Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena menarik dan unik Pura Lingsar Lombok pada setiap purnamaning sasih keenam berlangsung dua upacara berbeda di tempat yang sama yang dilakukan oleh dua kelompok masyarakat berbeda, yakni masyarakat Sasak melaksanakan upacara perang topat dan masyarakat Bali melakukan upacara Pujawali di Pura Lingsar."

"Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam perbedaan seperti suku bangsa, kebudayaan, agama, RAS dan lain sebagainya yang tinggal dalam sebuah permukiman tertentu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dengan kemajemukan masyarakat serta mengakui adanya perbedaan dalam upaya mewujudkan persamaan dan kebersamaan dari masing-masing suku yang ada."

"Penelitian tato tradisional pada masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur membahas secara deskriptif bentuk dan fungsi tato tersebut dengan menggunakan teori fungsional struktural, teori interaksionis simbolis dan teori semiotik/simbol yang dipergunakan memecahkan permasalahan secara ekletik."

"Jaminan ats bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga dan telah diatur dalam Undang-undang, namun pada pelaksanaannya masih banyak warga kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum, seperti yang terjadi di Bandung, Bali, tempat 1405 kasus hukum terjadi selama tahun 2006-2010. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di kabupaten Badung, Bali, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini adalah kajian yuridis normatif terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kajian menggunakan bahan sekunder dan tertier berupa peraturan menteri hukum dan HAM yang terkait, studi pustaka, dan data dari hasil wawancara mendalam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di kabupaten Badung, Bali belum dapat dilaksanakan secara maksimal terhadap masyarakat yang kurang mampu oleh karena tidak adanya alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah daerah kepada masyarakat miskin yang tidak punya kemampuan membayar pengacara. Sejalan dengan fungsi pengawasan pelaksanaan perundang-undangan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Daerah, kajian ini merekomendasikan pada DPD untuk mendorong pemerintah daerah kabupaten Badung, Bali untuk melakukan tindakan legislasi berupa pembuatan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum."

"The implementation of religious ceremonies in Balinese Hindu communities is known for its rich symbolic order and the amount of money, time and energy devoted to them. However, the rapid social change taking place in Bali, particularly through the influence of globalization."