Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan permasalahan perdagangan ikan mulai dari proses penangkapan hingga berakhir ditangan konsumen berdasarkan ketentuan internasional. Permasalahan yang disorot dalam skripsi ini adalah maraknya tindak IUU Fishing dalam proses penangkapan, kerusakan ekosistem laut akibat tindak perikanan merusak dan pembuangan limbah ke laut, pemberian subsidi pemerintah dan kewajiban sertifikasi hasil perikanan dan produk perikanan. Skripsi ini menganalisis berbagai perjanjian internasional seperti UNCLOS, GATT, peraturan FAO, serta beberapa regulasi dan praktek negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan ikan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah permasalahan dalam perdagangan ikan terus terjadi karena kurangnya political will dan perbedaan nilai pandang dari negara ? negara dalam menerapkan ketentuan internasional yang telah disepakati.

---

This thesis describes about problem issues on fisheries trade ranging from the catch process untill end in the hands of consumers based on international regulations. The problems which is highlighted in this research are the rampant acts of IUU Fishing, damage of marine ecosystems due to acts of destructive fishing and ocean dumping, providing government subsidies in fisheries and certification obligation of the fishery and fishery products. This thesis analyzes various of international regulation such as UNCLOS, GATT, FAO rules, regulation and pratices some countries such as USA, EU, Japan and Indonesia in addressing the problem of fisheries trade. The author uses a normative juridical research method. The result of this thesis shows that the problems in the fisheries trade still continues to occur because of lacking political will and differences in value of states? view in implementing the international regulation provisions."

"Perdagangan pangan internasional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Karena itu, WTO sebagai lembaga internasional yang mengatur perdangangan internasional membuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perdagangan internasional terkait pangan. Penelitian ini menganalisis keselarasan ketentuan hukum perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan ditinjau dari ketentuan WTO, dengan melakukan perbandingan atas prinsip dan peraturan ketentuan perdagangan dan perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan dengan prinsip dan ketentuan WTO. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, nyatanya memiliki beberapa ketentuan perdagangan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri.

---

International food trade plays an important role in meeting world food needs. Consequently, WTO as an intergovernmental organization that regulates international trade makes several provisions governing international trade related to foods. This thesis analyzes the harmony of the provisions of Indonesia’s international trade law based on WTO law, by comparing the principles and regulations of Indonesia’s international trade related to foods and trade with WTO principles and provisions. The method that is used in this thesis is library studies of primary and secondary source of law. This study found that Indonesia, as one of the members of WTO, has several food trade laws that are not in accordance with the WTO law, that impacts the price and availability of foods in the country."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perdagangan komoditas kopi ditinjadu dari ketentuan WTO. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dampak dari pelaksanaan ketentuan WTO terhadap pasar dan industri kopi nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan, serta studi kasus , dimana suatu kesimpulan dapat ditarik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perdagangan komoditas kopi pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan WTO, hanya saja dampak dan akibatnya menimbulkan efek yang beragam terhadap perkembangan industri komoditas kopi nasional dan perdagangan kopi indonesia di pasar internasional

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the provisions of Indonesian legislation to trade in coffee commodities are imported from the WTO provisions. In addition, this study also discusses the impact of implementation of WTO provisions on national coffee market and industry. This study uses normative juridical research method with literature study on legal materials such as books and legislation, and case studies, where a conclusion can be drawn that the provisions of Indonesian legislation on coffee commodity trading is basically in accordance with the provisions of the WTO, it 39 s just that the impact and consequences have a diverse effect on the development of national coffee commodity industry and Indonesian coffee trade in the international market."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."

"Tesis ini membahas tentang sejauhmana hak asasi manusia internasional diperhitungkan dalam hukum perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-kualitatif. Perjanjian multilateral di WTO dikaji kesesuiannya dengan hokum hak asasi manusia dan pasal-pasal pengecualian umum sistem hukum perdagangan internasional serta perlakuan berbeda dan khusus bagi negara berkembang ditimbang sejauhmana telah memanifestasikan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan hukum perdagangan internasional di WTO belum memberi perhatian yang serius kepada nilai hak asas manusia. Penelitian ini merekomendasikan nilai hak asasi manusia dijadikan rambu-rambu untuk mencapai keadilan global dalam liberalisasi perdagangan betapapun kompleks dan sulitnya hal tersebut terwujud

---

The current thesis discusses the extent of international human rights law being accounted within the international trade law of World Trade Organization (WTO). The current study takes on a juridical qualitative research approach: multilateral agreements at WTO are analyzed in their consistency with the human rights law as well as articles on general exemptions within the international trade law system additionally, special and differential treatments to developing countries are also assessed on the extent of their manifestation on human rights. Current findings concluded that international trade law of WTO has not provided sufficient attention towards human rights values. Therefore, the study recommends for the value of human rights law to be established as guidelines toward global justice within trade liberalization despite of the complex and intricate-natured challenges that may arise."