Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu infrastruktur bidang pekerjaan umum yang penting untuk diukur outcomenya adalah jaringanirigasi. Daerah irigasi Anai di Sumatra Barat merupakan daerah irigasi terluas sehingga outcome yang dapat dihasilkan juga besar. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menentukan variabel dan indikator outcome infrastruktur irigasi dengan menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi dilakukan melalui Focus Goup Discussion (FGD) hingga menghasilkan 5 variabel dan 11 indikator. Hasil enelitian menunjukan variabel yang paling penting dalam pengukuran outcome dari pembangunan infrastruktur jaringan irigasi adalah variabel Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Air Petani dan Tingkat Luasan Layanan Irigasi."

"A research of river water quality for irrigation purposes was conducted in West Java-Indonesia. Water samples from seven rivers and fourteen locations were taken and analyzed in the field and laboratory."

"Pengelolaan sistem irigasi merupakan kegiatan yang demildan luasnya, dimana menyangkut bangunan fisik yang komplek; dan kelompok manusia, pada dasamya sangat tergantung pada keijasama. Tugas-tugas penting dalam irigasi seperti memperoleh, mengalokasikan, dan mendistribusikan air, porsi kegiatannya setara antara sosial dan teknis, jadi mengelola irigasi adalah domain yang tepat untuk menguji kapital sosial (Uphoff, 2000; 2002).Sistem irigasi Bandar Halim semenjak dibangun kembali oleh pemerintah memiliki dualisme pengelolaan antara pemerintah dan petani. Pengelolaan oleh pemerintah mulai dari bendung sampai saluran utama sedangkan petani pada saluran tertier dan lahan usaha tani. Hal ini membawa permasalahan tersendiri karena dengan masuknya pemerintah, jaringan keija dan kesepakatan-kesepakatan antar individu petani menjadi terpecah-pecah ke kelompok-kelompok kecil. Keadaan ini dampak dari pelaksanaan program secara sentralistik. Walaupun begitu petani tetap eksis menyelenggarakan pengelolaan irigasi untuk menunjang perekonomian mereka, dengan memfungsikan sistem julo-julo sebagai kapital sosial tradisional masyarakat. Untuk itu dilaksanakan Studi tentang praktik pengelolaan irigasi masyarakat guna mencari peluang pelaksanaan sinerjistik komplementer antara pemerintah dan petani untuk direkomendasikan.Untuk menemukan jawaban, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, pengamatan partisipatif, dan wawancara mendalam terhadap inforrnan-informan kunci yaitu: pejabat irigasi mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, wilayah, dan petugas lapangan, serta pengurus organisasi P3A dan petani. Kcmudian aparat penyuluh pertanian lapangan (PPL), aparat Nagari, pemuka masyarakat, dan masyarakat biasa, data dianalisis secara kualitatif.Studi ini menemukan bahwa sistem julo-julo merupakan kapital sosial yang handal dalam praktik pengelolaan irigasi di tingkat petani. Sebab sistem ini kaya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diperlukan dalam pengelolaan suatu sistem irigasi, yang diturunkan dari tradisi adat dan merupakan pandangan hidup rnasyarakat. Nilai persamaan dan kebersamaan yang melahirkan norma-norma keadilan, tanggung jawab dan solidariras, yang dimanifestasikan dalam pola awak sumo awak dan Iamak dek awak katuju dak urang, memfasilitasi pelaksanaan semua tugas-tugas panting irigasi seperti perolehan air, alokasi air, pemeliharaan, mobilisasi sumberdaya dan manajemen, serta resolusi konflik. Dari nilai-nilai tadi muncul rasa saling percaya dan solidaritas yang tinggi dan mampu memunculkan kesadaran kelompok individu, hal inilah penyebab eksistensi irigasi di tingiat petani sampai sekarang untuk menunjang perekonomian mereka.Sementara itu di daerah wewenang pemerintah, pelalusanaan berdasarkan prosedur umum dari atas ditambah dengan keterbatasan jumlah petugas lapangan dibanding luas wilayah kerja, serta berlapisnya birokrasi pembina irigasi, kesemuanya berdampak pada kurang intensnya interaksi dan kornunikasi yang merupakan faktor penting dalam pembangunan relasi. Terutama sekali di batas wilayah wewenang pemerintah dan petani (daerah pintu bagi tertier), pelaksanaan berjalan tidak menurut prosedur