Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang merupaakan pusat sterilisasi. Biaya satuan dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan anggaran, pengendalian biaya, penetapan harga, penetapan subsidi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apoteker dalam pengelolaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian serta untuk mendapatkan hasil analisa biaya satuan di Central Sterile Supply Department (CSSD) di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Data yang digunakan adalah biaya langsung yang terdiri dari bahan dan alat medis habis pakai dan biaya tidak langsung yang terdiri dari bahan habis pakai non medis, biaya sumber daya manusia, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya utilisisasi. Hasil penelitian menunjukkan peran apoteker dalam menganalisis biaya satuan pada layanan di unit CSSD RSUI yaitu memelihara sistem manajemen informasi secara lengkap agar lebih banyak lagi informasi yang andal dan terperinci, yang memungkinkan penilaian akurat tentang pemanfaatan sumber daya yang efisien pada unit pelayanan CSSD. Hasil analisis perhitungan biaya satuan dengan metode tradisional diperoleh biaya satuan pada layanan sterilisasi ulang sebesar Rp. 1.399.991 dan produksi kassa steril sebesar Rp. 54.061 yang menunjukkan biaya yang cukup tinggi sehingga diperlukan pengendalian dengan menekan biaya bahan habis pakai.

---

The Central Sterile Supply Department (CSSD) is a service unit in a hospital which is a sterilization center. Unit costs are analyzed to obtain information on budget planning, cost control, pricing, setting subsidies and assisting in decision making. This study aims to determine the role of pharmacists in the management and control of pharmaceutical services and to obtain the result of unit cost analysis at the Central Sterile Supply Department (CSSD) at Rumah Sakit Univeristas Indonesia. The data used are direct costs consisting of consumable medical materials and equipment and indirect costs consisting of non-medical consumables, human resource costs, depreciation costs, maintenance costs and utilization costs. The results of the study show the pharmacist's role in analyzing unit costs for services in the CSSD unit at RSUI, namely maintaining a complete information management system so that there is more reliable and detailed information, which allows accurate assessment of the efficient use of resources in the CSSD service unit. The results of the analysis of calculating unit costs using the traditional method obtained unit costs for re- sterilization services of Rp. 1,399,991 and sterile gauze production of Rp. 54,061 which shows a fairly high cost so that control is needed by reducing the cost of consumables.

"

"Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan direktorat yang pembagian subdirektorat-nya berdasarkan komoditi, yaitu SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus serta SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tanggung jawab mensinergikan melalui penyusunan kebijakan dan pedoman-pedoman yang dapat dipergunakan, termasuk di dalamnya upaya-upaya peningkatan mutu produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam pengaturan distribusi obat oleh industri farmasi maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol peredaran obat di dalam sarana pendistribusian obat. E-Report PBF merupakan sistem pelaporan dinamika obat di sarana distribusi obat yaitu pedagang besar farmasi atau PBF yang berbasis web dengan sistem online. Kegiatan pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan data e-report PBF khususnya untuk obat kelas terapi antiansietas dan antinsomnia seperti alprazolam dan diazepam dalam periode pertama tahun 2012.

---

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian is a division of Sub-directorate was based commodities, namely SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus and SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian has responsibility for synergy through policy and guidelines that can be used, including efforts to increase the quality of the production and distribution of pharmacy. In the setting of drug distribution by the pharmaceutical industry, we need a system that can organize and control the means of distribution of the drug in the drug distribution. E-Report PBF is a drug reporting system dynamics in the drug distribution facility or a pharmaceutical wholesaler PBF web-based online system. Manufacturing activity report is intended to facilitate the reporting of data e-report PBF especially for drugs and therapeutic classes antiansietas antinsomnia as alprazolam and diazepam in the first period of 2012."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta memahami peranan dan fungsi apoteker dalam menjalankan pekejaan kefarmasian.. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan adalah mengenai kode obat kelas terapi analgetik dalam e-report PBF. adanya pengkodean terhadap obat-obat yang beredar dipasaran adalah untuk mengetahui sebaran distribusi obat di seluruh wilayah Indonesia.

---

Apotechary Internship Report at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia has purposed to know and understand tasks of Direktorat Jendral Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan especially at Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian and also to get understanding about the role and function of Pharmacists in doing their task. Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian has task to prepare formulation and implementation of policies and also for the Norma, Standards, Procedures and Criteria (NSPK), and provision of technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of pharmaceutical. The special assignment given is the code of the drug class analgesic therapy on e-report PBF. There is coding of the drugs in the market is to determine the distribution of drug distribution throughout Indonesia."

"Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut dilakukan oleh seorang apoteker. Gelar apoteker didapat dari pendidikan profesi yang ditempuh setelah sarjana farmasi. Seorang apoteker dituntut untuk memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan Pekerjaan Kefarmasian. Oleh karena itu, calon apoteker harus dibekali ilmu-ilmu secara teori maupun praktik. Keilmuan secara praktik didapatkan melalui program praktik kerja profesi apoteker PKPA. Program PKPA dilaksanakan Apotek Roxy Pitara, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dan PT. Ethica Industri Farmasi dari bulan Januari hingga bulan April 2022. Melalui program PKPA ini, calon apoteker diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan terkait pekerjaan kefarmasian sehingga nantinya menjadi bekal bagi calon apoteker sendiri ketika memasuki dunia kerja.

