Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKReformasi tahun 1998 telah melahirkan banyak harapan. Gejala awal adalah munculnya tuntutan akan liberalisasi politik. Konsekuensi liberalisasi politik itu ditandai oleh terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran elite politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Partai-partai politik dengan beragam Tatar belakang dan aliran. Salah satu di antaranya adalah Partai Bulan Bintang. Di sisi lain, Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang batasan minimum (electoral threshold) perolehan kursi partai politik pada pemilu 2004 untuk dapat kembali mengikuti Pemilu tahun 2009. Partai Bulan Bintang, sesuai basil pemilu 2004 ternyata tak mampu melampaui batas minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Karenanya, pimpinan partai memutuskan melakukan perubahan, membentuk partai baru.Tesis ini akan meneliti bagaimana pendapat pimpinan partai bulan bintang tentang perubahan partai, motivasi berprestasi dalam politik dan kinerja pimpinan partai, Metode yang digunakan adalah jajak pendapat (polling) melalui kuisioner dengan responsen 71 orang yang terdiri atas pimpinan partai di tingkat nasional, propinsi dan kabupatenikota, margin of error penelitian ini sebesar 11,63% pada tingkat kepercayaan, a = 95%.Hasil dari penelitian di atas, penulis menemukan bahwa sebanyak 81,83% pimpinan partai setuju atas keputusan perubahan Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan sementara 13,64% berpendapat ragu dan sebesar 4,54% tidak setuju pada variasi sebesar 2,46% dengan simpangan baku 15,68%.Terkait motivasi berprestasi daiam politik, sebanyak 87,64% pimpinan partai menyatakan setuju bahwa perubahan partai akan memicu dan memacu hai itu. Sementara itu 7,90% pimpinan partai ragu dan sisanya 4,47% tidak setuju dengan variasi sebesar 0.32% dan simpangan baku 5,68 %.Dengan metode yang sama ditunjukkan pula bahwa sebanyak 87,12% responden berpendapat setuju perubahan partai akan meningkatkan kinerja pimpinan partai. Sementara itu sebanyak 9,59% responden ragu dan 3,28% tidak setuju dengan variasi 0,23% dan simpangan baku 4,75%.

---

ABSTRAK

1998's reform achieved plenty of hope. First symptom is the rise of political liberalisation sues. The consecuences marked by political partisipation boom in many shapes. At the elites, political liberalisation sues signed by a huge sum of new-born party. Political parties with many backgrounds and ideas. One of them is Partai Bulan Bintang. At the other side, Act no. I2 about Election for Regional Board of Representative and Senate of Parliament rules minimum votes (electoral threshold) each political party should has at the 2004 election, so they effort to re-elected by the election in 2009. Partai Bulan Bintang as its achieving votes at 2004 election isn't allowed to follow next election by the Act: And so, leaders of the party decided to make some changing, to build a new party.

This thesis is about leaders of Partai Bulan Bintang opinion for the new-build party, performance and motivation to serve at their best. It use polling as method with questions answered by 71 respondents. The respondents come from the political leaders at national, regional (provinces), and city level. This research has about 11.63 per cent margin of error and a = 95 per cent for level of significant.

The research found 81,83 per cent accept the changing name of the party as Partai Bintang Bulan, while 13.64 per cent doubts and 4.54 per cent not agree. These all has 2.46 per cent variants with standard deviation 15.68 per cent. According to their achievement motivation in politics, 87.64 per cent of respondents agree that party changing will raise their motive. Meanwhile, dubious has 7.90 per cent and the rest choose not to agree with 4.47 per cent variants and standard deviation 5.68 per cent.

With the same methods the research found that 87.12 per cent of respondents agree that the changes of the party will improve performance of the party leaders, 9.59 per cent doubts, 3.28 unaccepted with variant 0.23 per cent and standard deviation 4.75 per cent."