dan tanpa kesepakatan yang jelas antara pctugas dan petani, Serta tidak ada kontrol dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Semuanya itu berdampak pada cepatnya laju penurunan kondisi fisik.Keunggulan konsep kapilal sosial julo-julo adalah karena tindakan individu dan pembangunan relasi antar individu lebih didasarkan atas pertimbangan moral, bukan atas keadilan penyebaran reward dan swa kepentingan. Kepercayaan dan solidaritas muncul dari ikatan moral dan emosional sehingga mampu menjaga keberlangsungan kerjasama terutama dalam tugas-tugas rutin irigasi, dalam bentuk rantai ikatan yang menjaga lancarnya kegiatan dalam skala luas (wilayah wewenang pelani). Sedangkan konsep kapital sosial yang didukung oleh para ahli diantaranya Uphoff dan Coleman, tindakan individu didasarkan atas pertimbangan swa kepentingan, pembangunan relasi atau kerjasama tak obahnya sebagai penyatuan swa kepentingan, karena tidak mampu diatasi atau dicapai secara individual. Kepercayaan merupakan hasil rasionalitas kalkulasi manfaat maksimal pembuatan jaringan, seterusnya norma dan nilai akan muncul apabila terdapat keadilan penyebaran reward. Hal inilah yang membedakan dengan konsep kapital sosial julo-julo, sehingga teori kapital sosial Uphoff dan Coleman kurang mampu menjelaskan temuan lapangan secara lebih dalam.Regulasi dan aturan fomlal lainnya serta tata pelaksanaan sentralistik, tidak berkualitas untuk dijadikan sebagai sumber lcapital sosial di level makro sehingga tidal: mempunyai kekuatan untuk membangun relasi yang bersifat sinerji antara pemerintah dan masyarakat. Relasi sinerji menghendaki pembagian kerja seimbang (koproduksi) dan saling mendukung antara kedua belah pihak secara komplementer. Dampak pengelolaan sentalistik terhadap kemunduran jaringan fisik dan organisasi, serta melemahnya kapital sosial masyarakat yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk mendulcung program pembangunan nasional. Oleh sebab itu aturan-aturan formal yang bersifat umum dari pemerintah perlu didampingi dengan aturan-aturan informal masyarakat, agar praktik pengelolaan irigasi terselenggara dengan ketat dan lancar. Sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektihtas, serta menyentuh sampai ke level mikro (masyarakat).Implikasi teoritik dari temuan menyatakan bahwa nilai persamaan dan kebersamaan yang turun dari idiologi dan tradisi adat yang dilmplementasikan dalam rasa solidaritas dan altruism menciptakan watak kerjasama yang mempertimbangkan kepentingan bersama, serta kesadaran kelompok pada individu. Rasionalitas atas pertimbangan rasa persamaan dan kebersamaan dapat rnenggalang kekuatan masyarakat secara bersama untuk mencapai tujuan bersama maupun menanggulangi permasalahan bersama. Kekuatan ini mampu menangkal kekuatan dari luar yang memaksakan pembahan mendasar pada tatanan sosial. Terbukti dengan perubahan mendasar pada sistem irigasi masyarakat semenjak dikelola oleh pemerintah, tetapi petani tetap bertahan dengan sistem mereka.Berdasarkan temuan diajukan rekomendasi sebagai berikut: praktis: pembagian kerja antara petugas dan petani dalam aturan formal (prosedur PU dan AD&ART) yang bersifat umum perlu didampingi dengan aturan informal masyarakat sebagai sumber kapital sosial lokal, sebab pengelolaan irigasi di suatu daerah tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi adat setempat. Potensi lokal ini dapat digunakan sebagai penunjang pembangmman nasional. Kebijakan: pembuatan regulasi diharapkan berpotensi menjadi sumber kapital sosial di level makro dan lata pelaksanaan oleh pemerintah menguatkan, sehingga mampu menyentuh sarnpai ke level mikro. Dengan begitu memberi peluang pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai mitra dari pemerintah.Rekomendasi model pengelolaan irigasi di Sumbar adalah dengan mengintegrasikan kelompok hamparan dengan sistem julo-julo ke dalam praktik pengelolaan kesatuan wilayah irigasi, untuk mengisi kekosongan peran akibat kurangnya tenaga petugas lapangan. Nagari diberi otonomi hak dan wewenang dalarn bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan irigasi di daerahnya, karena Nagari merupakan bagian dari masyarakat lrigasi tersebut.