---

According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009, pharmaceutical work is the manufacturing including quality control of Pharmaceutical Preparations, security, procurement, storage, and distribution or distribution of drugs, drug management, and drug services based on doctor's prescriptions, drug information services, as well as drug development, drug ingredients. and traditional medicine. Pharmacy work is carried out by a pharmacist. A pharmacist's degree is obtained from professional education taken after a pharmacy degree. A pharmacist is required to have academic ability and professional ability in applying to Pharmaceutical Work. Therefore, prospective pharmacists must be equipped with theoretical and practical knowledge. Practical knowledge is obtained through the PKPA pharmacist professional practice program. The PKPA program was carried out by Roxy Pitara Pharmacy, Jagakarsa Community Health Center, and PT. Pharmaceutical Industry Ethica from January to April 2022. Through this PKPA program, prospective pharmacists are expected to be able to add knowledge and insight related to pharmaceutical work so that they will later become provisions for prospective pharmacists themselves when entering the world of work."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan. Untuk mendukung pencapaian program obat publik dan perbekalan alat kesehatan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Pemantauan bertujuan untuk menjaga agar pekerjaan pengelolaan obat yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil dari pemantauan tersebut, kemudian dievaluasi sehingga dapat ditetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam program yang sedang berjalan, meramalkan kegunaan dari pengembangan usaha-usaha dan memperbaikinya, mengukur kegunaan program-program yang inovatif, meningkatkan efektifitas program, manajemen dan administrasi serta kesesuaian tuntutan tanggung jawab.

---

Apothecary Internship at Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia aims to understand the duties and functions of the Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatatan has the tasks of preparing the formulation and implementation of policies, and preparation of norms, standards, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in the fields of medicine and public health supplies. To support the achievement of public drug programs and supplies medical devices, monitoring and evaluation needs to be done by the Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Monitoring aims to keep drug management work carried out in accordance with the applicable guidelines. The results of the monitoring, then evaluated so as to set the difficulties encountered in running programs, predict the usefulness of development efforts and improve, measure the usefulness of innovative programs, improve program effectiveness, management and administration, and compliance demands responsibility answered."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Obat Program TB di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas dan peran Direktorat Obat Publik Kementerian Kesehatan dalam perencanaan obat program TB. Selain itu, mahasiswa apoteker juga diharapkan mengetahui dan memahami tata cara perencanaan obat TB yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan teknis perencanaan obat program TB sesuai prosedur teknis pelaksanaan yang dijalankan di Direktorat Bina Obat Publik Kementerian Kesehatan.

---

Pharmacist Internship Program is held at Ministry of Health. The objective of this internship is to know the organization duties, functions and work mechanism in Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ministry of Health. The title of the specific assignment is Evaluation of Drug Needs Planning of TB Program. The aim of this specific assignment is to know and understand the duties and role of Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan in planning TB drug program. In addition, student pharmacists are also expected to know and understand the procedures for TB drug planning and evaluate the technical implementation of the TB program drug planning in accordance with the technical procedures carried out of this directorate."

"Kesalahan dalam pengobatan (medication errors) yang paling sering terjadi pada antituberkulosis adalah kesalahan dosis. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengobatan. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan adalah observasional dan deskriptif. Laporan ini ditulis dari tanggal 1 Maret hingga 1 April 2022 di Apotek Atrika, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengerjaan laporan ini, resep Obat Antituberkulosis (OAT) yang ditebus pada Apotek Atrika masih memiliki kekurangan dari segi persyaratan kajian administratif seperti umur pasien, Berat Badan (BB), paraf dan nomor telepon dokter, dan alamat pasien. Adapun dari segi aspek klinis dan farmasetik, resep OAT yang ditebus di Apotek Atrika telah memenuhi syarat.

---

The most common type of medication error with antituberculosis therapy is wrong dose error. The purpose of this study were to conducting recipes screening on antituberculosis therapy recipes in order to prevent medication error occured. This observational and descriptive study was conducted on March 2022 at Atrika Pharmacy. There are some lacking on the administrative aspects of the assigned receipts of antituberculosis therapy at Atrika Pharmacy, such as the absence of weight, doctor's sign and telephone number, and patient's address. Based on the clinical and pharmaceutical aspects, the assigned receipts have meet the requirements."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan memahami tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta memahami peran masing-masing subdirektorat dalam Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengkajian Proses Perencanaan Vaksin Imunisasi di Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk melakukan pengkajian proses perencanaan vaksin imunisasi di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

---

Pharmacists Professional Practice implemented in Directorate of Public Medicine and Health Supply Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health, Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of the Directorate of Public Medicine and Health supplies as well as understand the role of each subdirectorate in Directorate of Public Medicine and Health supplies. Special task given The study of Vaccine Immunization Planning Process at the Directorate of Public Medicine and Health Supplies. While the purpose of the special task is to doing vaccines immunization planning process studies in Directorate of Public Medicine and Supplies Health."