Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aim to determine the commodity of fetishism in political advertisement which used by the mayor candidates of Bengkulu city who entered into the second round in the regional election in bengkulu, 2012. Using a qualitative approach, the data were collected through observation and deep interviews. In addition, a political advertisement w9s also considerably important as a data, it was taken from printed and electronic media at both local and online media. The informants in this research were the voters in the city of Bengkulu who have used their right of vote to choose one of the candidates for mayor of Bengkulu city. Moreover, the key informants also played important role in this research, they were not only the professionals and political figures but also some of media crews who followed and involved as long as the election process took place. The result showed that the commodity of fetishism in the political advertisement of the mayor candidates who entered into the second round are so prominent and less of creativity. Instead of using some political communication media to increase their image, just some of the candidates who used the advertisement as an advertising media. Furthermore, among four of political communication media, such as organizational, interpersonal, mass media and group of interest, almost all candidates who advertised themselves in the official released of KPU did not use all of the political communication media, as a result there are no significant and dramatic advertisement made by the candidates."

"Jepang sebagai negara dengan teknologi maju telah memproduksi bermacam- macam hiburan sebagai komoditas dalam berbagai macam media dan bentuk. Skripsi ini akan membahas mengenai fetisisme komoditas pada konsumen otome game yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, akan dijelaskan mengenai sejarah video game dan otome game di Jepang diikuti dengan penjelasan mengenai konsep fetisisme komoditas. Kemudian pada bagian kedua akan membahas lapisan terluar dari otome game, yaitu budaya pop Jepang yang dikhususkan pada industri hiburan dua dimensi. Selanjutnya akan dibahas mengenai industri merchandising disebut dengan goods di Jepang, seperti jenis- jenis goods yang dapat ditemukan di Jepang serta membahas bagaimana fetisisme terbentuk dengan goods sebagai objek fetish. Pada bagian ketiga, skripsi ini akan membahas mengenai apa itu otome game dan eksistensinya di masyarakat Jepang modern. Pada akhir pembahasan akan dibahas mengenai terbentuknya fetisisme komoditas terhadap karakter laki-laki dalam otome game.

---

As one of technically advanced countries, Japan has produced many kinds of entertainment as a commodity into various media and forms. This thesis will explain about commodity fetishism in Japanese otome game consumers which will be divided into three sections. First, this thesis will explain the history of video game and otome game in Japan followed by explanation of the concept of commodity fetishism. Second, this thesis will explain the outermost layer of otome game, which is Japanese pop culture that is focused towards two dimensional entertainment industry. It will also explain about merchandising referred as goods industry in Japan, such as kinds of goods that you can find in Japan, and how fetish is formed with goods as the object of fetish. Third, this thesis will explain what is otome game and its existence among modern Japanese society. By the end of this thesis it will be explained too how fetishism is formed towards male character in otome game. "

"Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji posisi perempuan dalam mitos-mitos nusantara, yang dalam hal ini terkandung dalam dongeng-dongeng asli Indonesia, melalui pemikiran tokoh Poststrukturalis Julia Kristeva. Dongeng yang ditelaah ada empat puluh tujuh (47) judul dan selanjutnya dipilah lagi menjadi tujuh miteme (tema mitos): kekerasan dalam bahasa, kompleks Oedipus, pengusiran dan keterasingan, yang profan yang berkorban, daya magis ibu, metabahasa dalam mitos, dan menulis sebagai menegaskan.Disertasi ini juga menemukan bahwa mitos-mitos lama termasuk yang mendiskriminasikan perempuan hingga saat ini masih lestari, terbukti dari publikasi media tentang hal itu, misalnya mitos kutukan Bandung Bondowoso, ataupun legenda di balik terbentuknya danau, pulau, atau gunung.Pemikiran Kristeva, juga membantu peneliti untuk menyimpulkan bahwa teks-teks mitos yang ternyata berjenis kelamin. Karena penulisan menurut Kristeva adalah apa yang dibawa pencipta teks dalam ketidaksadarannya. Ada suatu dorongan dalam penciptaan teks dimana laki-laki termotivasi sementara di sisi lain perempuan tidak termotivasi.Beberapa saran/ rekomendasi yang diajukan oleh peneliti adalah dengan mengenali berbagai cerita mitos nusantara, memulihkan dan jika perlu mendekonstruksi cerita-cerita tersebut sehingga lebih ramah terhadap perempuan dan anak.

---

This thesis aims to analyze the position of women in the myths of the archipelago, contained in the folktales, through Post-structuralist thinker: Julia Kristeva. Author analyzed 47 folktales and then sorted into seven of mytheme (theme of myth): violence through language, the Oedipus Complex, eviction and alienation, the profane who make sacrifices, magical power of the maternal body, and writing as affirmation.

This tesis also found that ancient myths which discriminate women is still preserved. As evidences by media coverage about this such as a myth of Bandung Bondowoso?s curse, or the legend behind the creation of a lake, island or mountain.

The concepts from Kristeva helps author to conclude that the text in Indonesian folktales are gender based, through Kristeva?s writing. There is an urge in the creation of text in which men are motivated while on the other hand women are not motivated.

Some suggestion/ recommendations made by the author is to identify a variety of folktales all over Indonesia, recover it and if necessary to deconstruct a story so become more friendly to women and children."

"ABSTRAKPemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACTGeneral Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification)."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor rasionalitas yang membedakan sikap warga dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di kota satelit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan warga yang tidak memilih dan tidak memilih dalam pilkada di kota satelit dibedakan oleh dua faktor rasionalitas yakni biaya, waktu, tenaga (cost) dalam memilih, dan kepuasan setelah melaksanakan kewajiban memilih (duty). Sedangkan dua faktor rasionalitas lain, yakni manfaat atau keuntungan memilih (benefit) dan probabilitas atau peluang kemenangan kandidat pilihan (probability), tidak mampu membedakan kelompok warga yang memilih dan tidak memilih. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa teori dan model yang digunakan oleh Anthony Downs tidak sepenuhnya memiliki pembenaran empiris, namun cukup menjelaskan kekhasan wilayah kajian.

---

This thesis explains the rationality factors which discriminate voter decision to vote or not to vote in suburb local election. This study uses quantitative approach with survey method. The result shows that people who vote and abstain in suburb local election are discriminated by two rationality factors. The two factors are costs of voting and satisfactions of voting as a duty. Otherwise, two other factors, the benefits of voting and the probability of triumph of selected candidate, are not able to discriminate the people who vote and abstain. This study also concludes that the rational choice theory by Anthony Downs does not have fully empirical justification, but adequately explains the peculiarities of the study area."

"Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem itu para pemilih diharuskan untuk memilih dua tanda gambar, yaitu tanda gambar partai politik dan tanda gambar orang sebagai calon anggota legislatif Selain itu, dalam sistem pemilihan umum proporsional ini, diatur juga mengenai asas yang dipergunakan yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan asas jujur dan adil (Jurdil). Dengan penggunaan sistem pemilihan yang proporsional dan penggunaan asas Luber dan Jurdil, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu telah-benar dilaksanakan secara langsung, dalam arti rakyat memilih secara langsung anggota DPR dan DPRD sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara ?2. Seberapa besar sebenarnya peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR ? Dan, apakah ada hubungannya antara peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih tersebut dengan penerapan sistem pemilihan umumnya itu sendiri ?"