---

Irrigation management is one of the most widespread of human activities, and one intrinsically dependent upon cooperation. The uniformity of water as a resource and the ubicuity of gravity as force of nature make this is a good domain in which to look for general phenomena and relationships. Moreover, the essential tasks of acquiring, allocating and distributing water are as social as they are technical, so inigation management is an appropriate domain in which to examine social capital (Uphoff, 2000; 2002).

Bandar Halim irrigation systems, since being redeveloped by the government has dualistic management between the government and the farmers. Government management responsibility of the irrigation system starts from the weir to the main canal, and local authorithies under farmer management is Bom tertiary canal to their farrns. This dualistic management system brings some of its own problems with the entry of the government in its management. The system becomes disjointed or fragmented (breaking up into small units). The community based irrigation system causes the breakdown of its traditional social network and social commitment. This is the impact of the centralistic management.

However, the farmers succeed in managing their irrigation systems by using the traditional julo-julo system as a source of local social capital not only protect but that the improve their income. That is why this Study of the practical management of the community- based irrigation, an opportunity to complement the synergistic strength of management between the government and farmers is proposed as recommendation.

To acquire the data, the study uses documents, participant observations, indepth interviews from key informants such as persons in charge of irrigation institutions from, the provincial to lowest level, that is the person who works closely with the farmers and the water user organizations (PBA). Information obtained from the key informants in the community such as the Nagari informal leaders, and people in general. This research and analysis are descriptive qualitative in nature.

The study finds that the julo-julo system is a viable social capital in the practical irrigation management at the farmers level. This is because the juio-juio system is rich with social values and norms needed to manage an irrigation system, these norms and values deriving from the customary tradition is the way of life of the local society. The value of social cohesion (persamaan) and tagerherrress (lcebersamaan) produced social norms such as justice, responsibility, and solidarity that manifest in the awak some awak and Iama/c dek awrrk, katuju delc rrrang systems, that facilitate all essential management tasks of irrigation such as water acquisition, water allocation, maintenance, resource mobilization and management, and conflict resolution. These values also create mutual trustworthness and solidarity that build collective conscience of the individuals. All these aspects of the existing irrigation management system at the farmers level are found to the supportive of their economy.

While, at the govemmental authority level, its management is based on general procedures (formal rules), with minimum number of field ofEcials compare to its large working area, and intractable irrigation supervision bureaucracy results in the lack of interaction and communication that is an essential factor to build good relations. Especially, the division of responsibility between government and farmer (tertiary box area), the management is carried out without formal procedures and clear social commitment between field officials and farmers, there is no control or sanction on those who break the rules. All these impact on the degradation of the physical conditions of the irrigation system.

The capability of the social capital of the julo-julo is that individual action and relations built among individuals are on moral considerations, not only just reward sharing and self interest. Beliefs and solidarity exist from moral and emotional ties that make them to he able to sustain cooperation,/networl-ring, especially in routine tasks of irrigation operation in the form of social ties that cover a vast area. The social capital concept as elaborated by Uphoff (2000, 20002) and Coleman (2000), individual action based on consideration of self interest, relations built or cooperation such a unity of self interest, because the people could not achieve the means to resolve their individual problem. Their belief is produced by a rational calculation about maximal use of social networking, such that norms and values will exist if there is just distribution of reward. The social concept by Uphoff and Coleman thus could not explain our more indepth and widespread field Endings.

Regulations and other fonnal rules with centralistic govemance program, are not able to be a resource of social capital at the macro level at it is powerless to build synergistic relations between the government and society. Synergistic relations need clear labor differentiation as coproduction to mutually support each other in a complenrantary manner. The impact of the centralistic management is the deterioration of the physical inigation construction and its organization. The strength of the local social capital can actually be used for national development. Therefore, the general formal mles from the government need to be accompanied by societal informal rules, so that the management of the inigation will be sh'ict and effective and efficient. Whwn this is achieved its benefits will be felt by the community.

