Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Procurement of public goods/services is a routine of government activity which has most prone to corruption, however with minimum control. It is essential to prioritize the agenda of governance reforms of procurement of public goods/services. Up to now, government has not yet found a proper formulation. Although the regulation outlining this subject is always updated. This paper attempts to examine some elements of the procutement of publics goods/service as an alternative solution to improve the process of procurement of public goods/services in Indonesia. The most important reform is in the pre-procurement cycle (stages of planning). Planning on budget and procurement as well as aspects of integrity and accountability are elements that must be better conducted in the procurement of public goods/services in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan karier terhadap komitmen organisasional pada PT XYZ (Kantor Pusat). Pengembangan karier diukur berdasarkan teori Weng (2010) dan komitmen organisasional diukur menggunakan teori Allen & Meyer (1997). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey yang menggunakan teknik total sampling, yaitu sebanyak 65 responden pegawai PT XYZ (Kantor Pusat). Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada PT XYZ (Kantor Pusat).

---

This study aimed to examine the influence of career development towards organizational commitment at PT XYZ (Head Office). Career development is measured based on the theory of Weng (2010) and organizational commitment is measured based on the theory of Allen & Meyer (1997). This study used quantitative approach with survey method that used total sampling technique which held to 65 respondents employee of PT XYZ (Head Office). The data were analyzed by using simple regression method which assisted by application program SPSS version 21.0. The result of this study showed that career growth had a positive and significant impact to organizational commitment at PT XYZ (Head Office)."

"Penelitian ini menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPK RI melalui suatu proyek yang bernama State Audit Reform Sector Development Program (STAR SDP). Proyek STAR SDP merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk melakukan reformasi pada sektor audit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini, terlihat bahwa BPK RI serius dalam melakukan reformasi audit dan dibuktikan salah satunya dengan melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan nasional dan internasional, program beasiswa Pascasarjana dan sertifikasi, dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Pusdiklat BPK RI.;This research describes about development of human resources carried out by the AuditBoard of the Republic Indonesia (BPK RI). The purpose of this research is to describe about human resources development activities through an instrument called State Audit Reform Sector Development Program (STAR SDP). This program is an activity that initiated by the Government to reform the audit sector. The methods used in this research is a qualitative method. The results of this research indicate that BPK RI serious in doing the audit reform and proved by developing the human resource through scholarship programs, certification courses, national and international shortcourses, and develop competency based curriculum by BPK Training Center."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."