuknya permukiman yang terintegrasi secara usia di Blok Empang, terutama ketersediaan variasi pilihan rumah yang terjangkau.

---

Humans at different stages in the life course will have different needs, aspirations, and constraints on their housing experiences depending on the context in which they live. Therefore, to understand housing conditions and problems in certain contexts, it is important to understand the housing experiences of the people in each stages of the life course, which is often referred to as the housing transition. One of the housing problems that requires an understanding of the relation between housing experiences and the life course is the issue of residential segregation by age. In the context of Blok Empang, it was found that the housing transitions for younger adults, middle-aged adults, and older adults are different and more flexible than the housing transition theory from literature, caused by the factors that affect the lives of the residents in Blok Empang. Several factors that affect the housing transition in Blok Empang are attachment to the neighborhood, family closeness, parental background, family formation, work, and the variety of housing options. These factors, especially the availability of various affordable housing options, influenced the age integration in Blok Empang."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Jumlah penduduk yang yang semakin lama semakin bertambah sebandingdengan pertambahan jumlah kebutuhan akan rumah. Namun dalam kenyataannyakebutuhan permintaan akan hunian sendiri tidak diimbangi dengan kemampuan akanpenyediaan rumah. Yang selanjutnya akan semakin memperlebar jarak antarapermintaan dengan kemampuan penyediaan rumah.Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah denganadanya ajuan konsep hibrid pada hunian. Adapun konsep hibrid ini teljadi sebagaiproses adaptasi pada dunia arsitektur terhadap perubahan sosial dan budaya yangnantinya akan terjadi. Hasil dari proses adaptasi ini terlihat pada adanya perubahandan perluasan akan bentuk hunian yang tercipta nantinya baik hunian yang memilikifungsi tempat tinggal maupun hunian yang terintegrasi dari fungsi tempat tinggal danusaha.Dalam skripsi ini akan diberikan beberapa contoh kasus dari penggunaankonsp hibrid dalarn konteks hunian yang memiliki fungsi tempat tinggal dan hlmianyang terintegrasi dari fungsi tempat tinggal dan usaha serta beberapa contoh kasus dilapangan mengenai hunian yang terintegrasi dari iimgsi tempat tinggal dan usahasebagai bahan perbandingan Akhimya dari studi kasus tersebut didapatkan suatukesimpulan akan efektifitas dari penggunaan konsep hibrid pada hunian yangterintegrasi dari dua fungsi yakni rumah dan usaha terhadap konteks pemecahanpermasalahan hunian pada kota yang miskin lahan namun kaya akan penduduk"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada kebijakan Pemerintah di bidang perumahan. Tujuan penelitian antara lain :1. Mengetahui perkiraan kebutuhan rumah (permintaan potensial) di wilayah Jabodetabek.2. Mencari hubungan antara pengeluaran (konsumsi) rumah dengan income, ukuran keluarga dan harga rumah.3. Mencari hubungan antara harga rumah dengan income, jumlah penduduk, laju pengangguran, PDRB, luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman serta luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman.Untuk menjawab tujuan pertama digunakan pendekatan dengan rumus yang diperkenalkan oleh L. Chatterjee, sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga digunakan pendekatan analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain :1. Kebutuhan rumah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sedangkan di wilayah Bodetabek kebutuhan rumah cenderung meningkat stabil. Total kebutuhan rumah untuk DKI Jakarta secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 1.825.101 unit rumah. Sedangkan kebutuhan rumah untuk wilayah Bodetabek secara kumulatif dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 2.643.601 unit rumah yang terbagi atas wilayah Bogor dan Depok 1.046.361 unit, wilayah Tangerang 936.043 unit dan wilayah Bekasi 661.197 unit. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi yaitu dari 106.898 unit rumah per tahun pada periode tahun 2000-2002 menjadi 188.051 unit rumah per tahun pada periode tahun 2003-2010. Kebutuhan rumah rata-rata per tahun untuk wilayah Bogor dan Tangerang menunjukkan peningkatan yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 4 ribu unit rumah per tahun antara kedua periode waktu tersebut. Sedangkan untuk wilayah Bekasi justru terjadi penurunan kebutuhan rumah rata-rata per tahun pada kedua periode waktu tersebut.2. Hasil perumusan model pengeluaran untuk rumah di wilayah Bodetabek tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena pengeluaran (konsumsi) rumah hanya dipengaruhi oleh income dan harga rumah secara positif dan tidak dipengaruhi oleh ukuran rumah tangga. Perumusan model pengeluaran untuk rumah dengan pembagian wilayah atas Bogor, Tangerang dan Bekasi maupun Bodetabek secara keseluruhan, menghasilkan penaksiran model yang tidak banyak berbeda kecuali untuk wilayah Tangerang. Hal ini terlihat dari nilai elastisitas pendapatan dan elastisitas harga rumah dalam model. Berdasarkan nilai elastisitas pendapatan yang berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,5 menunjukkan bahwa rumah masih merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di Bodetabek.3. Hasil penelitian model harga rumah tidak sepenuhnya sesuai dengan hipotesa awal karena harga rumah dari hasil penelitian hanya dipengaruhi oleh income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman. Sedangkan variabel bebas PDRB, luas kawasan yang tidak digunakan untuk permukiman dan laju pengangguran tidak mempengaruhi harga rumah. Nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RS tipe 36/72 lebih besar daripada nilai koefisien regresi semua variabel bebas pada model harga rumah RSS tipe 21/60. Hal ini menyatakan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari faktor pendapatan, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah digunakan untuk permukiman semakin besar.Rekomendasi kebijakan yang penting dari hasii penelitian antara lain :1. Pembangunan rumah perlu terus dilakukan di sekitar wilayah DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah di DKI Jakarta yang terus meningkat. Oleh karena ketersediaan lahan di DKI Jakarta yang sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan rumah vertikal (rumah susun).2. Pembangunan rumah juga perlu ditingkatkan di wilayah Bodetabek untuk menampung limpahan penduduk dari DKI Jakarta. Di wilayah Bogor, karena stok rumah yang belum mencapai 100% jika dibandingkan jumlah rumah tangga, perlu lebih didorong untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah Tangerang dan Bekasi dengan membangun lebih banyak rumah di wilayah Bogor. Konsentrasi pembangunan di Bogor juga direkomendasikan berdasarkan penelitian model pengeluaran untuk rumah di Bogor yang menghasilkan elatisitas pendapatan yang terkecil.3. Dari hasil penelitian mengenai harga rumah di Bodetabek, disarankan supaya Pemerintah bersama swasta lebih banyak membangun rumah tipe yang lebih kecil (RS dan RSS) daripada tipe menengah ke atas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa semakin mahal harga sebuah rumah, pengaruh dari income, jumlah penduduk dan luas kawasan yang sudah dibangun untuk permukiman semakin besar."

"Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2000 akan mencapai sekitar 210 juta jiwa, dan diperkirakan 40% nya tinggal di daerah perkotaan. Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Salah satunya adalah perumahan, yang merupakan gejala umum yang terjadi khususnya di perkotaan. Untuk menanggulangi masalah perumahan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan memperlunak peraturan pembangunan perumahan dan memberikan pelayanan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sedang. Salah satunya dengan membentuk sistim pembayaran melalui Kredit Pemilikan Rumah. Tingginya jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah di Jabotabek menimbulkan keinginan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi setiap pemilik rumah dalam menentukan lokasi perumahannya. Atas dasar itu maka telah dilakukan penelitian di Jabotabek untuk 1) mengetahui jumlah kebutuhan rumah di Jabotabek dan perkotaan Indonesia, berdasarkan faktor demograf, tingkat penggantian dan tingkat kekurangan dari rumah, 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dalam memilih lokasi perumahan. Dan 3) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah.Pertumbuhan penduduk Jabotabek khususnya dan daerah perkotaan di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh: pertambahan penduduk alamiah, migrasi neto penduduk dan rekiasifikasi desa menjadi kota. Unsur ini mempengaruhi kebutuhan rumah berdasarkan faktor demografi. Disamping itu, juga diperhitungkan kebutuhan rumah untuk mengganti rumah yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sebesar 2% dan jumlah rumah dan kekurangan rumah yang tidak terpenuhi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1% dari jumlah rumah. Untuk mengetahui pola penyebaran lokasi perumahan dilihat melalui alasan pemilihan lokasi perumahan melalui survey lapangan di perbatasan Jakarta dengan Bogor, Tangerang dan Bekasi. Ada tiga faktor utama yang diteliti yaitu kemudahan hubungan ketempat bekerja dan sekolah anak, harga tanah di lokasi tersebut dan fasilitas yang tersedia disekitar perumahan juga termasuk kenyamanan lingkungannya. Ketiga alasan ini diuji dengan menggunakan metode chi kuadrat Variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah atau pengeluaran untuk rumah adalah besarnya pendapatan konsumen, harga rumah yang dibelinya dan jumlah anggota rumah tangga. Variabel tersebut dirangkum dalam satu model regresi untuk melihat signifikansi variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dengan menggunakan metode Pangkat Dua Terkecil Biasa (Ordinary Least Square, OLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan baik di Jabotabek maupun perkotaan Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun, dan faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya setiap tahunnya. Bila kita bandingkan jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang disediakan oleh sektor formal ternyata setiap tahun kebutuhannya melebihi dari yang dapat disediakan oleh sektor formal. Dari hasil pengujian chi kuadrat terhadap alasan pemilihan lokasi temyata ketiga alasan pemilihan lokasi (yaitu kemudahan hubungan, harga tanah/rumah dan fasilitas lingkungan) sangat mempengaruhi setiap konsumen dalam memilih lokasi perumahan dan dari hasil penelitian lapangan ternyata dari ketiga faktor alasan tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah harga rumah yang terjangkau, sehingga mereka memilih lokasi tersebut diikuti oleh kemudahan hubungan dan kelengkapan fasilitas dimana termasuk didalamnya kenyamanan lingkungan. Hasil perhitungan persamaan permintaan perumahan dengan menggunakan data konsumen KPR-BTN di Botabek, dan Jakarta tidak digunakan. Hal ini dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang mengambil fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut, Besarnya perubahan pendapatan mempengaruhi besarnya pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap konsumen akan meningkatkan pengeluaran untuk rumah jika pendapatannya meningkat, tetapi besarnya peningkatan pengeluaran untuk rumah tidak lebih besar dan kenaikan pendapatan, sehingga dapat kita katakan bahwa rumah merupakan barang pokok bagi konsumen KPR-BTN dan bukan barang investasi. Harga rumah mempengaruhi pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap bila harga rumah meningkat maka pengeluaran untuk perumahan meningkat pula, dimana peningkatan pengeluaran untuk rumah lebih kecil dari peningkatan tingkat harga dari rumah. Sedangkan faktor jumlah anggota rumah tangga ternyata tidak mempengaruhi pengeluaran untuk perumahan.Dari hasil pengamatan dimana disatu sisi kebutuhan akan rumah meningkat terus setiap tahunnya dan pola permintaan rumah sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan tingkat harga rumah, sedangkan data menunjukkan bahwa besarnya pendapatan seluruh rakyat Indonesia yang terbesar yaitu + 80% berada pada kelompok golongan berpendapatan menengah dan rendah, kemudian adanya perubahan tata cara kehidupan rumah tangga muda karena adanya proses modernisasi, maka jenis rumah yang paling tepat dibangun adalah rumah tipe kecil dengan fasilitas yang cukup lengkap dan lingkungan alam yang nyaman dan asri."