"ABSTRACTSetiap kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melakukan kampanye untuk meningkatkan preferensi masyarakat kepada dirinya. Pesan kampanye yang dilakukan oleh kandidat hadir dalam bentuk pujian, serangan, dan pembelaan serta membahas topik kebijakan atau karakter kandidat. Studi tentang hubungan antara kampanye dan perilaku memilih telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih belum banyak yang membahas proses terjadinya hubungan tersebut. Studi ini berusaha menambah pemahaman di bidang ini. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, studi ini mengambil kasus pemilih korban penggusuran yang terjadi di Bukit Duri mendekati masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, karena penggusuran merupakan salah satu topik serangan yang digunakan dalam kampanye. Teori Affective Intelligence digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam hubungan antara kampanye dan perilaku memilih melalui peran emosi. Affective Intelligence menyatakan bahwa individu memiliki dua sistem, disposition system dan surveillance system, untuk menilai informasi disekitarnya dan mempertimbangkan untung rugi yang didapat. Disposition system menilai informasi berdasarkan predisposisi atau serangkaian keyakinan yang dimiliki individu. Penilaian ini ditandai dengan emosi antusias untuk hasil yang menguntungkan, dan emosi marah untuk hasil yang merugikan. Sementara surveillance system bekerja ketika informasi asing muncul dan tidak bisa dinilai berdasarkan predisposisi, yang ditandai dengan emosi gelisah atau takut. Hasil studi ini menunjukkan informan memiliki predisposisi yang terdiri dari; kecurigaan pada kampanye dan politik, kepercayaan pada program kerja terbukti dan karakter pemimpin ideal, dan pandangan akan hubungan agama dan politik. Informan menunjukkan emosi antusias pada pesan kampanye yang sesuai dengan predisposisi mereka, terutama pada kampanye memuji dari kandidat yang didukung. Sementara reaksi mencibir dan emosi marah ditujukan pada kampanye dari kandidat lawan dan kampanye menyerang. Emosi gelisah atau takut tidak ditunjukkan oleh informan, yang berarti surveillance system tidak menemukan adanya informasi asing. Emosi antusias juga ditunjukkan informan pada kandidat yang sesuai dengan predisposisinya, dan dilanjutkan dengan meningkatnya preferensi pada kandidat tersebut. Sementara emosi marah dan cibiran ditujukan pada kandidat yang tidak sesuai dengan predisposisinya, dilanjutkan dengan menghindari atau tidak memilih kandidat tersebut. Temuan ini membantu menjelaskan alasan kampanye ditemukan memiliki pengaruh tertentu pada perilaku memilih, serta alasan pemilih menentukan kandidatnya berdasarkan penilaian emosional.

---

ABSTRACTEvery candidate on DKI Jakarta 2017 Governor Election did campaign to increase voter rsquo s preferences toward them. Campaign messages that were made by candidate can occur on the form of acclaim, attack, defense and discuss about certain issue or candidate rsquo s character. The studies of relationship between campaign and voter rsquo s behavior has been widely practiced in Indonesia, but there are little discussion on the process of the relationship itself. This study seeks to increase our understanding in this field. To gain that insight, this study takes the case of voters from evicted Bukit Duri resident, because eviction is one of attack topics used in the campaign. Affective Intelligence Theory is used to describe the process that occur in the relationship between campaign and voting behavior through the role of emotion. Affective Intelligence states that individual has dual system, disposition system and surveillance system, to appraise informations around individual and consider profit and loss one might gain. Disposition system appraises information based on predisposition or a set of individual rsquo s beliefs. This appraisal is marked by enthusiastic emotions for profitable results and anger for potential loss. While surveillance system works when novel informations arise and cannot be appraised by predisposition, which is marked by anxiety or fear. The results of this study show that informant has a predisposition consisting of suspicion and disbelief on campaigns and politics, confidence in goverment policy which was proven and ideal leadership characters, and views of religious and political relationship. Informant showed enthusiasm on campaign messages that fit their predisposition, especially on acclaim messages by prefered candidates. While showing disdain and anger to campaign messages from opposing candidates and attack message. Anxiety and fear were not shown by informant, which means that surveillance system did not find any novel information. Enthusiasm also shown by informant on the candidates that fit their predisposition, and followed by increase of preference on the candidates. While anger and disdain were aimed at candidates who did not fit their predisposition, which followed by aversion. These findings help explain why campaign was found to have certain influence on voting behavior, as well as the reasons why voters sometimes determine candidate based on emotional assessment. "

