Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri pakan ternak ayam, khususnya ayam ras, dalam beberapatahun terakhir mengalami perkernbangan yang pesat. Berkembangnyaindustri ini tidak lepas dari peran Pemerintah dalam melakukanpembenahan di bidang peternakan, yang dimulai sejak tahun 1967dengan munculnya serangkaian KEPPRES dan Kebiiakan Pemerintah.Jika dilihat besarnya minat investasi dalam bidang peternakanayam ras, diperkirakan industri pakannya akan makin berkembangJuga; mengingat kebutuhan pakan ternaknya. Tetapi dilain pihak,persaingan antar produsen pakan ayam juga akan makin meningkat. Harga pakan ternak ayam ras dipasaran selama ini berfluktuasi,yang disebabkan harga bahan bakunya yang tidak stabil. Terlebihlagi sebagian bahan baku tersebut masih diimpor. Disamping itumakin banyak peternak yang membuat makanan sendiri, khususnyauntuk ayam petelur. Tingkat keunggulan dalam bersaing akansangat ditentukan oleh seberapa jauh produsen mampu berproduksisecara efigien, efektif dan ekonomis. Performance audit yang dilakukan atas bidang logistik PT HRM,menunjukkan bahwa fungsi pembelian dan pengelolaan bahan bakudi PT HRM belum efisien, efektif dan ekonomis. Akibatnya untuktahun 1993 saja, perusahaan mengalami kerugian ekonomis sebesarRp.318.506.900. Jumlah ini sangat signifikan dan akan memberipengaruh yang besar terhadap laba perusahaan. Organisasi bidang logjstik PT HRM mencerminkan belum efisiendan efektifnya fungsi pembelian dan pengelolaan bahan baku.Tidak ada sentralisasi kekuasaan / wewenang dan tanggung jawabterhadap pengendalian persediaan bahan baku. Perusahaan tidakmenggunakan Suatu Metode kuantitatif untuk membantu perencanaandari pengendalian persediaan bahan bakunya. Kontribusi kerugianekonomis yang diakibatkannya sebesar Rp.70.301.200, pada tahun1993.Jumlah tersebut merupakan tambahan beban biaya penyimpananatau holding cost yang disebabkan tidak optimalnya tingkatpersediaan bahan baku. Penyimpanan dan penanganan bahan bakutidak rnendukung proses produksi yang menghendaki sistem FIFO.Kontribusi kerugian yang diakibatkannya pada tahun 1993 sebesarRp.51.261.100,-. Kondisi keuangan perusahaan mengakibatkan bargaining positionperusahaan terhadap pemasok lemah. Bidang logistik gagal untukmemperoleh bahan baku dengan harga yang tepat. Untuk tahun 1993seharusnya perusahaan bisa menghemat pembelian bahan bakuminimal sebesar 2,5%, melalui perolehan potongan harga, atausenilai Rp.198.944.600,-. Langkah?langkah yang harus segera diambil perusahaan untukmeningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan danfungsi pembelian dan pengelolaan bahan bakunya, antara lain : ? Membenahi organisasi bidang logistik; sentralisasi kekuasaanatau wewenang dan tanggung jawab atas persediaan bahan bakupada sie pergudangan. ? Membuat prosedur mengnai penawaran bersairig dan catatanprestasi mengenai pemasok sehingga bisa memperoleh bahanbaku dengan harga yang tepat dan dan pemasok yang tepat. ? Menggunakan metode kuantitatif untuk membantu perencaflaandan pengendalian persediaan bahan baku. ? Membuat prosedur penanganan dan penyimpanan bahan baku yangbaik, dan meningkatkan penjagaan lingkungarl pabrik. ? Mendapatkan komitmen mengenai pembayaran piutang dagangnyadan perusahaan afiliasi dan menerapkan penalti atas setiapketerlambatan pembayarannya. Disamping itu perusahaan perlumenjadwalkan kembali hutang dagangnya guna memperbaiki danmemperkuat bargaining positionnya terhadap pemasok danmendapat discount tambahan 2,5%"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit kinerja pada Satuan Kerja Kementerian Kehutanan, implikasi dari perubahan pemberlakuan audit operasional menjadi audit kinerja, dan manfaat serta efektivitas audit kinerja dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja telah memberikan manfaat berupa peningkatan sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan, hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yaitu penurunan temuan audit berupa kelemahan administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, hambatan kelancaran tugas serta penurunan potensi kerugian negara dan ditunjang dengan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan melalui opini/pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012.