The theoretical implication from our study findings suggest that the value of the social cohesion and togetherness stemming from the local ideology and customary traditions that were found in the feelings of solidarity and altruism result in the cooperative character that take into account mutual interest, as well as collective conscience to the individual. The rationality on mutual interest and togetherness is able to mobilize the strength of the community to achieve their common objective or overcome their mutual problems. This community strength is able to overcome expand its influence that may threaten or change the local social structure. Even though with the basic change in the management system carried out by the govemment, the farmers are still able to continue to maintain their local system of management.

The recommendations of study are in practical and policy recommendations as follows : Practical recommendation: differentiation of labor between government and farmer in formal rules (procedures of government) that are general needs to be accompanied by societal informal rules as a local social capital resource, as the irrigation management in one area cannot be in isolation or out of context of every day habits or customary traditions. This local indigenous because the management of irrigation in one area cannot be separated from. This local indigenous wisdom could used to facilitate national development. Policy recommendation: the govemment has to make irrigation regulations as a potential social capital resource at the macro level and governance by strengthening its regulatory structure or framework management, such that they can have as effect at the micro level, thus providing the opportunity for the local community to participate as a effective partner.

For West Sumatera as a whole, the study recommends the integration of this irrigation management model into the surrounding adjacent areas with the ,info-julo system in the practice of a wide areal irrigation system to fill the lack of Held manpower. The Nagari should be given the autonomy rights and responsibility to take action and decision conceming irrigation matter in their distr-ics because the Nagari represents an integral part of the West Sumatera irrigation community."

"Pelaksanaan program penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, dari pemerintah kepada P3A, pada awalnya didorong keinginan pemerintah untuk melaksanakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 dan PP No 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada kesiapan P3A untuk mampu dan siap menerima penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi P3A.Pelaksanaan kebijakan ini telah mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Proses pelaksaaan program PPI telah melalui berbagai tahapan kegiatan, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam pelaksanaannya masih berorientasi kepada target ketimbang proses pelaksanaan. Hal ini memperlihatkan belum adanya perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan.Berbagai tahapan kegiatan telah dilakukan di tingkat lokasi diawali kegiatan Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), kegiatan ini didasarkan bahwa, pembangunan yang dalam setiap kawasan ekologi, membutuhkan solusi khusus berdasarkan data kultural dan data ekologi setempat. Karena itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Untuk memperkuat organisasi P3A, telah ditugaskan Tenaga Pendamping Petani (TPP) yang direkruit dari kalangan LSM dan perguruan tinggi.Walaupun bentuk organisasi instansi pemerintah telah mengalami perubahan, baik struktur, tanggung jawab maupun kewenangannya, tetapi belum diimbangi dengan adanya perubahan paradigrna, hal ini ditujukan dengan lemahnya komitmen dalam upaya mendorong penguatan posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Adanya program PPI menimbulkan rasa ketakutan dari petugas, karena merasa akan kehilangan perannya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Kondisi tersebut menimbulkan langkah-langkah kontradiktif dengan upaya penguatan organisasi P3A, padahal komitmen aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap motivasi pengurus P3A dan angggotanya dalam mengembangkan organisasinya.Sedangkan proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dilihat dari fungsi adaptasi sosial masyarakat dalam bentuk organisasi P3A dan kepengurusan yang mampu untuk mengorganisir sumberdaya yang ada dalam daerah itu, seperti pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Fungsi integrasi, mengatur pola hubungan antara unit organisasi P3A, gabungan P3A, sehingga dapat membangun solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Pemeliharaan pola yang tersembunyi, dalam bentuk pemeliharaan sistem, yaitu melakukan sosialisasi tentang pengurus dan aturan main organisasi (AD/ART) untuk mendorong pengurus dan anggota P3A mau melaksanakan fungsi dan tugasnya.Atas dasar perubahan yang terjadi, secara prinsip Organisasi P3A siap menerima penyerahan pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah, kesiapan tersebut ditunjukan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petani seperti; perubahan struktur organisasi P3A yang sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan pelayanan kepada anggotanya. Bentuk struktur organisasi P3A di daerah irigasi Cihea terdiri dari; unit P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A, sedangkan di daerah irigasi Susukan Gede hanya unit P3A dan gabungan P3A. Kesiapan lain yaitu, organisasi P3A legalitas formal telah diakui, karena di kedua daerai irigasi organisasi P3Anya telah mempunyai AD/ART P3A yang telah disahkan oleh Bupati. Perbedaan bentuk struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik jaringan irigasi.Kemampuan teknis operasi dan perneliharaan jaringan irigasi oleh P3A, telah mampu dilakukan terutama untuk kegiatan pembabatan rumput, pengangkatan sedimentasi dan penutupan saluran bor. Sedangkan untuk pengaturan air baik di Cihea maupun di Susukan Gede telah mempunyai jadwal pergiliran air sesuai hasil musyawarah. Tetapi untuk pengooperasian pintu bendung di kedua lokasi ini sementara ini masih tetap dilakukan oleh petugas pemerintah, karena apabila salah operasi akan sangat beresiko. Sedangkan sumber pembiayaan untuk pengelolaan irigasi berasal dari iuran anggota, sebesar 50 kg/ha/ musim. Tetapi hasilnya belum mampu untuk membiayai pelaksanaan operasi dan pengelolaan jaringan irigasi. Untuk itu, sumber pembiayaan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.Untuk memperkuat pelaksanaan implementasi PPI, dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok kerja irigasi. Unsur keanggotaanya masih didominasi oleh aparat birokrasi pemerintah yang mewakili berbagai dinas instansi pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara unsur diluar pemerintah hanya diwakili oleh beberapa orang pengurus P3A dari kedua daerah irigasi. Keberadaannya didasarkan bahwa, pengelolaan irigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu melibatkan stakeholders lain yang punya kepedulian terhadap nasib petani, karena irigasi tidak hanya dilihat dari perspektif telmis saja, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif sosial."

