Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilihan pengembangan kelembagaan Ibukota Republik Indonesia dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan bangsaIndonesia dalam membenahi carut marut pembangunan perkotaan secara menyeluruh di Indonesia. Jika konsepmegapolitan begitu saja di-gol-kan oleh wakil rakyat, maka bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit rendahnya rasakeadilan. Megapolitan adalah kota dengan ciri-ciri: (1) jumlah penduduk yang sangat besar; (2) jaringan yang terciptamenggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkanadanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan. Kebutuhan mendesak penangananmasalah perkotaan di DKI Jakarta memang terasa tinggi, tetapi tidak boleh menyurutkan rasa keadilan kita sebagaibangsa. Pilihan ke arah sana terbentur oleh kelembagaan kota secara nasional yang tidak jelas.The choice of institutional development for Jakarta as Indonesian capital city can be the barometer of equity andfairness as value to whole developing nation, especially for urban development in Indonesia. If megalopolis conceptproposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state.Megalopolis is a city characterized by: (1) huge population and density; (2) national and international networking scale;(3) huge integrated spatial. The problematic situation of urban development in Jakarta is urgent, but it is un-fair and unequalif development of other cities in Indonesia is abandoned. The choice to develop megalopolis is still unclear."

"Studi ini menganalisis bagaimana pengalaman migrasi ke Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan kota metropolitan lainnya di Indonesia berpengaruh terhadap pendapatan, baik pekerja formal maupun informal. Penelitian ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 serta data BPS dan Simreg Bappenas. Dengan menggunakan regresi fixed effect, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman migrasi ke Jabodetabek tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan, baik bagi pekerja formal maupun informal. Sementara pengalaman migrasi ke kota metropolitan selain Jabodetabek berpengaruh terhadap pendapatan baik bagi pekerja formal maupun informal. Akan tetapi, pekerja di Jabodetabek memperoleh pendapatan lebih tinggi sementara pekerja di kota-kota metropolitan tidak. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan kesempatan dan ekonomi antara Jabodetabek sebagai primate city dan kawasan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkonfirmasi adanya learning effect bagi pekerja formal dan informal. Learning effect tersebut justru lebih tinggi untuk pekerja informal. Hal ini dikarenakan mudahnya melakukan imitasi untuk pekerjaan sektor informal. Selain itu, tingkat kepercayaan serta network externalities lebih kuat antar pekerja informal yang memungkinkan terjadinya transaksi atau kerjasama yang berulang.

---

This study examines how migration experience to large agglomeration economies of Jabodetabek (Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi) and other metropolitan cities in Indonesia affect income of both formal and informal workers. This study employs data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) in 2007 and 2014 as well as macro data from BPS and Simreg Bappenas. Using fixed effect regression, this study finds that migration experience to Jabodetabek has no effect on income, both formal and informal workers. Meanwhile, migration experience to a metropolitan city other than Jabodetabek increase the income of formal and informal workers. However, workers in Jabodetabek earn higher incomes while workers in metropolitan cities do not. These findings show that there is inequality of opportunity and economy between Jabodetabek as a primate city and other areas. In addition, this study also confirms the existence of a learning effect for formal and informal workers. Interestingly, learning effect is higher for informal workers. This is because it is relatively easy to imitate a product produced by informal sector. In addition, trust and network externalities are stronger among informal workers which allow them to make repeated transactions or partnerships."

"Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan modelDharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandinganmenuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasimencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidakmempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yangseharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan denganKabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehenmenjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengantipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informandiperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketigapraktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktikdesentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengankarakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasiterritorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi sertakebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatanmikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi padaumumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpakupada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalamkerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanyaregime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasifungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency ofJembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at Nationaland State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this researchexperienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach.Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods andanalyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia werenot established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysiawhich is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigationmanagement in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both inIndonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at thegrassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in theirrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept offunctional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"Negara bangsa yang berdaulat selalu dijalankan oleh sebuah pemerintah yang memiliki struktur sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Struktur pemerintahan yang efektif mampu mendorong teraihnya cita-cita dengan efektif."

"Hampir setiap orang adalah pejalan kaki. Pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan, khususnya pada lokasi-lokasi yang memiliki permintaan tinggi dengan jarak pendek seperti pada terminal transportasi. Beberapa penelitian mengenai pejalan kaki di negara-negara Asia, menyimpulkan bahwa standar perencanaan fasilitas pejalan kaki untuk negara-negara Asia sebaiknya didasarkan pada karakteristik lokal pejalan kaki; sehingga standar perancangan lokal dibutuhkan pada fasilitas-fasilitas pejalan kaki di negara-negara Asia. Namun hingga saat ini, sebagian besar studi mengenai pejalan kaki masih diarahkan pada tingkatan makroskopik. Pada tingkatan studi ini tidak mempertimbangkan interaksi atau konflik diantara pejalan kaki dan lingkungan serta tidak cocok untuk memprediksi kinerja arus pejalan kaki di dalam area atau jalur pejalan kaki khususnya untuk di dalam bangunan.Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian terhadap interaksi yang terjadi diantara pejalan kaki. Dari interaksi pejalan kaki tersebut akan menimbulkan adanya tundaan dan ketidaknyaman yang akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja arus dari koridor tersebut. Untuk mendapatkan penilaian tersebut maka studi yang bersifat mikroskopik perlu dilakukan pada penelitian ini.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam kaitannya dengan perencanaan dan perancangan fasilitas-fasilitas transportasi di Jakarta. Populasi yang digambarkan pada penelitian ini diharapkan dapat mewakili perjalanan tipikal pelaku pejalan kaki dari sebuah kota berkepadatan tinggi seperti Jakarta."