---

The purpose of this study is to investigate the application of a performance audit on the Ministry of Forestry Task Force, the implications of changes in the implementation of the operational audit to audit performance, and the benefits and effectiveness of performance audit in improving the quality of internal control system of the Ministry of Forestry. This research is a qualitative descriptive design. The results clarify that the performance audit has provided benefits in improved internal control systems of Forestry Ministry, it is seen from the Key Performance Indicators (KPI) of the Inspectorate General of the Ministry of Forestry is decreasing administrative weaknesses in the form of audit findings, compliance with laws and regulations, barriers to fluency task and decrease the potential loss of state and supported by increased accountability Financial Statements (LK) through the Ministry of Forestry opinion/opinions issued by the Supreme Audit Agency (BPK) Republic of Indonesia in the Inspection Report (LHP) to the financial statements is unqualified (WTP) with Clarifying paragraphs and unqualified (WTP) for the Financial Statements for 2011 and 2012."

"Sebagai suatu badan usaha milik pemerintah yang ditunjuk oleh Menkes untuk memproduksl obat generik yang berharga murah, maka kewajiban PT. KIMIA FARMA akan semakin berat. Dimana didalam mengemban kewajiban tersebut, PT. KIMIA FARMA, sebagai agent of development, harus mampu memproduksi dan menyalurkan obat generik tepat pada waktunya keseluruh Indonesia, Sementara dilain pihak PT. KIMIA FARMA sebagai suatu persero milik pemerlntah harus menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan oleh karena itu berkewajiban menjamin kesinambungan dan pengembangan usahanya dengan memupuk laba. Hal ini menjadi suatu tantangan yang berat karena PT. KIMIA FARMA harus menjual obat generik yang berharga murah sedangkan biaya bahan baku obat, yang sebagian besar masih diimport menjadi semakin mahal dengan meningkatnya nilai tukar mata uang beberapa negara Eropa dan Jepang. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Adalah menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan untuk mengelola dan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan seefislen dan seefektif mungkin, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Tujuan perusahaan tadi agar dapat tercapai dijabarkan kedalam berbagai macam fungsi/departemen atau bagian yang masing-masing memlilki paparan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Salah satu bagian yang sering dianggap sebagai fungsi yang paling penting dan berpengaruh diantara diantara berbagai unit operasi adalah fungsi pembelian, dimana dalam kebanyakan perusahaan fungsi pembelian rnerupakan titik awal dari proses usaha. Salah satu alat yang dapat dipergunakan oleh top manajemen didalam mengevaluasi efektifitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan ataupun hanya dalam salah satu fungsi organisasi adalah manajemen audit, yang memberikan peningatan secara dini yaitu dengan menilai efisien dan efektifitas kegiatan perusahaan dan mulal perencanaan, pelaksanaan, control. Peringatan dari manajemen audit berupa lnformasi, analisa, rekomendasi serta alternatip-alternatip untuk pengambilan keputusan manajemen. Aktivitas pembelian didalam suatu perusahaan besar biasanya melibatkan pemakaian sejumlah dana yang cukup besar pula. Disamping itu, fungsi pembelian berkaitan dengan aktivitas Ïainnya seperti aktivitas penerimaan, penyimpanan serta pembukuan khususnya pembukuan perkiraan utang. Oleh karena itu terhadap aktivitas yang dljalankan oleh fungsi pembelian ini perlu diadakan management audit. Sehingga dengan dilakukannya management audit terhadap pelaksanaan aktivitas pembelian tersebut diharapkan dapat mengevaluasi apakah perusahaan telah menggunakan sumber keuangannya dengan efislen dan efektif dan apakah kebijaksanaan pembelian yang telah dllakukan telah tepat."