"ABSTRAKDaerah Bekasi pusat pertanian tanaman pangan dan industri di Jawa Barat. Akan tetapi peran pertanian akan terganggu oleh kehadiran industri, yang mengakibatkan keseimbangan air untuk lahan terganggu. Oleh karena itu, faktor dampak industri yang berakibat pada kualitas irigasi akan diteliti, untuk dikelola bagi pertanian.Dalam rangka tersebut, pokok penelitian meliputi a) debit dan kualitas air sebagai variabel kualitas irigasi, kebutuhan air dan air limbah sebagai variabel dampak industri, serta dampak kualitas irigasi pada lahan sawah dan produksi sebagai variabel produktivitas lahan, b) korelasi antara kebutuhan air dan air limbah industri dengan kualitas irigasi, c) korelasi antara kualitas irigasi dengan pemberian air untuk lahan. Sehubungan dengan korelasi antara variabel diatas, dirumuskan dua hipotesis sebagai berikut :1) Penurunan debit air dari sistem irigasi ada korelasinya dengan pemasokan air irigasi untuk industri, jika air limbahnya dibuang ke sistem drainasi.2) Penurunan pemberian air untuk lahan tidak ada korelasinya dengan penurunan debit air irigasi dari sistem irigasi, jika kebutuhan air untuk industri dipenuhi dari air tanah.Dengan menggunakan data perkembangan industri, kualitas irigasi dan produktivitas lahan pada MT Gadu dalam kurun waktu 9 tahun (thn 1983-1991), diduga ada korelasi antara kebutuhanair dan air limbah industri dengan perubahan kualitas irigasi. Indikasinya, intensitas tanam 65,5 persen (38.313 ha), produktivitasnya 6,68 ton/ha, pemberian airnya 12,685 m3/det, lahan kurang air 17,2 persen karena debit air irigasi menurun 0,21 persen dari 44.940 m3/det, akibat air limbah industri 56,8 persen dari pemasokan airnya (0,167 m'}/det) dibuang ke sistem drainasi. Kualitas air irigasi khususnya S Bekasi meningkat sebagai dampak Prokasih. Data diungkapkan secara deskriptif dari hasil registrasi instansi terkait.Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sampel air 10 titik sampling termasuk 2 titik sampling limbah industri, 25 unit industri untuk pemasokan airnya dan 21 responden untuk produktivitas lahan (metoda cluster). Pengujian hipotesis dengan analisis statistik, menggunakan variabel kebutuhan air dan air limbah industri, debit air irigasi dan pemberian air untuk lahan.Hasil analisis data memperlihatkan, 1) Dampak industri pada kualitas irigasi, adalah sebagai akibat pemasokan air untuk industri tersebut dari sistem irigasi yang lebih besar dari air limbah yang dialirkan ke sistem tersebut, sehingga debit air irigasi menurun (0,21 persen) dan kualitas air S Bekasi menurun (2,6 persen) (non significant); 2) Dampak kualitas irigasi pada produktivitas lahan, sebagai akibat penurunan debit air irigasi (1,51 persen) hingga pemberian air untuk lahan menurun (significant). Akibatnya, lahan kurang air (27,9 persen) dan produktivitas lahan menurun (12,3 persen).Air limbah sebagai faktor dampak industri diharapkan dapat dimanfaatkan lagi dan diprioritaskan untuk dikelola dengan baik agar memenuhi sebagai air irigasi namum pelaksanaannya relatif sulit. Dampak lebih jauh swasembada pangan dan kebutuhan air wilayah Barat akan terganggu, karena peruntukan air untuk industri meningkat menjadi 5,2 m3/det. Diversifikasi tanaman tahunan hemat air berpeluang, untuk mempertahankan kualitas irigasi dan swasembada pangan, tetapi timbal tantangan karena produknya berbeda dengan beras.Kesimpulan yang diberikan, akibat air limbah industri yang cenderung dibuang ke sistem drainase adalah terjadinya penurunan kualitas irigasi (debit dan kualitas airnya). Akibatnya pemberian air untuk lahan menurun, swasembada pangan dan kebutuhan air wilayah Barat terganggu. Diversifikasi tanaman tahunan hemat air berpeluang, untuk mengatasi masalah kualitas irigasi dan swasembada pangan, hanya kualitasproduknya perlu disesuaikan agar setara dengan beras.

