Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam dan dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik yang di maksud di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik Mohammad Natsir dalam hal ini, merupakan Vtihad politik Mohammad Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang berlangsung.Kajian ini dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik Mohammad Natsir tentang Negara Islam. Penelitian ini dilakukan juga guna menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Mohammad Natsir. Selain itu penelitian juga mencoba menjelaskan konsep negara Islam menurut pemikiran Mohammad Natsir dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah understanding process of understanding (Proses pemahaman terhadap sebuah pemahaman). Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku tulis dan catatan) yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks.Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pemikiran Mohammad Natsir tentang Negara Islam menjadi kontroversial karena hasil interaksi Mohammad Natsir dengan Iingkungan sosio-historis yang melingkupi kehidupannya. Sementara itu, dalam konsep Negara Islam, Natsir berpendapat bahwa suatu negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut Negara Islam ataupun berdasarkan Islam, tapi negara disusun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam baik dalam teori maupun praktiknya sehingga bagi Natsir negara berfungsi sebagai alat atau perkakas bagi berlakunya hukum Islam. Dengan demikian Islam menjadi tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Namun pandangan Natsir ini ternyata sangat kontradiktif dengan sikap Natsir yang bersikeras men]adikan Islam sebagai dasar negara. Natsir berkeyakinan, negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Di sini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hulcum itu Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk, dalam batas-batas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada peneliti ilmu politik agar dapat menyempurnakan pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir yang belum memenuhi tuntutan masyarakat modern dalam bemegara, terutama konsep tentang demokrasi. Sedangkan kepada para Praktisi politik penulis menyarankan agar dapat mengambil pemikiran Mohammad Natsir yang berhubungan dengan konsep negara sebagai "alat" dan pemikiran liberalnya tentang bolehnya mengadopsi sistem pemerintahan apa saja asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam."

"Kebangkitan Islam kembali, yang telah diteriakkan sejak awal abad ke 20, terutama ditandai dengan kejatuhan imperium terbesar Islam Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, ditandai dengan lahirnya dua gerakan Islam monumental abad 20 yaitu Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928 dan Jamaah Islamiyah pimpinan Abu a?la al-Maududi di anak benua Pakistan dan India pada tahun 1944. Gerakan Islam Ibu-bapak -- Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah, kemudian melahirkan gerakan-gerakan lslam baru, sebagai penerus, maka berdirilah gerakan Front Nasional Islam di Sudan 1985 dan Front Pembela Islam di Al-Jazair pada tahun 1988.Gerakan Politik Islam di Sudan dan Al-Jazair dewasa ini menampilkan pola pergerakan keagamaan yang menarik diteliti di Era kontemporer Gerakan Front Penyelamat Islam di Al-Jazair dan Gerakan Front Nasional Islam di Sudan memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pola-pola pergerakan yang ditampilkan dalam pentas politik di negara-masing-masing. Persamaanya adalah pada sasaran dan tujuan yaitu menegakkan Syari?at Islam ditengah kehancuran sistem pemerintahan yang ada. Sedangkan perbedaannya adalah pada cara atau jalur yang ditempuh untuk mencapai sasaran kekuasaan sebagai sarana menegakkan syari`at Islam.Bahwa kelahiran gerakan-gerakan politik Islam pada umumnya disebabkan karena dua faktor ganda yaitu baik pada faktor internal negara dan ekternalnya, maupun faktor internal ummat Islam dan eksternal ummat Islam. Penulis menggunakan komparasi perbandingan. Studi kepustakaan (library research). Menggunakan teori pergerakan politik Islam dan teori perbandingan politik. Teori Sekularisme juga menjadi kerangka pembahasan tesis. Fokus penelitian adalah gerakan Islam tahun 1980-an dan 1990-an.Bahwa dengan berpijak pada teori-teori dan konsep-konsep politik islam dalam meneliti fenomena pergerakan Islam di Al-Jazair dan Sudan, maka penulis menemukan adanya kesinambungan pemikiran yang orisinal, bermula dari pola-pola pergerakan Islam masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah. Penulis juga dapat menyimpulkan perbedaan gerakan politik Islam Sudan dan AI-Jazair berdasarkan teori komparasi.Bahwa latar belakang kelahiran gerakan-gerakan Islam modern adalah karena kondisi politik dan ekonomi negara-negara Islam yang semakin melemah di hampir seluruh dunia Islam, yang dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal, yang sama-sama kuatnya.Bahwa tujuan gerakan politik Islam adalah mengembalikan kepercayaan diri ummat Islam dalam menciptakan kekuatan untuk menerapkan syari?at Islam dan meningkatkan derajat ummat Islam, telah berhasil dicapai dalam beberapa aspeknya. Misalnya, kesadaran dan semangat ke Islaman yang semakin kuat dalam menciptakan solidaritas dikalangan ummat Islam.

---

The rising back of Islam, which has been declared since the 20th century, mainly signed by the fall out of the biggest imperial of Islam, Khilafah Utsmaniyah in 1924, also signed by the born of two Islamic Monumental Movement in 20th century, that are Ikhwanul Muslimin driven by Hasan Al-Banna in Egypt in 1928 and Jamaah Islamiyah driven by Abu a?la al Maududi in the continent son of Pakistan and Indian in 1944. The Founder of Islamic Movement-Ikhwanul Muslimin and Jamaah lslamiah - further bore the New Islamic Movements, as a generation, so it appeared Islamic National Front Movement in Sudan, 1995 and Islamic Defender Front in Algeria, 1988.