"Pemeriksaan terhadap kualitas dan kemampuan manajemen perusahaan atau lebih dikenal dengan nama management audit, akhir - akhir ini menjadi topik hangat untuk terus dibicarakan, baik oleh perusahaan maupun para pengajar dan mahasiswa. Hal ini karena management audit sudah merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk memastikan berjalannya fungsi-fungsi manajemen. Pada kesempatan ini penulis membahas management audit dengan mengambil fungsi objek pemeriksaan. pembelian dan pengelolaan tujuannya adalah untuk persediaan mengetahui sebagai apakah fungsi pembelian dan penge101aan persediaan oi PT X sudah berjalan dengan baik dan mendeteksi masalah-masalah yang telah atau sedang berlangsung urituk segera dapat diatasi. Dalam melakukan pemeriksaan, penulis langsung mengunjungi perusahaan untuk memperoleh data - data yang diperlukan. Dalam kunjungan keperusahaan ini penulis melakukan observasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan objek pemeriksaan, dilakukan tanya jawab, mengamati fasilitas-fasilitas fisik yang dimiliki. menyimpulkan data-data tertulis serta melakukan analisa-analisa. Disamping itu penulis juga membaca bahan-bahan baeaan yang berhubungan dengan management audit. fungsi pemberian dan pen~elolaan persediaan serta buku-buku mengenai restoran. Salama melakukan pemeriksaan, penulis mendapatkan beberapa temuan yang merupakan suatu kondisi yang menyimpang dan menw r til kan tindakan perbaikan. Kond isi yang menyimpang tersebut pada dasarnya disebabkan karena kelemahan pihak Ilanajemen dalam melaksanakan antara lain: fungsi -fungsinya . Telluan-temuan tersebut yaitu 1. ren~elolaHn gudang yang tidak baik sehingga menyebabkan tingginya biaya yang dikeluarkan. 2. Lemahnya penanganun terhadap supplier sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk lleLakukan " cost reduction ". 3. Kondisi kellangan perusahaan yang Ilengkhawatrikan karena sellua harta dibiayai oleh hutang. 4. Penp,clolaan persediaan yang tidak baik sehingga mengganggn pro[-;es produksi dan kemungkinan terjadinya kecnrian. 5. Bagi.an pemllelian dan persediaan yang tidak mellatl1hl yang ada. prosednr dari temuan·· temuan diatas, diberikan rl!komendasire komoditas rekomendasi diawali dengan perbaikan atas fungsi. fungsi manajemun karena hal ini merupakan titik sentral sehing~a terjadi beberapa penyimpangan dalam operasionainya, kemudian masuk pada permasalahan diatas. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa management audit Iler.upakan alat manajemen untuk mewujudkan terciptanya fungsi pengawasan di perusahaan. Dan alasan dilakukan management audit pada dasarnya adalah untuk mendeteksi dan mengatasi masalah-Ilasalah operasi yang sedang berlangsung. Manfaat yang dapat diharapkan dari management audit yaitu: - meningkatkan keuntungan perusahaan - mengurangi biaya - mengubah kebijakan dan prosedur yang memang memerlukan perubahan karena kebijakan dan prosedur tersebut tidak menunjang keberhasilan perusahaan. - menciptakan kebijakan dan prosedur baru jika terdapat kekosongan yang mempunyai pengaruh buruk terhadap perusahaan. PT X perlu mempertimbangkan melakukan management audit .' secara teratur untuk periode-periode tertentu. terutama partial audit untuk fungsi pembelian dan pengelolaan persediaan sebagai usaha preventif untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak menjadi kronis di kemudian hari."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"ABSTRAKSejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbuldengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda duniadewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas danefisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan danstrategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernenantara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikansemua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperolehhasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksiPresiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistempengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinyameialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajibanpengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkatorganisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasanyang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dansoivabilitas (RLS).Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegangsabam/RUPS.Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaanhas-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai haltersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalianSPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalanmemberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenisaudit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyaitugas pokok dibidang pemeriksaan.Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknismaupun bidang operasional.Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukanpara pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staffbukan fungsi line (pelaksana).Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalanpersoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan.Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudahmempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkankualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasiSPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnyakebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadicukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenagaterpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karenamelakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkansegala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknyaSPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukanpemeriksaan.Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI.Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segalakegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yangbuta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksatelah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akanbertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksayang tidak merata babkan kurang memadai.Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakantercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan danfatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan diperusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberiankesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studiformal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai.SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainyasuatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutamakeharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutamauntuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapatmenyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratanbagi pemeriksa di lingkungan SPI.Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah denganmenerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk parapemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebihproduktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward danpunishment.Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuanatau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwapetugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan DirekturUtama."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur dari tahap perencanaan audit kinerja yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal OJK terhadap proses pernyataan pendaftaran oleh emiten dalam rangka penawaran umum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 15 November 2018. Audit kinerja dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari proses pernyataan pendaftaran oleh emiten melalui E- Registration. Perencanaan audit kinerja didasarkan pada pedoman audit kinerja yang dikeluarkan oleh DewaniKomisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Sementara itu, kerangka analisis yang digunakan penulis adalah konsep perencanaan  audit kinerja pada sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi prosedur perencanan audit kinerja seperti penentuan tujuan audit yang belum disesuaikan dengan area kunci dan kriteria audit yang belum bersifat spesifik terhadap tujuan audit.