---

ABSTRACT

Bekasi region is the center of food crops agriculture and industry in West-Java. The agriculture role will be disturbed with the presence of industry and which is also important for the regional economy, due to the disturbance of the water balance for land plots. Therefore, the factor of the industry impact on the quality of irrigation will be surveyed, in order to be able to be managed for irrigation (agriculture).

In said frame, the priority of research shall cover : a) the discharge and quality of water as a variable of irrigation quality, the requirement of water and waste water as a variable industrial impact and the impact on the irrigation quality on rice fields and production as a variable of the land plot's productivity, b) the correlation between the requirement of water and industrial waste water with the irrigation quality, c) the correlation between the quality of irrigation with the discharge of water for land plots. In relation to the correlation between the variables above, two hypothesis are formulates as follows :

1) The declination of the water discharge of irrigation has its correlation with the supply of the water for the industry of the irrigation system, if its waste water to be disposed to the drainage system,

2) The decrease of the water supply for the land plots has no correlation with the decline of the irrigation water discharge of the irrigation system, if the need of water for the industry is fulfilled from ground water.

By using the industrial development data, the irrigation quality and land productivity at MT Gadu in the duration of 9 (nine) years (year 1983-1991), at is guessed that there is a correlation between the need of water and industrial waste water and the change of the irrigation quality.

Its indication comprises the intensity of planting 65.5 percent (38,313 ha), its productivity : 6.68 ton/ha, the discharge of its water : 12.685 m3/sec, land plots with insufficient water : 17.2 percent as the irrigation water discharge decreases with 0.21 percent of 44.940 m3/sec, consequence of industrial waste water : 56.8 percent of itswater supply (0.167 m3/sec) is disposed to the drainage system. The quality of the irrigation water particularly Bekasi river increases as the impact of Prokasih (Clean River Program). The data are revealed descriptively based on the results of registration of linked government agencies.

The collection of data shall be conducted with the sampling of 10 points of water samplings including the 2 points of industrial waste samplings, 25 industrial units for the supply of its water and 21 respondents for the land productivity (cluster method). The testing of the hypothesis with the statistic analysis, uses variables on the requirement of water and industrial waste water, irrigation water discharge and the discharge of water for the land plots.

The results on analysis of data shows, 1) The industrial impact on the irrigation quality is as the consequence of the water supply for said industry of the irrigation system which is larger than a waste water which is discharged to said system, so that the irrigation water discharge -decreases of (0.21 percent) and the quality of the water of Bekasi River declines (2.6 percent) (non significant) ; 2) The impact of the quality of irrigation on the productivity of land plots, as the consequence of the decrease of the water discharge of irrigation (1.51 percent) so that the discharge of water for land plots declines (significant). The consequence thereof is that the land plots with insufficient water (27.9 percent) and the productivity of land plots decreases (12.3 percent).