"ABSTRAKPemilihan Umum 2004 diwarnai dengan usaha untuk meningkatkan jumlahperempuan di parlemen. Usaha tersebut adalah adanya undang-undang yangmewajibkan partai politik untuk menyediakan kuota 30% dalam daftar calonlegislator dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran jenderpemilih perempuan.King (2000) pada penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa calonlegislator perempuan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih oleh perempuan,tetapi jumlah perempuan di parlemen selalu jauh lebih sedikit dibandingkandengan jumlah laki-laki. Faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlahperempuan di parlemen, antara lain, adalah ideologi peran jender tradisionalpemilih (Karra, dalam Sari 2002) dan rendahnya identifikasi perempuan sebagaikelompok (Zellman, 1978). Faktor lain yang mempengaruhi suara pemilih adalahidentifikasi dengan partai politik dan isu politik (Campbell et al., 1960).Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang calon legislator perempuanmemperoleh dukungan dari pemilih perempuan dibandingkan dengan calonlegislator laki-laki; pengaruh ideologi peran jender dan tingkat identifikasikelompok jender terhadap dukungan terhadap calon legislator perempuan; dan diantara keempat independen variabel, ideologi peran jender, identifikasi dengankelompok jender, identifikasi dengan partai politik, dan isu politik, yang manayang dapat menjadi prediktor bagi dukungan pemilih perempuan kepada calonlegislator perempuan pada Pemilihan Umum 2004.Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan peluang antaracalon legislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih olehpemilih perempuan; apakah terdapat perbedaan ideologi peran jender antarapemilih perempuan yang memilih calon legislator laki-laki dan pemilihperempuan yang memilih calon legislator perempuan; apakah terdapat perbedaantingkat identifikasi kelompok jender antara pemilih perempuan yang memilihcalon legislator laki-laki dan pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan; dan manakah di antara keempat variabel independen, ideologi peranjender, identifikasi dengan kelompok jender, identifikasi dengan partai politik,dan isu politik yang dapat menjadi prediktor bagi pemilih perempuan untukmemilih calon legislator perempuan. Untuk menjawab permasalahan itu,digunakan kuesioner yang terdiri dari lima skala yang mengukur setiap variabel independen dan pertanyaan mengenai jenis kelamin calon legislator yang dipilihpada Pemilu 2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peluang antara calonlegislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih oleh pemilihperempuan dan tidak ada perbedaan ideologi peran jender serta identifikasidengan kelompok jender pada pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan dan calon legislator laki-laki. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan perilaku pemilih perempuan untuk memilih calon legislatifperempuan tidak dapat diprediksi oleh variabel ideologi peran jender, identifikasidengan kelompok jender, isu politik, dan identifikasi dengan partai politik. Saranuntuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki proses pengambilan sampel,memperluas subjek penelitian pada laki-laki, menambahkan variabel lain, seperti stereotip jender dan mengikutsertakan proses kognitif dalam aktivitas memilih."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi orientasi dominansi sosial SDO dan identitas sosial terhadap intoleransi politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Orientasi Dominansi Sosial dan Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 serta adaptasi dari Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . Penelitian dilakukan pada 772 mahasiswa S1/D4 yang dilakukan dengan accidental sampling dengan mengisi kuesioner daring melalui tautan http://lurus.in/niatnya. Penelitian ini menemukan bahwa SDO dapat memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,260, p < 0,05 , dan identitas sosial memiliki pengaruh yang kecil dalam memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,138, p < 0,05.

---

This study aims to predict social dominance orientation SDO and social identities religion and ethnicity on political intolerance. This study used correlational method, and examine SDO with Skala Orientasi Dominansi Sosial Putra, 2007 , political intolerance with Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 , and social identity with Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . The researcher used online questionnaire http lurus.in niatnya with 772 undergraduate students as sample with accidental sampling. The researcher found that SDO predicts political intolerance 0,260, p 0,05 and a small contribution of social identity to predict political intolerance 0,138, p 0,05."

"Penelitian ini melibatkan variabel pengaruh paparan selektif dan prediksi afektif terhadap polarisasi politik. Penelitian menggunakan desain eksperimental. Partisipan penelitian adalah masyarakat umum dengan kriteria usia di atas 17 tahun dan pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik masif di Indonesia seperti PilPres dan PilLeg ( N = 242). Instrumen yang digunakan adalah Political Ideology Scale dan Positive Affect Negative Affect Schedule. Hasil analisis Mixed ANOVA menunjukan polarisasi politik atau penguatan sikap awal partisipan setelah pemberian informasi yang berlawanan pada kategori kelompok Eksperimen-“Tidak”/kontra LGBT, Eksperimen-Konservatif dan Liberal- Konservatif. Hasil analisis Hayes Macro Process menemukan pengaruh moderasi prediksi afektif dalam pengaruh paparan selektif terhadap perubahan sikap ideologi politik.

---

This study involve effect of selective exposure and affective forecasting on political polarization. This study have experimental design. Participants of this study are general public that have criterion age above 17 years old and at least once participated in general public leaders election like Presidential election or Legislative election at Indonesia (N = 242). The instruments used in this study are Political Ideology Scale and Positive Affect Negative Affect Schedule.

The results of Mixed ANOVA showed that political polarization or strengthening of initial attitude that participants have after exposure of opposing view happen in group category Experiment-Contra LGBT, Experiment- Conservative and Control-Conservative. Hayes Macro Process Analysis results found that there is moderation effect of affective forecasting on the effect of selective exposure to change in political ideology."