---

This report discusses about the procedures of performance audit at the planning stage which conducted by Departemen Audit InternaI OJK over the process of registration statement with regard to Initial Public Offering or Go Public. The audit period is from 1 Januari 2018 to 15 November 2018. The performance auditing was held to assess the efficiency and effectiveness of registration statement process through E-Registration. The performance audit planning is based on the performance audit guidance which was issued by The Board of Commissioners of Internal Audit, Risk Management and Quality Control. The framework which used by the author is the concept of performance audit plan on public sector. The results of analysis show that there are some shortcoming in performance audit planning procedure implementation, such as the setting of the audit objectives is not matched with the key areas and the audit criteria that is not specific yet with the audit objective. "

" Laporan ini menganalisis proses audit yang dilakukan atas pinjaman obligasi, pinjaman dari pemerintah pusat, dan pinjaman Medium Term Notes (MTN) pada PT PQR yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Analisis dilakukan dengan membahas metodologi audit yang digunakan oleh auditor dengan teori yang diterapkan pada umumnya. Analisis dimulai dari fase awal penerimaan dan peninjauan kembali atas klien, kemudian fase perencanaan awal dan perencanaan audit, fase pekerjaan lapangan atas transaksi, akun, dan pengungkapan, fase pekerjaan lapangan atas entitas secara keseluruhan, hingga fase terakhir yakni fase penyelesaian dan pelaporan. Dalam laporan ini auditor juga mengacu pada PSAK 50: Instrumen Keuangan - Penyajian (revisi 2010) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2011) dalam memperoleh keyakinan bahwa akun liabilitas keuangan telah disajikan, diakui, dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Hasil yang dapat disimpulkan adalah metodologi audit yang digunakan oleh auditor secara keseluruhan tidak berbeda signifikan dengan teori yang dipaparkan.

---

This report analyzes the audit process of obligation, government notes, and Medium Term Notes (MTN) of PT PQR, a state-owned enterprise. The explanation focuses on the audit methodology used by auditor and the auditing theory. This report explains from the very first phase until the last phase of auditing, start from client acceptance and re-evaluation preplanning and planning, fieldwork for transactions, balances, and disclosures, fieldwork for entity-wide program, completion and reporting. This report also describes how the auditor use PSAK 50: Financial Instrument - Presentation (revision 2010) and PSAK 55: Financial Instrument - Recognition and Measurement (revision 2011), as guidance to obtain reasonable assurance that the financial liabilities are presented, recognized, and measured in accordance with generally accepted accounting principles. The conclusion is that audit methodology used by auditor is not significantly different with the perceived theory."