Waste water as the factor of industrial impact is expected to be able to be made use of and priority is given to be managed well in order to fulfill the purpose as irrigation water butits implementation is relatively difficult. The further impact of self-supporting food and the need of water for the Western territory will be disturbed, because of the allocation of water for industry increases to 5.2 m3/sec. The diversification of annual plants which do not require much water shall have the opportunity to maintain the irrigation quality and self-supporting on food, but challenge will arise as its production differs from rice.

The conclusion given, that the consequence of industrial waste water which has the tendency to be discharged into the drainage system shall be the decrease of the quality of irrigation (its water discharge and quality). The consequence thereof is that the discharge of water for land plots decreases, the self-supporting of food and the need of water for the Western territory becomes disturbed. The diversification of annual plants which do not need much water shall have the opportunity to overcome the problem of the quality of irrigation and the self-supporting of food, only the quality of its production should be adjusted in order that it is equal to rice."

"The authority of irrigation management in Indonesia has been changed since the launching of the government regulation, No.. 20/2006. Irrigation mamanagement was also challanged by the more complex changes from outside of irrigation systems...."

"Keberhasilan pembangunan irigasi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah telah memberikan andil yang besar kepada pencapaian swasemda beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut tidak bisa dipertahankan dengan baik karena pengelolaan yang tidak rnemadai sehingga mengakibatkan penurunan fungsi jaringan irigasi sebesar 40% dari fungsi optimalnya. Penurunan fungsi ini telah mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional, dimana saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan irigasi dengan dikeluarkannya Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Implikasi yang menonjol dari kebijakan ini adalah adanya peran dan wewenang perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) yang besar dengan menempatkannya sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Diharapkan dengan kebijakan ini pengelolaan irigasi dapat berjalan secara optimal sehingga fungsi jaringan dapat lebih meningkat. Pada kenyataannya keberadaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatannya untuk mengelola irigasi secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan modal yang dipunyai organisasi P3A/GP3A/IP3A, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Daerah Irigasi Cihea, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang :"ada dan menjelaskan berkerjanya modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena pendekatan ini lebih efektif digunakan dalam menemukan dimensi-dimensi penting dari struktur tindakan kolektif yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber yag terkait dengan pengelolaan irigasi, baik dari kalangan pemerintah maupun petani yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan terpilih dan pengamatan langsung (observasi}. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data dan menghubungkannya kembali dengan konsep dan perrnasalahan serta tujuan penelitian. Analisis ini merupakan teknik yang bersifat interaktif dengan tiga bagian proses penting, yaitu reduksi data, penyajian dan verifkasi/penarikan kesimpulan. Sedangkan data sekunder yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik kajian dokumen.Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari konsep bekerjanya modal yang ada dalam pengelolaan irigasi, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam. Masing-masing modal tersebut tidak bisa bekerja sendirisendiri, tetapi saling bersinergi antara satu dengan lainnya dalam pengelolaan irigasi. Dari sinergi antar modal tersebut, terlihat peran yang cukup dominan dart modal sosial dalam. mensinergikan modal lainnya untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang optimal.Beberapa temuan penting di lapangan adalah : 1 } Keberadaan jaringan irigasi mempengaruhi struktur dan aktifitas organisasi kelembagaan perkumpulan petani pemakai air, yang ditunjukkan dengan struktur yang semakin besar maka aktifitas dan interaksi sosial dalam pengelolaan irigasi semakin lemah. 2) Dalam pengelolaan irigasi memerlukan modal manusia secara individual tetapi juga memerlukan modal manusia secara berkelompok, yang merupakan modal sosial. 3) Adanya krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan didalam organisasi P3A/GP3A/IP3A, yang menyebabkan melemahnya modal sosial dalam organisasi. 4) Modal sosial akan muncul dengan kuat pada saat terjadi keterbatasan air di musim kemarau, yang terlihat dalam pembagian air yang adil dan merata di kalangan anggota P3A. 5). Keterbatasan modal alam terwujud dalam kepemilikan lahan yang sempit oleh para anggota P3A.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat adanya sinergi modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi, dan pada dasarnya dalarn pengelolaan irigasi harus terjadi sinergi antar modal tersebut untuk rnenghasiika,i kinerja jaringan yang semakin meningkat. Sinergi yang paling kuat terjadi adalah antara modal sosial dengan modal alam, sedangkan sinergi yang paling lemah adalah liner antara modal sosial dengan modal manusia. Untuk itu sinergi yang paling penting adalah sinergi yang paling lemah karena sinergi inilah yang merupakan prioritas untuk diperkuat guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang optimal, dengan tidak meninggalkan perkuatan sinergi antar modal lainnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, diusulkan saran-saran yaitu : perlu adanya bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalarn berorganisasi dan peningkatan kemampuan teknis baik untuk pengurus maupun anggota, guna memperkuat sinergi modal sosial dengan modal manusia. Juga perlu dilakukan penguatan status manajemen organisasi P3A/GP3A/IP3A untuk memperkuat sinergi yang terjadi antara modal sosial dengan modal fisik. Selain itu diusulkan para anggota P3A membentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga mendukung kegiatan pengelolaan irigasi. Saran-saran yang diusulkan telah dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mendukung program pennyerahan kewenangan pengelolaan irigasi (turn over program)."

