Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah forum penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID. Dalam menentukan yurisdiksi, Majelis Arbiter ICSID mengualifikasi penanaman modal untuk memeriksa syarat ratione materiae. Majelis Arbiter ICSID menggunakan metode Piecemeal Test atau Dual-Test untuk mengualifikasi penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penanaman modal oleh Majelis Arbiter ICSID pada sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode kualifikasi penanaman modal yang berbeda memengaruhi hasil kualifikasi.

---

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is foreign investment dispute settlement forum which has jurisdiction according to Article 25 of ICSID Convention. In determining its jurisdiction, ICSID?s Arbitral Tribunal qualify investment to examine the requirement of ratione materiae. ICSID?s Arbitral Tribunal uses the method of Piecemeal Test or Dual-Test to qualify investment.

This research is aimed to analyse the qualification of investment by ICSID's Arbitral Tribunal in the matter between Rafat Ali Rizvi v. the Republic of Indonesia using normative juridical approach conducted through descriptive-analytic method. This research finds that using different methods of investment qualification influence the result of such qualification."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"[ABSTRAKTesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan arus masuk penanaman modal asing langsung di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menggunakan analisa data panel. Penelitian ini menggunakan data 27 negara maju dan 43 negara berkembang selama periode 1998 sampai dengan 2011. Variabel bebas yang digunakan adalah arus masuk penanamanmodal asing per kapita. Sebagai variabel penjelas utama adalah tarif pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan sebagai variabel penjelas tambahan adalah produk domestik bruto per kapita, tingkat keterbukaan perdagangan, upah minimal riil, populasi dan produksi energy.Berdasarkan pengukuran menggunakan random effect model diperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh negative terhadap arus investasi asing namun tidak signifikan. Selain itu, jumlah populasi, upah minimum serta produksi energy juga berpengaruh negatif. Sebaliknya, PDB per kapita dan tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap arus masuk penanaman modal asing.

---

ABSTRACTThis study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows.;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows, This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows]"

"Skripsi ini membahas ketentuan penyetoran modal, status hukum pemegang saham yang melakukan penyetoran modal dengan cara mengangsur serta menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan penggugat sebagai pemegang saham yang sah dari PT Putri Mea padahal penyetoran modal dilakukan dengan cara mengangsur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPT ketentuan penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak dimungkinkan untuk diangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham yang melakukan penyetoran saham secara mengangsur setelah Perseroan Terbatas disahkan menjadi badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham yang sah PT. Putri Mea adalah pertimbangan yang tidak tepat. Agar permasalahan demikian tidak terjadi di kemudian hari, hendaknya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki ketentuan dalam UUPT dengan cara menyatakan bahwa direksi yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran ketentuan penyetoran modal.

---

The focus of this thesis are the regulation of capital Deposit, the legal status of shareholders pays unpaidfull capital, and analyzing the consideration of the judge who declared the plaintiff as the legitimate shareholders of PT Putri Mea whereas pays unpaidfull capital. The results of this case study indicate that the capital deposit is made in full and shall not be paid in installments/unpaidfull, the shareholders to deposit shares in installments can not be regarded as legitimate shareholders, and consideration judge stating that the plaintiff as the legitimate shareholders of PT. Putri Mea is improper consideration. At the end of the thesis, authors also suggested that States needs to rearrange the regulation about company limited with regulated that the board of Director will be responsibility of shares deposit regulation fallacy"

"Penelitian ini membahas mengenai perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi usaha yang sulit memperoleh pembiayaan konvensional salah satunya berasal dari bank. Salah satu kegiatan usaha perusahaan modal ventura adalah penyertaan saham yang menurut hukum Indonesia diwajibkan untuk dilakukannya divestasi pada jangka waktu tertentu. Dalam hal terdapat perusahaan modal ventura asing yang melakukan pembiayaan secara langsung kepada pihak pasangan usaha di Indonesia, tidak terdapat ketentuan divestasi. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka perusahaan modal ventura dalam negeri dirugikan dengan adanya kewajiban divestasi, sementara perusahaan modal ventura asing dapat dengan bebas menanamkan modalnya tanpa adanya kewajiban divestasi. Didalam prakteknya, khususnya kegiatan usaha dalam bidang platform e-marketplace, pembiayaan lebih banyak ditemukan oleh perusahaan modal ventura asing dibandingkan perusahaan modal ventura dalam negeri. Penelitian ini mengambil contoh salah satu perusahaan rintisan di Indonesia berbasis Platform E-Marketplace yaitu PT. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura asing. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

---

This study discusses the venture capital firms as one of the financing institutions in Indonesia which became an alternative source of financing for businesses that are difficult to obtain conventional financing as example one of them came from banks. One of the activities of a venture capital firms is equity participation which, according to Indonesian law, is required for divestment for a certain period of time. In case of a foreign venture capital firm financing directly to business partners in Indonesia, there is no divestment provision. Referring to these provisions, domestic venture capital firms are impaired by divestment obligations, while foreign venture capital firms can freely investing without divestment obligations. In practice, particularly business activities in the e marketplace platform, more financing is found by foreign venture capital firms than in domestic venture capital firms. This research takes the example of one of the e marketplace platform start up companies in Indonesia, PT. Tokopedia as one of the companies that get financing from foreign venture capital firm. This research method using juridical normative research method."