Islamic Politic Movement in Sudan and Algeria performed religious type of movement that interested to be observed in contemporary era. Islamic Defender Front Movement in Algeria and Islamic National Front Movement in Sudan have equality and difference in movement types which was performed in their state political stage. The equality in target and objective is to defense Islamic rule in the middle of available government system dissolved. However the differences are in the way or stripe that has been performed to get the power target as a target for defense Islamic rule.

Whereas the born of Islamic Politic Movement, generally caused by two double factors, that are either in internal and external factor of state, or in internal and external of Moslems.

Using Comparative of Comparison, Library research. Using the theory of Islamic politic movement and theory of political comparison. Also theory of secularism can be a framework of thesis explanation. Research focus is Islamic Movement in the era of 1980 and 1990.

Whereas with focusing in theories and Islam Political Movement in observing Islamic movement phenomenon in Algeria and Sudan, so the writer found that there are an original continuity thinking, begin from the models of Islam in Mohammad era, Khulafaur Rasyidin, Umayah, Abbasiyah until Khilafah Utsmaniyah.

Whereas the background of the born of modern Islamic movement are because politic condition and the economy of Islam states that is become weakness in almost all Islam world, and because of internal and external factor which have equal power.

Whereas the objective of movement is to get back the confidence of Islam people in creating the power to perform Islam rule and increase the honor of Moslem, has been succeeded in some aspect. For example, the awareness and spirit of Islamic which become stronger in creating solidarity in Moslem people."

"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."

"Penelitian ini berjudul Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah mengungkap siapakah intelektual-intelektual Persis pada masa Orde Baru, bagaimana respon mereka terhadap kebijakan Orde Baru, dan efeknya terhadap perkembangan Persatuan Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap penelitian, yaitu heuristik, ktitik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa tokoh-tokoh kunci intelektual Persis pada awal Orde Baru adalah murid-murid A. Hassan, yaitu Mohammad Natsir di Jakarta, Abdul Kadir Hassan di Bangil, dan Endang Abdurrahman di Bandung. Selama Orde Baru ketiga tokoh ini menarik diri dari wilayah politik praktis dan terjun ke dunia dakwah. Sikap ketiga tokoh ini sendiri terhadap kebijakan politik Orde Baru terbelah ke dalam dua kelompok, yakni kelompok Bangil-Jakarta yang tetap ikut bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan Orde Baru dan kelompok Bandung yang sama sekali ingin mengisolasi diri dari dunia politik sehingga sama sekali tidak ingin memberi respon apapun terhadap berbagai kebijakan politik Orde Baru. Polarisasi ini sedikit banyak juga dipicu oleh konflik internal antara kelompok Bandung dan Bangil pada Muktamar tahun 1960 di Bangil. Sejak Muktamar Bangil 1960, kendali Persis secara organisasi berada di bawah kelompok Bandung sehingga sikap Persis secara organinasi sampai dua dekade awal Orde Baru pun sama, yaitu mengisolasi diri. Sementara kelompok Bangil-Jakarta mengembangkan sendiri kader-kadernya melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Polarisasi itu terjadi sampai paruh pertama tahun 1980-an ketika kepemimpinan formal Persis pindah ke tangan Abdul Latif Muchtar. Sosok tokoh intelektual ini relatif lebih terbuka dibandingkan pendahulunya karena faktor pendidikan dan pergaulannya yang sangat luas. Di tangannya Persis mulai membuka diri kembali untuk ikut merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tengah berlaku. Berbagai kebijakan yang dibuatnya menunjukkan sikapnya yang Selain itu pula, ia juga terus berusaha untuk menyatukan kembali potensi-potensi kader Persis yang sebelumnya terpecah karena persoalan-persoalan internal. Usaha-usaha ke arah sana terus dilakukannya sampai ia meninggal tahun 1997.

---

The Title of this research is Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Modernisasi Orde Baru (Respons of Persis's Intellectual to The New Order's Modernization Policy).The goals of this reasearch are to find who the Persis's intellectuals a long the New Order period were, how they gave them respons, and what the effects to the Persis's development were. The method used is historical method which has four phases of research: heuristic, critic, interpretation, and historiography.

According to the reseach, was found that the key figures of Persis's intellectuals on the first period of the New Order were A. Hassan's students, i.e.: Mohammad Natsir in Jakarta, Abdul Kadir Hassan in Bangil, and Endang Abdurrahman in Bandung. During the New Order period, these three figures withdrew from the political practice and dealed with the Islamic preaching. Respons of these three figures to the New Order political policy dicided in to two groups, i.e: Bangil-Jakarta's group which still gave critical attention to every the New Order's political policy and Bandung's group which wanted to withdraw purely from any kinds of politic untill do not any respon to the New Order policy. This polarization caused, a little, by intern conflict on Muktamar1960 in Bangil.

Since Muktamar Bagil 1960, Persis as organization controlled by Bandung's group. Because of that, behaviour of Persis as organization was same with the behaviour of Bandung's group, i.e. isolated itself from any kinds of politic, while Bangil-Jakarta's group doveloped it's cadres by itselfs, out from the organization, throughout Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. That polarization was untill fist half of 1980s when formal leadership of Persis has taken by Abdul Latif Muchtar. This figure was more inclusive than his former becauce of his education and his large interactions with the others. By his ledership, Persis opened it's mind again to respons the goverment's pilicies at that time. Many of his pilicies for Persis showed clearly that he want to bring back again Persis to national and international interactions. Beside that, he tried to unite the separate potential cadres of Persis caused by internal frictions. His efforts to these goals was initiated untill his died in 1997."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"