"Penelitian ini ingin memperoleh gambaran mengenai peman£aatan organisasi tradional dan aturan-aturannya dalam pembangunan kelembagaan irigasi sawah. Studi ini merupakan studi kasus pada kelompok tani sawah di kecamatan Wamena. Dan melihat mengapa jaringan irigasi yang dibangum dengan sangat baik oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan apakah organisasi lokal dan aturan-aturannya dapat bermanfaat dalam pembangunan irigasi serta apakah dapat terjadi perpaduan antara pranata lama dan pranata baru.Dengan melihat bagaimana petani dapat memanfaatkan organisasi lokal dan aturan-aturan yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kelompok tarsi sawah, dan bagaimana mereka dapat memadukan pranata mereka yang lama dengan pranata yang baru sehingga dapat membentuk kelembagaan irigasi sawah sebagai suatu pranata yang baru. Untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan konsep Institution, yang dikembangkan oleh Ostrom (1992). Dengan konsep ini penulis menganalisa mengapa beberapa institusi atau pranata yang ditentukan untuk penyediaan dan penggunaan air irigasi tidak berjalan sehingga pembangunan proyek irigasi tidak sustainable. Dan melalui konsep ini penulis juga akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pranata "pengelolaan air" komunitas suku Dani. Disini Ostrom mengemukakan bahwa pembangunan irigasi dapat suistainable apabila terjadi crafting institution Melalui crafting institution penulis juga melihat apakah ada perubahan pranata dalam hal ini terjadi rekayasa atau perpaduan antara pranata lokai dan pranata irigasi sawah.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, disini data yang dikumpulkan bersifat umum dan dijadikan dasar serta pendukung bagi wawancara mendalam. wawancara mendalam disini mencakup pengetahuan komunitas lokal mengenai pengelolaan sumberdaya air, lebih difokuskan pada pengelolaan air dalam kebun ubi jalar dan sawah (aturanaturan yang digunakan, organisasi kelompok tani dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan) serta rekayasa (ketrampilan) kelompok tani dalam pengembangan kelompoknya.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, pembangunan irigasi di lembah Balim belum dapat dimanfnatkan dengan baik oleh komunitas suku Dani karena belum terjadi crafting institution. Dimaksudkan di sini dengan pembangunan irigasi tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum terjadi crafting adalah, proses ini dapat terjadi apabila ada keterbukaan diantara kedua belah pihak (masyarakat dan pernerintah) namun yang terjadi pemerintah menyediakan fasilitas irigasi dan memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Masyarakat berusaha sendiri dengan memanfaatkan pranata lokal terutama pranata pengelolaan air dalam kebun ubi jalar yang sangat berbeda dengan pengelolaan air dalam irigasi mengairi sawah. Pemerintah belum menciptakan semacam kondisi yang membuat ada keterpaduan pranata antara aturan aturan lokal yang dimiliki masyarakat dan aturan formal yang ada dan jika hal ini terjadi maka pembangunan irigasi dapat dimanfaatkan dengan baik."